Tafsir

Teks tidak berubah namun tafsirannya bisa berubah. Perubahan tafsiran bisa terjadi karena resipien, reseptor, audience (penikmat), reader (pembaca), akseptor, responder teks berada pada konteks, situasi, keterkondisian-sebelum (presuposisi) yang berbeda. Namun perubahan tafsiran bisa sebebas-bebasnya sehingga merusak esensi teks, bisa juga menyingkap kemungkinan lain dari esensi teks yang sudah ada tanpa merusak intensi pemilik asli pesannya. Kalau berpagut pada teks yang sakral, atau skriptur, yang memang ada niatan diperbedakan dengan teks sastra maka bentuk yang pertama ditinggalkan sedangkan bentuk kedua kadang dalam keadaan tertentu dilakukan atau kadang memang dibutuhkan —tentu dilakukan oleh ahlinya dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Perbedaan ini misalnya bisa kita temukan pada piagam kemerdekaan Amerika Serikat yang koarnya “all men are created equal.” Senyimak, kalimat ini bagi banyak orang kini dianggap sebagai baik dan patut diteladan. Namun intensi, niatan, pesan yang ada di dalam kalimat itu adalah “semua laki-laki kecuali laki-laki budak diciptakan setara.” Hanya laki-laki? Ya, karena saat itu perempuan di dalam gerak politik dan juang Amerika Serikat abad 18 memang invisible (tak nampak, tak dianggap). Laki-laki bukan budak? Ya, karena perbudakan masih berlangsung di Amerika Serikat saat itu dan para budak tidak dianggap setara. Tapi lihatlah bagaimana teks yang sama kemudian mengalami tafsiran yang berbeda. Kalimat itu kini tidak mempunyai pengecualian; setiap manusia diciptakan setara.[1]

Tetapi pemahaman sejarah teks piagam kemerdekaan Amerika Serikat hingga memungkinkan pemahaman itu bisa dilakukan ketika teks dan sejarah teks tersedia.

Lalu bagaimana dengan skriptur? Di dalam Bible kita mengenal hermeneutika dan eksegesis. Kadang keduanya dianggap satu kadang dianggap beda. Kita semua tahu bahwa Bible tertua bukan berbahasa Aramaic. Masalahnya adalah, Yesus (pbuh) mengabarkan “berita baik” dalam bahasa Aramaic dan bukan bahasa Yunani. Belum lagi sebelum kanonisasi, teks-teks Bible yang berserakan SAAT ITU jumlahnya ada puluhan versi dan semuanya dipakai oleh berbagai macam gereja baik yang trinitarian (percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu Dzat dengan Bapa) maupun unitarian (meyakini Yesus adalah sebagai manusia yang diutus Bapa). Kodifikasi konsili gereja awal memilih empat versi (Bible Yohanes, Matius, Lukas, Markus) sebagian memilih lima dengan tambahan Bible Thomas. Kanonisasi dilakukan berkat kerja Athanasius dengan mensortir teks-teks yang ada dan membuang lainnya.[2] Teks yang dipilih Athanasius menjadi Bible yang terkanonkan sedangkan teks yang ditolak Athanasius ditolak, disebut apokrifa.

Dari keempat Bible berbahasa Yunani ini, penulis SEBENARNYA adalah anonim. Nama Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus adalah nama yang diberikan oleh proses kanonisasi menjadi satu bendelan “book” membuat kebutuhan pemberian nama otoritas kepada siapa teks tersebut disandarkan sehingga kemudian teks-teks yang berserakan itu “dianggap ditulis oleh” keempat nama tersebut.[3] Karena Yesus (pbuh) hidup dalam lingkungan Yahudi-Romawi dan berbahasa Aramaic sedangkan Bible empat tersebut berbahasa Yunani dan ditulis oleh penutur cerita berlatar Yunani-Romawi sekitar dua abad setelah Yesus (pbuh) kemudian tersebar ke dunia lewat kanon berbahasa Inggris King James Version, oleh sebab itulah Profesor Tafsir Skriptur Biblikal Hanko[4] menyatakan diperlukannya hermeneutika untuk menyambungkan dua bagian dari “konteks teks” dan “konteks penutur kisah Yesus (pbuh).” Sedangkan Bornkamm[5] melengkapi kerja tafsir dari Bible yang tertua tersedianya hanya dalam bahasa Yunani dengan perubahan-perubahan DAN penambahan-penambahan redaksi skriptur yang terjadi lewat proses terjemah dan transfer konteks (kontekstualisasi) di dalam bahasa Inggris dan Eropa Barat lainnya dalam istilah yang disebut dengan Kritik (Tafsir) Redaksi.

Dari situlah kita jadi tahu “pada mulanya adalah firman” yang sering dijadikan dasar trinitas memiliki kisah terjemah-tafsir yang rumit dan tidak selalu mendukung konsep trinitas,[6] lalu kita jadi paham bagaimana “di surga ada tiga yang bersaksi, Bapa (The Father), Putra (naskah Inggrisnya The Word),[7] dan Roh Kudus (The Holy Spirit)” diyakini para akademisi skriptur Bible sebagai tambahan sebab tidak bersumber dari naskah aslinya.[8]

Sebagaimana kita kemudian mengerti bahwa “pergilah ke seluruh dunia, beritakan ini ke segala makhluk”[9] tidak terdapati di dalam teks Bible tertua sebagaimana juga ungkapan yang sering dikutip “siapa tak ada dosa boleh lempar batu pertama” yang tidak ditemukan di dalam skriptur Bible yang tua.[10] Dari situ juga kemudian kita jadi tahu tafsir kata “oinos” di dalam tindak mukjizat air menjadi “oinos” ada yang bersikeras bahwa itu “jus anggur” yang tidak memabukkan dan bukan “serupa khomer, miras (minuman keras)” yang bisa bikin kliyengan. Begitu pula ayat yang berbunyi “I can do all this through him who gives me strength (segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku)” di dalam Filipi 4:13 harusnya melihat konteks penulisan ayat pada masa di mana Paulus sedang menjadi pesakitan hukum dan juga harus ditautkan dengan ayat 11 dan 12-nya yang artinya adalah “menerima nasib jikasanya keinginan tidak tercapai, tetap bersabar jikasanya ada manusia lain yang sedang menggencet.” Ayat ini mengajari kepasrahan dari penindasan dan kurang pas dimaknai sebagai ayat yang mengajari “kekuatan dari Tuhan mengalahkan segala hambatan.” Dari banyak hal itu tadi, kita kemudian juga jadi mengerti bahwa ayat “with men this is impossible, but with God all things are possible (bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin)” di dalam Matius 19: 26 tak pantas dilepas konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya mengenai “keselamatan di akhirat” dan bukan mengenai sesuatu keduniaan sebagaimana ayat ini sering dipakai. Begitu juga dengan ayat Yohanes 1:14 yang berbunyi “Firman itu telah menjadi manusia , dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa” memiliki perbedaan pandang mengenai terjemah dari teks sumber asli tertua berbahasa Yunani pada bagian “Anak Tunggal Bapa” sebab kata asli Yunani monogenes memiliki arti yang banyak dan menjadi perdebatan akademisi Kristen. Monogenes bisa berarti ‘one of a kind‘ atau ‘unique‘ dan tidak melulu menjurus ‘the only one.[11]

Lalu bagaimana dengan teks Quranik? Buku Muhammad Al A’zami mengenai sejarah orisinalitas teks yang dituliskan para sahabat dengan kodifikasi dan kanonisasi jaman Utsman adalah rujukan yang bagus.[12] Tafsir yang dikabarkan bukan “dilakukan” oleh para sahabat dan hadist-hadist yang ditelusur para imam hadist bersambung hingga rasulullah (pbuh) merupakan sumber yang bagus di dalam memahami teks Quranik. Dari situlah terdapati bagaimana sebuah ayat dimaknai, diterapkan, sebab turunnya, bahkan bagaimana orang-orang yang diberi “otoritas” pemahaman oleh rasulullah (pbuh) memiliki kekayaan penafsiran.[13]

Dari situlah Barthes yang bersikeras di dalam sebuah esainya bahwa teks yang lahir sudah langsung lepas dari penulisnya, bebas terbang karena singgungan teks dengan pembacaan sudah mematikan otoritas penulis sebagai pemberi makna tunggal,[14] mendapati sindiran dari Foucault bahwa konteks teks tak bisa bebas lepas dari pencipta dan penciptaan teks. Bebasnya penafsiran teks selalu terikat pada “nature,” atau jati diri teks yang tak mungkin muncul tanpa ikatan-ikatan itu.[15][16]

Namun gaya Barthes maupun terutama gaya Foucault yang terinspirasi dengan pendekatan tafsir Biblikal tak elok dipadankan dengan tafsir Quran. Bible di dalam sejarahnya memang “pelik” jika sudah menyangkut identitas, konteks, dan otoritas penafsiran teksnya. Jadi jika ada orang mengajak belajar Quran tanpa ambil pusing, tanpa perlu, membebaskan diri dari berita-berita para sahabat (Ridlo Allah atas mereka) bagaimana rasulullah sebagai seseorang yang Allah beri wahyu, teks Quran, menjelaskan maksud ayat itu dan bagaimana konteks ayat itu, … menjauhlah darinya, menjauhlah darinya, menjauhlah darinya meskipun gelar akademiknya tinggi, meskipun ia disebut kyai haji, meskipun hartanya berlimpah, meskipun khotbahnya serak-serak basah sehingga melagutkan telinga, meskipun matamu seolah melihat wajahnya cerah bercahaya, meskipun bahasa Arabnya fasih, meskipun ia bisa mejik dan sulap, meskipun ia sering nongol di TV, meskipun ia disanjung puji negara-negara Barat yang “hebat,” meskipun tulisan-tulisan “tafsir” Qurannya masuk jurnal-jurnal “Islami” Barat yang kerap mencurigai dan mereka ulang tafsir teks hanya berdasar konteks sebab turun tanpa mengindahkan penafsiran yang mendapat restu (otoritas) dari Muhammad saw. sebagai manusia penerima wahyu.

Oh ya, sejarah teks sila pertama Pancasila juga menarik. Apakah penghilangan tujuh kata darinya lantas mengebiri potensi bersyariah ataukah potensi itu tetap ada namun teks yang dihapus itu hanya perampingan saja untuk tujuan politis saat itu; sebuah kompromi; sebuah gentlemen agreement karena kondisi saat itu?

Pun kiranya kita maklum mengenai tafsir Pancasila yang konon hendak menaungi Nasakom ala Sukarno dan P4 yang hendak mengajari doktrin kepancasilaan Suharto. Sukarno punya tafsiran Pancasila yang bunyi sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila yang kita kenal sekarang dengan tafsir ala Nasakom-nya karena ide (asli) Sukarno mengenai Pancasila berbeda dengan yang kita kenal. Ia menempatkan nasionalisme dan internasionalisme sebagai poin satu dan dua sedangkan Ketuhanan (saja, tanpa embel-embel atas istilah ini pada sila kelima). Pengalaman bersendawa dan wedangan bareng di klinik pemikiran Cokroaminoto, Raja Jawa Tanpa Mahkota, yang mempertemukannya dengan ide-ide dan kelak-aktivis Islam, nasionalisme, sosialisme, komunisme nampaknya mempengaruhi idenya mengenai “dasar pemersatu bangsa” yang dipidatokan di dalam perumusan Pancasila.[17]

Sebab itulah ketika Nasakom dikecam karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, Aidit dalam suatu wawancara dengan enteng menjawab, nampaknya membela payung longgar Sukarno, bahwa sila satu saja tafsirannya bisa macam-macam.[18][19]

Entah kini atau kelak, tak tahu bagaimana Pancasila dibaca dan dibancaki. Karena otoritas penafsiran nampaknya tak definitif kecuali penguasa yang terus berganti dan bersamanya tafsir Pancasila mengikut serta. Yang beginian bisa kita rujuk mengenai konon betapa khawatirnya Pater Beek dan Jusuf Wanandi ketika Sukarno jatuh dan beberapa partai-partai berbau Islam saat itu menyuarakan kembali pengembalian tujuh kata Piagam Jakarta sehingga diperlukan usaha-usaha di balik layar untuk menempatkan “penguasa” yang bisa menafsirkan Pancasila, khususnya sila kesatu, hanya sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja dan bisa meredam mereka yang ingin konsep dasar sila pertama Piagam Jakarta kembali mengemuka.[20]

Tentu ini juga termasuk kegagapan jargon Pancasila sebagai salah satu pilar dari “empat pilar kebangsaan” sedangkan ia juga “dasar bangunan; letak berdirinya pilar-pilar itu.” Dan tentu saja selalu ada argumen untuk membuat tafsiran menjadi sah terjustifikasi.[21]

Demikian.

.

.

.

.

Endnotes

[1] Bdk. Matt Brundage. “The meaning of Thomas Jefferson’s phrase “all men are created equal”” (Last modified 23 October 2015).

[2] Biblica, The International Bible Society, “How were the books of the Bible chosen?”

[3] William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel (2005)

[4] Hanko, Herman C. 30-Aug-1998. “Issues in Hermeneutics”, seri kumpulan 4 artikel dalam Protestant Reformed Theological Journals of April and November, 1990, and April and November, 1991.

[5] Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth (1995)

[6] Edgar J. Lovelady, “The Logos Concept” (1963), Grace Theological Journal 4.2 (Spring 1963) 15-24. Bandingkan juga dengan “John 1: 1” dalam BibleHub.

[7] Lihat paragraf sebelumnya mengenai Bible King James Version yang seolah menjadi rujukan terjemahan Bible dunia (bdk. dengan Vulgate).

[8] Mark H. Newman, A Cyclopedia of Biblical Literature (1845: 138-140)

[9] Markus 16: 9-20 tidak terdapati di dalam naskah Yunani tertua. Penambahan ayat-ayat ini ke dalam Bible Perjanjian Baru meskipun tidak ada rujukan dalam naskah Bible tertua-nya disebut sebagai “bagian dari Firman Allah yang diilhamkan” kepada para penulis, penyadur, pengedit Bible (Alkitab Sabda, “Markus 16: 15”).

[10] Sarah Eekhoff Zylstra, “Is ‘Let Him Who Is Without Sin Cast the First Stone’ Biblical?” (23 April 2008).

[11] Untuk tafsir yang berkaitan dengan “oinis” silakan periksa tulisan Jeffrey W. Hamilton. 8 Maret 2016 (last modified). “New Testament Beverages”. La Vista Church of Christ (bdk. Mark H. Creech. 27 Januari 2014. “Christians and Alcohol: An Abstinent View.” Christian Post).

Untuk interpretasi atau tafsir yang berkenaan dengan Filipi 4: 13, silakan rujuk Jonathan Merritt, “Phillippians 4:13: How many Christians misuse the iconic verse” (16 Januari 2014, Religion News Service) atau buku yang ditulis oleh Eric J. Bargerhuff, The Most Misuse Verses in the Bible (2012).

Untuk tafsir yang berhubungan dengan Matius 19: 26 silakan dibaca penjelasannya dalam tulisan Tim Chaffey “Commonly misused Bible verses: Matthew 19: 26” (19 Juli 2012).

Untuk kata monogenes dari bahasa Yunani, terjemah-tafsir yang bisa menyulut perdebatan dapat dirujuk pada Bart Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture (Oxford University Press, 1993: 81) berbunyi sebagai ‘one of a kind‘ atau ‘unique’ dan tak senyampang ‘the only one.’ Bahkan misalnya diambil arti lain dari monogenes yang menyiratkan “satu-satunya” terdapat polemik apakah “satu-satunya” merujuk pada Tuhan, Putera Tuhan, atau “indwell Word” sebagaimana dibahas detil di dalam Jesus’ Words Only, “One and Only Issue in John 1:14” dan Shema Chapter 40 – “The Only Begotten Son or God? John 1:18.” Bandingkan juga dengan ayat yang memakai monogenes [o monogenes uios] seperti Ibrani 11:17 di mana Ishak (pbuh) diterjemahkan sebagai “anaknya yang tunggal” justru harus dipahami dalam konteks “anak yang dari istri pertama,” “anak yang lebih dikasihi” atau pengertian yang serupa itu sebab anak Abraham (pbuh) bukan Ishak (pbuh) semata.

[12] Muhammad Mustafa Al-A’zami, The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments (2003)

[13] Muhammad Mustafa Al-A’zami, Studies in Early Hadith Literature (1978)

[14] Roland Barthes, “The Death of The Author” (1967)

[15] Michel Foucault, “What is an Author” (1969)

[16] Bahasan mengenai kelindan dua tulisan tersebut menarik dibahas oleh Sean McQueen (2012) dalam “Michel Foucault’s “What is an Author?” and Adaptation.”

[17] Pancasila sebagai nama atas dasar negara memang dicetuskan oleh Sukarno di dalam rapat para Bapak Pendiri Bangsa yang menghadirkan tiga konseptor mengenai dasar negara yaitu . Namun nama “Pancasila” sebelumnya dipilih Sukarno setelah “konsultasi bahasa” dengan Muhammad Yamin dan ia kemukakan sebagai nama yang pas untuk dipilih di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Di sisi lain, bunyi Pancasila yang kini dipakai sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bukan sebagaimana ide awal Sukarno kecuali kerja dari Panitia Sembilan [terdiri dari 7 orang Haji] —salah satu anggotanya memang Sukarno— yang disepakati pada 22 Juni 1945 dan sila pertama menempatkan “Ketuhanan” plus “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

[18] Tim Historia, “Wawancara DN Aidit: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila”” (18 April 2016)

[19] Dipa Nusantara Aidit, tokoh PKI, membela diri bahwa partainya yang Komunis Marxis tidak ada masalah dengan dasar negara Indonesia yang ada sila ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebab menurutnya ada juga agama [dan kepercayaan] di Indonesia yang tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa saja tidak menjadi masalah bagi negara dan tidak dipermasalahkan oleh negara. Bahkan secara politis ia menentang pemretelan terhadap Pancasila. Besar kemungkinan, Sukarno di dalam Manipol Usdek yang dicetuskan Sukarno tahun 1959 yang memperkuat konsep Nasakom Sukarno yang digaungkan pada 1956 tidak bisa meninggalkan Pancasila sedangkan PKI sangat butuh Sukarno, Nasakom, dan Manipol Usdek. Dari keruwetan itulah kita bisa “sedikit” mengerti mengapa Hatta —yang juga salah satu konseptor Piagam Jakarta dan salah satu penandatangan “atas nama bangsa Indonesia” di dalam teks proklamasi— yang anti PKI bergerak menjauh secara ideologi dan politik dari Sukarno meskipun keduanya secara pribadi masih berkawan. Kisah Sukarno dan Hatta di tahun 50-an dan 60-an memang berbeda di tahun 48-an ketika Musso dengan Jalan Baru-nya mengagitasi orang-orang PKI mendirikan negara komunis berkiblat Soviet di Madiun, Sukarno begitu solid dengan Hatta dan keras terhadap Musso. Dan itu semua belum lagi ditambah bagaimana peliknya permainan Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam “intrik” antara NasA melawan Kom di dalam bingkai kisah Sukarno-Hatta, mulai dari tahun 48-an hingga tahun 65-an.

Berkenaan dengan tafsir Pancasila yang ke arah Sosialisme di jaman Sukarno dan di jaman Suharto Pancasila ditafsirkan ke arah antiKomunisme dan Pembangunanisme, bisa misalnya dirujuk pada tulisan Shigeo Nishimura, “The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia,” 東南アジア研究 (1995), 33(3): 303-316. Arah sosialisme Sukarno juga dapat dirujuk kepada penafsiran “kepribadian bangsa Indonesia” ala Sukarno yang dicantumkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1962.

[20] Salim Said, “Pater Beek, Pastor Jesuit” dalam Gestapu 1965: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto (2015)

[21] Hukum Online, “MPR: Pilar Kebangsaan Tak Ubah Kedudukan Pancasila” (17 Februari 2014).

ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila

Terima kasih kepada harian Joglosemar yang menerbitkan tulisan saya pada edisi 14 Agustus 2014 halaman 8.

Versi daringnya dapat diakses lewat tautan ini.

Tulisan yang terbit di dalam blog ini merupakan bentuk rekuperasi dari tulisan yang sudah terbit di harian Joglosemar tersebut.

Dipa Nugraha - Pancasila

_____________________________________________

Ketika di masa sekarang isu mengenai ISIS sedang merebak dan ada semacam kegamangan mendudukkan isu dukungan terhadap ISIS di dalam konteks berkewarganegaraan, perlulah kita mengingat kembali fragmen sejarah pembentukan negara kita ini. Berbicara mengenai mengingat kembali sejarah maka istilah ciptaan Soekarno di dalam pidato pembelaan dirinya menjelang kejatuhan kekuasaannya, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), patut untuk dijadikan titik mula penyadaran. Mengingat kembali sejarah adalah penting karena dengan demikian kita akan memahami segala sesuatu dengan lebih arif.

Achmad Soekarno dan juga Muhammad Yamin pada awal pendirian negara Indonesia sudah memberi dasar yang bagus bagi rechtsideologie Indonesia. Rechtsideologie ini kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Meskipun kebanyakan orang mengaitkan Pancasila hanya dengan satu nama saja yaitu Soekarno, sejatinya kelahiran Pancasila layak diatribusikan kepada dua orang tokoh kemerdekaan kita. Mereka adalah Soekarno dan Yamin. Benar bahwa Soekarno yang kemudian menyatakan di dalam pidatonya mengenai lima dasar yang dipakai sebagai Pancasila namun Yamin-lah yang mengusulkan kepada Soekarno untuk menamainya lima dasar yang hendak diajukannya sebagai Pancasila dan bukan Pancadharma. Tidak hanya itu. Konsistensi konsep lima dasar yang diajukan Yamin-lah yang lebih menyerupai lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita sekarang dan bukan seperti apa yang awalnya digaungkan oleh Soekarno.

Ideologi negara ini merupakan dasar dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah beginsel. Pancasila adalah juga beginsel atau dasar bernegara bagi nilai-nilai dan kompromi yang disepakati bersama pada awal pendirian negara kita. Kompromi ini bukan hanya dipertimbangkan dalam konteks kemajemukan suku dan agama saja namun juga ide-ide lain yang muncul mengenai dasar pendirian negara yang kala itu sedang hangat mengemuka di antara tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Pancasila muncul di kala polemik mengenai dasar negara menyeruak di antara bapak pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa kemajemukan yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dibutuhkan sesuatu yang mengikat bersama dalam suatu kesatuan: sebuah perjanjian.

Lalu di manakah mendudukkan sejarah pencetusan dasar pendirian negara kita dengan isu mengenai ISIS? Benar bahwa bagi mereka yang beragama Islam dan atau tertarik dengan “salah satu” ide bernegara di dalam Islam maka proklamasi berdirinya ISIS menjadi euforia tersendiri selepas tumbangnya kekhalifahan Turki di tahun 1924. Negara Islam ISIS atau Islamic State in Iraq and al-Sham didirikan 29 Juni 2014 dengan klaim wilayah dari Diyala di sebelah Timur Irak hingga Aleppo di sebelah utara Syiria. Negara baru ini menyatakan diri sebagai negara kekhalifahan dengan pemimpin negaranya bernama Abu Bakar al-Baghdadi.

Akan tetapi sebelum serampangan dan gegabah memberi dukungan pada ISIS akan lebih arif kiranya jikalau kita menyandingkan fragmen sejarah Indonesia mengenai perumusan Pancasila dan bagaimana ISIS dimaklumatkan. ISIS berdiri dalam kondisi carut marutnya negara Irak dan Suriah. Irak selepas ditinggal secara gradual oleh Amerika Serikat memang mengalami perpecahan yang tidak terhindarkan antara Sunni, Syiah, dan separatisme Kurdi. Dalam pada itu, Suriah –negara yang berbatasan langsung dengan Irak– juga sedang mengalami peperangan antara pasukan rezim Bashar Assaad dengan para pemberontak. Kondisi negara Irak yang carut marut dan penuh konflik serta digabung dari semangat tinggi para pejuang yang berontak terhadap rezim keji Asaad di Suriah dapat melahirkan ekstremisme dan radikalisme; bentuk lain dari idealisme yang terlalu menggebu-gebu. Mungkin ini yang terjadi pada kemunculan ISIS di Irak dan sebagian Suriah.

Mehdi Hasan, seorang kolumnis dan debater mengenai isu Islam dan Islamophobia di Inggris, mewanti-wanti agar semua orang -dan bukan hanya orang Islam- untuk berpikir jernih di dalam merespon fenomena ISIS dan ide pembangkitan kembali negara kekhalifahan.

Mehdi Hasan (2014) menampilkan empat isu yang menarik. Pertama Mehdi Hasan menyoroti mengenai argumen akan ada atau tidaknya sandaran yang jelas mengenai urgensi berdirinya negara Islam. Penerapan hukum Islam di dalam sebuah negara berbeda dengan ‘adanya negara Islam’. Mehdi Hasan berpendapat secara personal bahwa definisi mengenai negara Islam sendiri tidaklah ditemukan persamaan pendapat yang menjadi aras utama di antara para ulama.

Bahkan Mehdi Hasan menunjukkan bagian dari sejarah kekhalifahan pada abad kesepuluh dan kesebelas. Saat itu dunia Islam terbagi menjadi tiga kekhalifahan yaitu kekhalifahan Abbasiyah (Sunni), Umayyah (Sunni), dan Fatimiyah (Syiah). Ketiga kekhalifahan ini saling berseteru sehingga pertanyaan lantas diajukan mengenai model kekhalifahan model manakah yang pas disebut sebagai bentuk sejati negara kekhalifahan.

Selanjutnya Mehdi Hasan berargumen bahwa penerapan hukum Islam dan atau kehidupan Islami di dalam suatu negara tidaklah harus membutuhkan negara Islam. Ia memberikan contoh bagaimana di Inggris, meskipun Islamophobia mulai mewabah, praktik keberagamaan yang Islami mendapat tempat dan syariah memiliki kans diakomodasi di dalam undang-undang.

Hal ketiga yang diajukan Mehdi Hasan adalah resistensi di dalam internal kaum Muslim mengenai konsep mengenai negara Islam yang semodel ISIS. Hal terakhir yang diungkapkan oleh Mehdi Hasan mengenai ISIS adalah kekalisan di dalam internal kaum Muslim mengenai politisasi Islam lewat cara kekerasan. Cara kekerasan di dalam pembentukan negara Islam di era modern ini telah menunjukkan kegagalan sebagaimana ia merujuk kepada kisah Afghanistan, Mesir, dan Iran. Negara Islam yang muncul dari kekerasan seperti ini memang berhasil berdiri namun selepas senjata diletakkan, problem yang lebih serius muncul. Tidaklah mudah memadukan perbedaan-perbedaan yang ada mengenai tafsiran bagaimana negara Islam yang baru berdiri untuk diatur. Negara Islam yang berdiri lewat jalur kekerasan malah kemudian berpotensi memunculkan opresi sekte atau mahzab mayoritas kepada mereka yang minoritas.

Kombatan ISIS (Credit: motherjones.com)

Kombatan ISIS
(Credit: motherjones.com)

Lebih lanjut Mehdi Hasan menampilkan realita lain mengenai isu negara kekhalifahan. Keterputusan sejarah antara muslim yang hidup di abad 21 dengan negara kekhalifahan terakhir menjadikan ide mengenai kekhalifahan hanya matang di teori dan (cenderung) gagal di praktik. Muslim tidak (atau belum) memiliki “rujukan yang padu” mengenai ide kekhalifahan dan bagaimana menerapkannya di masa sekarang sebagaimana umbar Mehdi Hasan. ISIS yang menyatakan diri sebagai bentuk bangun ulang kekhalifahan ditentang oleh aras utama ulama Muslim. Lihat misalnya nasehat Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr delusi kekhalifahan yang ditawarkan ISIS serta bagaimana Majelis Ulama Indonesia memfatwakan penentangannya.

Layak pula catatan ditambahkan dari apa yang diutarakan Mehdi Hasan bahwa ISIS membunuh muslim yang berbeda mahzab, membunuh mereka yang berbeda agama, serta membuat kaum Nasrani di Irak terpaksa meninggalkan kampung halaman. ISIS menebar teror dan bukan kasih sayang serta tidak merujuk kepada sejarah bahwa panutan utama umat Muslim, Muhammad saw., dahulu pernah menuliskan sebuah surat mengenai perlindungan beragama dan berkehidupan normal kepada kaum Nasrani sebagaimana surat ini masih tersimpan di museum Topkapi Istanbul. Ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Mereka nampaknya melupakan sejarah.

Berbicara mengenai Indonesia, tidak berlebihan pula kiranya jika kita menukil pemikiran yang diungkapkan Tariq Ramadan (2014) di dalam sebuah acara gelar wicara. Cucu dari Hassan al Banna pendiri Persaudaraan Muslim ini menyatakan bahwa di dalam etika kehidupan berkewarganegaraan diperlukan pemahaman akan dua hal. Dua hal tersebut adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara dan yang kedua adalah rasa memiliki; semacam tahu diri di mana ia berkewarganegaraan. Tahu diri bagi Tariq Ramadan melibatkan patuh hukum, bersedia menggunakan bahasa yang resmi dipakai, dan setia kepada negara. Tahu diri ini tentu saja membutuhkan pemahaman mengenai sejarah negara tempat ia berkewarganegaraan.

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Hal lain yang juga menarik dari perbincangan dengan Tariq Ramadan adalah ketika berbicara tentang bentuk negara. Ini menarik untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini karena selain isu ISIS, ide sekulerisme di Indonesia sekarang ini mulai kembali merebak di ranah publik. Khusus tentang ide sekulerisasi negara, Tariq Ramadan mengatakan agar setiap orang tidak berpikiran bahwa bentuk negara sekuler sebagai sesuatu yang selalu ideal.

Tariq Ramadan memberi penjelasan bahwa negara sekuler di dalam praktiknya bisa menjadi berbentuk sekuler otoritarian. Ia menyebut bahwa beberapa negara sekuler seperti China, Rusia, dan Perancis menjadikan sekulerisme menjadi serupa agama dogmatis baru yang justru menggencet mereka yang hendak mempraktikkan ajaran agamanya.

Fenomena ISIS, lepas dari khayalan serta euforia semu yang muncul, justru memiliki hikmah bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat fenomena ISIS-lah kita –baik Muslim maupun yang bukan Muslim– di Indonesia lantas layak untuk menengok kembali sejarah bagaimana kisah Madinah dan bagaimana lahirnya Pancasila. Lalu kita akan menjadi lebih arif di dalam melihat fenomena ISIS. Kita dapat menakar secara lebih pas pada apa yang (telah) kita punya lewat mengingat kembali sejarah bernegaranya kita. Pada titik pemahaman seperti inilah, kita mungkin terngiang-ngiang wasiat Soekarno mengenai Jas Merah.

Tidakkah bisa misalnya kita merujukkan kepada “salah satu ide” bernegara di dalam sejarah Islam ketika Muhammad saw. membuat semacam beginsel antara kaum Muhajirin, Ansar, [Nasrani,*]Yahudi lewat Piagam Madinah. Bahwa kemudian beliau saw. kemudian kembali ke Mekah sebagai pemenang kemudian mewariskan “bentuk lain dari kehidupan bernegara” yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya adalah progresi dari sejarah Islam tidaklah kemudian menjadikan ide bernegara melupakan atau menilapkan adanya periode Madinah.

Kita tidak butuh negara serupa ISIS [yang dibangun dengan kekejian]** sebagaimana kita tidak butuh sekulerisasi di dalam kehidupan bernegara. Kita memiliki pengikat di dalam kemajemukan kita dan ia bernama Pancasila. Ketika Tariq Ramadan memimpikan sebuah negara yang memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara bebas tanpa adanya diskriminasi –sebuah Piagam Madinah, atau Millet System*** di kekhalifahan Turki- maka mungkin kita dapat melihatnya telah ada di dalam Pancasila.

Marilah tidak melupakan sejarah. Para pendiri negara kita mengerti benar mengenai kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah mereka berpikir keras mengenai sebuah dasar yang kokoh –sebuah perjanjian untuk hidup bersama- bagi kemajemukan kita sehingga muncullah Pancasila. Ya, Pancasila adalah beginsel bagi keindonesiaan kita. Jadi lupakanlah delusi yang ditawarkan oleh ISIS dan jadilah warga negara Indonesia yang tahu etika berkewarganegaraan. Wallahu’alam.

___________________________________________

Postscript:

* Versi cetak dan daring tulisan ini di harian Joglosemar mengenai pemasukan kaum Nasrani di dalam konteks Piagam Madinah yang kemudian terketahui sebagai kurang tepat maka saya adakan rekuperasi lewat terbitan di blog ini.

Di dalam Madinah saat itu fokus perjanjian adalah kaum muslim Muhajirin maupun Anshar dengan suku-suku Yahudi maka di dalam versi rekuperasi ini saya tambahkan mengenai surat Rasulullah saw. mengenai perlindungan kepada kaum Nasrani.

** Perlu dijadikan catatan tambahan yang penting bahwa tema tulisan ini bukan mengenai ‘delusi kekhalifahan’ namun ‘delusi yang ditawarkan ISIS’. Walapun demikian, di dalam perang narasi dan pemelintiran fakta sebagaimana gegap sekali terjadi di era sekarang ini maka ada baiknya juga membandingkan argumen dan bantahan terhadap kekejaman ISIS yang digaungkan oleh media massa aras utama.

Ada dua situs pro-ISIS yang saya temukan dan silakan dibandingkan dengan narasi aras utama. Link situs tersebut adalah ini dan ini. Tidak luput pula ketika membandingkan dengan pertanyaan dasar mengenai kemungkinan lain dari berbagai macam purbasangka mengenai ISIS dengan menelisiknya lewat tulisan Yvonne Ridley yang berjudul “Who is behind ISIS?” serta kemudian hasil wawancara Yvonne Ridley dengan Komandan Brigade Ahrar Al-Sham, Shaikh Hassan Abboud sebelum beliau meninggal dalam artikel berjudul “Exclusive: Shaikh Hassan Abboud’s final interview”.

*** Mengenai Millet System bisa dibaca pada tulisan Bekir Aksoy yang berjudul “The Status of Dhimmis in The Ottoman Empire” yang terbit pada The Fountain Magazine, Issue 40 / October – December 2002. Sebagai tambahan pemerluas referensi mengenai Millet System yang merujuk pada aturan mengenai Dhimmi di dalam Islam, dapat dibaca makalah yang ditulis oleh Bazzam Zawadi yang berjudul “The Status of Non-Muslims in the Islamic State”.

________________________________

Pada saat Pancasila bermetamorfosis menjadi ‘ideologi’ maka bisa muncul Pancasilais-pancasilais yang fanatik. Selubung ‘bisa melingkupi semua’ dalam keadaan tertentu bisa memanifestasi di dalam bentuk penyeragaman dan saat penyeragaman diberlakukan maka kadang bisa muncul radikalisme dan kekerasan. Di sinilah muncul paradoks dari memayungi perbedaan yang ada berubah menjadi sesuatu yang rigid dan resisten terhadap perbedaan.

Selanjutnya perspektif atas Pancasila dalam konteks berkenegaraan Indonesia bisa sangat luas sekali: apakah sebagai ideologi dan lalu sebagai way of life atau weltanschauung (worldview), apakah hanya sebagai rechtideologie dan beginsel (sebuah ‘pengikat’ berkenegaraan) yang tidak boleh diselisihi ataukah ia temporer saja, apakah hanya sebagai sebuah idee berkenegaraan yang dinamis bentuk dan atau penafsirannya, atau apakah statis (disakralkan) dan seterusnya dan seterusnya.

Tulisan ini mengalami rekuperasi dan berkembang berkat diskusi saya dengan Noor Huda Ismail (pemerhati isu-isu Islam dan Terorisme) pada jumpa kami di Melbourne, Ustad Muhammad Edwards (peminat isu-isu Islam, Kekerasan, dan Permainan Narasi di Media Massa), dan Pak Haji Bambang Widi Pratolo (peminat isu-isu Islam dan Pendidikan).

Creative Commons License
ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.