Tafsir

Teks tidak berubah namun tafsirannya bisa berubah. Perubahan tafsiran bisa terjadi karena resipien, reseptor, audience (penikmat), reader (pembaca), akseptor, responder teks berada pada konteks, situasi, keterkondisian-sebelum (presuposisi) yang berbeda. Namun perubahan tafsiran bisa sebebas-bebasnya sehingga merusak esensi teks, bisa juga menyingkap kemungkinan lain dari esensi teks yang sudah ada tanpa merusak intensi pemilik asli pesannya. Kalau berpagut pada teks yang sakral, atau skriptur, yang memang ada niatan diperbedakan dengan teks sastra maka bentuk yang pertama ditinggalkan sedangkan bentuk kedua kadang dalam keadaan tertentu dilakukan atau kadang memang dibutuhkan —tentu dilakukan oleh ahlinya dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Perbedaan ini misalnya bisa kita temukan pada piagam kemerdekaan Amerika Serikat yang koarnya “all men are created equal.” Senyimak, kalimat ini bagi banyak orang kini dianggap sebagai baik dan patut diteladan. Namun intensi, niatan, pesan yang ada di dalam kalimat itu adalah “semua laki-laki kecuali laki-laki budak diciptakan setara.” Hanya laki-laki? Ya, karena saat itu perempuan di dalam gerak politik dan juang Amerika Serikat abad 18 memang invisible (tak nampak, tak dianggap). Laki-laki bukan budak? Ya, karena perbudakan masih berlangsung di Amerika Serikat saat itu dan para budak tidak dianggap setara. Tapi lihatlah bagaimana teks yang sama kemudian mengalami tafsiran yang berbeda. Kalimat itu kini tidak mempunyai pengecualian; setiap manusia diciptakan setara.[1]

Tetapi pemahaman sejarah teks piagam kemerdekaan Amerika Serikat hingga memungkinkan pemahaman itu bisa dilakukan ketika teks dan sejarah teks tersedia.

Lalu bagaimana dengan skriptur? Di dalam Bible kita mengenal hermeneutika dan eksegesis. Kadang keduanya dianggap satu kadang dianggap beda. Kita semua tahu bahwa Bible tertua bukan berbahasa Aramaic. Masalahnya adalah, Yesus (pbuh) mengabarkan “berita baik” dalam bahasa Aramaic dan bukan bahasa Yunani. Belum lagi sebelum kanonisasi, teks-teks Bible yang berserakan SAAT ITU jumlahnya ada puluhan versi dan semuanya dipakai oleh berbagai macam gereja baik yang trinitarian (percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu Dzat dengan Bapa) maupun unitarian (meyakini Yesus adalah sebagai manusia yang diutus Bapa). Kodifikasi konsili gereja awal memilih empat versi (Bible Yohanes, Matius, Lukas, Markus) sebagian memilih lima dengan tambahan Bible Thomas. Kanonisasi dilakukan berkat kerja Athanasius dengan mensortir teks-teks yang ada dan membuang lainnya.[2] Teks yang dipilih Athanasius menjadi Bible yang terkanonkan sedangkan teks yang ditolak Athanasius ditolak, disebut apokrifa.

Dari keempat Bible berbahasa Yunani ini, penulis SEBENARNYA adalah anonim. Nama Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus adalah nama yang diberikan oleh proses kanonisasi menjadi satu bendelan “book” membuat kebutuhan pemberian nama otoritas kepada siapa teks tersebut disandarkan sehingga kemudian teks-teks yang berserakan itu “dianggap ditulis oleh” keempat nama tersebut.[3] Karena Yesus (pbuh) hidup dalam lingkungan Yahudi-Romawi dan berbahasa Aramaic sedangkan Bible empat tersebut berbahasa Yunani dan ditulis oleh penutur cerita berlatar Yunani-Romawi sekitar dua abad setelah Yesus (pbuh) kemudian tersebar ke dunia lewat kanon berbahasa Inggris King James Version, oleh sebab itulah Profesor Tafsir Skriptur Biblikal Hanko[4] menyatakan diperlukannya hermeneutika untuk menyambungkan dua bagian dari “konteks teks” dan “konteks penutur kisah Yesus (pbuh).” Sedangkan Bornkamm[5] melengkapi kerja tafsir dari Bible yang tertua tersedianya hanya dalam bahasa Yunani dengan perubahan-perubahan DAN penambahan-penambahan redaksi skriptur yang terjadi lewat proses terjemah dan transfer konteks (kontekstualisasi) di dalam bahasa Inggris dan Eropa Barat lainnya dalam istilah yang disebut dengan Kritik (Tafsir) Redaksi.

Dari situlah kita jadi tahu “pada mulanya adalah firman” yang sering dijadikan dasar trinitas memiliki kisah terjemah-tafsir yang rumit dan tidak selalu mendukung konsep trinitas,[6] lalu kita jadi paham bagaimana “di surga ada tiga yang bersaksi, Bapa (The Father), Putra (naskah Inggrisnya The Word),[7] dan Roh Kudus (The Holy Spirit)” diyakini para akademisi skriptur Bible sebagai tambahan sebab tidak bersumber dari naskah aslinya.[8]

Sebagaimana kita kemudian mengerti bahwa “pergilah ke seluruh dunia, beritakan ini ke segala makhluk”[9] tidak terdapati di dalam teks Bible tertua sebagaimana juga ungkapan yang sering dikutip “siapa tak ada dosa boleh lempar batu pertama” yang tidak ditemukan di dalam skriptur Bible yang tua.[10] Dari situ juga kemudian kita jadi tahu tafsir kata “oinos” di dalam tindak mukjizat air menjadi “oinos” ada yang bersikeras bahwa itu “jus anggur” yang tidak memabukkan dan bukan “serupa khomer, miras (minuman keras)” yang bisa bikin kliyengan. Begitu pula ayat yang berbunyi “I can do all this through him who gives me strength (segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku)” di dalam Filipi 4:13 harusnya melihat konteks penulisan ayat pada masa di mana Paulus sedang menjadi pesakitan hukum dan juga harus ditautkan dengan ayat 11 dan 12-nya yang artinya adalah “menerima nasib jikasanya keinginan tidak tercapai, tetap bersabar jikasanya ada manusia lain yang sedang menggencet.” Ayat ini mengajari kepasrahan dari penindasan dan kurang pas dimaknai sebagai ayat yang mengajari “kekuatan dari Tuhan mengalahkan segala hambatan.” Dari banyak hal itu tadi, kita kemudian juga jadi mengerti bahwa ayat “with men this is impossible, but with God all things are possible (bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin)” di dalam Matius 19: 26 tak pantas dilepas konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya mengenai “keselamatan di akhirat” dan bukan mengenai sesuatu keduniaan sebagaimana ayat ini sering dipakai. Begitu juga dengan ayat Yohanes 1:14 yang berbunyi “Firman itu telah menjadi manusia , dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa” memiliki perbedaan pandang mengenai terjemah dari teks sumber asli tertua berbahasa Yunani pada bagian “Anak Tunggal Bapa” sebab kata asli Yunani monogenes memiliki arti yang banyak dan menjadi perdebatan akademisi Kristen. Monogenes bisa berarti ‘one of a kind‘ atau ‘unique‘ dan tidak melulu menjurus ‘the only one.[11]

Lalu bagaimana dengan teks Quranik? Buku Muhammad Al A’zami mengenai sejarah orisinalitas teks yang dituliskan para sahabat dengan kodifikasi dan kanonisasi jaman Utsman adalah rujukan yang bagus.[12] Tafsir yang dikabarkan bukan “dilakukan” oleh para sahabat dan hadist-hadist yang ditelusur para imam hadist bersambung hingga rasulullah (pbuh) merupakan sumber yang bagus di dalam memahami teks Quranik. Dari situlah terdapati bagaimana sebuah ayat dimaknai, diterapkan, sebab turunnya, bahkan bagaimana orang-orang yang diberi “otoritas” pemahaman oleh rasulullah (pbuh) memiliki kekayaan penafsiran.[13]

Dari situlah Barthes yang bersikeras di dalam sebuah esainya bahwa teks yang lahir sudah langsung lepas dari penulisnya, bebas terbang karena singgungan teks dengan pembacaan sudah mematikan otoritas penulis sebagai pemberi makna tunggal,[14] mendapati sindiran dari Foucault bahwa konteks teks tak bisa bebas lepas dari pencipta dan penciptaan teks. Bebasnya penafsiran teks selalu terikat pada “nature,” atau jati diri teks yang tak mungkin muncul tanpa ikatan-ikatan itu.[15][16]

Namun gaya Barthes maupun terutama gaya Foucault yang terinspirasi dengan pendekatan tafsir Biblikal tak elok dipadankan dengan tafsir Quran. Bible di dalam sejarahnya memang “pelik” jika sudah menyangkut identitas, konteks, dan otoritas penafsiran teksnya. Jadi jika ada orang mengajak belajar Quran tanpa ambil pusing, tanpa perlu, membebaskan diri dari berita-berita para sahabat (Ridlo Allah atas mereka) bagaimana rasulullah sebagai seseorang yang Allah beri wahyu, teks Quran, menjelaskan maksud ayat itu dan bagaimana konteks ayat itu, … menjauhlah darinya, menjauhlah darinya, menjauhlah darinya meskipun gelar akademiknya tinggi, meskipun ia disebut kyai haji, meskipun hartanya berlimpah, meskipun khotbahnya serak-serak basah sehingga melagutkan telinga, meskipun matamu seolah melihat wajahnya cerah bercahaya, meskipun bahasa Arabnya fasih, meskipun ia bisa mejik dan sulap, meskipun ia sering nongol di TV, meskipun ia disanjung puji negara-negara Barat yang “hebat,” meskipun tulisan-tulisan “tafsir” Qurannya masuk jurnal-jurnal “Islami” Barat yang kerap mencurigai dan mereka ulang tafsir teks hanya berdasar konteks sebab turun tanpa mengindahkan penafsiran yang mendapat restu (otoritas) dari Muhammad saw. sebagai manusia penerima wahyu.

Oh ya, sejarah teks sila pertama Pancasila juga menarik. Apakah penghilangan tujuh kata darinya lantas mengebiri potensi bersyariah ataukah potensi itu tetap ada namun teks yang dihapus itu hanya perampingan saja untuk tujuan politis saat itu; sebuah kompromi; sebuah gentlemen agreement karena kondisi saat itu?

Pun kiranya kita maklum mengenai tafsir Pancasila yang konon hendak menaungi Nasakom ala Sukarno dan P4 yang hendak mengajari doktrin kepancasilaan Suharto. Sukarno punya tafsiran Pancasila yang bunyi sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila yang kita kenal sekarang dengan tafsir ala Nasakom-nya karena ide (asli) Sukarno mengenai Pancasila berbeda dengan yang kita kenal. Ia menempatkan nasionalisme dan internasionalisme sebagai poin satu dan dua sedangkan Ketuhanan (saja, tanpa embel-embel atas istilah ini pada sila kelima). Pengalaman bersendawa dan wedangan bareng di klinik pemikiran Cokroaminoto, Raja Jawa Tanpa Mahkota, yang mempertemukannya dengan ide-ide dan kelak-aktivis Islam, nasionalisme, sosialisme, komunisme nampaknya mempengaruhi idenya mengenai “dasar pemersatu bangsa” yang dipidatokan di dalam perumusan Pancasila.[17]

Sebab itulah ketika Nasakom dikecam karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, Aidit dalam suatu wawancara dengan enteng menjawab, nampaknya membela payung longgar Sukarno, bahwa sila satu saja tafsirannya bisa macam-macam.[18][19]

Entah kini atau kelak, tak tahu bagaimana Pancasila dibaca dan dibancaki. Karena otoritas penafsiran nampaknya tak definitif kecuali penguasa yang terus berganti dan bersamanya tafsir Pancasila mengikut serta. Yang beginian bisa kita rujuk mengenai konon betapa khawatirnya Pater Beek dan Jusuf Wanandi ketika Sukarno jatuh dan beberapa partai-partai berbau Islam saat itu menyuarakan kembali pengembalian tujuh kata Piagam Jakarta sehingga diperlukan usaha-usaha di balik layar untuk menempatkan “penguasa” yang bisa menafsirkan Pancasila, khususnya sila kesatu, hanya sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja dan bisa meredam mereka yang ingin konsep dasar sila pertama Piagam Jakarta kembali mengemuka.[20]

Tentu ini juga termasuk kegagapan jargon Pancasila sebagai salah satu pilar dari “empat pilar kebangsaan” sedangkan ia juga “dasar bangunan; letak berdirinya pilar-pilar itu.” Dan tentu saja selalu ada argumen untuk membuat tafsiran menjadi sah terjustifikasi.[21]

Demikian.

.

.

.

.

Endnotes

[1] Bdk. Matt Brundage. “The meaning of Thomas Jefferson’s phrase “all men are created equal”” (Last modified 23 October 2015).

[2] Biblica, The International Bible Society, “How were the books of the Bible chosen?”

[3] William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel (2005)

[4] Hanko, Herman C. 30-Aug-1998. “Issues in Hermeneutics”, seri kumpulan 4 artikel dalam Protestant Reformed Theological Journals of April and November, 1990, and April and November, 1991.

[5] Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth (1995)

[6] Edgar J. Lovelady, “The Logos Concept” (1963), Grace Theological Journal 4.2 (Spring 1963) 15-24. Bandingkan juga dengan “John 1: 1” dalam BibleHub.

[7] Lihat paragraf sebelumnya mengenai Bible King James Version yang seolah menjadi rujukan terjemahan Bible dunia (bdk. dengan Vulgate).

[8] Mark H. Newman, A Cyclopedia of Biblical Literature (1845: 138-140)

[9] Markus 16: 9-20 tidak terdapati di dalam naskah Yunani tertua. Penambahan ayat-ayat ini ke dalam Bible Perjanjian Baru meskipun tidak ada rujukan dalam naskah Bible tertua-nya disebut sebagai “bagian dari Firman Allah yang diilhamkan” kepada para penulis, penyadur, pengedit Bible (Alkitab Sabda, “Markus 16: 15”).

[10] Sarah Eekhoff Zylstra, “Is ‘Let Him Who Is Without Sin Cast the First Stone’ Biblical?” (23 April 2008).

[11] Untuk tafsir yang berkaitan dengan “oinis” silakan periksa tulisan Jeffrey W. Hamilton. 8 Maret 2016 (last modified). “New Testament Beverages”. La Vista Church of Christ (bdk. Mark H. Creech. 27 Januari 2014. “Christians and Alcohol: An Abstinent View.” Christian Post).

Untuk interpretasi atau tafsir yang berkenaan dengan Filipi 4: 13, silakan rujuk Jonathan Merritt, “Phillippians 4:13: How many Christians misuse the iconic verse” (16 Januari 2014, Religion News Service) atau buku yang ditulis oleh Eric J. Bargerhuff, The Most Misuse Verses in the Bible (2012).

Untuk tafsir yang berhubungan dengan Matius 19: 26 silakan dibaca penjelasannya dalam tulisan Tim Chaffey “Commonly misused Bible verses: Matthew 19: 26” (19 Juli 2012).

Untuk kata monogenes dari bahasa Yunani, terjemah-tafsir yang bisa menyulut perdebatan dapat dirujuk pada Bart Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture (Oxford University Press, 1993: 81) berbunyi sebagai ‘one of a kind‘ atau ‘unique’ dan tak senyampang ‘the only one.’ Bahkan misalnya diambil arti lain dari monogenes yang menyiratkan “satu-satunya” terdapat polemik apakah “satu-satunya” merujuk pada Tuhan, Putera Tuhan, atau “indwell Word” sebagaimana dibahas detil di dalam Jesus’ Words Only, “One and Only Issue in John 1:14” dan Shema Chapter 40 – “The Only Begotten Son or God? John 1:18.” Bandingkan juga dengan ayat yang memakai monogenes [o monogenes uios] seperti Ibrani 11:17 di mana Ishak (pbuh) diterjemahkan sebagai “anaknya yang tunggal” justru harus dipahami dalam konteks “anak yang dari istri pertama,” “anak yang lebih dikasihi” atau pengertian yang serupa itu sebab anak Abraham (pbuh) bukan Ishak (pbuh) semata.

[12] Muhammad Mustafa Al-A’zami, The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments (2003)

[13] Muhammad Mustafa Al-A’zami, Studies in Early Hadith Literature (1978)

[14] Roland Barthes, “The Death of The Author” (1967)

[15] Michel Foucault, “What is an Author” (1969)

[16] Bahasan mengenai kelindan dua tulisan tersebut menarik dibahas oleh Sean McQueen (2012) dalam “Michel Foucault’s “What is an Author?” and Adaptation.”

[17] Pancasila sebagai nama atas dasar negara memang dicetuskan oleh Sukarno di dalam rapat para Bapak Pendiri Bangsa yang menghadirkan tiga konseptor mengenai dasar negara yaitu . Namun nama “Pancasila” sebelumnya dipilih Sukarno setelah “konsultasi bahasa” dengan Muhammad Yamin dan ia kemukakan sebagai nama yang pas untuk dipilih di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Di sisi lain, bunyi Pancasila yang kini dipakai sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bukan sebagaimana ide awal Sukarno kecuali kerja dari Panitia Sembilan [terdiri dari 7 orang Haji] —salah satu anggotanya memang Sukarno— yang disepakati pada 22 Juni 1945 dan sila pertama menempatkan “Ketuhanan” plus “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

[18] Tim Historia, “Wawancara DN Aidit: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila”” (18 April 2016)

[19] Dipa Nusantara Aidit, tokoh PKI, membela diri bahwa partainya yang Komunis Marxis tidak ada masalah dengan dasar negara Indonesia yang ada sila ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebab menurutnya ada juga agama [dan kepercayaan] di Indonesia yang tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa saja tidak menjadi masalah bagi negara dan tidak dipermasalahkan oleh negara. Bahkan secara politis ia menentang pemretelan terhadap Pancasila. Besar kemungkinan, Sukarno di dalam Manipol Usdek yang dicetuskan Sukarno tahun 1959 yang memperkuat konsep Nasakom Sukarno yang digaungkan pada 1956 tidak bisa meninggalkan Pancasila sedangkan PKI sangat butuh Sukarno, Nasakom, dan Manipol Usdek. Dari keruwetan itulah kita bisa “sedikit” mengerti mengapa Hatta —yang juga salah satu konseptor Piagam Jakarta dan salah satu penandatangan “atas nama bangsa Indonesia” di dalam teks proklamasi— yang anti PKI bergerak menjauh secara ideologi dan politik dari Sukarno meskipun keduanya secara pribadi masih berkawan. Kisah Sukarno dan Hatta di tahun 50-an dan 60-an memang berbeda di tahun 48-an ketika Musso dengan Jalan Baru-nya mengagitasi orang-orang PKI mendirikan negara komunis berkiblat Soviet di Madiun, Sukarno begitu solid dengan Hatta dan keras terhadap Musso. Dan itu semua belum lagi ditambah bagaimana peliknya permainan Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam “intrik” antara NasA melawan Kom di dalam bingkai kisah Sukarno-Hatta, mulai dari tahun 48-an hingga tahun 65-an.

Berkenaan dengan tafsir Pancasila yang ke arah Sosialisme di jaman Sukarno dan di jaman Suharto Pancasila ditafsirkan ke arah antiKomunisme dan Pembangunanisme, bisa misalnya dirujuk pada tulisan Shigeo Nishimura, “The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia,” 東南アジア研究 (1995), 33(3): 303-316. Arah sosialisme Sukarno juga dapat dirujuk kepada penafsiran “kepribadian bangsa Indonesia” ala Sukarno yang dicantumkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1962.

[20] Salim Said, “Pater Beek, Pastor Jesuit” dalam Gestapu 1965: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto (2015)

[21] Hukum Online, “MPR: Pilar Kebangsaan Tak Ubah Kedudukan Pancasila” (17 Februari 2014).

ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila

Terima kasih kepada harian Joglosemar yang menerbitkan tulisan saya pada edisi 14 Agustus 2014 halaman 8.

Versi daringnya dapat diakses lewat tautan ini.

Tulisan yang terbit di dalam blog ini merupakan bentuk rekuperasi dari tulisan yang sudah terbit di harian Joglosemar tersebut.

Dipa Nugraha - Pancasila

_____________________________________________

Ketika di masa sekarang isu mengenai ISIS sedang merebak dan ada semacam kegamangan mendudukkan isu dukungan terhadap ISIS di dalam konteks berkewarganegaraan, perlulah kita mengingat kembali fragmen sejarah pembentukan negara kita ini. Berbicara mengenai mengingat kembali sejarah maka istilah ciptaan Soekarno di dalam pidato pembelaan dirinya menjelang kejatuhan kekuasaannya, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), patut untuk dijadikan titik mula penyadaran. Mengingat kembali sejarah adalah penting karena dengan demikian kita akan memahami segala sesuatu dengan lebih arif.

Achmad Soekarno dan juga Muhammad Yamin pada awal pendirian negara Indonesia sudah memberi dasar yang bagus bagi rechtsideologie Indonesia. Rechtsideologie ini kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Meskipun kebanyakan orang mengaitkan Pancasila hanya dengan satu nama saja yaitu Soekarno, sejatinya kelahiran Pancasila layak diatribusikan kepada dua orang tokoh kemerdekaan kita. Mereka adalah Soekarno dan Yamin. Benar bahwa Soekarno yang kemudian menyatakan di dalam pidatonya mengenai lima dasar yang dipakai sebagai Pancasila namun Yamin-lah yang mengusulkan kepada Soekarno untuk menamainya lima dasar yang hendak diajukannya sebagai Pancasila dan bukan Pancadharma. Tidak hanya itu. Konsistensi konsep lima dasar yang diajukan Yamin-lah yang lebih menyerupai lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita sekarang dan bukan seperti apa yang awalnya digaungkan oleh Soekarno.

Ideologi negara ini merupakan dasar dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah beginsel. Pancasila adalah juga beginsel atau dasar bernegara bagi nilai-nilai dan kompromi yang disepakati bersama pada awal pendirian negara kita. Kompromi ini bukan hanya dipertimbangkan dalam konteks kemajemukan suku dan agama saja namun juga ide-ide lain yang muncul mengenai dasar pendirian negara yang kala itu sedang hangat mengemuka di antara tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Pancasila muncul di kala polemik mengenai dasar negara menyeruak di antara bapak pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa kemajemukan yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dibutuhkan sesuatu yang mengikat bersama dalam suatu kesatuan: sebuah perjanjian.

Lalu di manakah mendudukkan sejarah pencetusan dasar pendirian negara kita dengan isu mengenai ISIS? Benar bahwa bagi mereka yang beragama Islam dan atau tertarik dengan “salah satu” ide bernegara di dalam Islam maka proklamasi berdirinya ISIS menjadi euforia tersendiri selepas tumbangnya kekhalifahan Turki di tahun 1924. Negara Islam ISIS atau Islamic State in Iraq and al-Sham didirikan 29 Juni 2014 dengan klaim wilayah dari Diyala di sebelah Timur Irak hingga Aleppo di sebelah utara Syiria. Negara baru ini menyatakan diri sebagai negara kekhalifahan dengan pemimpin negaranya bernama Abu Bakar al-Baghdadi.

Akan tetapi sebelum serampangan dan gegabah memberi dukungan pada ISIS akan lebih arif kiranya jikalau kita menyandingkan fragmen sejarah Indonesia mengenai perumusan Pancasila dan bagaimana ISIS dimaklumatkan. ISIS berdiri dalam kondisi carut marutnya negara Irak dan Suriah. Irak selepas ditinggal secara gradual oleh Amerika Serikat memang mengalami perpecahan yang tidak terhindarkan antara Sunni, Syiah, dan separatisme Kurdi. Dalam pada itu, Suriah –negara yang berbatasan langsung dengan Irak– juga sedang mengalami peperangan antara pasukan rezim Bashar Assaad dengan para pemberontak. Kondisi negara Irak yang carut marut dan penuh konflik serta digabung dari semangat tinggi para pejuang yang berontak terhadap rezim keji Asaad di Suriah dapat melahirkan ekstremisme dan radikalisme; bentuk lain dari idealisme yang terlalu menggebu-gebu. Mungkin ini yang terjadi pada kemunculan ISIS di Irak dan sebagian Suriah.

Mehdi Hasan, seorang kolumnis dan debater mengenai isu Islam dan Islamophobia di Inggris, mewanti-wanti agar semua orang -dan bukan hanya orang Islam- untuk berpikir jernih di dalam merespon fenomena ISIS dan ide pembangkitan kembali negara kekhalifahan.

Mehdi Hasan (2014) menampilkan empat isu yang menarik. Pertama Mehdi Hasan menyoroti mengenai argumen akan ada atau tidaknya sandaran yang jelas mengenai urgensi berdirinya negara Islam. Penerapan hukum Islam di dalam sebuah negara berbeda dengan ‘adanya negara Islam’. Mehdi Hasan berpendapat secara personal bahwa definisi mengenai negara Islam sendiri tidaklah ditemukan persamaan pendapat yang menjadi aras utama di antara para ulama.

Bahkan Mehdi Hasan menunjukkan bagian dari sejarah kekhalifahan pada abad kesepuluh dan kesebelas. Saat itu dunia Islam terbagi menjadi tiga kekhalifahan yaitu kekhalifahan Abbasiyah (Sunni), Umayyah (Sunni), dan Fatimiyah (Syiah). Ketiga kekhalifahan ini saling berseteru sehingga pertanyaan lantas diajukan mengenai model kekhalifahan model manakah yang pas disebut sebagai bentuk sejati negara kekhalifahan.

Selanjutnya Mehdi Hasan berargumen bahwa penerapan hukum Islam dan atau kehidupan Islami di dalam suatu negara tidaklah harus membutuhkan negara Islam. Ia memberikan contoh bagaimana di Inggris, meskipun Islamophobia mulai mewabah, praktik keberagamaan yang Islami mendapat tempat dan syariah memiliki kans diakomodasi di dalam undang-undang.

Hal ketiga yang diajukan Mehdi Hasan adalah resistensi di dalam internal kaum Muslim mengenai konsep mengenai negara Islam yang semodel ISIS. Hal terakhir yang diungkapkan oleh Mehdi Hasan mengenai ISIS adalah kekalisan di dalam internal kaum Muslim mengenai politisasi Islam lewat cara kekerasan. Cara kekerasan di dalam pembentukan negara Islam di era modern ini telah menunjukkan kegagalan sebagaimana ia merujuk kepada kisah Afghanistan, Mesir, dan Iran. Negara Islam yang muncul dari kekerasan seperti ini memang berhasil berdiri namun selepas senjata diletakkan, problem yang lebih serius muncul. Tidaklah mudah memadukan perbedaan-perbedaan yang ada mengenai tafsiran bagaimana negara Islam yang baru berdiri untuk diatur. Negara Islam yang berdiri lewat jalur kekerasan malah kemudian berpotensi memunculkan opresi sekte atau mahzab mayoritas kepada mereka yang minoritas.

Kombatan ISIS (Credit: motherjones.com)

Kombatan ISIS
(Credit: motherjones.com)

Lebih lanjut Mehdi Hasan menampilkan realita lain mengenai isu negara kekhalifahan. Keterputusan sejarah antara muslim yang hidup di abad 21 dengan negara kekhalifahan terakhir menjadikan ide mengenai kekhalifahan hanya matang di teori dan (cenderung) gagal di praktik. Muslim tidak (atau belum) memiliki “rujukan yang padu” mengenai ide kekhalifahan dan bagaimana menerapkannya di masa sekarang sebagaimana umbar Mehdi Hasan. ISIS yang menyatakan diri sebagai bentuk bangun ulang kekhalifahan ditentang oleh aras utama ulama Muslim. Lihat misalnya nasehat Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr delusi kekhalifahan yang ditawarkan ISIS serta bagaimana Majelis Ulama Indonesia memfatwakan penentangannya.

Layak pula catatan ditambahkan dari apa yang diutarakan Mehdi Hasan bahwa ISIS membunuh muslim yang berbeda mahzab, membunuh mereka yang berbeda agama, serta membuat kaum Nasrani di Irak terpaksa meninggalkan kampung halaman. ISIS menebar teror dan bukan kasih sayang serta tidak merujuk kepada sejarah bahwa panutan utama umat Muslim, Muhammad saw., dahulu pernah menuliskan sebuah surat mengenai perlindungan beragama dan berkehidupan normal kepada kaum Nasrani sebagaimana surat ini masih tersimpan di museum Topkapi Istanbul. Ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Mereka nampaknya melupakan sejarah.

Berbicara mengenai Indonesia, tidak berlebihan pula kiranya jika kita menukil pemikiran yang diungkapkan Tariq Ramadan (2014) di dalam sebuah acara gelar wicara. Cucu dari Hassan al Banna pendiri Persaudaraan Muslim ini menyatakan bahwa di dalam etika kehidupan berkewarganegaraan diperlukan pemahaman akan dua hal. Dua hal tersebut adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara dan yang kedua adalah rasa memiliki; semacam tahu diri di mana ia berkewarganegaraan. Tahu diri bagi Tariq Ramadan melibatkan patuh hukum, bersedia menggunakan bahasa yang resmi dipakai, dan setia kepada negara. Tahu diri ini tentu saja membutuhkan pemahaman mengenai sejarah negara tempat ia berkewarganegaraan.

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Hal lain yang juga menarik dari perbincangan dengan Tariq Ramadan adalah ketika berbicara tentang bentuk negara. Ini menarik untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini karena selain isu ISIS, ide sekulerisme di Indonesia sekarang ini mulai kembali merebak di ranah publik. Khusus tentang ide sekulerisasi negara, Tariq Ramadan mengatakan agar setiap orang tidak berpikiran bahwa bentuk negara sekuler sebagai sesuatu yang selalu ideal.

Tariq Ramadan memberi penjelasan bahwa negara sekuler di dalam praktiknya bisa menjadi berbentuk sekuler otoritarian. Ia menyebut bahwa beberapa negara sekuler seperti China, Rusia, dan Perancis menjadikan sekulerisme menjadi serupa agama dogmatis baru yang justru menggencet mereka yang hendak mempraktikkan ajaran agamanya.

Fenomena ISIS, lepas dari khayalan serta euforia semu yang muncul, justru memiliki hikmah bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat fenomena ISIS-lah kita –baik Muslim maupun yang bukan Muslim– di Indonesia lantas layak untuk menengok kembali sejarah bagaimana kisah Madinah dan bagaimana lahirnya Pancasila. Lalu kita akan menjadi lebih arif di dalam melihat fenomena ISIS. Kita dapat menakar secara lebih pas pada apa yang (telah) kita punya lewat mengingat kembali sejarah bernegaranya kita. Pada titik pemahaman seperti inilah, kita mungkin terngiang-ngiang wasiat Soekarno mengenai Jas Merah.

Tidakkah bisa misalnya kita merujukkan kepada “salah satu ide” bernegara di dalam sejarah Islam ketika Muhammad saw. membuat semacam beginsel antara kaum Muhajirin, Ansar, [Nasrani,*]Yahudi lewat Piagam Madinah. Bahwa kemudian beliau saw. kemudian kembali ke Mekah sebagai pemenang kemudian mewariskan “bentuk lain dari kehidupan bernegara” yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya adalah progresi dari sejarah Islam tidaklah kemudian menjadikan ide bernegara melupakan atau menilapkan adanya periode Madinah.

Kita tidak butuh negara serupa ISIS [yang dibangun dengan kekejian]** sebagaimana kita tidak butuh sekulerisasi di dalam kehidupan bernegara. Kita memiliki pengikat di dalam kemajemukan kita dan ia bernama Pancasila. Ketika Tariq Ramadan memimpikan sebuah negara yang memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara bebas tanpa adanya diskriminasi –sebuah Piagam Madinah, atau Millet System*** di kekhalifahan Turki- maka mungkin kita dapat melihatnya telah ada di dalam Pancasila.

Marilah tidak melupakan sejarah. Para pendiri negara kita mengerti benar mengenai kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah mereka berpikir keras mengenai sebuah dasar yang kokoh –sebuah perjanjian untuk hidup bersama- bagi kemajemukan kita sehingga muncullah Pancasila. Ya, Pancasila adalah beginsel bagi keindonesiaan kita. Jadi lupakanlah delusi yang ditawarkan oleh ISIS dan jadilah warga negara Indonesia yang tahu etika berkewarganegaraan. Wallahu’alam.

___________________________________________

Postscript:

* Versi cetak dan daring tulisan ini di harian Joglosemar mengenai pemasukan kaum Nasrani di dalam konteks Piagam Madinah yang kemudian terketahui sebagai kurang tepat maka saya adakan rekuperasi lewat terbitan di blog ini.

Di dalam Madinah saat itu fokus perjanjian adalah kaum muslim Muhajirin maupun Anshar dengan suku-suku Yahudi maka di dalam versi rekuperasi ini saya tambahkan mengenai surat Rasulullah saw. mengenai perlindungan kepada kaum Nasrani.

** Perlu dijadikan catatan tambahan yang penting bahwa tema tulisan ini bukan mengenai ‘delusi kekhalifahan’ namun ‘delusi yang ditawarkan ISIS’. Walapun demikian, di dalam perang narasi dan pemelintiran fakta sebagaimana gegap sekali terjadi di era sekarang ini maka ada baiknya juga membandingkan argumen dan bantahan terhadap kekejaman ISIS yang digaungkan oleh media massa aras utama.

Ada dua situs pro-ISIS yang saya temukan dan silakan dibandingkan dengan narasi aras utama. Link situs tersebut adalah ini dan ini. Tidak luput pula ketika membandingkan dengan pertanyaan dasar mengenai kemungkinan lain dari berbagai macam purbasangka mengenai ISIS dengan menelisiknya lewat tulisan Yvonne Ridley yang berjudul “Who is behind ISIS?” serta kemudian hasil wawancara Yvonne Ridley dengan Komandan Brigade Ahrar Al-Sham, Shaikh Hassan Abboud sebelum beliau meninggal dalam artikel berjudul “Exclusive: Shaikh Hassan Abboud’s final interview”.

*** Mengenai Millet System bisa dibaca pada tulisan Bekir Aksoy yang berjudul “The Status of Dhimmis in The Ottoman Empire” yang terbit pada The Fountain Magazine, Issue 40 / October – December 2002. Sebagai tambahan pemerluas referensi mengenai Millet System yang merujuk pada aturan mengenai Dhimmi di dalam Islam, dapat dibaca makalah yang ditulis oleh Bazzam Zawadi yang berjudul “The Status of Non-Muslims in the Islamic State”.

________________________________

Pada saat Pancasila bermetamorfosis menjadi ‘ideologi’ maka bisa muncul Pancasilais-pancasilais yang fanatik. Selubung ‘bisa melingkupi semua’ dalam keadaan tertentu bisa memanifestasi di dalam bentuk penyeragaman dan saat penyeragaman diberlakukan maka kadang bisa muncul radikalisme dan kekerasan. Di sinilah muncul paradoks dari memayungi perbedaan yang ada berubah menjadi sesuatu yang rigid dan resisten terhadap perbedaan.

Selanjutnya perspektif atas Pancasila dalam konteks berkenegaraan Indonesia bisa sangat luas sekali: apakah sebagai ideologi dan lalu sebagai way of life atau weltanschauung (worldview), apakah hanya sebagai rechtideologie dan beginsel (sebuah ‘pengikat’ berkenegaraan) yang tidak boleh diselisihi ataukah ia temporer saja, apakah hanya sebagai sebuah idee berkenegaraan yang dinamis bentuk dan atau penafsirannya, atau apakah statis (disakralkan) dan seterusnya dan seterusnya.

Tulisan ini mengalami rekuperasi dan berkembang berkat diskusi saya dengan Noor Huda Ismail (pemerhati isu-isu Islam dan Terorisme) pada jumpa kami di Melbourne, Ustad Muhammad Edwards (peminat isu-isu Islam, Kekerasan, dan Permainan Narasi di Media Massa), dan Pak Haji Bambang Widi Pratolo (peminat isu-isu Islam dan Pendidikan).

Creative Commons License
ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Catatan atas Masakan dan Peci – Membaca Diskursus Nasionalisme lewat Bandung

Terbit dalam blog ini 6 Juli 2014, pembaruan konten 8 Juli 2014.

Membaca tulisan-tulisan Bandung[i] mengenai sejarah Indonesia tidaklah pernah tidak menarik. Ia kerap menulis dan konsisten mengenai sisi dan tema yang jarang terjamah dari sejarah Indonesia juga keindonesiaan kita. Yang membuat Bandung terasa istimewa di dalam tulisannya adalah karena ia mau dan mampu memungut teks-teks di pinggiran yang terlupakan dan mungkin dianggap tidak penting. Justru itulah yang membedakan Bandung dengan lainnya. Ia tahu bahwa metanarasi mengenai Indonesia adalah sebuah pemahaman akan totalitas teks, baik yang masuk ke dalam buku-buku teks sejarah ‘wajib’ maupun teks yang tersingkir, ‘disingkirkan’ atau yang dianggap kurang penting.

Bandung tahu bahwa rujukan identitas keindonesian kita tidak mungkin mengabaikan hal-hal yang ia kemukakan dalam tulisan-tulisan pendeknya. Ia piawai membawa kita mengunjungi kembali apa yang mungkin disepelekan dari menjadi Indonesia. Anggaplah bahwa ia mempunyai kemampuan merestorasi gambar masa lalu yang luput dari amatan kita dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah gambaran yang mengasyikkan: gambaran tentang identitas keindonesiaan kita.

Saya misalnya teringat bagaimana ia dapat meramu sebuah tulisan mengenai kebijakan negara pada jaman Soekarno, yang kemudian dilanjutkan di masa awal kekuasaan Soeharto, mengenai masakan di dalam “Negara dan Masakan”. Bandung menyandarkan catatan kecilnya mengenai negara dan masakan lewat keterpukauannya terhadap buku Mustika Rasa terbitan Departemen Pertanian tahun 1967. Di dalam catatan kecilnya Bandung membawa kita ke masa lalu di saat negara atau sebutlah Soekarno – bukan terlalu ikut campur kepada hal yang kelihatannya remeh-temeh – menganggap bahwa kemajuan kebudayaan bangsa tidak mungkin tidak membicarakan kekayaan [dan mungkin kebanggaan] masakannya.

Buku Mustika Rasa sendiri mulai disusun pada jaman Soekarno namun kemudian baru terbit pada jaman Soeharto. Ada sedikit perbedaan memang mengenai cara pandang semangat yang digegapkan Soekarno di dalam ide penyusunan kookboek Mustika Rasa ini dengan semangat yang diinduksikan Soeharto. Pada jaman Soeharto, buku masakan ini diubah perspektif ideologisnya menjadi sesuatu yang diniatkan untuk memberi dorongan kepada petani di dalam meningkatkan produksi pangan. Atau dikutip oleh Bandung dari keterangan Sutjipto –pejabat Orde Baru- di dalam buku itu: “buku masakan ini, akan mempunjai pengaruh dan pendorong jang kuat kepada Departemen Pertanian dan petani pada umumnja untuk lebih giat meningkatkan produksi pertanian, chususnja produksi pangan”.

Saya sepakat dengan Bandung bahwa Soekarno dan Soeharto mempunyai jasa bagi negara kita karena mereka berdua mempunyai kontribusi terhadap ideologi kita, atau mungkin sedikit berbeda dengan istilah Bandung, terhadap keindonesiaan kita secara utuh bahkan pada hal yang mungkin kita lupakan dari bincang mengenai identitas nasional kita: masakan. Saya juga tidak bisa memungkiri untuk tidak mendua dari apa yang dia sampaikan bahwa buku Mustika Rasa adalah warisan sejarah bangsa Indonesia. Buku ini adalah sebuah sumbangsih Soekarno dan Soeharto yang mungkin bisa kita rujuk mengenai keindonesiaan kita dalam hal masakan. Buku ini unik karena presiden-presiden sesudah Soekarno dan Soeharto nampaknya kurang melihat diskursus identitas keindonesiaan, nasionalisme, juga meliputi masakan.

Di dalam tulisannya yang lain, Bandung menggamit bagian lain dari keindonesiaan kita yang mungkin lolos dari amatan: peci. Saya masih teringat pada salah satu tulisan Bandung mengenai peci sebagai simbol nasionalisme kita. Saya lupa judul tulisannya yang berbicara mengenai peci ini. Yang saya ingat adalah dulu saya membacanya di koran Solopos. Lamat-lamat saya mencoba mengingat apa yang diutarakan oleh Bandung di dalam tulisannya itu. Susah memang mengingat detil sesuatu yang telah lama lewat meskipun menginspirasi pemahaman dan menggoda perubahan cara pandang kita. Ya, Bandung memang kerap menggodaku untuk melihat ulang dan lebih jeli tentang bagian-bagian yang luput dari keindonesian kita. Tulisan Bandung mengenai peci yang dapat saya temukan daring mungkin hanyalah tulisan pendeknya di kolom Tempo bertanggal 3 Juni 2014 berjudul “Tiga Lagu”.

Di dalam “Tiga Lagu”, Bandung tidak berbicara secara khusus mengenai peci. Meskipun demikian, di dalam tulisannya ini ia konsisten dengan tulisannya yang pernah saya baca dahulu mengenai penyebutannya tentang pertunjukkan mengingat sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat lagu, dan juga peci. Ia mengingatkan kita bahwa lagu [kebangsaaan] dan juga peci bukanlah diartikan sebagai seremoni kenegaraan saja. Ada pesan yang dalam di sana: semangat mengabdi, berbakti, tidak melupakan sejarah, dan bangga atas keindonesiaan kita.

Bicara peci dan keindonesiaan kita yang pernah dikupas oleh Bandung dalam tulisan pendeknya di Solopos dan mengemuka sedikit di dalam Tempo, juga membawa saya untuk merujuk kepada tulisan Hendri F. Isnaeni yang berjudul “Nasionalisme Peci”.

Credit: sukarno-years.net

Credit: sukarno-years.net

Hendri di dalam tulisannya bercerita mengenai peci, atau kopiah, atau songkok di dalam budaya dan identitas kebangsaan kita lewat penelusurannya pada masa lalu. Ia tidak berhenti hanya pada kisah mengenai Soekarno saja – sesuatu yang menjadi fokus Bandung di dalam tulisannya di Solopos – Hendri bergerak ke menyusur ke belakang dan kemudian bercerita mengenai sejarah peci dan bagaimana ia menjadi sebuah simbol dari nasionalisme Indonesia[ii]. Hendri, seperahu dengan Bandung, mengatakan bahwa peci yang berwarna hitam adalah simbol nasionalisme Indonesia. Ia menjadi sesuatu yang tidak boleh dilupakan.

Credit: postojnska-jama.eu

Credit: postojnska-jama.eu

Sungguh menarik memang jikalau bercermin dari solilokui Soekarno mengenai kisah peci hitamnya sebagaimana Bandung dan Hendri bersepakat merujuk dari buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tulisan Cindy Adams. Soekarno mengenang kisah peci hitamnya dari sebuah solilokui yang terjadi atas dirinya di bulan Juni 1921 dalam rapat Jong Java di Surabaya.

Sukarno, Peci, Sepeda, dan Senyum Cerianya (Credit: gettyimages.com)

Sukarno, Peci, Sepeda, dan Senyum Cerianya (Credit: gettyimages.com)

Ada dua istilah yang muncul dari solilokui Soekarno: ‘pengekor’ dan ‘pemimpin’. Soekarno muda saat itu bertanya kepada dirinya sendiri bilasanya ia hanya seorang pengekor atau pemimpin. Ia menjawab bahwa ia adalah seorang pemimpin dan karenanyalah ia memakai peci hitam. Bisa jadi solilokui itu benar sebagai semacam, sebut saja revelasi. Ia benar karena kemudian terbuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin – dengan peci hitamnya. Peci hitamlah yang juga menjadi saksi dari pidato Soekarno berjudul “Indonesia Menggugat” di pengadilan landraad di kota Bandung. Dari sinilah kemudian peci hitam menjadi simbol nasionalisme Indonesia.

Sukarno dan Fidel Castro, 1960 di Havana, Cuba (Credit: en.wikipedia.org)

Sukarno dan Fidel Castro, 1960 di Havana, Cuba (Credit: en.wikipedia.org)

Menuruti tulisan Bandung mengenai makanan dan peci, mungkin ia sekarang patut untuk habis kata. Bandung di dalam “Negara dan Masakan” sudah menyuarakan kecemasannya mengenai penguasa sekarang yang melupakan hal-hal kecil –seperti masakan– sebagai rujukan totalitas ideologi, nasionalisme, dan canang identitas keindonesiaan. Mungkin juga ia kini kehabisan tinta dalam memaknai seorang yang hendak mendaku sebagai pemimpin namun melupakan peci hitamnya sebagai sebuah ekspresi seorang pemimpin –bukan pengekor– atas nasionalisme dan sejarah yang tidak boleh dilupakannya. Pun, Bandung akan kesulitan menafsirkan bagaimana tahbis simbolik Gus Dur tentang peci, sebagai sebuah pesan, tampaknya dinafikan. Mungkin.

Creative Commons License Catatan atas Masakan dan Peci – Membaca Diskursus Nasionalisme lewat Bandung by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

========================

endnotes

[i] Saya kesulitan memberi nama panggilan yang pas bagi Bandung Mawardi. “Saudagar Buku” ini kadang bisa juga dipanggil Mawar – meskipun ia pernah agak protes mengenai nama Mawar yang kerap dipakai sebagai nama alias korban pemerkosaan. Gugat sindirnya menyatakan bahwa tidak semua Mawar adalah korban pemerkosaan dan ia adalah Mawar yang justru dijauhi para pemerkosa karena tampang seramnya. Apapun, nama Bandung adalah lebih lazim. Oleh sebab itulah di dalam tulisan ini saya memakai panggilan Bandung dan saya tidak menyebutnya dengan kalimat sakti: “Sebut saja namanya Mawar”.

Pertama kali saya mengenal Bandung adalah lewat Kabut Institut. Dulu sewaktu kuliah, saya kadang main di Kabut Institut di pojokan Sekarpace, Surakarta tempat ia menimbun buku-buku kunonya. Tempat itu dulu agak gelap namun bila kami berkumpul untuk diskusi –saya penyimak saja- menjadi terang dan berasap. Terang karena kilau pemikiran-pemikiran yang bertebaran dari teman-teman yang berdiskusi dan berasap karena ada tembakau yang dibakar (he he …).

Di tempat itu pula-lah saya sempat berhasil membeli dua buku kuno dari Bandung dengan harga nyang-nyangan yang kemungkinan sudah tidak terbit lagi. Dua buku itu –yang saya lupa judulnya- terstempel Kabut Institut kebetulan tidak saya bawa dalam perjalanan saya mencari ilmu sehingga saya belum dapat ngodal adul koleksi buku saya untuk menuliskan judul-judulnya di dalam endnote ini.

Selepas lulus kuliah dan lompat-lompat pekerjaan, saya sudah tidak bertemu dan mengobrol lagi dengan Bandung. Terakhir pembicaraan saya dengannya hanya lewat telepon dan ia tidak begitu ingat saya karena memang saya bukan pengunjung tetap Kabut Institut. Kabar terakhir darinya bahwa Kabut Institut sudah pindah lokasi: di rumahnya (?). Demikian.

[ii] Meskipun demikian, kalimat penutup Hendri di dalam tulisannya kurang mengejawantahkan judul yang ia sematkan: “Nasionalisme Peci”. Kalimat penutup Hendri seakan-akan meredupkan kebesaran peci menjadi hanya ‘pakaian formal’ saja. Sangat disayangkan bahwa ia telah memilih judul yang bagus “Nasionalisme Peci” kemudian menelusuri sejarah peci (atau kopiah, atau songkok) serta bagaimana para pemuda pejuang kemerdekaan -tanpa menilik agama yang dianutnya- telah membuat peci sebagai simbol nasionalisme, sebuah identitas keindonesiaan.

Pembaruan

Syukurlah bahwa selepas saya mengontak via telepon, Bandung dua hari kemudian mengirimkan tulisannya kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepadanya karena sudah bersedia ndudah-ndudah tumpukan tulisannya  dan mengirimkannya lewat surel kepada saya hari ini (8 Juli 2014).

Tidak hanya itu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ijin Bandung untuk diperbolehkan menyalin tulisannya yang berjudul “Peci…”, salah satu tulisan yang menginspirasi tulisan saya ini, ke dalam lampiran ‘pembaruan’. Demikian.

====================

Peci…
Bandung Mawardi
Ingat peci, ingat Y.B. Mangunwijaya. Lelaki bersahaja, mengenakan peci: menguatkan imajinasi kesantunan dan kebijaksanaan. Sosok sang arsitek dan pengarang novel-novel ampuh itu tampak “pantes” dan elok. Kita tak perlu lekas mengartikan peci adalah simbol keberagamaan. Dulu, peci pernah dianggap ekspresi simbolik kaum beragama Islam. Y.B. Mangunwijaya adalah penganut Katolik, tak menjadikan peci sebagai simbol agama. Peci mengesankan ekspresi identitas-kultural, mengacu kehidupan para lelaki di desa atau kampung: biasa mengenakan peci dalam pelbagai acara sosial, ritual, kultural, politik. Peci mengandung makna populis ketimbang agamis.
Peci juga mengingatkan kita dengan sang legendaris, Soekarno. Peci dipilih Soekarno sebagai lambang kebangsaan, dipromosikan sejak aktif di pergerakan kebangsaan. Soekarno mengakui: “… aku memutuskan untuk mempertalikan diriku dengan sengaja kepada rakjat jelata” (Adams, 1966). Soekarno memang lihai memproduksi dan mengolah simbol demi nasionalisme dan keindonesiaan. Peci turut jadi pilihan, dipropagandakan secara massif. Soekarno pun menjadi model agung: tampil anggung mengenakan peci saat berpidato, jamuan makan, kunjungan resmi. Seruan Soekarno: “Ajolah saudara-saudara, mari kita angkat kita punja kepala tinggi-tinggi dan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka!”
Misi Soekarno menuai sambutan publik, dari masa ke masa. Kaum penguasa dan elite politik perlahan sering mengenakan peci sebagai simbol dari “kepatutan” atau penampilan khas di pelbagai acara. Lihatlah foto para presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota! Mereka mengenakan peci, berwajah semringah dan berwibawa. Peci selalu dipandang mata, merangsang imajinasi historis meski tak mutlak mengingatkan Soekarno. Peci masuk ke gelanggang politik, aksesoris untuk para pejabat dan elite politik. Berpeci representasi “tata krama” politik dan kultural, tak selalu beridentitas Islam.
Sebelum sebaran pesan dengan peci, kita mengingat tokoh kontroversial bernama Haji Misbach alias “Haji Merah”. Tokoh gerakan kebangsaan dan agama di Solo, memilih mengenakan kain tutup kepala model Jawa ketimbang kopiah atau peci. Haji Misbach tak tergoda dengan tampilan para tokoh agama dan politik saat zaman bergerak. Ingat, para tokoh SI melakukan komunikasi simbolik dengan umat melalui peci. Sikap oposisi dari Haji Misbach memang tak “mengalahkan” gairah umat mengenakan peci. Haji Misbach ingin memberi sindiran dan kritik: beragama tak mesti menanggalkan identitas-kultural lokal.
Propaganda Haji Misbach tak berpengaruh besar. Kaum pergerakan masa 1930-an biasa mengenakan dan mengartikan peci. Penguatan simbol merambat ke pelbagai kelas sosial. Peci tak cuma bermakna nasionalisme. Peci dihadirkan di pelbagai konteks peristiwa. Para tokoh memproduksi makna dengan peci. Pilihan peci bersaing dengan tutup kepala tradisional dan topi bercorak kolonial. Di atas kepala, adu simbol dan propaganda ideologi berlangsung, dari masa ke masa. Kita sejenak mengingat keputusan Marco Kartodikromo, jurnalis dan pengarang radikal. Marco Kartodikromo memilih berkostum corak Eropa dan mengenakan topi mirip kaum berkulip putih, bermaksud mengumbar sindiran ke kaum bumiputera dan bangsa kolonial. Penampilan parlente justru menguak ide-imajinasi radikal, melawan kolonialisme dan kekolotan kaum tradisionalis.
Di Indonesia, peci mendapat legitimasi politis akibat pengenaan oleh kaum politik. Masa Orde Lama, penampilan Soekarno berpeci lekas mengartikan pribadi revolusioner atau manusia berkepribadian Indonesia. Penglihatan publik atas peci mengangkut biografi Soekarno dan episode-episode pergerakan politik kebangsaan. Di kubu berbeda, penguatan arti agama juga berlangsung melalui peci. Tokoh-tokoh di pelbagai partai politik berasas Islam bersaing karisma. Mereka menghendaki peci adalah identitas politik Islam. Peci tak harus bereferensi nasionalisme. Peci menjadi simbol rebutan bagi kubu nasionalis dan kubu agama saat Indonesia rawan konflik dan pertarungan ideologi.
Warisan Soekarno berlanjut saat masa Orde Baru. Soeharto mengikuti penampilan Soekarno. Penguasa kontroversial mengenakan peci dalam foto-foto resmi. Sejarah tak terputus. Pemaknaan peci masih bersambung meski berbeda tokoh. Lihatlah, Soeharto tampil cakep, elok, berwibawa dengan peci! Kita memang tak pernah tahu pengertian peci bagi Soeharto. Selama Orde Baru, peci menghiasi kepala para tokoh dan pejabat. Peci semakin menemukan “pembenaran” secara politik, sosial, kultural, agama.
Sekarang, peci adalah simbol dari hasrat berkuasa. Deklarasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gamblang menghadirkan peci sebagai simbol politik. Penampilan di Rumah Polonia (19 Mei 2014) dan adegan pendaftaran ke KPU membuktikan permainan simbol: mencampur imajinasi referensial antara kubu nasionalis dan kubu agama. Penampilan berbeda tampak melalui penampilan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di Gedung Joang 45, mereka tak mengenakan peci atau tutup kepala. Kita berhak kaget atau ragu. Mereka ingin “mewarisi” simbol-simbol berkaitan Soekarno. Mengapa mereka tak mengenakan peci? Apakah mereka lupa bahwa peci adalah siasat Soekarno mengobarkan nasionalisme dan ajakan pembentukan kepribadian Indonesia?

Ingat, Joko Widodo pernah mendapat warisan peci dari tokoh bangsa berjulukan Gus Dur, 26 September 2013. Peci sengaja diberikan ahli waris Gus Dur untuk Joko Widodo berkonteks politik. Joko Widodo dianggap pantas mengenakan peci, berharap memunculkan imajinasi sikap, pemikiran, kejiwaan mengacu Gus Dur. Apakah Joko Widodo sungkan mengenakan peci warisan Gus Dur? Ah, kita tak usah memberi serbuan curiga dan ragu. Joko Widodo tentu memiliki argumentasi mengenai peci pemberian keluarga Gus Dur. Ah, publik bisa mengandaikan saat deklarasi Joko Widodo mengenakan peci Gus Dur. Penampilan Joko Widodo tentu bisa bersaing secara simbolik dan imajinasi politik dengan penampilan Prabowo Subianto. Begitu.

==========

Tulisan-tulisan lain karya Bandung yang saya rujuk dalam tulisan di atas dengan judul “Negara dan Masakan” dapat dinikmati lewat tautan ini dan “Tiga Lagu” dapat dibaca lewat tautan ini sedang tulisan Hendri F. Isnaeni dapat dibaca lewat tautan ini. Demikian.

Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Soekarno, atau Achmad Soekarno, di dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966 memberikan sebuah istilah yaitu Jas Merah atau “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”[i]. Pidato tersebut dikenal oleh kebanyakan awam hanya pada bagian istilah Jas Merah-nya saja dan bukan pada konteks mengapa Soekarno menyampaikan pidato itu.

Soekarno menyampaikan pidato tersebut setelah ia mulai terdesak oleh popularitas Soeharto dan MPRS dengan ketuanya A.H. Nasution mulai merapat pada kubu Soeharto dengan memberikan mandat kepada Soeharto untuk memeriksa keterlibatan Soekarno di dalam G30S/PKI[ii]. Oleh sebab itulah di dalam awal pidatonya tersebut Soekarno hendak mengagitasi publik bahwa Supersemar yang diberikannya kepada Soeharto bukanlah penyerahan kekuasaan kepada Soeharto dan ia masih mengemban mandat dari MPRS untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan selepas bebas dari kolonialisme. Soekarno lewat pidatonya seakan-akan juga hendak mengingatkan publik bahwa ia adalah ‘tokoh yang mereka kenal’; bapak mereka dalam revolusi melawan kolonialisme.

Sebagaimana kita tahu, Soekarno akhirnya kalah. Pidato pembelaan dirinya tersebut tidaklah mampu mengangkat kembali ‘image’-nya yang kian menurun pasca G30S/PKI. Pada saat itu gencar sekali tuntutan agar PKI dibubarkan sedangkan Soekarno mungkin salah ambil posisi sebab masih terus saja enggan membubarkan PKI. Keadaan tidak tambah lebih baik bagi Soekarno karena saat itu keadaan ekonomi juga tidak kunjung membaik.

Mungkin Soekarno termakan oleh impian besarnya mengenai NASAKOM. Ia saat itu masih saja percaya akan bisa berhasil menyandingkan kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Atau mungkin ada hal-hal lain yang membuatnya tidak bisa membubarkan PKI. Apapun itu, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Terdapat banyak indikasi mengenai jamaknya aktor yang bermain pada kejadian di sekitar G30S/PKI belum lagi terlalu banyak juga kepentingan yang terlibat dalam carut marutnya peristiwa sekitar G30S/PKI[iii].

Sial bagi Soekarno saat itu. Ia sendirian dan dalam posisi terjepit. Publik sudah terlanjur percaya isu keterlibatan Soekarno dengan G30S/PKI dan Soekarno sudah tidak bisa lagi merujuk sejarah kebesaran dirinya di dalam revolusi Indonesia dan nation building yang sering ia gaungkan[iv][v].

Dan segala peristiwa di sekitar G30S/PKI serta jatuhnya Soekarno memang  melibatkan banyak kepentingan. Lashmar dan Oliver[vi] di dalam tulisan mereka menyuguhkan seorang tokoh yang bernama Norman Reddaway. Reddaway adalah seorang agen yang ditugasi oleh Foreign Office[vii] untuk menggalang sentimen terhadap Soekarno. Reddaway tidak bermain sendirian, ia hanyalah salah satu pemain dari operasi intelijen M16[viii] dan CIA[ix] yang telah lebih dulu mengamati keadaan Indonesia.

Bagi Amerika Serikat sebagaimana dokumen tahun 1952, Indonesia (dan juga Malaysia) merupakan sumber utama strategis dunia untuk karet, timah, minyak bumi, dan kekayaan alam lainnya[x][xi]. Niatan Inggris dan Amerika Serikat untuk menggulingkan Soekarno sudah dimulai sejak tahun 1962 dan makin memuncak ketika Soekarno pada tahun 1963 mengusik proyek Inggris di Federasi Malaysia. Soekarno adalah ancaman bagi Inggris dan Amerika Serikat karena dua hal: ia ‘dekat’ kepada komunisme dan ia tidak bersahabat kepada Inggris dan Amerika Serikat[xii]. Kesimpulannya adalah bahwa Soekarno bukanlah figur yang bersahabat atau jinak bagi ‘kemungkinan’ pemanfaatan kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia.

Entah bagaimana bisa muncul peristiwa G30S/PKI hingga kini masih menjadi perdebatan. Tidak ada yang berani mengaku mempunyai versi yang paling benar dari berbagai macam versi yang beredar: samar dan pelik. Peduli setan dengan versi yang tepat menggambarkan peristiwa itu. Apapun, peristiwa G30S/PKI ‘yang gagal’ adalah jadi momen yang tepat bagi Inggris dan Amerika Serikat di dalam meningkatkan sentimen anti Soekarno hingga akhirnya Soekarno jatuh.

Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Soeharto yang tidak memiliki karir politik sebelumnya dapat ‘tiba-tiba’ menyeruak di sekitar peristiwa G30S/PKI bukanlah karena kebetulan saja. Soeharto didukung penuh oleh Amerika Serikat dan memang ada hipotesis bahwa Soeharto sudah memiliki informasi dari intel Amerika Serikat atau mungkin ‘orang sendiri’, Latief, bahwa PKI akan mengadakan suatu kudeta namun ia tidak mencegah kudeta itu. Bisa jadi hipotesis mengenai dukungan Amerika Serikat ini benar sebab Marshall Green, waktu itu menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia,[xiii] melaporkan ‘dengan sangat cepat’ ke Washington tentang sudah tersampaikan ke Angkatan Darat mengenai dukungan dan pujian Amerika Serikat akan tindakan Angkatan Darat di dalam menangani keadaan pasca G30S/PKI[xiv]. Keterkaitan Soeharto yang waktu itu menguasai Angkatan Darat dengan Amerika Serikat tidak hanya dibuktikan lewat berita kawat Marshall Green saja namun juga terbukti pada insiden kehadiran Soeharto yang mengintervensi dan lalu mengancam rapat kabinet pada bulan Desember 1965 yang sedang membahas nasionalisasi Caltex dan Stanvac[xv].

Selepas Soeharto menggantikan Soekarno, Amerika Serikat menggelontorkan bantuan besar-besaran kepada pemerintahan Soeharto yang baru naik. Bantuan tersebut ditujukan agar tercipta turunnya harga dan tersedianya barang-barang yang sebelumnya langka di masa Soekarno. Dengan demikian, publik akan percaya bahwa pemerintahan Soeharto jauh lebih baik daripada pemerintahan jaman Soekarno[xvi].

Mungkin prolog tulisan ini yang berbicara mengenai bagaimana Soekarno jatuh menjadi renungan yang penting bagi bangsa Indonesia. Kita bisa melupakan sejarah atau beberapa orang menyebutnya sebagai amnesia sejarah. Yang menarik dari amnesia sejarah adalah pertanyaan seputar bagaimana teks-teks mengenai masa lalu saling bertumbukan dan saling mengalahkan.

Hari ini saya mengomentari status seorang kawan baik di suatu jejaring sosial tentang amnesia sejarah. Saya jadi teringat bagaimana amnesia sejarah hanyalah sebuah permainan narasi di dalam dunia politik.

Mungkin bakal ada yang menggugat saya tentang itu. Mungkin masih saja ada yang percaya bahwa ‘teks sejarah’ adalah kerja objektif-akademik tanpa ada dimensi politik. Akan tetapi ‘sejarah’ tentang ‘teks sejarah’ bercerita lain. Mereka yang berkuasa atau memiliki jaringan sumber daya yang kuat-lah yang memegang pena penulisan [teks] sejarah dan juga bagaimana [teks] sejarah direvisi.

Kisah yang sama bisa menjadi sesuatu yang berbeda tergantung siapa yang bercerita, kepada siapa diceritakan, dan dalam niatan apa. Hal ini adalah rambu-rambu sebagaimana telah dijelaskan oleh Noam Chomsky di dalam Gerakan Revisionisme Historis[xvii]. Gerakan Revisionisme Historis secara umum adalah sebuah gerakan penampilan ‘versi lain’ dari versi resmi fragmen sejarah yang dikeluarkan sebuah negara atau yang berseliweran di media massa mainstream. ‘Versi lain’ yang diusung oleh akademisi-akademisi independen ini merupakan bentuk kepedulian akan kenyataan bahwa publik kerap dibuat percaya akan adanya versi tunggal atau ‘versi resmi’ yang tendensius. Dibuat amnesia secara sistematis pada ‘bagian lain’ dari narasi sejarah.

Publik memang lebih mudah percaya ‘versi resmi’ dari sebuah fragmen sejarah karena ‘versi resmi’ di-endorse secara besar-besaran dan intens oleh pemerintah dan media massa mainstream. Publik, secara psikologis, tidak kalis pada ‘versi resmi’ sebab kepercayaan mereka berlandaskan pada sesuatu yang sederhana: “bagaimana mungkin ‘versi resmi’ adalah tidak pas menggambarkan segala sesuatu sedangkan versi ini di­-endorse oleh pemerintah (lewat buku teks sejarah) dan diulang-ulang oleh media massa mainstream?”.

Gerakan Revisionisme Historis mengajak kita untuk memahami bahwa ‘teks sejarah’ adalah semacam dongeng dan dongeng memiliki alur terserah kepada pendongeng. Ketika sudah disadari bahwa ‘teks sejarah’ tidak bisa lepas dari subjektivitas pendongeng maka tiap pendengar dongeng –atau pembaca teks sejarah- bersikap kritis dan tidak serta merta menelan mentah-mentah dongeng yang diceritakan.

Ambil contoh kisah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki[xviii]. Di dalam buku-buku teks sejarah didongengkan bahwa Jepang menyerah kalah akibat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Sejatinya, jika merujuk kepada tulisan bernada Gerakan Revisionisme Historis, kejadian itu hanya benar pada bagian Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki dan Amerika Serikat keluar dari Perang Dunia II sebagai pemenang bukan pada bagian Jepang hanya bisa bertekuk lutut setelah dibom Amerika Serikat[xix]. Jikalau Amerika Serikat tidak keluar sebagai pemenang Perang Dunia II, mungkin apa yang kita baca di dalam buku sejarah akan lain[xx]. Mungkin saja di dalam buku sejarah sekarang akan tertulis betapa kejinya Amerika Serikat yang membantai rakyat sipil di Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom.

Begitu juga jika kita membaca ulang pada kisah Soekarno, juga pada Soeharto. Soekarno dan Soeharto punya masa jaya masing-masing[xxi]. Keduanya punya masa ketika kebesaran mereka tak henti-hentinya didengungkan oleh pembuat narasi di media massa mainstream juga buku teks sejarah resmi dan lalu kemudian diyakini oleh publik.

Pada keadaan gegap gempita politik, teks atau narasi atau ‘dongeng’ saling berseliweran; saling bertumbukan. Gegap gempita suatu saat akan mengalami titik puncak dan akan memisahkan mana yang menjadi pemenang dan mana yang menjadi pecundang. Pemenang akan memegang pena yang menentukan bagaimana sejarah bakal dituliskan di buku teks sejarah dan digaungkan lewat media massa mainstream: sebuah versi resmi. Pecundang akan tersisihkan.

Ketika gegap gempita politik membutuhkan biaya dan pengorbanan yang besar maka ada kecenderungan untuk menjaga kelestarian kekuasaan. Dan biasanya, pecundang akan diberangus dan ‘kisah-kisah’ mereka akan ditenggelamkan dari ingatan publik. Publik hanya akan mengingat para pemenang karena ‘dikondisikan’ hanya menerima kisah masa lalu kolektif versi pemenang yang menjaga langgengnya kekuasaan.

Kalau sedang sial, para pecundang akan dituliskan di dalam buku sejarah mengenai keburukan-keburukannya dan hal-hal baik yang mungkin terdapati pada dirinya menjadi hilang. Para pecundang yang sial bukan lagi ‘manusia’ namun ia adalah tumbal dari ketamakan dan kerakusan.

Oleh sebab itulah ucapan Soekarno di dalam pidatonya mengenai Jas Merah menjadi absurd. Rakyat, atau publik, sewaktu Soekarno sudah mulai kalah popularitasnya menjadi gamang: “Sejarah yang mana?”. Saat itu narasi sentimen terhadap Soekarno sudah terlalu masif; sudah terlalu sering berseliweran. Kebesaran sejarah yang dirujuk Soekarno, tentang kisah-kisah heroiknya melawan penjajah, sudah samar terdengar. Dongeng yang kerap didengar publik pada saat itu adalah bobrok di dalam pemerintahan Soekarno dan isu adanya restu Soekarno terhadap tokoh-tokoh PKI dalam melancarkan G30S/PKI.

Sejarah yang dimaksud Soekarno pelan-pelan tenggelam oleh gencarnya narasi yang meminggirkan kisah heroik ‘ala’ Soekarno. Teks sejarah milik Soekarno terkalahkan oleh teks sejarah ‘baru’ mengenai harapan akan adanya pemerintahan yang baru; pemerintahan tanpa Soekarno. Dan kemudian memang benar, sesudah itu narasi kehebatan Soekarno kalah oleh narasi penahbis kehebatan Suharto yang berlangsung selama 32 tahun.

Begitu juga kini. Kini adalah saat beberapa dokumen disingkap mengenai bagaimana Suharto naik ke jenjang kekuasaan. Petualangan Suharto dengan pemberangusan PKI dan simpatisannya di tahun 1965 mulai dikuak lewat narasi-narasi yang pernah tersembunyikan atau narasi-narasi baru sebagaimana sejarah bakal berulang: benturan narasi. Siapa yang mempunyai narasi dengan endorser kekuatan-kekuatan besar biasanya pelan-pelan akan menempati buku teks utama. Dan seperti lazimnya kita semua tahu, kekuatan-kekuatan besar yang mendorong atau mengijinkan sebuah narasi yang baru menjadi dominan sudah selalu siap dengan rencana berikutnya terhadap sebuah negara yang status quo-nya digoyang.

Kemudian pada akhirnyalah kita hanya bisa duduk termenung dan terpukau mengenai bagaimana sebuah negara sebenarnya tidak memiliki sejarah dan kedaulatannya sendiri. Kita akan semakin tahu bagaimana goyangan atas sebuah negara seringkali sebuah eksperimen di dalam membuat keadaan yang memang hendak dicapai kekuatan-kekuatan besar itu. Bukankah demikian Jack dan Sam?

Creative Commons License
Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
=======================================

[i] n.n, “Saya ini 21 Tahun Dicekal – Wawancara [dengan] Abdul Haris Nasution ”, Majalah D&R 17 Januari 1998

[ii] Ibid

[iii] Howland, Richard C. 1970. “The Lessons of the September 30 Affair,” Perspective on Indonesia, hlm. 13-29

[iv] Ibid

[v] Lashmar, P & Oliver, J. 1 Desember 1998. “How We Destroyed Soekarno”, The Idependent

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/how-we-destroyed-sukarno-1188448.html

[vi] Ibid

[vii] Kantor Urusan Luar Negeri Kerajaan Inggris yang salah satu kegiatannya adalah mempromosikan kepentingan Kerajaan Inggris.

[viii] Dinas Intelijen Inggris

[ix] Dinas Intelijen Amerika

[x]Lashmar, P & Oliver, J. Loc. Cit.

[xi]Bandingkan juga konsistensi ketergiuran Amerika Serikat terhadap kekayaan alam dan posisi strategis Indonesia dalam Lawrence Griswold, “Garuda and the Emerald Archipelago: Strategic Indonesia Forges New Ties with the West,” Sea Power (Navy League of the United States), vol. 16, no. 2 (1973), hlm. 20, 25.

[xii] Lashmar, P & Oliver, J. Loc. Cit.

[xiii] Untuk narasi lain tentang kejadian sekitar pemberontakan G30S/PKI silakan bandingkan dengan ‘Cornel Paper’.

Yang menarik dari “Cornell Paper” adalah suguhan hipotesis naratif tentang tidak terlibatnya Soekarno dan PKI dalam ‘kudeta’ yang kemudian disebut sebagai G30S/PKI. Cornell Paper adalah buah karya Benedict Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Burnell. Ketiga orang ini adalah alumni dari Cornell University maka kertas kerja mereka disebut dengan ‘Cornel Paper’.

Peristiwa G30S/PKI menurut Cornell Paper adalah buah dari konflik internal di dalam tubuh angkatan bersenjata. Di dalam Cornell Paper, Soeharto [berkongsi  dengan pihak asing] yang menjadi pemain sentral orkestrasi konflik tersebut dan akhirnya keluar sebagai pemenang (Benedict Anderson, Ruth McVey, Frederick Bunnel. 1971. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Modern Indonesia Project, Cornell University).

[xiv] Berita Kawat Kedutaan AS di Indonesia ke Department of State, tanggal 4 November 1965, in United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. 26, hlm. 354.

[xv] Roosa, J. & Nevins, J. 5 November 2005. “40 Years Later: The Mass Killings in Indonesia”, diakses 29 Mei 2014 dari http://www.globalresearch.ca/40-years-later-the-mass-killings-in-indonesia/1187

[xvi] Ibid

[xvii] Chomsky, N. 31 Maret 1992. “Historical Revisionism”. Diakses 29 Mei 2014 dari http://www.chomsky.info/letters/19920331.htm

[xviii] Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah contoh yang menarik tidak hanya dari sisi Revisionisme Historis namun juga misalnya dari konteks gugatan terkait HAM. Bandingkan dengan kisah Soeharto yang sekarang sedang disorot mengenai ‘dosa’nya di dalam tragedi pembantaian anggota (juga yang baru diduga) PKI di sekitar tahun 1966.

Soeharto keluar sebagai pemenang dan pegang kendali di Indonesia hingga 1998. Pada saat Soeharto berkuasa, nyaris tidak ada kebisingan mengenai gugat tanggung jawab Soeharto terhadap kejadian yang terjadi pada sekitar tahun 1966. Soeharto waktu berkuasa masih di-back up oleh Amerika Serikat sehingga mereka yang hendak melawan Soeharto mengalami kesulitan mendapatkan ‘akses’ untuk mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan ‘akses’ adalah sumber daya pengajuan gugatan beserta perlindungan.

Lalu apa kaitannya gugatan HAM terhadap Soeharto dengan ‘nirgugatan’ HAM kepada Amerika Serikat pada kasus pengeboman Hiroshima Nagasaki?

Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki sehingga mengakibatkan korban sipil yang luar biasa banyak padahal sebelum pengeboman itu Jepang sudah babak belur serta berseliweran berita intelijen bahwa Jepang sudah hendak menyerah kalah pada sekutu. Jadi, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah kejahatan HAM yang serius. Meskipun demikian, mereka yang menggugat pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Orde Baru tidak berani menggugat Amerika Serikat pada kasus Hiroshima dan Nagasaki -tutup mata pura-pura tidak melihat- sebab ‘back up’ dari Amerika Serikat sangat mereka perlukan untuk menyediakan ‘akses’ di dalam gugatan mereka terhadap Orde Baru (cf. Kohls, Gary G. 31 Juli 2013. “The Hiroshima Myth: Unaccountable War Crimes and the Lies of US Military History”, diakses 29 Mei 2014 dari:

http://www.globalresearch.ca/the-hiroshima-myth-unaccountable-war-crimes-and-the-lies-of-us-military-history/5344436).

Atau misalnya di dalam kasus Holocaust yang dilakukan oleh Inggris sebagaimana disindir oleh George Monbiot di dalam artikelnya yang berjudul “Deny the British Empire Crimes? No, We Ignore Them” dan bisa diakses lewat tautan berikut:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/apr/23/british-empire-crimes-ignore-atrocities?CMP=share_btn_fb

[xix] Lihat endnote no 18.

[xx] Menarik juga untuk melihat Kisah Pembantaian Nanking sekitar tahun 1937 berdasar versi China dan berdasar versi Jepang. Ada kemiripan dua versi yang muncul pada narasi Kisah Pembantaian Nanking dengan kisah ‘pembantaian’ terhadap kaum komunis di Indonesia sekitar tahun 1966. Versi Orde Baru adalah serupa narasi kejadian di Nanking versi Jepang sedangkan versi penggugat pelanggaran HAM Orde Baru atas kasus sekitar 1966 mirip dengan kejadian di Nanking versi China.

[xxi] Paragraf ini mengingatkan kita pada sebuah bait dari sajak saduran Chairil Anwar yang berjudul “Catetan Th. 1946”

Kita –anjing diburu– hanya melihat sebagian dari
sandiwara sekarang
……….

sandiwara yang dipertontonkan selalu dalam keadaan ‘sekarang’ karena perbedaan waktu, perbedaan penguasa akan membuat tontonan potensial berubah.