Radikalisme di Sekolah Swasta Islam?

Tulisan Agus Mutohar di The Conversation yang terbit daring dalam bahasa Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018 lalu dan berturut baru kemudian edisi berbahasa Inggrisnya muncul di situs yang sama kemudian di The Jakarta Post sungguh menarik. Di dalam tulisan itu, teman saya Agus Mutohar menjabarkan tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap persebaran radikalisme berdasarkan temuan penelitian yang ia terlibat di dalamnya terkait dengan ekstremisme keberagamaan.

Tetapi sebelum menuju kepada hasil temuan penelitian tersebut, Agus Mutohar membuka tulisannya dengan penjabaran dari temuan tiga buah survei yang dilakukan oleh Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, dan Setara Institute berkenaan dengan intoleransi beragama di sekolah-sekolah negeri (bukan sekolah swasta Islam) yang menghasilkan semacam kesimpulan bahwa “sekolah-sekolah di Indonesia menjadi lahan tumbuh suburnya paham esktemisme” yang membuat usaha pemerintah memerangi terorisme dan penyebaran paham radikal terbentur oleh realitas “terjadinya penyebaran paham intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan Indonesia.”

Ia meyakini berdasar temuan-temuan tersebut bahwa adanya pemfasilitasian “sikap intoleransi dan paham radikal di lembaga pendidikan yang bisa berujung pada tindakan terorisme” hingga bahasan temuan penelitian ia dan kawan-kawannya tentang “keberhasilan mengidentifikasi tiga tipe sekolah [swasta Islam] yang rentan terhadap paham-paham radikal,” yakni sekolah tertutup (closed schools), sekolah terpisah (separated schools), dan yang ketiga adalah sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity).

Tulisan saya ini hendak mengkritik tulisan Agus Mutohar tersebut berdasarkan pembacaan cermat atas tiga hasil survei yang menjadi rujukannya di dalam konteks “lahan tumbuh suburnya ekstremisme … yang mengkhawatirkan” dan keberhasilan penelitian yang dilakukannya di dalam mengidentifikasi tipe sekolah yang rentan terhadap radikalisme di dalam konteks hambatan usaha pemberantasan terorisme oleh pemerintah.

Survei pertama adalah survei dari Wahid Institute yang dilakukan pada Juli-Desember tahun 2014 di lima sekolah menengah negeri di Jabodetabek yang melibatkan 500 pelajar. Pembahasan hasil survei ini dipublikasikan 23 Maret 2015 di laman Wahid Institute lewat sebuah artikel beserta  “data menarik” bahwa: “Dari 306 siswa, yang tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal 27 persen, ragu-ragu 28 persen.”

Kemudian yang berikutnya adalah survei dari Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah yang terbit secara daring di laman Tirto bertanggal 8 November 2017. Di dalam hasil survei yang disiarkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada tanggal 8 November 2017 ini dikemukakan bahwa dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa generazi Z (lahir tahun 1995 ke atas) di 34 provinsi yang dipilih secara acak: “terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.”

Survei ini juga menyuguhkan temuan bahwa: “sebanyak 54,87 persen generasi Z mencari pengetahuan agama melalui internet, seperti blog, website dan media sosial.”

Sementara itu, rujukan ketiga adalah survei dari Setara Institute yang dilakukan di Jakarta dan Bandung Raya di tahun 2016 yang berjudul “Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya”. Setara Institute mengukur kadar toleransi dengan merujuk dari definisi toleransi dari Little (2008) sebagai sublimated disaproval dan Andrew Cohen (2004) “tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk menahan diri terhadap urusan dalam mencampuri pihak yang berlawanan (tingkah laku dan sebagainya) dalam situasi yang berbeda. Di mana orang tersebut percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk ikut campur” tetapi kemudian rujukan definisi tadi dimodifikasi untuk mengakomodasi penciptaan dua istilah baru: intoleransi pasif dan intoleransi aktif.

Intoleransi pasif adalah, menurut Setara Institute, adalah sikap puritan yang mengajarkan bahwa keyakinannya paling benar. Sementara intoleransi aktif adalah “selangkah lebih ekspresif dari intoleransi pasif” yang membuka jalan ekspresi lewat kekerasan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya (hlm. 5).

Survei Setara Institute yang melibatkan 760 siswa dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung Raya ini menghasilkan temuan bahwa 87,8 persen siswa menggunakan internet untuk menambah pengetahuan mengenai agama tetapi hanya 2,2 persen saja yang mendiskusikan agama lewat media sosial atau internet. Meskipun demikian, 39,9 persen responden mengaku bahwa pengetahuan agama paling besar diperoleh dari guru agama sekolah, kemudian 23,2 persen dari orang tua, dan dari pengajian hanya 9,6 persen sementara 19,7 persen responden mengaku bahwa internet menjadi penyumbang pengetahuan keagamaan terbesar.

Penelitian Setara Institute juga menguak bahwa 81,5 persen responden “menghormati perbedaan dan menjaga tidak terjadi konflik” meskipun muncul temuan lain bahwa 97,1 persen responden yang memiliki sikap “intoleran pasif.” Sementara mengenai kebersediaan berkawan dengan mereka yang berbeda agama didapati ada pada 95,5 persen responden, bersedia menolong mereka yang berbeda agama sebanyak 97,1 persen dari responden (2,2  persen tidak menjawab atau memilih tidak tahu). Di dalam kesimpulan, Setara Institute mengatakan bahwa “terdapat (61,6 persen) siswa yang toleran, (35,7 persen) yang intoleran pasif/puritan, (2,4 persen) yang intoleran aktif/radikal, dan (0,3 persen) yang berpotensi menjadi teroris.” (hlm. 32).

Kritik terhadap tulisan Agus Mutohar tentu saja saya mulai dari pemaknaan dan penggunaan hasil tiga survei berkenaan dengan sikap intoleransi.  Pada temuan survei Wahid Institute, misalnya, pelabelan sikap intoleransi ditakar dengan “tidak mau mengucap hari raya keagamaan lain” menjadi fokus dari laporannya adalah sesuatu yang bermasalah. Di dalam ajaran Islam, toleransi terhadap umat beragama lain memiliki kaidah-kaidah tertentu yang mungkin berbeda dengan toleransi ala umat lain dan juga berbeda di dalam pandangan ideologi multikulturalisme pluralisme.

Di dalam ideologi multikulturalisme pluralisme ada semacam pembakuan bahwa apa yang berlaku di agama A harus juga bisa berlaku di agama B. Padahal, di dalam praktiknya, pandangan ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua agama. Di dalam Islam, mengucapkan hari raya kepada umat lain terdapat perbedaan pendapat walaupun pendapat jumhur malah menghindari praktik seperti itu. Sementara tidak mengganggu perayaan agama lain, disepakati di dalam Islam untuk dipraktikkan. Jadi, ada isu serius ketika menggunakan pendekatan multikulturalisme dan pluralisme di dalam menilai toleran tidaknya suatu ajaran agama hanya bersebab “tidak mau mengucapkan hari raya keagamaan lain” dengan melupakan aspek lain dari praktik toleransi Muslim.

Penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah juga problematik. Selain tidak mendukung alur tulisan Agus Mutohar mengenai persebaran paham radikalisme yang seolah terjadi di sekolah-sekolah sebab hampir 90 persen responden menambah pengetahuan agama justru dari internet dengan 19,7 persen mengaku bahwa sumber utama pengetahuan agama mereka justru dari internet. Juga tidak terdapat kejelasan di dalam laporan itu mengenai makna opini intoleransi terhadap sekte yang disebut sesat dan kepada agama lain.

Sebab, di dalam agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tidak hanya di dalam Islam saja tetapi di dalam Kristen kita mengenal sekte yang dianggap sesat seperti misalnya dulu kita mengenal aliran Pondok Nabi dari Sekte Hari Kiamat di dalam agama Kristen, atau misalnya di dalam tradisi Kekristenan hingga kini terdapat pandangan yang negatif terhadap gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan Children of God.

Di Hindu di Indonesia baru saja kita temui sekitar dua tahun kemarin kasus I Wayan Arka yang dianggap sesat, atau di dalam agama Budha kita juga bisa kita dapati kontroversi Dhammakaya. Tentu konteks keberagamaan dengan dinamika ajaran arusutama dan yang dianggap sesat atau menyimpang bisa terjadi dan menurut saya negara hanya bisa melakukan intervensi dalam bentuk edukasi terhadap publik akan perlunya sikap toleran untuk menahan diri dari tindak intervensi dan atau persekusi sebagaimana Cohen (2014) sampaikan. Sebab, hak warga negara di dalam keberagamaan mendapatkan jaminan konstitusi, bahkan ketika tidak sesuai dengan ajaran mainstream.

Jika definisi intoleransi yang dipakai misalnya memakai definisi yang mirip dengan definisi yang dipakai oleh Setara Institute bahwa opini intoleran melekat pada mereka yang masuk pada kategori “intoleran pasif,” maka permasalahannya malah pada pendefinisian intoleran pasif. Definisi intoleran pasif menurut Setara Institute merujuk kepada mereka yang merasa agamanya sendiri yang paling benar tetapi tidak ada kecenderungan untuk mengekspresikan lewat kekerasan terhadap realitas adanya perbedaan di antara manusia. Definisi toleransi yang seperti itu hanya memberikan label toleran bagi mereka yang tidak merasa bahwa agamanya sendiri yang paling benar.

Definisi yang dipakai Setara Institute berparadigma pluralisme dan ini bertentangan dengan definisi iman di setiap agama. Beriman dan memilih jalan keselamatan berbeda dengan kenisbian beriman ala pluralisme. Pandangan pluralisme mengajarkan bahwa perwujudan Tuhan bisa beraneka rupa dan semua agama adalah jalan menuju ke tempat yang sama. Jika misalnya ide pluralisme ini mengekor pada pemikiran John Hick yang terkenal dengan kisah gajah dan tiga orang buta-nya di dalam menjelaskan perbedaan manusia meraba Tuhan, maka sesungguhnya ini sudah dibantah lewat tulisan filosofis yang bagus oleh salah satu teolog seminari terkemuka Amerika Serikat, Keith E Johnson, atau oleh secara renyah meski tidak hilang nuansa kritis akademiknya oleh Houston Craighead.

Penggunaan istilah “intoleran” kepada yang bukan penganut pluralisme meskipun dengan penambahan “pasif” untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cenderung mengekspresikan iman mereka dengan kekerasan sendiri menunjukkan keragu-raguan pemakaian istilah kepada “mereka yang beragama tetapi tidak memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan terhadap liyan dan bukan pluralis.” Gaya pemakaian istilah ini, menurut saya, sangat tidak elok.

Jadi misalnya Agus Mutohar memakai tiga survei di sekolah-sekolah negeri tersebut (sekali lagi, bukan di sekolah-sekolah Islam atau swasta Islam) sebagai rujukan adanya sikap intoleransi yang mengkhawatirkan di antara siswa di Indonesia maka tergantung dari sudut pandang manakah ia mengambil definisi toleransi dan intoleransi. Jikalau Agus Mutohar hendak memakai pendefinisian menurut sudut pandang ideologi multikulturalisme pluralisme maka argumennya mengalami keberterimaan.

Akan tetapi argumen itu tidak mempunyai keberterimaan jika memakai sudut pandang non ideologi multikulturalisme pluralisme. Belum lagi jika kita misalnya berbicara tentang adanya perbedaan antara sikap intoleran yang berujung kekerasan dengan ideologi terorisme yang menghasilkan tindakan terorisme.

Kemudian identifikasian tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap penyebaran paham radikal sendiri, jika mengikuti gambaran umum dari pemaparan pendek Agus Mutohar dari hasil penelitian yang ia terlibat di dalamnya di dalam artikel itu, perlu juga dipertanyakan.

Misalnya pada sekolah tipe pertama (closed schools), pertanyaannya bisa menjadi apakah pembenturan peradaban antara Barat dengan Islam meniscayakan penyemaian bibit terorisme? Selain istilah benturan antarperadaban diperkenalkan justru oleh Samuel Huntington, seorang politisi dan akademisi penasehat kebijakan Amerika Serikat di dalam memprediksi apa yang mungkin dihadapi oleh Amerika Serikat dan sekutunya negara barat selepas usainya Perang Dingin, istilah ini juga menyebutkan tujuh peradaban lain yang dianggap perlu digarap di dalam penataan ulang World Order. Ini artinya bahwa diskursus benturan antarperadaban seusai Perang Dingin bukan eksklusif dan atau dimulai dari dunia Islam. Lebih dari itu, semangat anti [hal-hal negatif dari] Barat tidak bisa selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme.

Kemudian mengenai tipe sekolah kedua, yakni sekolah terpisah (separated school). Pertanyaan yang mengemuka dari pengidentifikasian model sekolah ini adalah masalah perekrutan guru. Jikasanya identifikasi tipe sekolah ini didasarkan dari tolok ukur bahwa sekolah ini tidak bisa merekrut guru agama dari kelompok keagamaan yang berbeda, adalah sesuatu yang problematik.

Pada sekolah swasta Islam (dan sekolah swasta agama lain), perekrutan guru agama tentu akan bersifat kaku. Menjadi kurang masuk di akal jika suatu sekolah swasta yang bernapaskan agama kemudian bisa merekrut guru agama yang berlatar belakang kelompok agama, aliran, atau denominasi yang berbeda.

Pun, jika misalnya identifikasi tipe sekolah ini merujuk kepada sekolah yang eksklusif merekrut guru dari kelompok keagamaannya sendiri, atau katakanlah memprioritaskan kelompok agamanya sendiri, seharusnya penelitian itu juga melihat kemungkinan sosiologis bahwa eksklusivitas bisa muncul sebab kebutuhan pemberdayaan kelompok atau yayasan yang masih kecil dan sangat berbeda untuk dibandingkan dengan Muhammadiyah atau NU yang sudah sangat besar.

Untuk tipe sekolah yang ketiga, yaitu sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity), ada kekurangjelasan dengan istilah yang dipakai dengan contoh yang diberikan. Jika identifikasi tipe ketiga ini berkaitan dengan puritanisme di dalam keberagamaan, atau di dalam Islam, maka harus pula diketahui bahwa puritanisme tidak selalu terkait dengan terorisme sebagaimana ia tidak selalu terkait dengan fundamentalisme dan atau radikalisme.

Jika misalnya yang dijadikan tolok ukur adalah kekakuan di dalam menerima perbedaan dan itu dikaitkan dengan terorisme, ini juga problematik. Sebab tidak semua jamaah di dalam Islam yang kaku di dalam menerima perbedaan memiliki ajaran memberontak kepada negara bahkan jamaah ini juga tidak bisa dianggap pendukung terorisme dan penolak usaha pemerintah di dalam memerangi terorisme. Oleh sebab itulah ada ketidaktepatan di dalam usaha memasukkan karakteristik jamaah tertentu di dalam kerangka toleransi, intoleransi dan permusuhan kepada negara, jika memang radikalisme yang dimaksudkan terkait dengan ideologi terorisme.

Kita semua harus mendukung pemerintah, siapapun presidennya, untuk memerangi terorisme. Melihat bahwa isu terorisme di Indonesia kebetulan difokuskan kepada terorisme yang menyimpangkan ajaran Islam, pemerintah harusnya melihat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebagai modal. Pemerintah juga harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali ormas dan jamaah keislaman yang berbeda-beda, sudah berdiri lama dan turut di dalam pendirian dan penjagaan Republik Indonesia, yang bisa dirangkul di dalam usaha pemberantasan terorisme.

Meskipun tulisan ini mengkritik bangunan argumen lewat penggunaan tiga survei lain dan mempertanyakan temuan penelitian Agus Mutohar dan kawan-kawan terkait pemetaan tipe sekolah Islam swasta yang rentan terhadap paham radikalisme, akan tetapi saya sepakat terhadap ide bagus Agus Mutohar untuk “menggunakan lembaga pendidikan”. Bukan dalam konteks menyebarkan definisi toleransi yang ambigu dari Setara Institute sebagaimana sudah saya bahas tadi, tetapi menjadi tempat vaksinasi para pemuda dari potensi terlibat terorisme dan imun dari paparan ideologi terorisme. Karena terorisme yang sedang kita perangi bersama terkait dengan ideologi yang menyimpangkan Islam maka menjadi keniscayaan bila objek di dalam vaksinasi ini menurut saya adalah siswa-siswa Muslim.

Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia misalnya bisa memasukkan pelajaran mengenai Islam dan terorisme di dalam buku pelajaran agama Islam di sekolah rendah. Materinya tentu bukan sesuatu yang sifatnya jargon dan klise sebagaimana saya lihat selama ini tetapi justru saya membayangkan bagaimana mengajarkan pemahaman anti terorisme itu dalam konteks fiqih, sejarah Islam, sejarah lahirnya ke-Indonesia-an dengan formulasi Pancasila (thesis Saifuddin Anshari yang berjudul “Jakarta Charter of June 1945” bisa menjadi rujukan yang bagus) yang mengikat umat Islam dengan umat lain di dalam negara Indonesia, dan sejarah organisasi teroris di dunia yang menunjukkan bagaimana banyak organisasi terorisme hanyalah permainan proksi negara-negara besar dunia. Mengikat isu dari sudut pandang Islam dan pemahaman akan realita terorisme dunia di dalam melawan terorisme di Indonesia justru menurut saya akan lebih efektif daripada memakai pendekatan dengan tolok ukur berparadigma dari luar Islam (ideologi multikulturalisme pluralisme).

Pemerintah sebaiknya tidak mengadopsi pendekatan stigmatis pluralisme terhadap keberimanan Muslim (atau umat beragama apapun) di dalam mendefinisikan sikap intoleransi apalagi misalnya secara jauh kemudian mengaitkannya dengan kerentanan terhadap ideologi terorisme. Hal ini justru akan bisa membuat jarak antara negara dengan umat Islam.

Pendekatan stigmatis dengan cara pandang pluralisme seperti itu tidak hanya kontraproduktif tetapi justru niscaya menimbulkan resistensi dari umat Islam. Kita semua tahu bahwa Muslim secara mainstream melihat pluralisme sebagai bentuk ekstrem yang lain dari penyimpangan pengakuan beriman. Sebagaimana umat beragama lain di Indonesia, saya yakin, juga demikian melihat ajaran pluralisme jika berkenaan dengan keberimanannya.

Sebagai penutup, hal yang harusnya terbaca oleh kawan saya Agus Mutohar di dalam membaca temuan survei-survei lainnya adalah mengenai peran internet sebagai sumber pencarian informasi mengenai agama Islam oleh siswa-siswa usia sekolah. Sudah banyak penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa internet dipakai oleh teroris di dalam menyebarkan paham radikalisme mereka dan merekrut anggota baru sebagaimana diungkapkan oleh pengamat terorisme di Indonesia kawan saya yang lain, Noor Huda Ismail.

Saya melihat bahwa pemerintah harus bekerjasama secara serius dengan “semua ormas-ormas Islam di Indonesia” yang mendaku antiterorisme di dalam operasi perang siber melawan persebaran paham radikalisme dan terorisme misalnya di dalam merilis rutin secara publik temuan situs di dunia maya atau akun di media sosial yang berkonten radikalisme dan terorisme dengan tanda-tangan perwakilan ormas-ormas Islam tersebut. Bahkan jika dirasa perlu sebagai edukasi publik khususnya Muslim di Indonesia, di dalam rilisan tersebut dijelaskan penyimpangannya [atau potensi pada ajaran terorisme khawarij] menurut pandangan Islam.

Penjelasan yang transparan di dalam praktik pemasukan seorang pendakwah, sebuah situs, atau sebuah akun media sosial di dalam kaitan persebaran ideologi terorisme sangat diperlukan dan bukan memakai definisi toleran-intoleran yang bias tadi, apalagi memaksakan keniscayaannya dengan ideologi terorisme. Agar tidak ada gaduh antara pemerintah dengan umat Islam, dan juga tidak gaduh di dalam umat Islam. Kegaduhan di dalam populasi yang besar sangat tidak baik bagi pemerintah.

Tentu saja pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan ringan. Akan tetapi di dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti terorisme, tentu dibutuhkan pengerjaan yang tidak biasa saja.

 

Terbit di Republika 26 Mei 2018

Radikalisme di Sekolah Swasta Islam_ _ Republika Online

ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila

Terima kasih kepada harian Joglosemar yang menerbitkan tulisan saya pada edisi 14 Agustus 2014 halaman 8.

Versi daringnya dapat diakses lewat tautan ini.

Tulisan yang terbit di dalam blog ini merupakan bentuk rekuperasi dari tulisan yang sudah terbit di harian Joglosemar tersebut.

Dipa Nugraha - Pancasila

_____________________________________________

Ketika di masa sekarang isu mengenai ISIS sedang merebak dan ada semacam kegamangan mendudukkan isu dukungan terhadap ISIS di dalam konteks berkewarganegaraan, perlulah kita mengingat kembali fragmen sejarah pembentukan negara kita ini. Berbicara mengenai mengingat kembali sejarah maka istilah ciptaan Soekarno di dalam pidato pembelaan dirinya menjelang kejatuhan kekuasaannya, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), patut untuk dijadikan titik mula penyadaran. Mengingat kembali sejarah adalah penting karena dengan demikian kita akan memahami segala sesuatu dengan lebih arif.

Achmad Soekarno dan juga Muhammad Yamin pada awal pendirian negara Indonesia sudah memberi dasar yang bagus bagi rechtsideologie Indonesia. Rechtsideologie ini kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Meskipun kebanyakan orang mengaitkan Pancasila hanya dengan satu nama saja yaitu Soekarno, sejatinya kelahiran Pancasila layak diatribusikan kepada dua orang tokoh kemerdekaan kita. Mereka adalah Soekarno dan Yamin. Benar bahwa Soekarno yang kemudian menyatakan di dalam pidatonya mengenai lima dasar yang dipakai sebagai Pancasila namun Yamin-lah yang mengusulkan kepada Soekarno untuk menamainya lima dasar yang hendak diajukannya sebagai Pancasila dan bukan Pancadharma. Tidak hanya itu. Konsistensi konsep lima dasar yang diajukan Yamin-lah yang lebih menyerupai lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita sekarang dan bukan seperti apa yang awalnya digaungkan oleh Soekarno.

Ideologi negara ini merupakan dasar dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah beginsel. Pancasila adalah juga beginsel atau dasar bernegara bagi nilai-nilai dan kompromi yang disepakati bersama pada awal pendirian negara kita. Kompromi ini bukan hanya dipertimbangkan dalam konteks kemajemukan suku dan agama saja namun juga ide-ide lain yang muncul mengenai dasar pendirian negara yang kala itu sedang hangat mengemuka di antara tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Pancasila muncul di kala polemik mengenai dasar negara menyeruak di antara bapak pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa kemajemukan yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dibutuhkan sesuatu yang mengikat bersama dalam suatu kesatuan: sebuah perjanjian.

Lalu di manakah mendudukkan sejarah pencetusan dasar pendirian negara kita dengan isu mengenai ISIS? Benar bahwa bagi mereka yang beragama Islam dan atau tertarik dengan “salah satu” ide bernegara di dalam Islam maka proklamasi berdirinya ISIS menjadi euforia tersendiri selepas tumbangnya kekhalifahan Turki di tahun 1924. Negara Islam ISIS atau Islamic State in Iraq and al-Sham didirikan 29 Juni 2014 dengan klaim wilayah dari Diyala di sebelah Timur Irak hingga Aleppo di sebelah utara Syiria. Negara baru ini menyatakan diri sebagai negara kekhalifahan dengan pemimpin negaranya bernama Abu Bakar al-Baghdadi.

Akan tetapi sebelum serampangan dan gegabah memberi dukungan pada ISIS akan lebih arif kiranya jikalau kita menyandingkan fragmen sejarah Indonesia mengenai perumusan Pancasila dan bagaimana ISIS dimaklumatkan. ISIS berdiri dalam kondisi carut marutnya negara Irak dan Suriah. Irak selepas ditinggal secara gradual oleh Amerika Serikat memang mengalami perpecahan yang tidak terhindarkan antara Sunni, Syiah, dan separatisme Kurdi. Dalam pada itu, Suriah –negara yang berbatasan langsung dengan Irak– juga sedang mengalami peperangan antara pasukan rezim Bashar Assaad dengan para pemberontak. Kondisi negara Irak yang carut marut dan penuh konflik serta digabung dari semangat tinggi para pejuang yang berontak terhadap rezim keji Asaad di Suriah dapat melahirkan ekstremisme dan radikalisme; bentuk lain dari idealisme yang terlalu menggebu-gebu. Mungkin ini yang terjadi pada kemunculan ISIS di Irak dan sebagian Suriah.

Mehdi Hasan, seorang kolumnis dan debater mengenai isu Islam dan Islamophobia di Inggris, mewanti-wanti agar semua orang -dan bukan hanya orang Islam- untuk berpikir jernih di dalam merespon fenomena ISIS dan ide pembangkitan kembali negara kekhalifahan.

Mehdi Hasan (2014) menampilkan empat isu yang menarik. Pertama Mehdi Hasan menyoroti mengenai argumen akan ada atau tidaknya sandaran yang jelas mengenai urgensi berdirinya negara Islam. Penerapan hukum Islam di dalam sebuah negara berbeda dengan ‘adanya negara Islam’. Mehdi Hasan berpendapat secara personal bahwa definisi mengenai negara Islam sendiri tidaklah ditemukan persamaan pendapat yang menjadi aras utama di antara para ulama.

Bahkan Mehdi Hasan menunjukkan bagian dari sejarah kekhalifahan pada abad kesepuluh dan kesebelas. Saat itu dunia Islam terbagi menjadi tiga kekhalifahan yaitu kekhalifahan Abbasiyah (Sunni), Umayyah (Sunni), dan Fatimiyah (Syiah). Ketiga kekhalifahan ini saling berseteru sehingga pertanyaan lantas diajukan mengenai model kekhalifahan model manakah yang pas disebut sebagai bentuk sejati negara kekhalifahan.

Selanjutnya Mehdi Hasan berargumen bahwa penerapan hukum Islam dan atau kehidupan Islami di dalam suatu negara tidaklah harus membutuhkan negara Islam. Ia memberikan contoh bagaimana di Inggris, meskipun Islamophobia mulai mewabah, praktik keberagamaan yang Islami mendapat tempat dan syariah memiliki kans diakomodasi di dalam undang-undang.

Hal ketiga yang diajukan Mehdi Hasan adalah resistensi di dalam internal kaum Muslim mengenai konsep mengenai negara Islam yang semodel ISIS. Hal terakhir yang diungkapkan oleh Mehdi Hasan mengenai ISIS adalah kekalisan di dalam internal kaum Muslim mengenai politisasi Islam lewat cara kekerasan. Cara kekerasan di dalam pembentukan negara Islam di era modern ini telah menunjukkan kegagalan sebagaimana ia merujuk kepada kisah Afghanistan, Mesir, dan Iran. Negara Islam yang muncul dari kekerasan seperti ini memang berhasil berdiri namun selepas senjata diletakkan, problem yang lebih serius muncul. Tidaklah mudah memadukan perbedaan-perbedaan yang ada mengenai tafsiran bagaimana negara Islam yang baru berdiri untuk diatur. Negara Islam yang berdiri lewat jalur kekerasan malah kemudian berpotensi memunculkan opresi sekte atau mahzab mayoritas kepada mereka yang minoritas.

Kombatan ISIS (Credit: motherjones.com)

Kombatan ISIS
(Credit: motherjones.com)

Lebih lanjut Mehdi Hasan menampilkan realita lain mengenai isu negara kekhalifahan. Keterputusan sejarah antara muslim yang hidup di abad 21 dengan negara kekhalifahan terakhir menjadikan ide mengenai kekhalifahan hanya matang di teori dan (cenderung) gagal di praktik. Muslim tidak (atau belum) memiliki “rujukan yang padu” mengenai ide kekhalifahan dan bagaimana menerapkannya di masa sekarang sebagaimana umbar Mehdi Hasan. ISIS yang menyatakan diri sebagai bentuk bangun ulang kekhalifahan ditentang oleh aras utama ulama Muslim. Lihat misalnya nasehat Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr delusi kekhalifahan yang ditawarkan ISIS serta bagaimana Majelis Ulama Indonesia memfatwakan penentangannya.

Layak pula catatan ditambahkan dari apa yang diutarakan Mehdi Hasan bahwa ISIS membunuh muslim yang berbeda mahzab, membunuh mereka yang berbeda agama, serta membuat kaum Nasrani di Irak terpaksa meninggalkan kampung halaman. ISIS menebar teror dan bukan kasih sayang serta tidak merujuk kepada sejarah bahwa panutan utama umat Muslim, Muhammad saw., dahulu pernah menuliskan sebuah surat mengenai perlindungan beragama dan berkehidupan normal kepada kaum Nasrani sebagaimana surat ini masih tersimpan di museum Topkapi Istanbul. Ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Mereka nampaknya melupakan sejarah.

Berbicara mengenai Indonesia, tidak berlebihan pula kiranya jika kita menukil pemikiran yang diungkapkan Tariq Ramadan (2014) di dalam sebuah acara gelar wicara. Cucu dari Hassan al Banna pendiri Persaudaraan Muslim ini menyatakan bahwa di dalam etika kehidupan berkewarganegaraan diperlukan pemahaman akan dua hal. Dua hal tersebut adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara dan yang kedua adalah rasa memiliki; semacam tahu diri di mana ia berkewarganegaraan. Tahu diri bagi Tariq Ramadan melibatkan patuh hukum, bersedia menggunakan bahasa yang resmi dipakai, dan setia kepada negara. Tahu diri ini tentu saja membutuhkan pemahaman mengenai sejarah negara tempat ia berkewarganegaraan.

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Hal lain yang juga menarik dari perbincangan dengan Tariq Ramadan adalah ketika berbicara tentang bentuk negara. Ini menarik untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini karena selain isu ISIS, ide sekulerisme di Indonesia sekarang ini mulai kembali merebak di ranah publik. Khusus tentang ide sekulerisasi negara, Tariq Ramadan mengatakan agar setiap orang tidak berpikiran bahwa bentuk negara sekuler sebagai sesuatu yang selalu ideal.

Tariq Ramadan memberi penjelasan bahwa negara sekuler di dalam praktiknya bisa menjadi berbentuk sekuler otoritarian. Ia menyebut bahwa beberapa negara sekuler seperti China, Rusia, dan Perancis menjadikan sekulerisme menjadi serupa agama dogmatis baru yang justru menggencet mereka yang hendak mempraktikkan ajaran agamanya.

Fenomena ISIS, lepas dari khayalan serta euforia semu yang muncul, justru memiliki hikmah bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat fenomena ISIS-lah kita –baik Muslim maupun yang bukan Muslim– di Indonesia lantas layak untuk menengok kembali sejarah bagaimana kisah Madinah dan bagaimana lahirnya Pancasila. Lalu kita akan menjadi lebih arif di dalam melihat fenomena ISIS. Kita dapat menakar secara lebih pas pada apa yang (telah) kita punya lewat mengingat kembali sejarah bernegaranya kita. Pada titik pemahaman seperti inilah, kita mungkin terngiang-ngiang wasiat Soekarno mengenai Jas Merah.

Tidakkah bisa misalnya kita merujukkan kepada “salah satu ide” bernegara di dalam sejarah Islam ketika Muhammad saw. membuat semacam beginsel antara kaum Muhajirin, Ansar, [Nasrani,*]Yahudi lewat Piagam Madinah. Bahwa kemudian beliau saw. kemudian kembali ke Mekah sebagai pemenang kemudian mewariskan “bentuk lain dari kehidupan bernegara” yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya adalah progresi dari sejarah Islam tidaklah kemudian menjadikan ide bernegara melupakan atau menilapkan adanya periode Madinah.

Kita tidak butuh negara serupa ISIS [yang dibangun dengan kekejian]** sebagaimana kita tidak butuh sekulerisasi di dalam kehidupan bernegara. Kita memiliki pengikat di dalam kemajemukan kita dan ia bernama Pancasila. Ketika Tariq Ramadan memimpikan sebuah negara yang memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara bebas tanpa adanya diskriminasi –sebuah Piagam Madinah, atau Millet System*** di kekhalifahan Turki- maka mungkin kita dapat melihatnya telah ada di dalam Pancasila.

Marilah tidak melupakan sejarah. Para pendiri negara kita mengerti benar mengenai kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah mereka berpikir keras mengenai sebuah dasar yang kokoh –sebuah perjanjian untuk hidup bersama- bagi kemajemukan kita sehingga muncullah Pancasila. Ya, Pancasila adalah beginsel bagi keindonesiaan kita. Jadi lupakanlah delusi yang ditawarkan oleh ISIS dan jadilah warga negara Indonesia yang tahu etika berkewarganegaraan. Wallahu’alam.

___________________________________________

Postscript:

* Versi cetak dan daring tulisan ini di harian Joglosemar mengenai pemasukan kaum Nasrani di dalam konteks Piagam Madinah yang kemudian terketahui sebagai kurang tepat maka saya adakan rekuperasi lewat terbitan di blog ini.

Di dalam Madinah saat itu fokus perjanjian adalah kaum muslim Muhajirin maupun Anshar dengan suku-suku Yahudi maka di dalam versi rekuperasi ini saya tambahkan mengenai surat Rasulullah saw. mengenai perlindungan kepada kaum Nasrani.

** Perlu dijadikan catatan tambahan yang penting bahwa tema tulisan ini bukan mengenai ‘delusi kekhalifahan’ namun ‘delusi yang ditawarkan ISIS’. Walapun demikian, di dalam perang narasi dan pemelintiran fakta sebagaimana gegap sekali terjadi di era sekarang ini maka ada baiknya juga membandingkan argumen dan bantahan terhadap kekejaman ISIS yang digaungkan oleh media massa aras utama.

Ada dua situs pro-ISIS yang saya temukan dan silakan dibandingkan dengan narasi aras utama. Link situs tersebut adalah ini dan ini. Tidak luput pula ketika membandingkan dengan pertanyaan dasar mengenai kemungkinan lain dari berbagai macam purbasangka mengenai ISIS dengan menelisiknya lewat tulisan Yvonne Ridley yang berjudul “Who is behind ISIS?” serta kemudian hasil wawancara Yvonne Ridley dengan Komandan Brigade Ahrar Al-Sham, Shaikh Hassan Abboud sebelum beliau meninggal dalam artikel berjudul “Exclusive: Shaikh Hassan Abboud’s final interview”.

*** Mengenai Millet System bisa dibaca pada tulisan Bekir Aksoy yang berjudul “The Status of Dhimmis in The Ottoman Empire” yang terbit pada The Fountain Magazine, Issue 40 / October – December 2002. Sebagai tambahan pemerluas referensi mengenai Millet System yang merujuk pada aturan mengenai Dhimmi di dalam Islam, dapat dibaca makalah yang ditulis oleh Bazzam Zawadi yang berjudul “The Status of Non-Muslims in the Islamic State”.

________________________________

Pada saat Pancasila bermetamorfosis menjadi ‘ideologi’ maka bisa muncul Pancasilais-pancasilais yang fanatik. Selubung ‘bisa melingkupi semua’ dalam keadaan tertentu bisa memanifestasi di dalam bentuk penyeragaman dan saat penyeragaman diberlakukan maka kadang bisa muncul radikalisme dan kekerasan. Di sinilah muncul paradoks dari memayungi perbedaan yang ada berubah menjadi sesuatu yang rigid dan resisten terhadap perbedaan.

Selanjutnya perspektif atas Pancasila dalam konteks berkenegaraan Indonesia bisa sangat luas sekali: apakah sebagai ideologi dan lalu sebagai way of life atau weltanschauung (worldview), apakah hanya sebagai rechtideologie dan beginsel (sebuah ‘pengikat’ berkenegaraan) yang tidak boleh diselisihi ataukah ia temporer saja, apakah hanya sebagai sebuah idee berkenegaraan yang dinamis bentuk dan atau penafsirannya, atau apakah statis (disakralkan) dan seterusnya dan seterusnya.

Tulisan ini mengalami rekuperasi dan berkembang berkat diskusi saya dengan Noor Huda Ismail (pemerhati isu-isu Islam dan Terorisme) pada jumpa kami di Melbourne, Ustad Muhammad Edwards (peminat isu-isu Islam, Kekerasan, dan Permainan Narasi di Media Massa), dan Pak Haji Bambang Widi Pratolo (peminat isu-isu Islam dan Pendidikan).

Creative Commons License
ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

5 Hal Konyol yang Sering Dikaitkan dengan Islam

Sebuah ringkasan dan terjemahan bebas disertai dengan komentar pada catatan kaki terhadap sebuah tulisan berjudul: “5 Ridiculous Things You Probably Believe About Islam” karya Jacopo della Quercia. Tulisan ini merupakan bentuk sindiran kepada mereka yang melihat Islam dengan phobia atau berdasar mitos. Teks asli bisa diakses di:

 http://www.cracked.com/article_18911_5-ridiculous-things-you-probably-believe-about-islam.html.

Hak cipta terpelihara dan ada pada Jacopo della Quercia. Untuk rujukan, silakan gunakan teks asli. Jika Anda mendapati ketidaktepatan terjemahan maka silakan dirujukkan langsung kepada teks asli; perlu pula diingat bahwa terjemahan ini bersifat bebas dan “hanya ringkasan”. Judul teks asli diterjemahkan sebagaimana judul ringkasan-terjemahan karena kekurangluwesan penerjemah mencari terjemahan pas dan juga enak didengar.

Seorang komentator konservatif[i] barusan menulis sebuah tulisan yang menyatakan bahwa 10% dari jumlah total muslim di dunia adalah teroris. Klaim ini sungguh berlebihan sebab jika dihitung dari jumlah total populasi muslim di dunia maka setara dengan 150 juta teroris, dan jika setiap “teroris” ini sekarang secara bersamaan membunuh 40 orang maka seluruh populasi non-muslim dunia bakal habis.

Klaim ini sungguh sangat berlebihan.

Oleh karena ada anggapan bahwa situs ini[ii] adalah “teman Islam” maka tulisan ini bakal sebagai sebuah upaya pembukti bahwa situs kami tidaklah demikian dan pula sebagai pembagi informasi kepada sidang pembaca beberapa salah-pandang mengenai Islam lewat 5 stereotip yang populer tentang Islam dan kami hitung mundur untuk Anda:

5. Jika Anda seorang wanita[iii] muslim, maka Anda pasti memakai jilbab[iv]

Saat kita berbicara tentang Islam, maka benak kita akan langsung melayang kepada gambaran tentang wanita memakai jilbab[v]. Bahkan jika sekumpulan wanita Islam berjilbab burqa dikumpulkan  di sebuah  ruangan kemudian Anda melempar bola football, maka Anda pasti akan gagal melempar ke orang yang Anda maksud karena Anda tidak tahu yang mana si A dan yang mana si B. Ha ha …

Dan tentu saja apa yang disembunyikan oleh para wanita muslim di dalam jilbab mereka pastilah hal yang sangat penting kan? Sebab jika yang ditutupi dengan jilbab bukanlah hal yang sangat penting, maka tidak mungkin bakal ada ribut-ribut masalah jilbab di Eropa kan? Ha ha …

Bahkan kita meyakini bahwa Islam membenci para wanita. Mau bukti? Bukankah Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang masih melarang para wanita untuk menyetir mobil sendirian[vi] dan hukum rajam masih berlaku kepada pelaku zina[vii], jadi kita meyakini bahwa Islam terlalu kaku bagi wanita ….

Namun …

Punya pikiran bahwa semua wanita muslim terlihat ekstrem, teroris, atau kuno dengan jilbabnya adalah tidak pas[viii]. Mengapa demikian? Sebab bahkan di dalam tradisi Kristen dan Yahudi, hingga saat ini cara berpakaian wanita model serupa jilbab-nya Islam adalah lazim. Ketika kita melihat wanita muslim memakai jilbab, mengapa pikiran yang muncul di benak kita adalah ekstrem, teroris, atau kuno sedangkan saat melihat wanita Kristen atau Yahudi memakai “jilbab” malah benak kita muncul asosiasi yang berbeda: religius?[ix]

Bahkan ketika berbicara angka yang sebenarnya tentang jumlah wanita pemakai jilbab dibandingkan dengan mereka yang tidak memakai jilbab … maka sebagai contoh, di Perancis, negeri dengan populasi wanita muslim 3 juta orang, berdasar data kepolisian Perancis hanya 367 orang saja yang memakai burqa/niqab[x]. Angka persentase wanita muslim Perancis yang memakai burqa dengan yang tidak memakainya,  juga serupa di negara-negara Eropa lainnya.

Memang benar bahwa ada negara yang mewajibkan wanita muslim memakai jilbab, namun jika dihitung berdasarkan total populasi muslim di seluruh dunia, maka jumlahnya tidak sampai 10%.

Dan …

Justru menjadi isu yang sangat penting namun tidak pernah ditonjolkan adalah: dari 5 negara dengan jumlah muslim terbesar, 4 negara di antaranya sudah pernah memiliki kepala negara wanita.[xi]

4. Para Pendiri Negara Kita[xii] Pasti Tidak Akan Mengamini Stereotip terhadap Islam

Pasti gampang membayangkan bagaimana mimik muka para pendiri negara kita ketika melihat Amerika Serikat sekarang yang godless. Dan tentu juga bakal gampang untuk membayangkan bagaimana sikap mereka terhadap suatu agama yang benar-benar mendukung kekerasan dan terorisme sebagaimana kini distereotipkan kepada Islam. Pastilah mereka bakal mencak-mencak gak ketulungan untuk segera memberangus Islam; jika seandainya Islam benar-benar sesuai dengan “tuduhan”.

Dan sungguh hebat dan salut kepada orang-orang modern yang kini penuh semangat melihat Islam sebagai ancaman dan lalu menggembar-gemborkan dibikinnya Undang-undang pelarangan hukum atau ajaran Islam merasuki produk hukum kita … Ah, berlebihan sekali orang-orang modern ini … bahkan mereka bilang Islam adalah ancaman nyata … ha ha … Thomas Jefferson[xiii] pasti kepingkal-pingkal di dalam kuburnya, menertawakan orang-orang modern kayak gini.

Pingin tahu yang sebenarnya …

Bahwa tercatat di dalam sejarah, para Pendiri Negara Amerika Serikat adalah pengagum Islam. Thomas Jefferson malah mempelajari Quran dan juga bikin acara “buka puasa bulan Ramadan” untuk pertama kali di Gedung Putih.

John Adams, tokoh Pendiri Amerika Serikat lainnya, malah mengatakan bahwa Muhammad [p.b.u.h] sebagai salah satu penelusur kebenaran. Benjamin Rush, tokoh lainnya, yang pernah mengusulkan pengajaran Bible di seluruh sekolah di Amerika Serikat kala itu, justru tidak menafikan urgensi mempelajari ajaran Kong Hu Cu dan Muhammad. Begitu juga atas Benjamin Franklin dan George Washington yang tidak phobia terhadap orang Islam.

Bahkan …

Tahu gak mengapa para Pendiri Negara Amerika Serikat tidak membenci Islam?

Justru negarawan Islam-lah yang pertama mengakui kemerdekaan kita.[xiv] Sultan Muhammad bin Abdullah dari Maroko adalah tokoh dunia pertama yang mengakui kemerdekaan kita dari Inggris pada tahun 1777. Alasan lain mengapa para Pendiri Negara kita tidak membenci Islam adalah mereka cerdas dan tahu untuk membedakan antara terorisme dengan Islam.

3. Kita Selalu Menganggap Bahwa Islam adalah Arab

Inilah sesuatu yang sering terjadi. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka di dalam benak kita adalah Islam = Arab. Jadi kita selalu menganggap bahwa orang yang tinggal di Timur Tengah bukan Yahudi adalah pasti muslim dan kita juga menganggap bahwa mayoritas muslim tinggal di Arab.

Namun …

Ketika berbicara tentang jumlah muslim seluruh dunia yang sebenarnya, hanya 20% saja yang tinggal di Arab (atau Afrika Utara). Dan ini justru yang aneh dari pola pikir yang aneh tentang Islam=Arab. Saat kita tahu bahwa dominasi 22% umat Kristen adalah orang Afrika, maka benak kita tidak pernah mengatakan bahwa Kristen=Afrika.

Lalu jika menganggap bahwa mayoritas muslim tinggal di Timur Tengah, maka keyakinan seperti itu  juga tidak benar. Berdasar statistik, justru 61,9% muslim tinggal di luar Timur Tengah. Justru kebanyakan muslim tinggal di wilayah Asia-Pasifik (Indonesia, Malaysia) dan di wilayah sub-benua India (Pakistan, Bangladesh).

Lalu jika Anda meyakini bahwa semua orang Arab adalah muslim, maka Anda salah lagi. Tahu gak kalau 10% dari populasi orang Arab di seluruh dunia adalah pemeluk Kristen? Dan 10% ini setara dengan 14 juta orang Arab adalah pemeluk Kristen![xv]

2. Tradisi Barat Merupakan Tradisi yang Lebih Beradab Dibandingkan Tradisi Islam yang Konon Brutal

Bahkan jauh sebelum digembar-gemborkannya istilah terorisme, di dunia Barat di masa lalu sudah distereotipkan bahwa Islam adalah ajaran brutal. Stereotip ini muncul sebab phobia akan kecepatan Islam memperluas pengaruh di dunia. Hindu butuh kurang lebih 1000 tahun untuk dapat diterima secara umum di India, ajaran Kristen butuh kurang lebih 400 tahun dari sebuah ajaran yang diuber-uber tentara Romawi menjadi agama resmi di kerajaan Romawi. Islam hanya butuh kurang lebih 100 tahun untuk menjadi ajaran yang menancap kuat di Timur Tengah, sebagian Afrika, dan di beberapa wilayah lain.

Lalu muncullah stereotip yang entah darimana sumbernya bahwa Islam memaksa orang-orang masuk menjadi pengikut Muhammad [p.b.u.h] dengan pedang. Bahkan sebelum peristiwa 9/11 pun, gambaran Islam yang bengis dan kejam sudah menjadi stereotip yang lazim.[xvi]

Namun …

Sesungguhnya adalah demikian:

Justru Muhammad-lah yang membuat aturan perang[xvii] yang membuat pejuang-pejuang Kristen saat itu beberapa di antaranya takjub. Aturan-aturan tersebut di antaranya adalah:

  • Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang yang tidak bersalah; termasuk pemimpin agama yang non-kombatan[xviii].
  • Tidak boleh membunuh dengan keji terhadap hewan.
  • Tidak boleh merusak atau membakar bangunan [penduduk].
  • Tidak boleh mencemari sumber air.

Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa Muhammad p.b.u.h mengajari pasukannya untuk berperang like freaking hippies[xix] dan Muhammad p.b.u.h berhasil melakukannya. Sehingga ketika tercatat di dalam sejarah Perang Salib bagaimana para tentara Kristen mempermainkan kepala tentara Muslim yang berhasil mereka penggal saat perang, para tentara Kristen kaget mendapati bahwa tentara Muslim di bawah arahan Muhammad p.b.u.h justru memperlakukan mereka dengan terhormat ketika mereka kalah.

1.  Islam Membuat Stagnan Kemajuan Peradaban dan Pemeluknya Tidak Mengalami Kemajuan Ilmu Pengetahuan

Jikalau dicermati, terdapat 3 hal yang distereotipkan kepada Islam: 1) Islam mengekang wanita, 2) Islam mengajarkan kekerasan, 3) Islam menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan.

Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah: Apa benar demikian? Bukti apakah yang menyatakan demikian?[xx] Justru berdasar survei, pemeluk Islam-lah yang bisa menerima dengan baik konsep-konsep di dalam ilmu pengetahuan modern karena mereka mendapati bahwa kitab suci mereka, Quran, tidak bersifat kontradiktif.[xxi] Dan patut pula Anda baca buku sejarah bahwa pada masa keemasan Islam, ilmu pengetahuan juga turut berkembang pesat. Masih ingat Averoes (Ibnu Rusyd), Avicena (Ibu Sina), dan Algebra (Al-Jabar)? Dan percayakah Anda bahwa “penguasaan wilayah” oleh para Kalifah Islam juga meninggalkan jejak pendirian sekolah, perpustakaan, tempat pelayanan masyarakat, serta sistem sosial yang tidak pernah ditonjolkan oleh buku-buku sejarah mainstream?[xxii] Bahkan jikalau tentara Islam kala itu berhasil menembus gabungan kekuatan tentara-tentara kerajaan Kristen di Eropa saat Perang salib, mungkin Renaissance atau Aufklarung atau Fajar Budi tidak diperlukan di Eropa …

Jadi, masihkah Anda meyakini di dalam benak Anda mengenai “mitos” bahwa Islam adalah demikian dan demikian?


[i] Menurut telusur peringkas-penerjemah [Dipa Nugraha], yang dimaksud penulis asli artikel ini adalah Glenn Beck. Silakan verifikasi di situs ini:

http://religion.blogs.cnn.com/2010/12/12/fareed-zakaria-glenn-beck-wrong-about-10-percent-muslims-being-terrorists/

[ii] Situs tempat teks/artikel asli ini diterbitkan: http://www.cracked.com/

[iii] Digunakannya istilah “wanita” dan bukan “perempuan” di dalam teks ringkasan dan terjemah ini bukan karena peringkas+penerjemah menganggap bahwa istilah “wanita” lebih baik daripada istilah “perempuan”. Untuk kajian lebih lanjut mengenai isu feminisme, gender bias, post-feminisme, juga quo vadis feminisme, silakan Anda baca tulisan saya “Perempuan, Wanita, atau Betina?” di blog ini (dipanugraha.blog.com – sekarang pindah ke dipanugrahablog.wordpress.com). Untuk akses cepat, Anda bisa klik Home untuk mencari link ke artikel tersebut.

[iv] Subjudul sebenarnya adalah: “Jika Anda seorang wanita muslim, Anda harus memakai jilbab”. Ada sedikit perubahan tentang kata konklusif “pasti” dari teks asli “harus”. Meskipun ada beberapa aliran pemikiran Islam yang tidak mewajibkan jilbab namun menganjurkannya saja, namun berdasar apa yang diyakini oleh sebagian besar ulama Islam, jilbab adalah pakaian wajib kepada wanita muslim yang sudah dewasa. Sebenarnya salah-pandang tentang jilbab yang hanya merupakan tradisi berpakaian di dalam agama Islam merupakan hal yang aneh sebab di dalam tradisi Ibrahim, jilbab adalah pakaian yang lazim. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, silakan kunjungi:

http://www.thewaytotruth.org/womaninislam/judeochristian.html

setelah Anda membaca artikel “The Veil in Islam and The Judeo-Christian Tradition” di situs tersebut, Anda akan mendapati bahwa semisal di dalam Bible akan didapati perintah keras untuk memakai jilbab (I Korintians 11:3-10).

Sedangkan untuk rujukan bagaimana jilbab “dikenal” di dunia Kristen-Yahudi-Islam, silakan kunjungi:

http://www.jewishledger.com/2012/02/new-photo-exhibition-examines-israels-veiled-women/

[v] Di dalam teks asli, ada penggunaan istilah burqa meski subjudul berbunyi veil. Pemakaian kedua istilah tersebut secara silih berganti agak sedikit mengganggu, sebab veil bisa merujuk kepada burqa/niqab, atau jilbab saja.

Perlu pula diketahui bahwa “cara berpakaian yang diatur” bukan tertuju kepada wanita muslim saja, namun cara berpakaian juga diatur kepada laki-laki muslim. Ketika berbicara tentang burqa/niqab/jilbab, di dalam jamaah Islam yang dikatakan paling keras sekalipun, ada perbedaan tentang wajib tidaknya “cadar” di dalam aturan berjilbab. Untuk mendalami isu ini, silakan cek perbedaan antara Al Albani dengan Utsaimin mengenai cadar.

Patut pula ditambahkan di sini bahwa ada pula anggapan bahwa jilbab adalah pakaian asli Arab. Anggapan ini tidaklah tepat sebab perintah “berjilbab dengan aturan tertentu” adalah dimulai lewat ajaran Muhammad p.b.u.h. Pada beberapa riwayat hadist, wanita-wanita Islam saat itu mendapati bahwa cara berpakaian jilbab sesuai ajaran Muhammad p.b.u.h. adalah hal yang baru bagi mereka karena mereka bertanya dan atau ditegur tentang “bagaimana”-nya jilbab itu diterapkan.

Kemudian jikalau Anda hendak membentrokkan isu jilbab dengan feminisme, maka silakan Anda mempelajari lebih dalam tentang isu-isu post-feminism. Jangan Anda mendalami feminisme lalu kemudian berteriak-teriak tentang “pembebasan wanita” kepada Islam tanpa tahu pemuliaan Islam terhadap wanita.

[vi] Saya melihat bahwa ini sudah jelas maksudnya JIKA dilihat dari perspektif Islam.

[vii] Ketika berbicara tentang hukum rajam kepada pelaku zina, maka pemahaman tentang “hukuman kepada pelaku zina menurut Islam” harus dikuasai. Rajam tidak serta merta diberlakukan kepada setiap pelaku zina. Perlu pula dicatat bahwa zina tidak sama dengan perkosaan. Untuk merujuk tentang zina dan beda hukumannya silakan baca Quran 17:32; 24:2. Kemudian untuk hukum rajam kepada pelaku Zina sendiri ada terdapat kisah justru pelaku Zina-lah sendiri yang meminta dirajam sebagai penebusan dosa di hadapan Tuhan, silakan baca tulisan di situs ini:

http://thetrueideas.multiply.com/journal/item/2630/?&show_interstitial=1&u=/journal/item

Lalu apakah di dalam teologi Kristen, hukum rajam sudah dihapus? Untuk menjawab ini, silakan dimulai dengan ucapan Jesus p.b.u.h dengan tegas di Bible tentang hukum Torat (Matius 5:17-18; 23:1-3) dan kemudian silakan cek di dalam Bible: Keluaran 20:14; Ulangan 22:22, 25:11-12; Imamat 20:10, 21:9; Amsal 6:32. Sedangkan argumen penghapusan hukum rajam di dalam Yohanes 8:1-11, silakan diperhatikan kalimat: “Mereka bertanya begitu untuk menjebak Jesus, supaya mereka dapat menyalahkan Jesus” dan lalu justru yang paling penting adalah kalimat: “Sekarang pergilah, jangan berdosa lagi”. Ini artinya bahwa zina adalah perbuatan yang berkonsekuensi dosa, dan ketika sudah bertobat maka dosa terhapus asal tidak diulangi lagi (?). Bahkan ketika berbicara secara luas mengenai apakah hukum Torah benar-benar dihapus oleh Jesus p.b.u.h atau hanya digenapi? Maka perdebatan tentang itu di dalam teologi Kristen berkembang ke ranah murni “hermeneutika-apologetika”. Beberapa apologetika dirujukkan kepada tulisan-tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru. Pendasaran teologi pada tulisan Paulus bagi beberapa sarjana Kristen adalah hal yang lumrah karena sebagaimana pujian Michael H. Hart atas tulisan-tulisan Paulus: Kekristenan dibangun justru oleh Paulus. Konsep trinitas, tidak wajib sunat, tiada pembedaan pengajaran kepada gentile, Sabbath menjadi Minggu, dsb. dirujukkan kepada Pauline writings. Mereka yang menjustifikasi perubahan “penerapan” The Law (of Moses) atau Hukum Torat, mengatakan bahwa sekte Kristen yang mengikuti tradisi asli Jesus p.b.u.h. sebagai bentuk legalism. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang ini, silakan baca The Problem of Paul  di situs:

http://www.jesuswordsonly.com/Recommended-Reading/problempaulallfaithsfollowingjesus.html

Atau jika langsung menuju tulisan tersebut,silakan klik:

http://www.jesuswordsonly.com/images/stories/Lessons/The%20Problem%20of%20Paul.pdf

sumber lain yang mempertanyakan otoritas Paul sebagai “rasul ke-13” yang justru meletakkan pondasi ke-Kristenan yang berbeda dengan ajaran Jesus p.b.u.h. bisa Anda kunjungi di situs ini:

http://www.problemswithpaul.com/documents/QuestionsAboutPaul.pdf

[Untuk komentar atau verifikasi, silakan kirim kepada saya, Dipa Nugraha; surel: dipa.nugraha@gmail.com].

[viii] Di dalam teks asli, ilustrasi dari argumen ini ditampilkan dengan gambar-gambar.

[ix] Di dalam teks asli, ilustrasi dari berbedanya pikiran yang muncul di benak kita diprovokasi lewat tampilan gambar sekumpulan wanita Kristen sekte tertentu yang “diwajibkan” memakai baju “aneh” ala Little House on the Prairie.

[x] Burqa/niqab lebih rapat dari jilbab.

[xi] “Wanita tidak boleh bicara di dalam gereja” merujuk kepada 1 Korintian 14:34-36, 1 Timotius 2:11-13, dan Kitab Kejadian 3:16 dianggap oleh sebagian sarjana Kristen sebagai pengganjal para wanita Kristen untuk menduduki posisi kepala negara. Terpilihnya wanita muslim di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam justru menunjukkan tidak terkekangnya wanita di negara-negara tersebut dibandingkan dengan negara lainnya.

Lepas dari fakta yang sering kita abaikan tentang keleluasaan wanita muslim untuk menjadi kepala negara, jika berbicara mengenai “kepemimpinan wanita muslim”, ada ulama Islam yang melihat bahwa larangan wanita untuk menjadi kepala negara adalah ketika negara yang dipimpinnya adalah negara Islam. Kebolehan wanita muslim menjadi kepala negara terjadi ketika sebuah negara adalah negara demokrasi. Mungkin pembolehan dari salah satu ulama ini merujuk pada nature dari sistem demokrasi yang mengatakan bahwa negara dipimpin tidak hanya oleh kepala negara namun juga Yudikatif dan Parlemen. [Untuk verifikasi dan validasi, silakan kirim ke surel saya]

[xii] Kita di sini merujuk kepada negara Amerika Serikat. Penulis asli teks ini, Jacopo della Quercia, adalah warga negara Amerika Serikat.

[xiii] Salah satu Pendiri Negara Amerika Serikat. Ia termasuk tokoh yang sangat penting di dalam pendirian negara Amerika Serikat bersama George Washington.

[xiv] Negara kita di dalam konteks tulisan ini adalah Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, dulu Amerika Serikat awalnya adalah koloni Inggris.

[xv] Untuk contoh yang paling gampang tentang orang Arab yang Kristen, silakan cek jumlah umat Kristen di Lebanon, Mesir, dan Syiria.

[xvi] Peristiwa 9/11 merupakan revitalisasi dari stereotip bahwa Islam = Kekerasan = Terorisme. Padahal jika Anda mau mencari tahu dan tidak apriori terhadap fakta-fakta yang sengaja disembunyikan oleh “pihak yang berkepentingan terhadap buruknya citra Islam”, maka Anda akan mendapati bahwa peristiwa 9/11 adalah sebuah rekayasa. Meskipun perkataan bahwa 9/11 adalah rekayasa disebut oleh media massa besar sebagai hanya ilusi Teori Konspirasi namun jika Anda berkenan untuk mempelajari tulisan-tulisan (beserta bukti) serta petisi yang ditandatangani oleh ribuan orang Amerika Serikat yang ahli di bidang-bidang tertentu yang terkait dengan konstruksi bangunan, arsitektur, detonasi, kebijakan militer, manipulasi politik perang, nuklir di situs:

http://911truth.org/

yang menyatakan bahwa peristiwa 9/11 adalah akal-akalan justifikatif (casus belli) untuk menyerang negara tertentu yang menguntungkan bagi beberapa orang maka Anda akan mudah mengaitkannya dengan buku yang ditulis oleh Samuel Huntington yang berjudul Clash of Civilizations bahkan mungkin Anda juga bakal tertarik dengan kemiripan peristiwa Pearl Harbor dengan 9/11. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi:

whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl.php.

Sebagai catatan tambahan, isu yang perlu diperhatikan selain fokus menyoal “perang [ideologi] peradaban” adalah “minyak” sebagaimana bisa Anda rujukkan lewat situs ini:

http://911truthnews.com/the-facts-speak-for-themselves/

Jikalau Anda tertarik mempelajari lebih dalam tentang segala isu tersebut dan bagaimana peran media massa mainstream mengakali dan menyembunyikan fakta-fakta, silakan pelajari tulisan Antonio Gramsci tentang hegemoni, lalu Jacques Derrida tentang dekonstruksi, kemudian tulisan-tulisan Edward Said tentang dekonstruksi narasi sejarah dunia arab, dan juga tidak ketinggalan tulisan Gayatri Spivak mengenai penghilangan narasi sub-altern.

Perlu saya tambahkan bahwa meskipun pandangan kritis Edward Said tentang bagaimana Barat memotret Timur [dalam konteks spesifik, Islam] kemudian berkembang pemikiran Orientalism in Reverse (Orientalisme Mundur atau Orientalisme Berbalik) sebuah kritik balik atas provokasi Said – namun menjadi tidak bijak ketika menafikan beberapa poin penting yang diunjukkan oleh Said. Untuk perkenalan bagaimana sebenarnya pengusung Orientalisme in Reverse salah memahami sebagian dari pandangan Edward Said dapat dirujuk kepada tulisan Joseph Massad, The Intellectual Life of Edward Said di dalam Journal  of Palestine Studies XXXIII,  no. 3 (Spring 2004), hlm. 7-22.

Yang menarik dari isu orientalisme vs. orientalisme in reverse di Indonesia adalah digaungkannya orientalisme in reverse oleh beberapa ‘tokoh’ padahal jika hendak fair menampilkan kedua ide dari pemikiran ini maka banyak hal yang dapat kita pelajari untuk kemajuan bangsa. Bersikap elusif, kalis, dan stigmatis terhadap ide orientalisme – tanpa mengulas orientalisme dengan memadai – serta menggegapgempitakan orientalisme in reverse adalah bentuk ketidaktepatan.

Joseph Massad adalah assistant professor dalam bidang modern Arab politics and intellectual history di Columbia University. Ia juga penulis buku Colonial Effects, the Making of National Identity in Jordan (Columbia University Press, 2001) dan Desiring Arabs (University of Chicago Press, 2007).

Edward Said, seorang Kristen Palestina meskipun ada yang mencatatnya sebagai agnostic, terkenal dengan istilah orientalisme. Ia adalah professor dalam English and Comparative Literature di Columbia University.

[xvii] Perang perluasan wilayah di dalam penegakan Islam adalah bukan memaksa orang masuk Islam di bawah ancaman pedang / kematian. Keyakinan ini adalah gembar-gembor yang tidak benar dan sengaja untuk menjelekkan citra Islam. Jika Anda mau mencari tahu sejarah Islam dan bagaimana Islam disebarkan, carilah buku yang ditulis ole akademisi yang disetujui oleh Islam dan non-Islam (jika Anda ogah membaca buku sejarah Islam dari penulis Islam). Jikalau Anda membaca buku sejarah Islam yang ditulis oleh mereka yang berkepentingan merusak atau memberikan stereotip buruk kepada Islam, berarti Anda tidak serius untuk bersikap adil di dalam mencari kebenaran akan sesuatu. Perluasan wilayah oleh “pejuang-pejuang Islam” di bawah komando Muhammad p.b.u.h adalah demi keleluasaan penyebaran pengaruh Islam; dan tidak ada pemaksaan masuk Islam (sebab ada ayat tentang la ikraha fiddin), tidak ada perusakan tempat ibadah (sebab di surat al Hajj 20:40 di dalam Quran menyatakan demikian), dan tidak ada pungutan yang aneh-aneh kecuali pengganti zakat teruntuk non-muslim dzimmi (sebab kepada muslim memang kena wajib zakat dari “negara Islam” sedangkan kepada non-muslim terdapat yang serupa; pemisalan mirip adalah pajak di dunia modern). Lalu bagaimana dengan perusakan gereja atau sinagog sebagaimana akhir-akhir ini terjadi? Jika Anda bijak dan adil menghakimi suatu kasus, maka Anda akan merujuk kepada surat al Hajj 20:40 dan melihat bahwa aktivitas menyimpang bisa dilakukan oleh pemeluk agama mana saja.

Bahkan jika hendak bercanda atas keyakinan salah bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan memaksa pemeluk lain untuk masuk Islam dengan ancaman pedang, maka secara logika yang salah tersebut, tidak akan ada oang Kristen dan Yahudi masih hidup pada saat Muhammad p.b.u.h secara efektif menguasai wilayah yang membentang di seluruh semenanjung Arab dan sebagian Afrika pada saat itu. Faktanya justru tidak seperti itu bukan? Kemudian jika anda masih tertarik dengan beberapa isu yang “dituduhkan” kepada Islam (termasuk tuduhan kejahatan pemenggalan kepala kepada “seluruh” suku Yahudi), silakan baca ‘tulisan rujuk link-link’ saya di blog ini (dipanugrahablog.wordpress.com) yang berjudul “Some Questions Addressed to Islam”. Untuk pencarian artikel dengan mudah, silakan klik Home untuk mencari link artikel dimaksud.

[xviii] Non-kombatan = bukan partisipan perang lewat angkat senjata.

[xix] Saya hendak menghilangkan istilah ini, namun karena teks asli tulisan ini terdapat istilah ini yang, mungkin kurang sopan ditujukan kepada pejuang Islam, namun pesan dari teks asli mungkin akan sedikit berkurang dengan hilangnya istilah ini. Oleh karena itulah, istilah ini tetap diambil utuh dari teks aslinya.

[xx] Ketika berbicara ilmu pengetahuan dan kemajuan, jangan dirancukan dengan liberalisme. Legalisasi prostitusi, perjudian, seks bebas, aborsi, pornografi, riba keji, dan alkohol-bebas bukanlah bentuk kemajuan. Hanya Islam yang secara konsisten menentang hal-hal serupa itu. Perlu pula dicatat bahwa bisnis yang terkait dengan hal-hal itu merupakan bisnis “besar” sehingga ketika berbicara tentang “perang ideologi”, Islam merupakan musuh utama dari ideologi kapitalisme liberal karena Islam adalah buruk bagi bisnis “besar” tersebut.

[xxi] Untuk teori Penciptaan Bumi dan Manusia, umat Islam mendapati Harun Yahya atau Adnan Oktar mengajukan teori yang berbeda dengan teori Evolusi. Justru teori yang semodel dengan teori Harun Yahya, Creationism, dipakai oleh beberapa sekolah di Amerika Serikat untuk pemerkaya keilmuan para siswa tentang adanya Pencipta dari alam semesta dan bukan terjadi secara kebetulan dan juga bahan pembanding Teori Evolusi Darwin.

Layak pula untuk diketahui bahwa Harun Yahya hingga kini secara konsisten “diserang” oleh pendukung teori evolusi Darwin dan juga oleh Wikipedia. Sebagai bantahan terhadap sebuah artikel di Wikipedia mengenai “cacat” Harun Yahya, silakan kunjungi:

http://replytowikipedia.com/

[xxii] Silakan baca catatan kaki xvi mengenai tulisan siapa saja yang harus dibaca untuk memahami konsep “penghilangan” bagian-bagian tertentu dan pendistorsian hal-hal penting di dalam sejarah oleh penguasa; pemegang otoritas penulisan narasi.