Modus Cara Menutur dan Motif Penuturan: Pelotot, Potelot, dan Pelotot

Siapapun bisa dituturkan, diceritakan, dituliskan, dipotelotkan sebagai “orang baik” ketika pelototan sengaja diarahkan kepada “hal-hal baik”-nya saja dan dipilih sedikit “hal-hal buruk”-nya dalam rangka memanipulasi pembaca melalui ilusi struktur konvensional keobjektifan sebuah tuturan, tulisan.

Bagi kita yang dilatih untuk mem-perceive segala sesuatu secara objektif sebab dari situlah konon tolok ukur keberadaban sebagai manusia, hal-hal yang sifatnya deceptive di dalam kreativitas penuturan, penulisan dengan mengarahkan pelototan sebagaimana tersebut sebelumnya menjadi kajian yang menarik di dalam bagaimana teks-teks naratif dibangun dan dikokohkan di dalam narasi mainstream sebagai bagian dari proses sosiologis relasi kuasa ala Bordeauian atau bagaimana kuasa di-exercise-kan melalui teks ala Foucault.

Lepas dari objektivitas sebuah teks yang bisa dibangun atas kesadaran subjektif, keberterimaan teks juga tak bisa lepas dari kesubjektifan objektivitas. Dari situlah post-truth dan post-facts menari-nari dan bersaing di dalam semesta realitas yang terepresentasikan, dan terpaksa hanya bisa dimanifestasikan, melalui teks.

Saya tidak sedang berbicara dengan mengkhususkan mengenai gubernur sebuah provinsi di Indonesia yang bermasalah sejak awal mendapat durian runtuh hingga yang terbaru tentang bagaimana pihak yang berwajib “mengamankan” (silakan dibaca kata “mengamankan” dalam konteks bermakna ambigu) yang bersangkutan.

Saya juga tidak sedang bicara bagaimana media massa mainstream menenun narasi bahwa si gubernur seolah-olah hanya bermasalah dengan “kelompok agama tertentu yang intoleran, radikal, penuh dengan hate speech.” Tidak perlu disebut misalnya masalahnya sudah si gubernur pupuk sedari durian runtuh pertama ia nikmati. Tidak perlu disebut misalnya ada kelompok-kelompok lain dari “ideologi” lain atau bahkan dari kelompok agama yang disebut-sebut tersebut yang sangat moderat dan toleran namun melihat bahwa si gubernur sudah keseringan adigang, adigung.

Yang begituan biarlah yang mengurusi dan peduli politik untuk mencerapi.

Poin saya adalah narasi bisa ditenun dan “nature” dari narasi, text, adalah textus, tenunan. Tentu saja penenun narasi bisa mengusahakan tampil keobjektifan teks-nya, narasi-nya. Ia butuh menyelimuti teks-nya dalam mode kestandaran objektif supaya pembaca yang dibayangkannya; audience yang ditargetnya tidak melihat teksnya utuh sebagai sebuah modus propaganda. Di dalam penenunannya, tentu saja harus kita bayangkan bahwa ia tak bisa terhindarkan untuk mengolah bagaimana pelototan diarahkan ketika potelot ia mainkan dan bagaimana narasi buatannya kelak ia bayangkan hendak dipelototkan di dalam sumuk sesak narasi-narasi lainnya.

Paham mengenai ini membuat kita menyadari bahwa seorang perompak bajingan bisa saja saya potelotkan sebagai seorang ksatria berbaju zirah putih yang baik hati. Saya bisa kurangi bagian keburukan-keburukan di dalam potelotan saya dan saya kuatkan bagian-bagian yang membuat perompak bajingan yang saya potelotkan tampak seperti santo saya berikan porsi segede gaban.

Every single empire in its official discourse has said that it is not like all the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten, civilise, bring order and democracy, and that it uses force only as a last resort. And, sadder still, there always is a chorus of willing intellectuals to say calming words about benign or altruistic empires.

Edward Said, “A Window on the World” (2003)

Begitu juga jangan heran misalnya pelotot, potelot dan pelotot naratif mengenai proyek besar imperialisme modern dan kapitalisme yang butuh perluasan dan pengembangan pasar dengan tudung demokratisasi menuansakan pembebasan dan kebaikan-kebaikan sedangkan pihak yang dijadikan subjek kuasaan disituasikan di dalam narasi sebagai penuh borok dan butuh disembuhkan. Narasi tersebut mengarahkan pelototan pada bagian-bagian yang dipilihkan untuk mengkonstruk sebuah frame sementara mengaburkan bagian-bagian lain —pada beberapa kasus malah ditelusupkan laporan dan atau data palsu di dalam narasi— di dalam lentuk lincah hasil goresan potelot kemudian dipelototkan kepada publik sembari lewat kuasa jaringan, relasi kuasa, secara rapi meminggirkan narasi yang tidak menguntungkan.

Demikian.

Surat-surat dalam Pilpres 2014 dan Bagian yang Mungkin Terlewatkan

Pilpres 2014 sudah usai dan kemenangan sudah resmi menjadi milik Jokowi dan Jusuf Kalla. Pilpres 2014 adalah pilpres yang menarik karena selain mempertontonkan persaingan yang sengit hingga berujung ke gugatan keabsahan di Mahkamah Konstitusi juga sempat menampilkan peperangan yang luar biasa di media massa (televisi dan surat kabar cetak maupun daring) dan media sosial (mis. Facebook dan Twitter) serta terbitan pribadi lewat blog di dunia maya di antara pendukung kedua kubu pasangan kandidat capres-cawapres.

Bicara surat-surat terbuka yang beredar di dunia maya saat kampanye Pilpres 2014 berlangsung, sebutlah nama-nama semisal Tasniem Fauzia, Achmad Room Fitrianto, Dian Paramita, dan Dipa Nugraha. Keempat nama ini terlibat di dalam runtut surat terbuka di dunia maya. Semua dimulai dengan surat terbuka Tasniem Fauzia kepada Jokowi dan kemudian berturut-turut muncul surat [tanggapan] terbuka bersahutan yang ditulis oleh nama-nama lainnya.

Tasniem Fauzia (Credit: lintas.me)

Tasniem Fauzia (Credit: lintas.me)

Antara surat tanggapan terbuka tulisan Achmad Room Fitrianto dengan surat yang dikarang oleh Dian Paramita terhadap surat terbuka Tasniem Fauzia, yang paling menarik adalah surat tanggapan terbuka Dian Paramita.  Surat tanggapan milik Dian Paramita berjudul Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia.[1] Di dalam surat tanggapan ini, Dian Paramita menyerang balik Tasniem Fauzia yang sebelumnya ‘menyerang’ Jokowi lewat Facebook dengan menuliskan surat terbuka[2][3] berisi gugatan kepada Jokowi karena maju sebagai kandidat capres di dalam Pilpres 2014 dalam posisi masih ‘berhutang’ kepada warga DKI Jakarta untuk mememenuhi janji-janji yang pernah diucapkan Jokowi dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012.

Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia yang ditulis oleh Dian Paramita sedikit tricky karena ditutup dengan postscript ‘Surat ini tak perlu dibalas.’ Oleh sebab itulah saya memilih istilah ‘Kesan (bukan Balasan)’ dalam merespon surat tanggapan terbuka Dian Paramita atas surat terbuka Tasniem Fauzia sebagaimana nanti dapat dibaca pada akhir tulisan ini.

Hal menarik lain dari surat terbuka Dian Paramita adalah bagaimana ia mencantumkan tiga orang saksi untuk mendukung argumennya dalam pembantah menanggapi surat terbuka Tasniem Fauzia. Sejatinya, selama kampanye Pilpres 2014, kedua belah kubu pendukung Prabowo-Subianto maupun Jokowi-JK saling mengedarkan cerita dari saksi-saksi yang mengatakan betapa humble, egaliter, dan baiknya Prabowo atau Jokowi. Merujuk hanya pada Surat Terbuka Dian Paramita saja akan menghilangkan betapa ramai dan sesaknya cerita dari saksi-saksi mengenai kebaikan Prabowo maupun Jokowi lewat media sosial.

Kisah pilpres 2014 adalah unik karena seakan-akan pertarungan mengerucut hanya pada dua karakter yaitu Prabowo dan Jokowi dan hampir tidak membilah bagaimana profil, sejarah, dan kompetensi Hatta dan JK.

Tidak hanya itu. Pertarungan di Pilpres 2014 juga unik karena beberapa media massa tampak berpihak alias tidak proporsional di dalam menampilkan kedua kandidat yang bersaing, Prabowo dan Jokowi. Goenawan Mohamad yang merupakan jurnalis senior dan pegiat sastra budaya menambah seru atmosfer pertarungan pilpres 2014 ketika melontarkan pernyataan bahwa media [massa] di dalam pemberitaannya [tentang kandidat yang bertarung di dalam pilpres] tidak harus netral.[4]

Lebih menarik lagi adalah posisi Goenawan Mohamad di media sosial Twitter yang secara terang-terangan mendukung Jokowi. Goenawan Mohamad juga tambah mengompori suhu yang sudah gerah di dalam Pilpres 2014 ketika dengan eksposif mengundurkan diri dari PAN karena PAN mendukung Prabowo.[5][6]

Lalu apa kaitannya surat terbuka Tasniem Fauzia kepada Jokowi, surat tanggapan Achmad Room Fitrianto dan kemudian surat milik Dian Paramita kepada Tasniem Fauzia dengan Goenawan Mohamad?

Jikalau pernyataan Goenawan Mohamad, pendiri dan editor TEMPO, mengenai keberpihakannya di dalam kampanye Pilpres 2014 dapat juga diatribusikan sama dengan sikap Kompas maka tidaklah mengherankan jika Kompas begitu gesit di dalam mengolah berita surat tanggapan Achmad Room Fitrianto dan Dian Paramita dalam menyerang balik Tasniem Fauzia yang sebelumnya agak memojokkan Jokowi dan mengabaikan runtut kronologi penting lain bahwa surat Achmad Room Fitrianto dan Dian Paramita juga mendapat bantahan balik.

Goenawan Mohamad (Credit: Tempo/Panca Syurkani)

Goenawan Mohamad (Credit: Tempo/Panca Syurkani)

Dugaan ini bersesuaian dengan apa yang diyakini Munarman. Munarman mempercayai adanya koneksi tidak langsung yang telah berlangsung lama antara PK Ojong (Kompas) dengan Goenawan Mohamad (Tempo).[7] Jadi masuk akallah untuk diasumsikan adanya penyengajaan peliputan surat tanggapan terbuka yang ditulis Achmad Room Fitrianto dan Dian Paramita yang menyerang balik Surat Terbuka Tasniem Fauzia dalam kanal berita Kompas[8] sedangkan bantahan atas bantahan Surat Terbuka Achmad Room Fitrianto dan Dian Paramita luput dari liputan Kompas. Padahal surat-surat terbuka ini menjadi salah satu poin penting di dalam pembentukan opini mengenai Jokowi dan mereka yang menentang Jokowi untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya.

Bukan hanya mengenai pemberitaan tentang surat terbuka dan surat tanggapan terbuka saja. Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ikut mengeluhkan bagaimana dua media massa besar di Indonesia, Tempo dan Kompas, menuding keberpihakan kepada hanya salah satu kandidat capres-cawapres dan cenderung mem-frame para pembaca untuk tidak memilih Prabowo[9]meskipun kemudian dibantah oleh Eko Maryadi dari Aliansi Jurnalis Independen,[10] sebuah aliansi wartawan independen yang sejarah berdirinya terkait dengan Tempo.[11]

Keadaan di dalam pilpres 2014 kian panas karena stasiun televisi juga dianggap berlaku demikian. Mantan komisioner KPI, Dadang Rahmat, menganggap bahwa independensi media massa [televisi] memang patut dipertanyakan ketika pemilik stasiun televisi terafiliasi dan aktif di dalam partai peserta pemilu [Pilpres 2014] sebagaimana sudah pernah terjadi pada saat Pileg 2014.[12] MetroTV yang dimiliki Surya Paloh terlihat kuantitas pemberitaannya cenderung ke Jokowi-JK sebab Surya Paloh berasal dari Partai Nasdem, partai pengusung Jokowi-JK, sedangkan TVOne yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (Partai Golkar) dan tiga stasiun televisi lainnya (RCTI, Global TV, MNC TV) yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo (Partai Hanura) nampak jumlah tayangan kepada pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak sebab Partai Golkar dan Hanura masuk di dalam koalisi partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta.[13]

Di media sosial yang terkemuka di Indonesia, Facebook dan Twitter, juga terjadi kampanye besar-besaran atas kedua pasangan capres-cawapres yang saling bersaing dalam Pilpres 2014. Uniknya, sekali lagi sebagaimana telah disampaikan di atas, ‘peperangan’ hanya mengerucut atas dua nama saja: Prabowo vs. Jokowi. Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla seolah-olah tidak dianggap penting di dalam pertarungan Pilpres 2014.

Jika kita berbicara endorser kampanye Pilpres 2014, nama-nama serupa Tasniem Fauzia, Sidrotun Naim, Nanik S Deyang, Jonru Ginting, Prayudhi Azwar, Dipa Nugraha, dan Pius Lustrilanang nampak mendukung pasangan nomor urut satu (Prabowo-Hatta) sedangkan nama-nama seperti Goenawan Mohamad, Ayu Utami, Dian Paramita, Achmad Room Fitrianto, Dadan Hamdani, Ponco Budi, Kartika Djoemadi mendukung pasangan nomor urut dua (Jokowi-JK). Para penggiring suara di dalam kampanye Pilpres 2014 ini melengkapi kampanye yang dilakukan oleh Prabowo lewat laman fans page Facebook “Prabowo Subianto” dan akun Twitter @Prabowo08 serta Jokowi lewat laman fans page Facebook “Joko Widodo” dan akun Twitter @jokowi_do2.[14]Peperangan penggiringan opini lewat media sosial turut membuat pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing dari Universitas Pelita Harapan turut berkomentar mengenai kemungkinan adanya akun-akun ganda bayaran yang sengaja didesain untuk menciptakan kemenangan di dunia maya oleh pasangan Jokowi-JK meskipun Emrus Sihombing hingga kini belum bisa menunjukkan bukti akan adanya akun-akun ganda bayaran tersebut.[15]Hal senada juga sebelumnya diutarakan oleh Fadli Zon dengan menyebut adanya Pasukan Nasi Bungkus (Panasbung) lewat puisinya dengan judul Pasukan Nasi Bungkus sebagai pasukan bayaran kandidat Jokowi-JK di dunia maya[16] meski juga telah dibantah dengan keras akan keberadaannya oleh Anies Baswedan (juru bicara pasangan Jokowi-JK)[17] dan Dadan Hamdani serta Ponco Budi dari Jokowi Lovers (Jokowers).[18]

Akun Twitter Resmi Prabowo Subianto dan Joko Widodo saat Kampanye Pilpres 2014 (Credit: rappler.com)

Akun Twitter Resmi Prabowo Subianto dan Joko Widodo saat Kampanye Pilpres 2014 (Credit: rappler.com)

Pada tanggal 22 Juli 2014 akhirnya KPU mengumumkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan kemenangan berselisih 6,3 % dari pasangan Prabowo-Hatta.[19]Pasangan Prabowo-Hatta yang memohon KPU menunda pengumuman hasil Pilpres 2014 ditolak oleh KPU. KPU menolak penundaan pengumuman hasil pilpres 2014 disebabkan KPU tidak melihat adanya alasan yang cukup kuat di dalam pengajuan penundaan sebagaimana diungkap oleh Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU.[20]Pantang menyerah, kubu Prabowo-Hatta menggugat hasil pilpres 2014 yang dimenangkan oleh kubu Jokowi-JK ke Mahkamah Konstitusi dengan menyorot adanya keganjilan pada tingginya tingkat pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di beberapa daerah di pulau Jawa[21] serta tudingan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistemastis, dan Massif di sembilan kabupaten di Provinsi Papua Barat oleh oknum pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku[22]meskipun akhirnya dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi.[23]

Berkutat dengan polemik yang muncul di dalam kampanye Pilpres 2014 yaitu ‘surat-suratan terbuka’ dan lalu berlanjut pada tolak gugatan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi, bolehkah misalnya menelisik bagian yang mungkin terlewatkan dari saga kampanye Pilpres 2014?

Kisah pertarungan Prabowo-Hatta vs. Jokowi-JK sungguh menarik bukan hanya bagaimana medan pertarungan di media massa maupun di media sosial ‘seolah-olah’ hanya menampilkan Prabowo dan Jokowi saja namun juga bagaimana Jokowi dapat berani ‘menantang’ Prabowo di dalam Pilpres 2014 setelah sebelumnya berulang kali menyatakan secara lantang ‘tidak memikirkan pencapresan’.[24]Lebih dari itu, bagaimana lanskap politik Indonesia menjelang pilpres 2014 dipenuhi dengan intrik (baca: strategi) politik yang pelik dengan pengguguran sepihak perjanjian Batu Tulis oleh Megawati (Ketum PDIP) yang diteken pada 16 Mei 2009 yang sedianya mengikat kesepakatan berjuang seiya sekata antara Gerindra (Prabowo) dan PDIP (Megawati) dalam pemilu 2014[25] dan masih nampak solid di dalam Pilkada Jakarta 2012 namun berantakan saat pilpres 2014.[26]Lebih dan lebih dari itu, pilpres 2014 juga mempertontonkan bagaimana Jokowi yang diajukan, dibantu, dan dibela habis-habisan oleh Prabowo saat maju sebagai calon kandidat gubernur di dalam pilkada DKI Jakarta 2012 bahkan saat diserang isu SARA[27]hingga akhirnya berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian melawan mentor dan suporter teguhnya di dalam Pilpres 2014 … dan anehnya, Jokowi kembali menang juga dibumbui dengan drama sebagai kandidat yang teraniaya lewat fitnah beraroma SARA.

Kebetulan di dalam Politik; Kemiripan Kemenangan Jokowi dengan Obama: sebaran Hope, serangan isu SARA,  diserang figur Istri, pemaksimalan Media Sosial, benang merah kesamaan Konsultan Marketing Politik (Credit: The Library of Congress Collection)

Kebetulan di dalam Politik; Kemiripan Kemenangan Jokowi dengan Obama: sebaran Hope, serangan isu SARA, diserang figur Istri, pemaksimalan Media Sosial, benang merah kesamaan Konsultan Marketing Politik (Credit: The Library of Congress Collection)

Siapakah yang begitu kuat bermain di dalam mengerucutkan medan perang hanya kepada Prabowo dan Jokowi saja? Siapakah yang kuat dan mampu mengagitasi Megawati di dalam ingkar menetapi perjanjian Batu Tulis serta membelokkan niat awal Jokowi untuk fokus hanya dan hanya untuk mengurusi Jakarta sebagaimana dikatakan berulang-ulang olehnya di dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta untuk masa periode 2012-2017? Siapakah yang mendesain, bermain, dan memancing-mancing publik awam dengan isu-isu SARA sehingga terulang kemenangan Jokowi di pilpres 2014 selepas sebelumnya berjaya di pilkada DKI 2012? Adakah tudingan bahwa isu SARA terhadap Jokowi ditimpakan kepada pemeluk salah satu agama di Indonesia padahal di dalam semua madzhab (aliran pemikiran, school) di dalam agama itu perkara ‘takfir’ sebagaimana ditembakkan kepada Jokowi adalah sesuatu yang sangat berat hukumnya? Siapakah dalang dari orkestrasi halus namun canggih ini?

Well bagaimanapun ucapan selamat kepada Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla layak diberikan. Semoga rakyat makmur sejahtera di bawah pimpinan Bapak berdua. Amin.

Tadi sudah dinyatakan bahwa tulisan ini akan menampilkan kesan saya atas Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia yang ditulis Dian Paramita. Dengan sedikit penambahan dan edit berikut adalah kesan saya yang sebelumnya pernah terpublikasikan di media warga Kompasiana:[28]

Saya pribadi terkagum-kagum kepada Dian Paramita yang mengingat hal-hal kecil -fragmen- pertemanan yang bukan karib dengan kakak kelas di waktu SMP sewaktu membaca ‘Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia’. Dibutuhkan ingatan yang kuat untuk mengingat bagian-bagian kecil dari kenangan masa lalu. Sungguh mengagumkan dan saya bisa menyimpulkan bahwa Dian Paramita pastilah memiliki nilai ujian yang sangat tinggi terkait dengan pelajaran yang core-nya adalah hapalan.

Sebagai pengagum Tasniem yang luar biasa sehingga perasaan kagum menjadi berkeping-keping tatkala ada perbedaan pandangan politik maka saya penasaran apakah Dian Paramita (Selanjutnya saya panggil Mita. Karena saya merasa belum pernah mengenalnya untuk tahu persis nama panggilan yang pas maka saya gunakan nama panggilan Mita merujuk pada nama panggilan yang Dian Paramita akukan: Mimit = Mita) sebelumnya mengikuti Facebook dan Twitter Tasniem. Jika memang ia adalah pengagum berat sehingga seakan-akan hapal setiap fragmen bersama Tasniem pastilah wajar jikalau saya menyimpulkan bahwa Mita pernah menjadi follower media sosial Tasniem. Saya penasaran apakah kekecewaan yang dramatikal darinya membuatnya tidak mengikuti lagi Tasniem di media sosial. Entah apakah rasa penasaran ini akan terjawab!

Kekecewaan yang timbul dari perasaan terlalu kagum memang bisa menyesakkan. Itu saya pahami. Namun pada orang yang terlalu kagum secara normal tidak akan menarik diri dari perasaan kagum pada pukulan pertama. Mereka yang terluka karena dikecewakan oleh cinta yang terlalu, kagum yang terlalu pastilah akan menyangkal perselisihan komitmen mengenai sesuatu. Ada ketidakpercayaan bahwa itu terjadi. Ada perasaan ragu-ragu apakah yang dikagumi telah berubah dari kenangan yang telah terbangun. Pun ketika didapati ada perubahan pada sosok yang dikagumi, pastilah proses penyangkalan terjadi: “Tidak, ia bukan orang yang kuanggap dulu aku kenal”. Respon yang terlalu cepat terhadap kenangan kekaguman yang telah bertahun-tahun terbina tidaklah kemudian dalam waktu kurang dalam seminggu menjadi pemicu kegetiran dan kekecewaan. Kecuali memang ada yang salah dengan rasa kagum itu.

Kesan saya atas pembacaan terhadap ‘Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia’ ini saya torehkan dengan mengikuti struktur yang Mita pakai. Saya mengikuti struktur tersebut agar kesan saya ini dapat runtut mengikuti alur teks surat karangan Mita. Mita sendiri membagi surat terbuka karangannya menjadi beberapa bagian setelah pada bagian awal suratnya ia menceritakan sebuah prolog mengenai kekagumannya terhadap Tasniem Fauzia yang hancur gara-gara berbeda pandangan politik. Selepas prolog itu, Mita memulainya dengan ‘sumpah jabatan Jokowi’ dan seterusnya dan seterusnya.

Sumpah Jabatan Jokowi

Berbicara mengenai sumpah jabatan Jokowi menjadi gubernur Jakarta dan janji kepada rakyat Jakarta yang menjadi sorotan kritis Mita kepada Tasniem mungkin harus dicermati sekali lagi oleh Mita kalimat yang dituliskan Tasniem di dalam surat terbukanya.

Ketika Mita hanya menyorot kepada teks sumpah saja di dalam pelantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI maka Mita telah melupakan bagian dari kampanye Jokowi yang berjanji -bukan bersumpah- kepada masyarakat Jakarta untuk menyelesaikan [atau membereskan] kerjanya untuk 5 tahun masa periode menjabat. Secara eksplisit, Jokowi tidak hanya sekali saja berjanji kepada masyarakat Jakarta mengenai ini sebagaimana dapat dilihat di video YouTube ini.

Saya justru malah bertanya-tanya apakah Mita benar-benar membaca surat terbuka Tasniem.

Saya mungkin bisa memahami bagaimana Mita kurang cermat membaca surat terbuka Tasniem sebab Mita hanya menggunakan waktu empat hari di dalam merenungkan kekecewaan yang ia yakini ia dapati dari seseorang yang memiliki pandangan politik berbeda dengannya untuk kemudian menuliskan surat terbuka sebagai jawaban terhadap surat terbuka Tasniem. Namun jika diminta untuk menyimpulkan, jujur, saya masih belum memahami kekecewaannya.

Dalam konstruk pemahaman Mita akan sejarah Prabowo di dalam kasus penculikan 1998, terlihat bahwa Mita menyimpulkan kasus itu belum selesai sebab penanggung jawab utama pada kasus itu dan narasi mengenai kasus itu juga simpang siur. Adakah Mita sudah membaca berbagai versi yang beredar mengenai kasus penculikan 1998? Jikapun Mita belum membaca berbagai versi yang beredar mengenai kisah itu seyogyanya Mita mulai membaca tulisan Pius Lustrilanang ini, atau memperhatikan pemaparan dari Prayudhi Azwar ini, atau misalnya juga merujuk kepada penyataan presiden kita lewat juru bicara kepresidenan Julian Pasha lewat berita ini. Jika Mita juga belum lega dengan narasi yang beredar mengenai kasus penculikan 1998, apalagi mengenai 13 orang yang hilang belum kembali, Mita bisa saja membaca pernyataan Andi Arief yang merupakan seorang aktivis 1998 dan juga kehilangan kawannya Widji Thukul lewat tautan ini.

Setelah membaca pernyataan, kisah, dan kesaksian tersebut semoga Mita dapat membantu penyebaran kekompleksan peristiwa 1998. Sejarah yang getir dan layak disematkan keyakinan bahwa ada intrik yang terlalu ruwet mengenai kisah pahit itu. Bahkan keruwetan mengenai pemberhentian dengan hormat atas diri Prabowo yang menjadi polemik juga telah dijelaskan oleh Marwah Daud Ibrahim lewat surat nomor 62/ABRI/1998 yang beritanya dapat disimak di sini.

Ditakuti vs Disegani

Membaca surat terbuka Mita mengenai pengamsalan memilih pemimpin dalam frame ditakuti atau yang disegani dengan merujuk kepada grup band The Moffats, band asing asal Kanada adalah menarik. Tambahan pula, Mita menggunakan argumen tambahan mengenai pemilihan pemimpin yang ditakuti atau yang disegani berdasar pengamatan dan penyimpulannya bahwa jaman sekarang adalah jaman yang ramah. Saya jadi bertanya-tanya ketika membaca surat terbuka Mita. Adakah ia menunjukkan definisi yang jelas pemimpin yang model apakah yang disegani itu?

Jikalau ia masih merasa bahwa dunia yang ia tinggali adalah dunia yang selalu damai dan semua masalah antarnegara selalu bisa diselesaikan dengan jalur diplomasi. Beruntunglah ia melihat keadaan seperti itu. Namun Mita menjadi tidak pas untuk melupakan bahwa perang masih sedang terjadi di bagian lain di dunia ini. Ini artinya di jaman sekarang permasalahan antarnegara masih saja ada yang menyelesaikannya lewat jalur perang bahkan di dalam konteks berdiplomasipun semangat kekeluargaan tidaklah cukup. Disadari atau tidak, diplomasi dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan menggunakan pendekatan lobi, embargo, sadap menyadap, gertak sambal, dan kadang berdiplomasi sembari unjuk kekuatan perang. Mungkin terdengar tidak nyaman di telinga kita akan tetapi kadang keseganan timbul dari adanya posisi tawar yang berhasil diunjukkan.

Sukarno, Agitasi, dan Harga Diri di depan Bangsa-bangsa Lain (Credit: LIFE)

Sukarno, Agitasi, dan Harga Diri di depan Bangsa-bangsa Lain (Credit: LIFE)

Menyepadankan negara kita yang republik demokratis dan berdasar Pancasila dengan negara Korea Utara adalah sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Sepanjang pengetahuan saya yang terbatas, Korea Utara adalah negara republik sosialis komunis. Pergantian kepala negara-nya saja terjadi lewat proses yang tidak demokratis. Mengenai ketidakmampuan PBB untuk masuk ke dalam Korea Utara adalah karena peran China sebagai penyokong utama pemerintahan Kim Jong Un di Korea Utara dalam ‘mengurangi’ kegaduhan yang kadang diciptakan oleh Amerika Serikat dalam isu-isu seperti ini untuk dapat mulus dibawa ke PBB. Jikalau Mita tertarik untuk membaca mengenai kekompleksan kisah China dan peran PBB di Korea Utara maka silakan dibaca misalnya pada berita berikut ini.

Jadi jika hendak berkaca pada situasi dunia sekarang ini maka memilih pemimpin yang disegani karena paham bagaimana menaikkan posisi tawar yang dapat diunjukkan kepada negara lain dan paham geopolitik dunia adalah penting. Hal ini bukan berarti negara kita diarahkan untuk menjadi sebuah negara yang ‘suka bikin rame’ namun kompetensi tersebut harus dimiliki oleh pemimpin sebuah negara dengan kekayaan alam (potensi SDA) dan jumlah penduduk (potensi SDM) yang luar biasa ini.

Jokowi dan Bangsa Asing

Menuruti pemahaman terbatas saya mengenai diakui, disegani, dan menginspirasi maka fenomena Jokowi sebagaimana dilihat oleh Mita lewat pembelaan daftar 50 pemimpin terbaik di dunia adalah terasa tidak pas jikalau Mita menerima daftar itu tanpa mempertanyakan tolok ukur yang dipakai Fortune. Tahukah Mita bahwa di dalam daftar yang memasukkan nama Jokowi itu sebagai ‘pemimpin dunia’ juga memasukkan nama Angelina Jolie (aktris ‘berani dan kontroversial’ meskipun filantropis Hollywood, di posisi 21) dan Derek Jeter (pemain baseball dari klub NY Yankees, di posisi 11)? Tahukah Mita bahwa perankingan itu juga dipandang sebelah mata oleh Justin Terranova dari New York Post dalam tulisannya lewat link ini dan juga agak dilecehkan oleh Andrew Marchand dari ESPN New York dalam reportasenya lewat link ini? Tidakkah ini sebuah pembodohan yang atraktif ketika di dalam daftar tersebut tidak dicantumkannya presiden Jose ‘Pepe’ Mujica dari Uruguay yang hidup sangat sederhana dan mendedikasikan hidupnya untuk rakyat Uruguay dan malahan mencantumkan Angelina Jolie dan Derek Jeter dalam daftar serta juga memasukkan Joko Widodo di dalam daftar dengan ranking 37? Bukankah agak ganjil ketika pencantuman Joko Widodo di dalam daftar yang dirilis tanggal 20 Maret 2014 menafikan Mujica yang sudah bertugas menjabat sebagai Presiden sejak 2010 dibandingkan ‘brand’ Joko Widodo yang relatif baru fenomenal ketika berada di DKI Jakarta tahun 2012? Mengapa momen pencantuman Jokowi di dalam daftar tersebut ‘kebetulan’ pas untuk menggenapi pretext kampanye Pilpres Jokowi?

The New Face of Indonesian Democracy [?] (Credit: Adam Ferguson for TIME)

The New Face of Indonesian Democracy [?] (Credit: Adam Ferguson for TIME)

Nama lain yang disebut Mita adalah Dalai Lama. Dalai Lama adalah pemimpin umat Budha Tibet dalam pengasingan. Dalai Lama terpaksa melarikan diri dari negaranya saat China ‘menganeksasi’ Tibet. Ia adalah pemimpin rakyat Tibet yang inspirasional dan kita tidak mungkin mengingkarinya. Namun masalahnya adalah pendekatan pasifis yang digunakan Dalai Lama terbukti kurang kuat di dalam mengimbangi kekuatan politik dan militer China. Tibet hingga kini masih saja di bawah kekuasaan China. Perlu pula diketahui bahwa Dalai Lama sebenarnya juga ‘bermasalah’ karena dituduh sekte Dorje Shugden dari agama Budha Tibet sebagai pemimpin yang menutup mata atau malah terlibat di dalam pengekangan kebebasan beragama sekte tersebut sebagaimana dapat disimak misalnya lewat laman ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Michael Parenti, seorang pengamat politik internasional yang sangat disegani, menunjukkan bahwa Dalai Lama telah sejak lama menjadi semacam ‘boneka’ justifikator dari segala kegilaan yang dilakukan oleh dunia Barat di dalam petualangan lewat jalur peperangan di Afghanistan dan Irak. Ada semacam mitos di dalam kisah Dalai Lama, menurut penuturan Parenti, yang banyak orang tidak sadari. Silakan cek bukti-bukti yang diajukan oleh Parenti sebagai pendukung tuturannya lewat situs ini atau bisa juga dirujuk langsung pada situs Shugden Buddhist ini dan ini.

Demonstrasi Komunitas Shugden Buddhist (Credit: Kelsang Pagpa)

Demonstrasi Komunitas Shugden Buddhist (Credit: Kelsang Pagpa)

Jikapun hendak juga mengambil Bill Clinton sebagai teladan kepemimpinan maka ada sedikit dilema memang. Bill Clinton memang mantan presiden Amerika Serikat yang cerdas dan termasuk hebat di dalam kebijakan ekonominya. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa Bill Clinton adalah seorang presiden yang mengalami impeachment pada 19 Desember 1998 karena penyalahgunaan kekuasaan.

Credit: DSK, AFP, Getty Images

Credit: DSK, AFP, Getty Images

Lebih lanjut, saat Mita hendak merujuk Aung San Suu Kyi sebagai 50 pemimpin terbaik dunia di dalam majalah Fortune maka problem juga muncul. Suu Kyi harus diakui adalah pejuang dan pemimpin usaha demokratisasi di Myanmar yang memiliki daya tahan luar biasa. Anak jenderal militer Myanmar Aung San ini tabah di dalam menghadapi tekanan junta militer yang berkuasa di Myanmar. Ia wanita yang hebat. Meskipun demikian, Suu Kyi bukan tanpa cela. Suu Kyi terlihat tidak terlalu vokal ketika pembantaian terhadap muslim di Rohingya terjadi. Mita dapat merujuk kepada misalnya berita ini dan tulisan Mohamed Hassan ini.

Credit: Demotix collective

Credit: Demotix collective

Jadi patut menjadi kekhawatiran kita bersama, sebagaimana Tasniem khawatir dan Mita-pun mungkin layak untuk khawatir, bagaimanakah memvalidasi tolok ukur pemimpin yang baik dan disegani ala majalah Fortune yang bukan menurut perspektif Barat?

Jokowi Mampu?

Saya agak berkernyit ketika membaca surat terbuka Mita mengenai penimbulan kesan bahwa Tasniem seolah-olah melihat bahwa Jokowi dipaksa oleh Megawati untuk menjadi capres tanpa rujukan yang jelas. Saya kemudian membaca ulang surat terbuka milik Tasniem yang ditujukan kepada Jokowi dan mendapati istilah yang dipakai oleh Tasniem adalah “pengaruh” dan “keterikatan yang sangat besar dengan beliau [Megawati]” serta dugaan Tasniem mengenai “beliau [Megawati] menyuruh Anda [Jokowi] sebagai capres” adalah kesimpulan yang dibangun oleh Tasniem setelah mencermati adanya ‘perintah’ Megawati kepada Jokowi sebagaimana dapat Mita baca dari berita Kompas tanggal 5 April ini. Adakah salah jikalau Tasniem melakukannya lewat to read between the lines?

Mengenai kompetensi kandidat lain di dalam memimpin yang disinggung oleh Mita, saya cenderung tidak sepakat. Bagaimana mungkin mantan perwira tinggi militer dianggap tidak memiliki kompetensi memimpin?

Blusukan Jokowi

Mengenai blusukan Jokowi saya tidak bersepakat pada surat terbuka Tasniem maupun Mita. Saya lebih suka merujuk kepada pendapat saya mengenai blusukan ini serupa respon saya atas surat balasan Achmad Room Fitrianto sebagaimana Mita bisa baca di sini.

Dana dan Kebocoran

Mengenai argumen Mita akan bagaimana Jokowi dan JK kelak akan memperoleh dana untuk semua program Jokowi-JK sudahlah tepat. Biarlah Jokowi dan JK menjelaskan bagaimana mereka akan memperoleh dana atas semua program yang dijanjikan … yang hingga saat ini juga belum diungkapkan.

Menyinggung kesepakatan Mita mengenai adanya perdebatan mengenai kebocoran itu yang dikatakannya berasal dari klarifikasi Abraham Samad dan seakan-akan Mita mengarahkan perdebatan tentang kebocoran ini tidak ada kaitannya kecuali hanya dengan ‘pengusaha yang tidak membayar pajak dan banyaknya produk impor yang masuk’. Padahal jikalau Mita benar-benar jeli membaca pernyataan Abraham Samad mengenai, okelah, potensi pendapatan yang bocor itu maka Mita akan mendapati bahwa Abraham Samad di Rakernas PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta (7/9/2013) sebagaimana diberitakan oleh Kompas adalah juga terkait dengan hal-hal lain selain ‘pengusaha yang tidak membayar pajak dan banyaknya produk impor yang masuk’.

Abraham Samad, di dalam berita ini, menyorot potensi pendapatan yang bocor ini juga meliputi kepemilikan 70% oleh asing 45 blok minyak dan gas yang ada di Indonesia. Bahkan Samad waktu itu mendorong nasionalisasi semua blok migas dan potensi sumber daya alam Indonesia. Angka potensi pendapatan yang bocor sebagaimana dikatakan Samad terkait dengan ‘hanya’ 45 blok migas yang ada saat itu adalah 7200 – 20.000 triliun. Perlu dicermati pula bahwa pada saat Samad menyatakan itu, ada rencana pembukaan 144 sumur migas yang baru di Indonesia. Oleh sebab itulah, angka potensi pendapatan yang bocor sebagaimana didengungkan oleh Prabowo-Hatta untuk bisa direngkuh adalah angka potensial yang moderat jika dibandingkan dengan angka fantastis Samad dengan hanya 45 blok migas.

Bertanya pada Hati Nurani dan Juga Akal

Sejujurnya saya terus menerus berkernyit dengan beberapa argumen yang diajukan Mita penggemar berat The Moffats lewat “Surat Terbuka untuk Tasniem” karangannya itu.

Penutup suratnya untuk Tasniem tersebut menampilkan kekhawatiran yang dinisbatkan kepada Tasniem padahal Tasniem tidak menyinggung tentang itu. Mita menganggap Tasniem ‘mengkhawatiri’ Jakarta dipimpin oleh Ahok padahal tidak tertulis hal demikian di dalam surat terbuka Tasniem untuk Jokowi.

Di dalam penutup suratnya untuk Tasniem, Mita kembali lagi mengulik kisah 13 orang aktivis yang masih hilang sebagai kesalahan Prabowo. Pun, Mita harus menyadari bahwa pelemparan tanggung jawab masih hilangnya 13 orang aktivis sebagai salah Prabowo adalah tidak berdasar karena dari kesaksian dan penuturan beberapa orang saksi hidup, 13 orang yang hilang tidak ada kaitannya dengan Tim Mawar di bawah komando Prabowo.

Saya sepakat dengan kepedulian Mita, dan juga Tasniem, mengenai masa depan bangsa ini sebagaimana tercermin di dalam korespondensi ‘imajiner’ mereka. Saya apresiatif terhadap kepedulian mereka mengenai kepada siapa bakal dijatuhkan pilihan yang pas untuk menjadi presiden.

Saya setuju bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang tahu potensi kejayaannya. Benar bahwa bangsa ini rindu pemimpin yang mampu membawa bangsa ini disegani oleh bangsa-bangsa lain. Saya sepakat dengan Mita bahwa kita memang sedang ‘bertaruh’ mengenai masa depan anak cucu kita nanti.

Ada hal krusial yang patut diajukan kepada Mita: Apakah ia saat menulis Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia memakai hati yang tidak emosional dan pikiran yang jernih?

Kesan saya terhadap Surat Terbuka karangan Mita atas Surat Terbuka Tasniem

Clayton, 3 Juli 2014

Dipa Nugraha

PS: Kesan ini boleh dibalas atau disanggah

Creative Commons License Surat-surat dalam Pemilu 2014 dan Bagian yang Mungkin Terlewatkan by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

========================================

Endnotes

[1] Dian Paramita. 30 Juni 2014. “Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.dianparamita.com/blog/surat-terbuka-untuk-tasniem-fauzia

Berikut ini isi suratnya:

Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia

June 30, 2014

Yang Terhormat Mbak Tasniem Fauzia,

yang dulu sangat saya kagumi sebagai kakak kelas di SMP 5 Yogyakarta.

Mungkin Mbak lupa siapa saya. Panggilan saya Mimit. Saat saya kelas 1 dan Mbak Tasniem kelas 3, kita mendapat kursi bersebelahan untuk mengikuti ulangan umum. Saya ingat betul, Mbak selalu meminjam pensil saya, lalu pulpen saya, lalu penghapus saya, kemudian Mbak berbisik, “sorry ya Dek, aku kere…” Saya tertawa senang mendengarnya. Karena saat itu Mbak Tasniem adalah anak dari Ketua MPR, Amien Rais.

Kita sering mengobrol saat ujian. Dari situ Mbak tau saya fans berat grup musik The Moffatts. Kita bercerita mengenai pengalaman kita nonton konser The Moffatts. Saya nonton yang di Jakarta, Mbak yang di Bandung. Beberapa hari kemudian, Mbak jauh-jauh jalan dari kelas Mbak untuk mendatangi kelas saya, lalu memberikan foto-foto The Moffatts yang Mbak jepret di Bandung. Saya senang sekali. Sampai sekarang foto itu saya simpan.

Setelah Mbak sudah SMA dan saya masih SMP, saya sempat bertemu dengan Mbak di sebuah toko buku. Saat itu Mbak memakai celana baggy hijau dan kaos band berwarna hitam. Mbak terlihat tomboy dan sederhana. Dengan senyum Mbak membalas sapaan saya. Saya yakin, di toko buku itu tak ada yang tau bahwa Mbak Tasniem adalah anak seorang Ketua MPR.

Berulang kali saya ceritakan tentang sosok Mbak Tasniem yang saya kenal dan kagumi. Saya ceritakan ke ibu saya, ke teman-teman saya, ke siapapun jika sedang membicarakan anak pejabat. Karena Mbak berbeda dengan anak pejabat lainnya, saya bangga pernah mengenal Mbak Tasniem.

Namun maaf Mbak, kekaguman saya buyar setelah membaca surat terbuka Mbak untuk Jokowi, 26 Juni 2014 lalu. Karena surat itu tidak seperti surat dari Mbak Tasniem yang saya kenal humble, sederhana, dan jujur. Jika saya berpikiran dangkal, tentu saja saya akan berfikir Mbak menulis itu karena Mbak adalah anak dari Amien Rais, pendukung Prabowo. Namun saya menahan diri untuk tidak berfikir seperti itu dulu.

Oleh karena itu, saya sungguh-sungguh ingin bertanya, apakah benar Mbak Tasniem yang menulis surat itu? Tanpa desakan atau pengaruh dari orang lain? Saya juga berharap Mbak menjawab dengan hati nurani yang paling dalam, jika benar Mbak menulis surat itu, apakah Mbak yakin surat itu baik untuk bangsa ini?

Saya yakin sulit bagi Mbak Tasniem untuk menjawabnya dengan hati nurani yang paling dalam jika di sekeliling Mbak Tasniem adalah pendukung Prabowo. Apalagi mereka adalah keluarga tercinta. Oleh karena itu ijinkan saya membantu Mbak untuk merenunginya dan menjawab beberapa pertanyaan Mbak untuk Jokowi yang saya rasa tidak tepat.

Sumpah Jabatan Jokowi

Pertanyaan Mbak mengenai Jokowi yang meninggalkan Jakarta bukan pertanyaan baru. Saya sudah sering mendengar pertanyaan template ini dari para pendukung Prabowo. Mengapa Jokowi melanggar sumpah jabatannya untuk menyelesaikan Jakarta dan justru mencalonkan diri sebagai presiden? 

Sebelum menjawab terlalu jauh, ada yang harus diluruskan terlebih dahulu agar Mbak Tasniem maupun semua pembaca surat Mbak tidak salah mengerti apa isi sumpah jabatan. Berikut isi sumpah jabatan yang disebutkan Jokowi maupun Ahok di pelantikan mereka 2012 lalu.

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji.

Akan memenuhi kewajiban saya,

sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya,

dengan selurus-lurusnya,

serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Semoga Tuhan menolong saya.

Agar lebih jelas, Mbak Tasniem bisa menonton video sumpah jabatan Jokowi-Ahok disini: Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masa periode 2012-2017.

Mendengarkan ulang pelantikan itulah yang membuat saya bertanya, apakah Mbak Tasniem betul-betul sudah membaca atau mendengar ulang isi pelantikan Jokowi dengan Ahok tersebut? Karena dalam pelantikan itu saya tidak menemukan satu katapun sumpah Jokowi harus menyelesaikan Jakarta hingga beres. Seperti yang sudah diatur, Jokowi mengucapkan ulang sumpah jabatan itu untuk menjadi Gubernur DKI yang baik, adil, lurus, sesuai UUD ’45, UU, dan peraturan, untuk berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Lalu dimana letak Jokowi melanggar sumpah jabatan seperti kata Mbak Tasniem?

Kalaupun kita mengalah menggunakan logika Mbak Tasniem untuk menuntut sumpah Jokowi agar membereskan Jakarta, maka semua gubernur sebelum Jokowi juga harus kita tuntut. Mereka semua juga belum membereskan Jakarta. Mengapa hanya Jokowi saja yang dituntut? Toh Jakarta “tidak beres” bukan karena Jokowi. Justru seharusnya kita menuntut mereka yang membuat Jakarta sedemikian rupa buruknya.

Saya setuju Jakarta itu penting untuk segera diperbaiki. Tetapi Jakarta tidak serta merta hancur lebur jika ditinggalkan Jokowi. Jokowi memiliki wakil sehebat Ahok. Jokowi tahu itu. Ahok pun adalah sosok yang diunggulkan Prabowo. Maka jika Jokowi bisa mempercayakan Ahok untuk menggantikannya memimpin Jakarta, mengapa Prabowo sebagai pencalon Ahok tidak bisa percaya kepadanya? Mengapa Mbak Tasniem tidak bisa percaya kepada Ahok?

Mungkin Mbak Tasniem hanya sedikit tidak teliti membaca sumpah jabatan Jokowi. Saya pahami. Itu normal terjadi. Namun Mbak, dari tuntutan Mbak tersebut, yang paling menggelisahkan adalah seakan mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan Jakarta itu jauh lebih penting daripada mengingatkan Prabowo untuk menyelesaikan kasus penculikan 1998. Ada 23 orang diculik, 9 mengaku disiksa, 13 belum kembali, dan 1 mati ditembak. Beberapa korban yang kembali pernah bertemu korban yang masih hilang di markas Kopassus Cijantung. Sehingga Prabowo tidak serta merta terlepas dari keterkaitan kasus korban yang masih hilang.

Mungkin Mbak Tasniem tidak tau, bahwa kasus penculikan 1998 belum selesai. Prabowo belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh pengadilan karena pengadilan untuk kasus ini tidak kunjung dilakukan. Sejak 1998, 3 lembaga negara antara lain Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Tim Ad Hoc Komnas HAM, dan Tim Gabungan Pencari Fakta, sudah melakukan penyelidikan dan menemukan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan 1998 tersebut. Dalam penyelidikannya, tahun 2005-2006 Tim Ad Hoc Komnas HAM memanggil Prabowo untuk bersaksi, namun ia mangkir tak pernah memenuhi panggilan. Tahun 2006, dibantu DPR, Komnas HAM mengajukan pengadilan kasus ini ke Jaksa Agung. Namun hingga detik ini, pengadilan kasus ini belum juga disetujui. Jadi sekali lagi, belum ada pengadilan untuk kasus ini. Maka belum ada kejelasan hukum mengenai status Prabowo bersalah atau tidak bersalah. Untuk lebih jelasnya, saya pernah menulis disini: Rangkaian Penculikan dan Keterlibatan Prabowo.

Lalu apakah memintanya untuk segera menyelesaikan kasus ini di pengadilan tidak jauh lebih penting? Ada 13 keluarga korban yang selama 16 tahun menanti kejelasan dimana orang tercinta mereka, Mbak. 16 tahun dan belum ada keadilan. Kata seorang ibu korban yang masih hilang, “separuh usiaku untuk membesarkan anakku. Separuh jiwaku terus sepi menunggu dia kembali…”

Tidak seperti Jokowi yang bisa digantikan Ahok dalam memimpin Jakarta, penyelesaian kasus penculikan 1998 hanya bisa dimulai dari kesaksian Prabowo. Tak ada yang bisa menyelesaikan kasus ini tanpa Prabowo ke pengadilan dan membuka semua kebenaran. Termasuk menyeret semua jendral yang terlibat.

Lagipula, menurut surat rekomendasi DKP pun Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan karena melanggar Sapta Marga dan sumpah prajurit. Salah satu sumpah prajurit adalah tidak membantah perintah atasan dan salah satu isi Sapta Marga adalah membela kejujuran, kebenaran, maupun keadilan. Prabowo melanggar sumpah prajuritnya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai komando atasannya. Prabowo pun melanggar Sapta Marga-nya karena tidak bersedia memberi kesaksian saat dipanggil Komnas HAM terkait kasus penculikan 1998. Walaupun kesaksiaan Prabowo penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban.

Mbak Tasniem, justru inilah yang disebut melanggar sumpah jabatan. Apa yang diucap Prabowo, tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lalu mengapa Mbak Tasniem lebih menggelisahkan Jakarta dan Jokowi yang ternyata tidak melanggar ucapan sumpahnya, daripada menggelisahkan nasib kakak-kakak kita yang diculik, disiksa, dibunuh, dihilangkan, dan Prabowo yang jelas melanggar ucapan sumpahnya?

Ditakut vs Disegani

Mbak Tasniem yang cantik, ingat tidak kita pernah mengidolai The Moffatts? Sampai rela berdesak-desakan untuk menonton mereka dan mengambil gambar mereka. The Moffatts adalah band asing asal Kanada. Namun apakah kita takut kepada mereka? Kita menyukai dan mengaggumi mereka, bukan takut pada mereka. Itulah yang penting dalam menjalin hubungan antar bangsa. Saling menghormati dan dihormati. Bukan saling menakuti dan ditakuti.

Menurut Mbak Tasniem founding father kita pernah berpesan untuk memiliki pemimpin yang ditakuti, dibenci, dan dicaci maki asing karena pemimpin yang seperti itulah yang akan membela kepentingan bangsa. Tapi saya rasa ini tidak tepat untuk di jaman yang lebih ramah seperti sekarang. Saya katakan ramah karena di jaman sekarang ini, segala permasalah antar negara tidak lagi diselesaikan dengan perang. Tetapi sebisa mungkin kita selesaikan dengan menggunakan cara damai kekeluargaan yaitu jalur diplomasi.

Maka untuk apa memiliki pemimpin yang ditakuti bangsa lain? Kita tidak sedang berperang. Kita sedang menjalin hubungan baik saling menguntungkan antar bangsa. Memiliki pemimpin yang ditakuti tidak akan memberi dampak yang positif bagi bangsa ini. Contohnya Korea Utara. Amerika Serikat bahkan PBB pun tak dapat ikut campur dengan apa yang sudah Kim Jong Un perbuat dengan keji kepada rakyatnya. Karena mereka takut. Lalu apakah ketakutan AS pada Kim Jong Un itu berdampak baik bagi rakyat Korea Utara? Justru tidak. Jika kita kaget dan iba menonton film jaman dahulu yang rajanya menyiksa rakyat dan memperlakukan rakyat dengan tidak adil, maka jangan kaget pula jika itu masih terjadi di Korea Utara. Hingga detik ini.

Sehingga bagi saya Mbak Tasniem, kita tidak lagi membutuhkan pemimpin yang ditakuti, namun disegani bangsa asing. Karena di jaman kita sekarang, kita tidak lagi sedang berperang, namun kita sedang bekerja sama yang saling menguntungkan. Saya mohon Mbak Tasniem, jangan lagi memandang bangsa asing sebagai musuh. Karena itu akan menghacurkan kita sendiri. Pandanglah bangsa asing sebagai teman baik untuk bekerja sama dan berkompetisi. Untuk memiliki teman baik seperti itu, maka kita harus ramah namun disegani, bukan ditakuti.

Saya percaya, bahwa Jokowi tidak akan sempurna nantinya. Namun saya pun percaya, dia bukan jenis pemimpin yang represif atau yang memaksakan perintahnya kepada rakyat. Sehingga nantinya, jika Mbak Tasniem merasa Jokowi tidak bisa membela kepentingan bangsa di atas kepentingan asing, kita bisa dengan lantang tanpa rasa takut untuk mengkritisinya.

Jokowi dan Bangsa Asing

[Gambar Sampul Depan dua edisi Majalah Fortune.

Satu edisi menampilkan foto Jokowi di sampul depan

dan edisi lainnya menampilkan Bill Clinton berada di halaman muka]

Tentu saja sosok Jokowi sudah menjadi sosok yang disegani bangsa asing. Ia berulang kali disorot media asing dengan positif. Salah satunya, seperti yang Mbak Tasniem sebutkan, Jokowi masuk dalam majalah Fortune. Tidak tanggung-tanggung ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terbaik di dunia. Ia disandingkan dengan para pemimpin hebat lainnya seperti Dalai Lama, Bill Clinton, Pope Francis, dan Aung San Suu Kyi. Mengutip majalah Fortune sebelum memperkenalkan 50 pemimpin hebat versi mereka,

In era that feels starved for leadership, we’ve found men and women who will inspire you – some famous, others little known, all of them energizing their followers and making the world better.

Membaca kutipan itu dan mengetahui bahwa ada orang Indonesia termasuk yang disebut di dalam kutipan itu, maka seharusnya Mbak Tasniem bangga, bukan khawatir. Bahwa ada calon pemimpin kita yang disegani bangsa asing sedemikian rupa. Sehingga akan membantu kita berhubungan baik saling menguntungkan dengan mereka.

Jokowi Mampu

Mbak Tasniem yang manis, sebenarnya apa yang Mbak tanyakan kepada Jokowi mengenai kemampuannya memimpin 250 juta jiwa Indonesia seharusnya ditanyakan juga kepada Prabowo. Apakah Prabowo mampu? Namun baik Jokowi maupun Prabowo tidak perlu menjawab. Hanya rekam jejak mereka yang bisa menjawab dengan jujur, apakah mereka mampu atau tidak memimpin bangsa ini?

Rekam jejak Jokowi mengatakan ia mampu. Ia telah memimpin Kota Solo dengan baik. Kalo tidak baik, mengapa rakyat Solo menyanjung dan menghormatinya hingga sekarang? Bahkan mendukungnya untuk menjadi presiden? Kalo tidak baik, mengapa sejak dahulu kita sudah mendengar nama Jokowi walaupun ia hanya seorang walikota? Saya ingat betul saya mendengar nama besar Jokowi pada tahun 2011, di acara Provocative Proactive yang dipandu teman baik saya Pandji Pragiwaksono. Acara ini adalah sebuah acara remaja yang membahas politik. Di kesempatan itu Mas Pandji menyebut Jokowi sebagai seorang walikota yang hebat. Beberapa bulan kemudian banyak sekali berita baik mengenai kinerjanya. Karena itu masyarakat memohon kepada PDIP untuk mencalonkan Jokowi agar memimpin ibukota Indonesia, Jakarta. Ia pun berangkat ke Jakarta dan terpilih. Tidak sampai disitu, ia pun melakukan berbagai perubahan berarti, seperti pembangunan MRT, penertiban Tanah Abang, penertiban topeng monyet, dsb. Kemudian masyarakat memohon kepada Megawati dan PDIP untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Termasuk saya. Termasuk keluarga saya. Termasuk teman-teman saya. Banyak. Ia mencalonkan diri sebagai presiden bukan karena paksaan Megawati, namun karena paksaan saya dan jutaan rakyat lainnya.

Sementara rekam jejak Prabowo belum menunjukkan ia mampu memimpin 250 juta jiwa Indonesia. Ia adalah mantan seorang pemimpin prajurit militer. Mbak Tasniem, prajurit militer itu berbeda dengan rakyat sipil. Dimana prajurit harus menuruti semua komando pemimpinnya, tanpa boleh protes. Berbeda dengan rakyat sipil yang justru idealnya terus mengkritisi pemerintah jika dirasa kebijakannya tidak baik. Bahkan sebagai prajurit pun Prabowo pernah diberhentikan dari ABRI 11 tahun sebelum masa pensiunnya. Disini letak perbedaannya. Jokowi sudah teruji dan dipuji saat memimpin rakyat sipil di 2 wilayah Indonesia, sementara Prabowo belum teruji dan bahkan pernah diberhentikan dari militer.

Maka dari itu Mbak Tasniem, bertanyalah pada hati yang terdalam, apakah seseorang bisa kita percaya akan menjadi pemimpin yang baik jika belum teruji dan pernah diberhentikan? Menurut rekam jejak kedua calon, siapakah yang lebih siap dan mampu memimpin 250 juta jiwa Indonesia yang mayoritas sipil itu?

Blusukan Jokowi

Saya tahu Mbak Tasniem dari keluarga muslim yang dihormati. Saya pun yakin Mbak Tasniem adalah seorang muslimah yang baik. Karena muslimah yang baik adalah mereka yang selalu berprasangka baik. Maka mari kita berprasangka baik pada blusukan Jokowi.

Blusukan Jokowi tidak begitu saja langsung diketahui media lalu disorot. Ada prosesnya. Darimana media tau Jokowi blusukan jika sebelumnya Jokowi tidak blusukan di berbagai tempat? Blusukan Jokowi dilakukannya jauh sebelum media tahu, lalu kemudian menjadi pembahasan masyarakat, lalu kemudian media tertarik dan meliput.

Namun untuk menjawab keraguan Mbak Tasniem mengenai keikhlasan Jokowi dalam blusukan dan kesederhanaannya, mungkin Mbak Tasniem perlu mengetahui cerita kesaksian dari 3 anak bangsa ini. Namanya Maya Eliza, Vicky Nidya Putri, dan Hanny Wong Kandou.

[gambar status akun media sosial Maya Eliza yang berbunyi]

“Orang mo ngomong apa kek soal Jokowi…tapi saat gw pulang lembur gwpernah lihat beliau di bendungan halimun yang dulu jebol jam 11 malamtanpa tivi dan pengawalan, tanpa mobil dinas gubernur…mobilnya innova hitam tanpa plat merah. Lalu pernah bertemu lg dng beliau saat gw mau dinas di toll bandara saat hujan deras jam 2 pagi…saat itu beliau sdg cek proses pengerukan kali karena pada hari itu hujan dari malam tidak berhenti-henti dan lagi2 tanpa tivi dan pengawalan …mo Jokowisuku apa kek, agama apa kek…yang penting beliau orang Indonesia dan beliau bekerja tanpa banyak mulut …jadi stop black campaign …biarkan masing2 calon presiden dan wakil presiden kampanye dengan cara terhormat”

[lalu gambar status akun media sosial Facebook milik Vicky Nidya Putri yang berbunyi]

“Pembantuku mit…ngefans banget sama jokowi..dah blusukan 3 kali ke kampungnya katanya.. 🙂 Pernah aku tanya juga “banyak wartawan yang foto2 kampungnya bibi dong?” Dia bilang ga ada..tp emang klo blusukan dia bilang dulu ke kepada desa setempat katanya..trus ntar disiapin suguhan singkong goreng dan jajanan pasar gitu..bukan hidangan yg mewah2 gitu..dan pasti sama jokowi dimakan katanya.. :)”

[lalu gambar status akun media sosial milik Hanny Wong Kandou yang menampilakn foto ybs. bersama Jokowi. Bunyi statusnya sebagai berikut]

“Cerita di balik foto ini: Sepulang dari Hong Kong sambil menunggu pesawat lanjutan ke Manado, sore hari itu awal bulan Januari 2013 kira-kira pukul 18:00, saya sedang duduk bersama istri saya di lounge BNI terminal 2D Soekarno-Hatta, sekelebat saya melihat bayangan yang kurus dan sederhana melintas di depan saya sambil menarik koper kecilnya, waah itu pak gubernur DKI. Saya tidak habis pikir seorang pejabat berjalan dengan santai tanpa ada pengawalan dan menarik kopernya sendiri dan di tangannya saya melihat selembar boarding pas yang sama dengan saya..kelas ekonomi kelas rakyat. Saya memberanikan diri menghampiri dan meminta dengan hormat untuk foto bersama, dia tersenyumdan berkata “boleh boleh pak, saya nggak buru-buru kok” (beliau menyebut saya Pak). Saya langsung menyerahkan HP saya ke istri saya untuk mengabadikanpertemuan saya dengan sang gubernur ini. Selesai foto dia menjabat tangan saya dan berkata “terima kasih, have a nice flight”. Dalam hati saya berpikir, ini orang yang sungguh luar biasa, dan saya tidak menyangka dia sekarang calon presiden kita. Pertemuan itulah yang membuat saya sadar bahwa kesederhanaan yang media tayangkan setiap hari bukanlah pencitraan tetapi itulah beliau, itulah JOKOWI yang cara hidupnya sama dengan KITA. Siapkah kita untuk menjadi sederhana apabila dipimpin oleh beliau nantinya? #justshare – with Fandy”

Karena kagum, baik Maya, Vicky, maupun Hanny membagikan cerita dan fotonya ke Facebook. Pengalaman mereka ini menjadi viral dibagikan oleh anak bangsa lainnya. Ini bukan cerita dari media. Ini cerita dari anak bangsa seperti kita, Mbak Tasniem.

Dana dan Kebocoran

Menanggapi pertanyaan Mbak tentang asal dana untuk program Jokowi akan sulit. Karena itu memang hanya bisa ditanggapi oleh Jokowi dan timnya sendiri. Namun kemudian Mbak Tasniem menyebutkan kebocoran kekayaan alam Indonesia yang dijelaskan Prabowo di dalam debat capres kedua.

Mbak Tasniem yang cerdas, bukankah kebocoran yang disebut Prabowo itu penuh perdebatan? Jika Prabowo mengaku mendapatkan data kebocoran itu dari Abraham Samad, maka sebenarnya maksud Abraham Samad yang bocor itu bukan dana yang sudah ada, bukan pula alam Indonesia. Maksud Abraham Samad mengenai kebocoran adalah hilangnya potensi pendapatan negara. Potensi ini hilang bukan karena dicuri, namun karena banyak pengusaha yang tidak membayar pajak atau banyaknya produk impor yang masuk.

Jika menurut Mbak Tasniem dana program Prabowo berasal dari kebocoran itu, maka ini berarti pihak Prabowo menggantungkan dana program mereka dari sesuatu yang masih bersifat potensi. Potensi yang masih mungkin berhasil didapatkan, tetapi mungkin juga tidak berhasil didapatkan. Kemungkinan potensi ini berhasil didapatkan negara adalah melalui perbaikan peraturan pajak atau ketegasan pemerintah dalam menarik pajak kepada pengusaha. Lain lagi dalam impor, potensi baru bisa berhasil didapatkan jika pemerintah mampu melindungi produk dalam negri dari impor.

Tentu saja untuk menuju keberhasilan, kedua cara ini prosesnya bersifat lama. Jika demikian, sambil menunggu proses mendapatkan dana dari potensi itu, dari mana dana untuk program-program Prabowo? Bahkan potensi dana belum tentu berhasil didapatkan. Jika tidak berhasil didapatkan kemudian pertanyaannya, dari mana dana untuk program-program Prabowo?

Bertanya Pada Hati Nurani

Sejujurnya saya kecewa dengan isi surat Mbak Tasniem. Surat Mbak Tasniem menggelisahkan untuk bangsa ini. Karena Mbak Tasniem seakan lebih mengkhawatirkan Jakarta dipimpin Ahok daripada mengkhawatirkan 13 anak bangsa yang masih hilang di bawah komando Prabowo. Seakan sumpah jabatan Jokowi itu lebih berdosa daripada Prabowo melanggar sumpah prajuritnya. Seakan blusukan Jokowi itu perlu dicurigai daripada mencurigai koalisi gemuk dan koruptor pengemplang pajak di belakang Prabowo. Seakan jaman sekarang lebih butuh pemimpin yang ditakuti karena pernah melanggar HAM daripada pemimpin yang disegani dan dipuji bangsa lain. Seakan lebih tepat meremehkan kemampuan Jokowi yang terbukti sudah mampu memimpin 2 wilayah di Indonesia daripada meremehkan Prabowo yang belum pernah memimpin sipil dan jelas diberhentikan atasannya. Seakan lebih baik memaklumi masa lalu kelam Prabowo dan orang-orang lama bermasalah di belakangnya daripada memaklumi masa lalu Jokowi yang terbukti baik.

Kita tidak sedang bertaruh seperti suporter sepak bola dengan taruhan uang pribadi. Kita sedang menentukan masa depan bangsa, yang taruhannya anak-cucu kita nanti. Memang betul kita harus selalu bertanya pada hati nurani yang paling dalam untuk keputusan kita memilih pemimpin nanti. Maka Mbak Tasniem, mohon tanyakan pada diri sendiri, apakah benar Mbak Tasniem menulis surat itu dengan hati yang paling dalam?

Surat tulus dari mantan adik kelasmu yang dulu mengaggumimu,

Jakarta, 30 Juni 2014,

Dian Paramita

PS: Surat ini tak perlu dibalas.

[2] Tasniem Fauzia. 26 Juni 2014. “Suratku untuk Yang Terhormat Bapak Jokowi”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://m.news.viva.co.id/news/read/516610-surat-terbuka-putri-amien-rais-untuk-joko-widodo

Berikut ini isi suratnya:

Jika anda, atau siapa saja yang membaca ini kenal dengan Bapak Jokowi, Mohon sampaikan surat ini kepada beliau.

Suratku untuk Yang Terhormat Bapak Jokowi,

Yang saya hormati Bapak Jokowi calon presiden Indonesia,

Dear Pak Jokowi, ini adalah surat dari salah satu anak bangsa Indonesia, yang ingin menyatakan beberapa hal kepada bapak, semoga ketika bapak membaca surat ini, bapak sedang sendiri, dan bisa menggunakan surat ini untuk perenungan bapak secara pribadi. Yang terhormat bapak Jokowi, ketika anda mengucapkan sumpah di bawah Al-Quran untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, apakah anda masih ingat itu Pak? Mengapa bapak seolah-olah lupa dengan janji bapak kepada masyarakat dan juga janji bapak kepada Tuhan YME untuk melaksanakan tugas bapak hingga Jakarta beres?Saya hanya berharap Bapak masih ingat janji dan sumpah itu. Sebuah sumpah dan janji bukankah harus ditepati Pak…

Yang terhormat bapak Jokowi, apakah menurut bapak, menurut hati nurani bapak yang paling terdalam, bapak mampu memimpin 250juta manusia dan rakyat Indonesia? Sedangkan tanggung jawab di Jakarta saja belum terpenuhi, Bapak malah mau mencoba mengemban tanggung jawab yang lebih berat lagi? apakah anda yakin MAMPU mengemban amanat 250 juta rakyat Indonesia yang kebanyakan masih kelaparan ini bapak? Saya mohon bapak bisa menggunakan hati nurani Bapak,pikiran jernih Bapak, bertanya kepada diri sendiri “Apakah saya mampu? Apakah saya punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin dari tugas dan amanah yang tidak main-main ini?”

Yang terhormat bapak Jokowi, saya mohon anda mau menanyakan kepada batin bersih dan batin suci bapak, untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah jika nanti anda terpilih menjadi presiden, tidak akan ada lagi pengaruh dari Ibu Megawati di mana Bapak punya keterikatan yang sangat besar dengan beliau, bahkan kita semua tahu ketika beliau menyuruh anda menjadi capres, anda pun harus nurut kepada Ibu Megawati, dan melanggar sumpah bapak ketika menjadi gubernur Jakarta?

Bapak, mohon tanyakan kepada sanubari bapak yang terdalam, dari mana anda dan team anda akan mendapatkan dana yang begitu besar untuk melakukan program-program yang nanti akan anda implementasikan jika menjadi presiden, semua program yang bapak sebutkan ketika debat beberapa waktu silam, seperti pembelian drone, program kesehatan, pendidikan, dan lainnya itu semua, butuh dana, dan dari mana asalnya selain dari menaikkan pajak Pak? Kalau dari Pak Prabowo sudah sangat jelas, akan diamankannya kekayaan alam bangsa Indonesia yang bocor yang nilainya ribuan trilyun itu per tahunnya untuk dijadikan modal program-program kebaikan pendidikan dan kesehatan. Kalau dari Bapak, dari mana Pak dananya? Sedangkan sekarang APBN kita sudah dalam kondisi defisit?

Pak Jokowi, mohon anda tanyakan ke lubuk hati anda yang paling terdalam pertanyaan ini, “Apakah saya bisa berjanji kepada diri saya sendiri dan Tuhan YME untuk membela NKRI dari penjajahan asing dalam bentuk penguasaan kekayaan alam kita, sumber daya minyak, gas, tembaga, emas,semua tambang mineral kita, kekayaan darat, laut, udara Indonesia?” dan “Apakah saya sanggup dan punya keberanian untuk melakukan renegosiasi dengan pihak asing yang mengklaim pulau-pulau Indonesia sebagai daerah wilayah mereka?Apakah saya yakin saya punya kemampuan untuk memimpin dan mempertahankan keutuhan bangsa kita ini?” Bapak Jokowi yang saya hormati, anda begitu disanjung-sanjung oleh Amerika, anda dimasukkan di majalah Fortune misalnya, dan kita tahu kebanyakan penguasa kekayaan alam di Indonesia ini adalah negara Amerika yang selalu memuji-muji anda. Apakah jika nanti anda harus duduk berdiplomasi dengan negara amerika atau negara adidaya mana pun yang telah menguasai hajat hidup kami orang banyak ini, anda bisa LEBIH mengutamakan kepentingan kami sebagai rakyat Indonesia? Pak Jokowi, ada satu hal yang Amerika lupa, Founding Father kita pernah berpesan kepada kita semua bangsa Indonesia: “Ingatlah…ingatlah…ingat pesanku lagi: Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuja-puja asing, karna ia akan memperdayaimu”

Bapak Jokowi yang terhormat, ada satu pertanyaan yang sangat mengganjal batin kami, dalam karir Pak Jokowi beberapa tahun terakhir ini, Bapak sering blusukan ke tempat-tempat, dan sering diikuti dan diliput oleh wartawan. Pak Jokowi juga sempat masuk got dalam suatu acara, dan di situ banyak sekali wartawan meliput. Yang ingin saya tanyakan pak, dan ini mohon di jawab dengan hati nurani saja, apakah tidak terbesit sama sekali, bapak kemana-mana, sering ada wartawan yang meliput termasuk ketika masuk got ini, apakah ini ikhlas seutuhnya, atau karna di situ ada media supaya bisa jadi bahan cerita Pak? Bukankah akan lebih terpuji Pak jika blusukan-blusukan itu tidak perlu diliput dan disiarkan di semua media massa?

Bapak Jokowi yang saya hormati, kemarin di debat terakhir tentang Pertahanan bangsa, bapak bilang, “Akan kita bikin rame kalo ada yang mau ngeclaim wilayah kita jadi wilayah mereka”, dengan bapak bilang seperti ini, mohon tanyakan kepada hati bapak : “Apakah saya sanggup untuk mengorbankan jiwa dan raga saya sendiri untuk tumpah darah Indonesia seperti yang telah pak Prabowo lakukan berkali-kali dalam jejak hidupnya?”

Bapak Jokowi, semoga bapak mau merenungkan pertanyaan-pertanyaan, semoga anda berkenan menjawab surat ini dengan hati nurani bapak. Surat ini tidak perlu dibalas, surat ini hanya untuk perenungan pribadi anda sebagai bangsa Indonesia yang tentunya ingin Indonesia ini menjadi negara yang bermartabat, berdaulat, adil, makmur, dan rakyatnya tidak terjajah lagi oleh bangsa asing. Sekali lagi, tanyakan kepada diri sendiri “Apakah saya mampu?”

Surat tulus dari anak bangsa Indonesia,

Nijmegen,

26 Juni 2014

Tasniem Fauzia

[3] Sandro Gatra (ed.). 27 Juni 2014. “Dukung Prabowo, Putri Amien Rais Buat Surat Terbuka untuk Jokowi”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/27/1141265/Dukung.Prabowo.Putri.Amien.Rais.Buat.Surat.Terbuka.untuk.Jokowi

[4] Linda Trianita. 25 Juni 2014. “Goenawan Mohamad: Media Tak Harus Netral”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/25/078587795/Goenawan-Mohamad-Media-Tak-Harus-Netral

[5] Tri Suharman. 14 Mei 2014. “PAN Dukung Prabowo, Goenawan Mohamad Mundur”. Web. Diakses 15 September dari:

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/14/269577796/

[6] Palupi Annisa Auliani (ed.). 15 Mei 2014. “Kami Tak Kehilangan Goenawan Mohamad”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/15/1142411/kami.tak.kehilangan.goenawan.mohamad

[7] voa-Islam.com. 7 Juli 2014. “Melawan Lupa (14): Ivan Katz, CIA, Goenawan Mohamad & Kekerasan Budaya Pasca 1965. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://m.voa-islam.com/news/liberalism/2014/07/07/31388/melawan-lupa-(14)ivan-katsciagoenawan-mohamad-kekerasan-kebudayaan-pasca-1965/

[8] Inggried Dwi Wedhaswary (ed.). 1 Juli 2014. “Lagi, Balasan Surat Terbuka untuk Putri Amien Rasi soal Jokowi“. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/01/1020300/lagi.balasan.surat.terbuka.untuk.putri.amien.rais.soal.jokowi

[9] Gangsar Parikesit. 24 Juni 2014. “Fadli Zon Persoalkan Kompas dan Tempo“. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/24/269587526/Fadli-Zon-Persoalkan-Kompas-dan-Tempo

[10] Aisha Shaidra. 24 juni 2014. “AJI: Berita Capres di Kompas dan Tempo Berimbang”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/24/078587603/AJI-Berita-Capres-di-Tempo-dan-Kompas-Berimbang

[11] Aliansi Jurnalis Independen. “Sejarah Aliansi Jurnalis Independen”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://aji.or.id/read/sejarah.html

[12] dalam Yulistyo Pratomo. 20 Mei 2014. “Pemilik MetroTV di sisi Jokowi, tv-One-MNC Grup di sisi Prabowo”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/politik/pemilik-metrotv-di-sisi-jokowi-tvone-mnc-grup-di-sisi-prabowo.html

[13] ibid

[14] Sandro Gatra (ed.). 22 April 2014. “Capres dan Media Sosial”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/22/0928513/capres.dan.media.sosial

Fans Page Prabowo Subianto

https://www.facebook.com/PrabowoSubianto

Akun Twitter Prabowo Subianto

https://twitter.com/Prabowo08

Fans Page Joko Widodo dan Fans Page Jokowi untuk kampanye Pilpres 2014

https://www.facebook.com/JKWofficial

https://www.facebook.com/IndonesiaHebatJokowi

Akun Twitter Joko Widodo

https://twitter.com/jokowi_do2

[15] Antara (Kantor Berita Indonesia). 27 April 2014. “Akun Pendukung Jokowi Giring Opini Publik” dirilis oleh Yahoo! News Indonesia. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

https://id.berita.yahoo.com/akun-pendukung-jokowi-giring-opini-publik-150146852.html

[16] Arimbi Ramadhiani (Laksono Hari Wiwoho, ed.). 22 April 2014. “Fadli Zon Sindir Akun Palsu dengan Puisi ‘Pasukan Nasi Bungkus’”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/22/1731507/fadli.zon.sindir.akun.palsu.dengan.puisi.pasukan.nasi.bungkus?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

[17] Adib M Asfar (ed.). 28 Mei 2014. “Fadli Zon Sebut Pasukan Nasi Bungkus, Ini Tanggapan Anies Baswedan”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.harianjogja.com/baca/2014/05/28/jokowi-vs-prabowo-fadli-zon-sebut-pasukan-nasi-bungkus-ini-tanggapan-anies-baswedan-510142

[18] Meidella Syahni (Heru Margianto, ed.). 25 April 2014. “Penjelasan ‘Jokowers’ Soal Panasbung”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/25/2028185/penjelasan.jokowers.soal.panasbung

[19] Rizki Gunawan. 22 juli 2014. “KPU Umumkan Jokowi-JK Pemenang Pilpres 2014”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2081891/kpu-umumkan-jokowi-jk-pemenang-pilpres-2014

[20] Taufik Ismail (Johnson Simanjuntak, ed.). 21 Juli 2014. “KPU: Pengumuman Rekapitulasi Tetap Diumumkan Besok”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/21/kpu-pengumuman-rekapitulasi-tetap-dilaksanakan-besok

[21] Achmad Zulfikar Fazli. 4 Agustus 2014. “Prabowo-Hatta Gugat Hasil Pilpres Seluruh Provinsi di Pulau Jawa”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/08/04/273326/prabowo-hatta-gugat-hasil-pilpres-seluruh-provinsi-di-pulau-jawa

[22] Dian Maharani (Heru Margianto, ed.). 27 Juli 2014. “Di Berkas Gugatan, Tim Prabowo-Hatta Sebut Kecurangan Sistematis Dilakukan Pasangan Nomor Urut 1”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/27/17143141/di.berkas.gugatan.tim.prabowo-hatta.sebut.kecurangan.sistematis.dilakukan.pasangan.nomor.urut.1

[23] Tantii Yulianingsih. 21 Agustus 2014. “Tim Jokowi JK: MK Sudah Putuskan, Mari Bergandengan Tangan”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2094621/tim-jokowi-jk-mk-sudah-putuskan-mari-bergandengan-tangan

[24] Gil. 16 Agustus 2013. “Jokowi Masih Ogah Pikirkan Pencapresan”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.jpnn.com/read/2013/08/16/186507/index.php

Y Gustaman (Johnson Simanjuntak, ed.). 8 Juli 2013. “Jokowi: Jangan Panasin Saya Soal Pencapresan”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/08/jokowi-jangan-panasin-saya-soal-pencapresan

[25] Luqman Rimadi. 19 Maret 2014. “Perjanjian Batu Tulis, Jokowi: Itu Urusan Partai”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2025237/perjanjian-batu-tulis-jokowi-itu-urusan-partai

[26] Hertanto Soebijoto (ed.). 22 Maret 2012. “Detik-detik Jelang Ahok Dipinang Prabowo”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/22/1404501/Detikdetik.Jelang.Ahok.Dipinang.Prabowo?fb_action_ids=10201353563521699&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201353563521699%22%3A10150601139716787%7D&action_type_map=%7B%2210201353563521699%22%3A%22og.shares%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

[27] Bayu Galih dan Dwifantya Aquina. 8 September 2012. “Prabowo Komentari Baliho SARA yang Sudutkan Jokowi”. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://metro.news.viva.co.id/news/read/349842-prabowo-komentari-baliho-sara-yang-sudutkan-jokowi

[28] Dipa Nugraha. 3 Juli 2014. “Kesan (bukan Balasan) atas ‘Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia’ Karangan Dian Paramita“. Web. Diakses 15 September 2014 dari:

http://politik.kompasiana.com/2014/07/03/kesan-bukan-balasan-atas-surat-terbuka-untuk-tasniem-fauzia-karangan-dian-paramita–666041.html

The Problems Lie within ‘The Act of Killing’

Film, sebagaimana teks naratif lainnya, narasinya dapat dikondisikan bertutur sesuai keinginan pembuatnya. Problem yang membekap setiap narasi ini pernah dikupas oleh Paul Simpson dalam bukunya Language, Ideology, and Point of View (1994) dan sejatinya senapas dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Derrida yang menyorot kaidah penulisan narasi yang dipakai Levi-Strauss dalam paper presentasinya dengan judul Structure, Sign and Play in the Discourse of The Human Sciences (2009).

Film The Act of Killing atau Jagal memang ‘fenomenal’. Film dokumenter yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan semisal European Film Award untuk kategori Film Dokumenter terbaik (2013), the Asia Pacific Screen Award (2013), dan 2014 BAFTA Awards. Tidak hanya itu saja, film dokumenter ini digadang-gadang oleh kritikus film dunia semisal Schager (2013) sebagai sebuah major achievement dan juga sebuah masterpiece dari seorang sutradara debutan.

Paragraf pembuka tulisan ini yang dialamatkan kepada The Act of Killing dapat disandingkan dengan tulisan Chin (2002) tentang film Black Hawk Down. Di dalam tulisannya, Chin menunjukkan fakta-fakta sebenarnya yang dilebih-lebihkan atau malah berseberangan dengan apa yang ditampilkan di dalam film Black Hawk Down. Mirip dengan respon kritikus terhadap The Act of Killing, film Black Hawk Down mendapat review positif dari beberapa kritikus film dunia. Chin, seorang jurnalis lepas internasional, menunjukkan bahwa operasi militer yang ditampilkan di dalam film Black Hawk Down sebagai operasi militer demi alasan kemanusiaan adalah tidak benar. Operasi militer terhadap Somalia terjadi karena Amerika Serikat hendak mengamankan proyek eksploitasi minyak dan posisi strategis Somalia yang bertatap muka langsung dengan Laut Arabia. Semua itu dimulai setelah Presiden Somalia yang pro Amerika Serikat dan sudah teken kontrak dengan Amerika Serikat mengenai banyak hal yang menguntungkan, Mohamed Siad Barre, dijungkalkan oleh Mohammed Farrah Aidid yang pro kepada rakyatnya.

Mullin (dalam McGowan, 2002) pernah mengatakan bahwa ‘radio dan televisi adalah [jalur] doktrinasi perang secara psikologis’. Lebih lanjut, McGowan di dalam artikel sarkatisnya menyatakan bahwa tanpa banyak disadari oleh sebagian besar orang, narasi di media massa serta kini juga lewat film adalah corong justifikasi dan pemograman pikiran mengenai fakta yang terjadi di dunia nyata dengan fakta mitologis. Penikmat media massa serta film yang berhasil terprogram akan mendapati bahwa semua yang ditampilkan di dalam media massa maupun film adalah benar-benar terjadi di lapangan sebab mereka kalis untuk tidak meyakini sesuatu yang kerap muncul di media massa yang resmi maupun film yang berstempel “berdasar kejadian sebenarnya”. Narasi yang berada di luar media massa resmi sering malah dianggap sebagai ‘ulah slander’, ‘tidak akurat data’, atau kadang malah dicap sebagai ‘provokator keburukan’ (bdk. Nugraha, 2014; Parenti, 2001).

The Act of Killing tidak bisa tidak adalah sebuah film dokumentasi yang mencoba mereka ulang bagian dari catatan sejarah bangsa Indonesia. Film dokumentasi ini diklaim sebagai penyingkap tabir sejarah yang selama ini dipendam mengenai peristiwa di sekitar tahun 1965 saat pembantaian massal dilakukan terhadap mereka yang diduga sebagai anggota PKI atau hanya simpatisan PKI berdasarkan penuturan Anwar Congo. Meskipun film ini diberi embel-embel sebagai film dokumentasi namun beberapa hal layak kita jadikan pegangan sebagai wacana banding.

Film adalah tetap film dan ia mempunyai potensi sebagai alat propaganda. Sebagaimana juga diakui oleh Oppenheimer ketika diwawancarai oleh Ritchie (2012). Oppenheimer di dalam wawancara ini menyadari sejak semula bahwa ‘realitas’ adalah sebuah konstruksi narasi yang dioperkan lewat siklus penceritaan kepada orang lain dan generasi berikutnya serta kemungkinan gubah ulang narasi dan penambahan mitos. Jika Oppenheimer sejak semula sudah menyadari tentang potensi film sebagai alat gubah ulang narasi dan penambahan mitos maka di dalam perspektif dekonstruksi, film dokumentasi garapannya pun secara eksplisit menyimpan celah-celah mitologis.

Cribb (2013), seorang profesor di bidang kajian politik dan sejarah Asia dari Australian National University, memberi nasihat kepada penikmat film The Act of Killing agar berhati-hati di dalam mencerna ‘fakta’ yang ditampilkan di dalamnya. Cribb mewanti-wanti bahwa beberapa hal di dalam film ini bersifat misleading sebab seakan-akan menggiring kepada pemahaman khas kaum Orientalis bahwa rakyat Indonesia, dengan digerakkan oleh kekuatan angkatan darat [Soeharto], melakukan tindakan penjagalan tanpa perikemanusiaan kepada kaum komunis.

Apa yang dimaksud oleh Cribb di dalam telaah kritisnya terhadap film dokumentasi The Act of Killing mengarahkan kita agar menengok dengan serius kepada sejarah bangsa Indonesia yang bukan parsial fragmentaris hanya pada tahun 1965 mengenai rakyat Indonesia dan komunisme. Seakan-akan ia hendak mengatakan: bacalah kisah konflik di Indonesia yang disulut PKI di tahun 1948 dan konflik-konflik prolog sebelum meledak kejadian 1965. Seakan-akan sejarah pembunuhan terhadap orang-orang PKI hanya satu kejadian yang tidak memiliki latar belakang yang kompleks. Dengan film itu, ada cerita-cerita yang hendak disisihkan atau dibuang dari alur lengkap sebagai pretext seperti bagaimana PKI sebelumnya melakukan teror dan pembunuhan dalam peristiwa-peristiwa Bandar Betsy, Magetan, Kanigoro, Soco, dan tempat-tempat lain di pulau Jawa (cf. Maksum dkk, 1990; Fadli Zon & Aliuddin, 2005).

pengumuman-polit-biro-pki

Lebih lanjut, Cribb menunjukkan bahwa apa yang terjadi di sekitar tahun 1965 sebagaimana tergambar di dalam film The Act of Killing justru menampilkan beberapa penjagal yang membuat pengakuan bombastis mengenai tindakan tanpa perikemanusiaan mereka dan ini malah tidak baik. Seakan-akan film ini hendak menampilkan ketidakberdayaan dan ketidakbersalahan para korban dari sebuah kekejian yang disulut lewat trauma sejarah antara pihak yang kemudian menang  yang ‘hanya’ diwakili oleh penuturan para penjagal -jika memang hendak digunakan istilah ini- dengan mengabaikan latar belakang peristiwa yang runtut dan saling taut-menaut. Tidak berhenti begitu saja, Cribb juga mempertanyakan otentisitas seluruh pengakuan Anwar Congo dan rekan-rekannya. Memang Cribb tidak meragukan bahwa Congo dan rekan-rekannya mungkin melakukan tindakan keji sebagaimana mereka akukan di dalam film tersebut namun Cribb merasa risau dengan kesan manipulatif yang nampak di beberapa bagian dalam film ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Dadras di dalam tulisannya ‘The Act of Killing’ and How Not to Get Conned by a Charming Madman (2014). Dadras menunjukkan bahwa hasrat Oppenheimer untuk membuat film dokumentasi yang mampu menggiring penikmat film secara emosional telah tercapai dengan sempurna lewat tokoh madman yang mempesona, Anwar Congo. Secara umum, kritik Dadras terhadap film The Act of Killing terletak pada potensi rekayasa point of view antagonis dan protagonis (bdk. Simpson, 1994; Morris, 2013) dan pembuatan a good story (and tell a good lie). Congo dan teman-temannya di dalam film dokumentasi ini telah dibuat dalam posisi sebagai korban sejarah yang seakan-akan dipaksa untuk membunuh secara keji tanpa tahu alasan mereka harus melakukannya dan sebuah justifikasi keluguan akan konsep kepahlawanan (bdk. Morris, 2013).

Negara Indonesia adalah negara yang makmur dengan sumber daya alam yang luar biasa dan memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang besar. Penciptaan kebingungan akan sejarah bangsa Indonesia, jika berbicara mengenai FUD, adalah penting karena akan mempermudah penguasaan dan divide et impera. Film yang sedang dibahas ini besar kemungkinan menjadi prolog bagi narasi-narasi berikutnya bagi lempang jalan FUD.

Sadar bahwa narasi propaganda sering dimunculkan lewat media massa dan produk pop culture sebagai bentuk pemrograman alam bawah sadar mengenai ‘realitas’ dan dalam usaha penciptaan kesibukan pikiran lewat FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) maka pepatah lama layak kita recall: ojo gumunan, ojo kagetan, ojo getunan. Tidak usah bingung, kaget, kecewa dan lalu lepas kontrol. Jikasanya ada laporan bahwa di tahun 1965 pembunuhan terjadi bukan hanya atas orang-orang PKI namun juga kepada mereka yang dituduh sebagai PKI meski belum terbukti di pengadilan dan mereka yang benar-benar tidak tahu-menahu tentang PKI maka memang bisa jadi benar. Akan tetapi untuk mengatakan bahwa PKI tidak memiliki masalah dalam perjalanan sejarah bangsa ini sehingga muncul kisah balas dendam di tahun 1965 adalah tidak tepat.

Soeharto, sebagai pemenang intrik dan kisruh politik serta militer di sekitaran tahun 65, memang melakukan kekeliruan sebab menisbatkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang PKI tercurah juga kepada anak keturunan mereka. Tindakan ini adalah keliru karena dari sisi manapun adalah konyol untuk menjatuhkan hukuman kepada yang tidak bersalah; kepada anak cucu orang-orang PKI. Barangkali Soeharto begitu takutnya terhadap PKI sehingga secara irasional menjatuhkan hukuman secara membabi-buta tapi pastinya kita tidak tahu atau tidak akan pernah tahu. Sejarah tidak untuk dilupakan mengenai bagaimana PKI telah lebih dari sekali menusuk punggung Indonesia. Mungkin juga dari situlah muncul istilah ‘laten’ disematkan kepada PKI karena Soeharto tahu ketika ia sudah ambil risiko untuk keras kepada PKI -bahkan hingga dengan cara yang tidak rasional- maka ada potensi yang ia patut khawatiri dari dendam yang bisa diusung dari kemunculan kembali PKI.

Apapun kita tidak tahu persis apa yang terjadi sehingga ada pembunuhan besar-besaran di tahun 1965 jika dan hanya jika menafikan bagaimana beberapa ormas terlibat kontak fisik sebelum tahun itu. Kini ada narasi-narasi baru mengenai kisah G30S dengan didasarkan pada ‘kesaksian’ dan bukti-bukti baru yang justru makin membuat kisah konflik di sekitar tahun 1965 menjadi kian kusut.

In East Sumatra armed Bataks led by leftists attacked the rajas in March [1946], and hundreds of aristocrats were killed, including the poet Amir Hamzah. The Republican politicians opposed this violence, and by the end of April most of these social revolutionaries were arrested or hiding. …

In August the PKI leader Musso returned from the Soviet Union after twenty years of exile. Amir Sjarifuddin announced that he was a Communist, and they proposed a single party for the working class. The PKI encouraged the workers to demonstrate and take over landlords’ fields in Surakarta; but Masjumi opposed this, and strict Muslims refused to join the strikes. Communists killed 240 Muslim leaders and dumped their bodies down wells. Tan Malaka was pardoned on August 17, but he denounced Amir as an agent of the Dutch and formed his own party. In September the PKI formed a new politburo replacing Alimin and Sardjono with Musso, Amir, and others. The PKI fought the Republican army, but the Siliwangi Division drove them out of Surakarta.

On August 18 the PKI took over Madiun, killed Republican officials, and announced on radio a National Front government. Musso, Amir, and others rushed to Madiun to take charge. However, no uprising in Yogyakarta took place. The next day about 200 PKI and leftist leaders were arrested in Yogyakarta, and Sukarno denounced them as rebels on the radio. The insurgents retreated to the mountains and fought for weeks. The PKI had more than 5,000 soldiers in Madiun, but Nasution’s Siliwangi Division pushed them out of there by September 30. The Communists were killing Masjumi and PNI officials, but one of their last units was captured on October 28; Musso was killed three days later while trying to escape. Amir and 300 soldiers surrendered on December 1. About 35,000 people were arrested, and an estimated 8,000 PKI supporters had been killed (Sanderson Beck, “Indonesia and the Dutch 1800 – 1950” in South Asia 1800 -1950)

Ketika ada kawan memberi masukan mengenai penggunaan data terbaru yang nampaknya ia tautkan dengan isu G30S PKI yang kini mulai banyak terbit. Mungkin aku saat itu lupa balik bertanya padanya: merujuk pada versi milik siapakah aku sebaiknya merombak cerita ini semua? Sembari paham bahwa menjadi kewajaran bila berhati-hati pada kesaksian mereka-mereka yang memendam dendam begitu lama, para penulis (baca: peneliti) sejarah yang kadang mengusung misi dan ideologi tertentu, dan mereka yang membeberkan kisah di bawah sorot lampu kamera pula diarahkan sutradara sinema – yang terakhir ini bisa jadi tereja di film ‘The Act of Killing’.

PERTANYAAN KONTEMPLATIF

Menimbang sejarah revolusioner PKI di Indonesia sejak awal abad dua puluh baik di masa Belanda masih berkuasa hingga perang kemerdekaan.

Menimbang teladan revolusi kiri saat itu di beberapa negara.

Menimbang kondisi yang memanas di tahun 40-an hingga 60-an di beberapa bidang antara PKI dengan partai-partai lain serta ormas-ormas yang ada.

Menimbang kondisi Sukarno yang sakit-sakitan sementara Sukarno dengan gembar-gembornya di dunia Internasional mengenai Pancasila menjadi payung pemersatu perbedaan yang ada telah pada tahun-tahun kepresidenannya bisa relatif mengademkan friksi KOM dengan NASA.

Jika Sukarno kemudian meninggal, lepas dari konon adanya persaingan kekuasaan di dalam tubuh Angkatan Darat sebagai pre-teks lain juga pre-teks yang lainnya yakni blokade perluasan pengaruh komunisme yang merayap pelan tapi pasti dari utara menuju semenanjung Malaya lewat operasi intelijen CIA dan MI-6, apakah PKI yang merupakan partai empat besar di dalam ukuran massa saat itu akan melanjutkan NASAKOM? Apakah tidak akan ada revolusi sebagaimana percobaan-percobaan sebelumnya yang telah dilakukan PKI sejak masa Belanda, Sumatera, hingga kisah di Madiun, dan agitasi tahun 60-an meskipun Aidit sempat berusaha mengademkan suasana dengan jawabannya di dalam sebuah wawancara mengenai sila kesatu Pancasila, pandangannya mengenai umat Budha, dan lalu argumennya mengenai anggota PKI yang atheis dan juga ada yang Islam (cf. Tim Historia, “wawancara DN Aidit,” 2016)? (Dipa Nugraha)

Mungkin juga, bukan hendak membela Soeharto, penelusur sejarah masa kini juga harus ingat mengenai historian’s fallacy yang menjebak argumentasi objektif mereka. Mereka tidak berada di sana, ketika Soeharto ambil keputusan tentang PKI. Mereka, para penelusur sejarah, tak di sana ketika atmosfer panas terjadi. Demikian ini mengingatkan kita pada ucapan yang populer di Australia: reds under the bed. Australia juga punya trauma terhadap kebangkitan komunisme yang mungkin bukan karena pengaruh politik pasca Perang Dunia II lalu sambung Perang Dingin namun kisah-kisah semacam Pol Pot dapat membuat warga Australia tetap alert akan trauma komunisme. Itu wajar sebab ada ketakutan di sana.

REFERENSI

Beck, Sanderson. 2008. South Asia, 1800 -1950. Australia: World Peace Communications.

Chin, Larry. 3 Januari 2002. “Black Hawk Down: Hollywood Drags Bloody Corpse of Truth Across Movie Screens” dari Online Journal. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.rense.com/general18/blackhawk.htm

Cribb, Robert. n.d. “Review: an Act of Manipulation?” dalam Inside Indonesia 112 edisi  April – Juni 2013. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/review-an-act-of-manipulation

Derrida, Jacques. 13 Februari 2009 (updated). “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences” dalam Writing and Difference, trans. Alan Bass. London: Routledge, pp 278-294. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/sign-play.html

Fadli Zon & M. Halwan Aliuddin (editor). 2005. Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948. Jakarta: Komite Waspada Komunisme.

Maksum, Agus Sunyoto, A. Zainuddin. 1990. Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

McGowan, David. 20 Januari 2002. “Celluloid Heroes: Part I or You Can See All the Blood as You Walk Down Hollywood Boulevard (with Apologies to The Kinks)”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.davesweb.cnchost.com/wtc12.html

Morris, Errol. 10 Juli 2013. “The Murders of Gonzago”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.slate.com/articles/arts/history/2013/07/the_act_of_killing_essay_how_indonesia_s_mass_killings_could_have_slowed.html

Nugraha, Dipa. 17 Januari 2014. “Pemilu 2014 yang Sehat, Sebuah Utopia?”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://joglosemar.co/2014/01/pemilu-2014-yang-sehat-sebuah-utopia.html

Parenti, Michael. Mei 2001. “Monopoly Media Manipulation”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.michaelparenti.org/MonopolyMedia

Ritchie, Kevin. 30 Oktober 2012. “Mixing The Real and The Surreal in ‘The Act of Killing’”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://realscreen.com/2012/10/30/mixing-the-real-and-the-surreal-in-the-act-of-killing/

Schager, Nick. 17 Juli 2013. “The Act of Killing is a Masterpiece of Murder and the Movies”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.villagevoice.com/2013-07-17/film/the-act-of-killing/

Simpson, Paul. 1994. Language, Ideology, and Point of View. New York: Routledge.

Tim Historia. 18 April 2016. “Wawancara DN Aidit: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila.” Web. 1 Mei 2016. Diakses dari:

http://historia.id/modern/wawancara-dn-aidit-pki-menentang-pemretelan-terhadap-pancasila

[modifikasi terakhir 1 Mei 2016]

Creative Commons License
The Problems Lie within ‘The Act of Killing’ by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Pemilu yang Sehat, Sebuah Utopia?

Artikel Dipa Nugraha

Pindai tulisan opini saya yang dimuat di Harian Joglosemar. Publikasi daring (online) artikel tersebut dapat diakses lewat link berikut ini:

Pemilu 2014 yang Sehat, Sebuah Utopia?

Berikut ini adalah sebagian teks aslinya (bahasan tentang Said dan Spivak dikeluarkan) sebelum dipangkas sebab ruang yang tersedia hanya cukup untuk 7500 characters with spaces dan saya memakluminya – bukti saya kurang conciseness (?).

All in all, terima kasih kepada Joglosemar.

_________________________________________________

PEMILU YANG SEHAT, SEBUAH UTOPIA?

 

Menarik memang ketika membaca kisah ‘tertangkapnya’ Walang dan Sa’aran oleh petugas Suku Dinas Sosial Jakarta di perempatan Pancoran beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan penuturan media massa, kedua pengemis dari Subang ini menjalankan aktivitasnya hanya pada malam hari dan berhasil mendapatkan lebih dari 25 juta dalam waktu 15 hari. Bahkan cerita justru semakin menarik ketika dinarasikan oleh media massa bahwa Walang mengemis untuk mencicil ONH dan membeli mobil.

Sikap Pembaca terhadap Teks

Kisah Walang dan Sa’aran di media massa sedikit banyak relevan dengan eksperimen yang dilakukan Culler (Structuralist Poetics, 1975). Culler menggubah ulang baris-baris dari novel Dickens menjadi sebuah sajak. Teeuw (Membaca dan Menilai Sastra, 1983) juga melakukan eksperimen yang mirip kepada mahasiswanya dengan menyodorkan gubah ulang berita dari sebuah surat kabar menjadi berbentuk berbait seperti puisi.

Reaksi sebagian besar pembaca dalam eksperimen tersebut adalah sama. Para pembaca dalam eksperimen Culler memperlakukan teks yang disodorkan sebagaimana sebuah puisi dan bukan sebuah novel sebagaimana juga para pembaca dalam eksperimen Teeuw memperlakukan teks yang disodorkan sebagai sebuah puisi dan bukan berita surat kabar. Hasil dari kedua eksperimen ini penting sebab menunjukkan bahwa operasionalisasi pembacaan akan mengikuti bentuk suatu teks ditampilkan. Culler, dan juga Teeuw, menunjukkan bahwa pembaca memiliki kecenderungan merespons teks sesuai tampilannya. Atau dengan kata lain,  modus penafsiran terhadap teks mengikut tampilan teks.

Kebebasan Penafsiran oleh Pembaca

Ketika seorang pembaca berhadapan dengan teks maka interaksi yang terjadi adalah proses ilustrasi. Pembaca di dalam proses ini menyepadankan apa yang tertulis di dalam teks dengan reka ulang imajinatif di dalam pikirannya sesuai dengan realitas dunia. Wolfgang Iser di dalam bukunya The Act of Reading (1978) menggunakan istilah ilustrasi karena apa yang ditampilkan oleh sebuah teks selalu memiliki ruang kosong. Ruang kosong ini niscaya ada sebab teks tidak sama dengan realitas. Pembaca selalu mengisi ruang kosong ini sesuai dengan repositori referensi subjektif yang dimilikinya.

Iser mengedepankan perspektif mengenai pembacaan ini dalam konteks pembacaan karya sastra. Namun apabila merujuk kepada percobaan yang pernah dilakukan oleh Culler dan Teeuw maka kebebasan pembaca untuk mengisi ruang kosong, sebagai bentuk kekurangan teks menampilkan realitas yang utuh, bagaimanapun juga akan tetap dibatasi oleh bagaimana teks tersebut ditampilkan.

Narasi Walang dan Sa’aran di Media Massa

Marilah kita kembali kepada kisah Walang dan Sa’aran. Seperti telah ditampilkan di atas bahwa kisah mereka menarik karenaberita awal yang muncul mengenai petualangan mereka di Jakarta menjadi pengemis disajikan begitu rupa sehingga pembaca akan menafsirkan bahwa Walang dan Sa’aran ‘memang’ menghasilkan 25 juta dengan cara mengemis selama 15 hari di Jakarta. Kisah ini menjadi semakin spektakuler ketika beberapa sosiolog memberikan komentar akademik mengenai fenomena Walang dan Sa’aran.

Cerita mereka ini menarik karena sejatinya, yang tidak terlalu intens diulas oleh banyak media massa kemudian, bahwa uang yang dibawa Walang dan Sa’aran sebanyak lebih dari 25 juta bukanlah melulu hasil dari aktivitas mengemis selama 15 hari di Jakarta. Ketika ditelisik lebih jauh oleh petugas Sudin Sosial Jakarta ternyata Walang memang terbiasa membawa semua uang yang ia miliki ke manapun ia pergi.

Berdasar penuturan Walang, uang 25 juta tersebut sebanyak 21 juta merupakan uang hasil jual beli sapi dan olah sawah sewa yang selama ini merupakan aktivitasnya di kampung. Walang selalu membawa uangnya sebab ia tidak terbiasa dengan kerumitan penyimpanan uang di bank dan jikalau ditinggal di rumahnya ia khawatir anak tirinya akan mengambil uang tersebut.

Jadi uang 25 juta Walang dan Sa’aran bukanlah melulu dari hasil mengemis selama 15 hari. Deviasi dari kenyataannya, apa yang telah disampaikan oleh beberapa media massa seakan-akan mengarahkan sebuah persepsi bahwa mengemis di Jakarta sungguh menggiurkan hasilnya. Buktinya: Walang dan Sa’aran!

Problem Narasi di Media Massa

Ada semacam dilema penampilan sebuah teks oleh media massa. Dilema yang dihadapi adalah keterbatasan ruang penyampaian dan kebutuhan untuk selalu menampilkan berita-berita lain sehingga kesan ‘terkini’ selalu terjaga. Tambahan pula, begitu banyak berita ‘terkini’ selalu sedang menunggu giliran untuk segera disajikan.

Ada semacam implikasi pragmatis dari keadaan ini. Kisah Walang dan Sa’aran pada mulanya ditampilkan ‘tidak cukup lengkap’ oleh surat kabar dan televisi sebab dilema ruang dan waktu terjadi. Para jurnalis ‘kadang’ tidak cukup waktu untuk melakukan investigasi mendalam karena dikejar deadline atau karena proses investigasi memang tidak secepat kebutuhan tampilnya berita. Saat ‘berita yang belum utuh’ ini mendapat respons tinggi di masyarakat, baru timbullah kebutuhan untuk mengulas berita tersebut secara utuh yang sifatnya opsional.

Mengapa opsional? Sebab semisal dari hasil investigasi lanjutan ditemui bahwa sensasi gempar yang telah terjadi di masyarakat bakal redup oleh pemberitaan lengkap dan menyeluruh: bahwa sebagian besar uang 25 juta Walang dan Sa’aran ternyata bukan melulu dari hasil mengemis, ada dua opsi yang mungkin dipilih: 1). memberitakan secara utuh berdasarkan investigasi lanjutan sehingga masyarakat kemudian reda kegemparannya atau 2). menampilkan berita-berita lain yang sudah menunggu diterbitkan sebab lebih menguntungkan bagi citra ‘terkini’.

Sudah menjadi kemahfuman bahwa publik menyukai berita sensasional. Di sisi lain, penyaji berita tidak bisa dikatakan melakukan kesalahan sebab yang mereka sampaikan, sampai kadar tertentu, memang mengandung fakta-fakta hasil investigasi. Di sisi lain tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan semua fakta yang mereka temukan. (Sebagian) fakta sudah disampaikan zonder peduli apakah publik tergiring kepada penafsiran yang tepat atau tidak; berita-berita (sensasional) lain sudah menunggu ditampilkan.

Pembaca Menghadapi Narasi Media Massa

Sebuah renungan patut muncul dari apa yang tersampaikan di atas. Perlu bagi kita untuk khawatir dengan berita yang kita peroleh dari media massa menjelang pemilu tahun depan. Kita, para penikmat media massa – meminjam istilah Iser – adalah konsumen narasi media massa. Kita mengkonsumsi teks yang disajikan oleh media massa sebagaimana adanya. Penafsiran kita atas sebuah kejadian selalu terikat kepada fakta-fakta yang diberikan media massa: apakah lengkap, belum lengkap, hanya sebagian, atau tersortir demi kepentingan sebuah narasi.

Buku pengakuan karya Ryan Holiday mengenai aktivitasnya di dalam menggubah narasi demi kepentingan klien yang menyewanya di beberapa media seperti the Huffington Post, Gawker, Business Insider, TechCrunch, Mashable dll. (Credit: barnesandnoble.com)

Buku pengakuan karya Ryan Holiday mengenai aktivitasnya di dalam menggubah narasi demi kepentingan klien yang menyewanya di beberapa media seperti the Huffington Post, Gawker, Business Insider, TechCrunch, Mashable dll. (Credit: barnesandnoble.com)

Secara bawah sadar, kita merespon teks media massa dengan cara kaku sebab kita selalu percaya bahwa media massa akan “selalu independen, akurat, runtut, dan lengkap”. Pertanyaan menggelisahkan justru timbul ketika kita bercermin kepada kisah Walang dan Sa’aran: bahwa ‘kisah 15 hari dan 25 juta’ mereka adalah tidak sebagaimana berita awal disampaikan kepada kita. Ada dua kemungkinan dapat diajukan: mungkin karena sudah banyak antrian berita (sensasional) lainnya atau mungkin sudah terlanjur menjadi sensasi publik sedangkan kelanjutan kisah mereka sudah tidak ekonomis – atau meminjam istilah Parenti (2001), newsworthy – lagi untuk ditampilkan.

Teks dan Narasi

Narasi yang tidak lengkap atau belum lengkap dapat mengarahkan seseorang kepada kesimpulan yang tidak pas. Serupa dengan seorang hakim yang menentukan hukuman seorang terdakwa, pembaca di dalam membaca teks bakal menentukan penafsiran sebuah teks. Hakim menyandarkan keputusannya berdasarkan fakta-fakta yang ‘tersedia’ di persidangan sebagaimana pembaca menafsirkan sebuah teks berdasar fakta-fakta yang ‘ada’ di dalam sebuah teks. Begitu pula penikmat berita dari media massa. Penikmat media massa akan menafsirkan suatu kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ‘disediakan’ oleh penyaji berita.

Kegiatan menafsirkan teks sehingga terbentuk sebuah narasi mengenai suatu hal, serupa dengan yang dikatakan oleh Barthes di dalam The Death of The Author (1967). Dalam konteks tulisan ini, narasi yang ditampilkan oleh media massa bakal bertemu dengan hakimnya: para penikmat media massa.

Meskipun seakan-akan Barthes menafikan keberadaan penggubah narasi di dalam proses pemaknaan namun sebenarnya ia tidak mengatakan bahwa teks tidak ada penggubahnya. Ia menekankan bahwa sebuah teks ketika sudah diselesaikan oleh penggubahnya untuk kemudian dilempar ke sidang pembaca maka nasib pemaknaan terletak kepada para pembacanya dan tidak bisa ditentukan oleh penggubahnya. Kompromi atas pendapat Barthes serta berkaca pada eksperimen Culler, Teeuw, dan apa yang diungkapkan oleh Iser maka operasionalisasi penafsiran, tidak bisa dibantah, selalu ‘dibimbing’ oleh teks – dan teks sudah didesain bentuknya oleh penggubah.

Hal senada juga disorot oleh Michael Parenti di dalam esai-nya Monopoly Media Manipulation (2001) [Mediterranean Quarterly, 2002, Volume 13, Number 2: 56-66. ed. 2016]. Parenti menunjukkan bahwa pewartaan yang berimbang di dalam penampilan sebuah berita cenderung tidak pernah terjadi sebab ‘tidak menguntungkan’ penguasa media massa; para kapitalis atau pemerintah. Terjadilah apa yang disebut dengan follow-up avoidance (mis. Kasus Walang dan Sa’aran), framing, labeling, dan false balancing. Follow-up avoidance merupakan bentuk penampilan sesuatu sengaja tidak lengkap sehingga berpotensi menimbulkan distorsi penafsiran sedang framing merujuk kepada bagaimana sebuah kejadian ditampilkan sehingga menggiring penafsiran tertentu sesuai keinginan penggubah teks.

Labeling juga disebut Parenti sebagai bentuk kesengajaan penciptaan narasi sesuai keinginan pihak tertentu. Contoh labeling misalnya tindakan reaksioner sebuah organisasi massa ketika pihak yang berwenang ‘membiarkan’ pelanggaran yang terjadi. Tindakan ini sebenarnya dipicu oleh tidak segera bergeraknya pihak berwenang padahal sudah ada laporan resmi berulang kali tentang pelanggaran tersebut. Ketika sebuah media massa hendak melakukan labelling terhadap sebuah organisasi massa maka bagian di mana ‘ada laporan resmi berulang kali’ sengaja tidak ditampilkan. Berita yang disajikan menampilkan hanya tindakan reaksioner organisasi massa tersebut dengan ditambahi  label sebagai: anarkis, tidak tahu hukum, garis keras dsb.

Penggubahan Narasi dan Pemilu 2014

Pemilu 2014 sudah di ambang pintu. Merujuk kepada peran bombardir teks di dalam mengarahkan dan membentuk persepsi, perlu muncul kekhawatiran komunal dalam diri kita sebagai konsumen media massa menuju pemilu 2014. Di dalam pemilu, permainan persepsi itu penting sebagaimana secara implisit dinyatakan dalam temuan Marzuki Alie (2010) lewat disertasi doktoralnya dan apa yang diungkap Parenti (2001) di dalam esai-nya patut kita cermati.

Kita secara sadar melihat bahwa akhir-akhir ini beberapa kandidat pasangan capres dan cawapres pemilik media massa secara gencar menampilkan diri mereka maupun partai mereka lewat media massa yang mereka miliki. Mengenai fenomena ini, KPID DKI Jakarta lewat risetnya yang bekerja sama dengan 6 perguruan tinggi sejatinya juga telah memberikan lampu kuning kepada kita bahwa “ada kecenderungan pemberitaan dan iklan [di media massa] pun sudah disusupi kampanye [politik]” sebagaimana penuturan Hamdani Masil, Minggu (29/12, merdeka.com).

Terkait dengan esai [tulisan, ed. 2016] Parenti, sebenarnya yang berbahaya bagi sehatnya demokrasi kita bukan iklan politik yang bagi publik awam pun akan gampang dimaknai sebagai ajakan politis. Hal yang berbahaya bagi demokrasi kita adalah potensi penyajian berita yang digubah sedemikian rupa sehingga tercipta persepsi yang baik bagi suatu partai dan kandidat pasangan capres- cawapres tertentu dan persepsi yang buruk bagi partai dan pasangan lainnya lewat ‘penyortiran’ berita – ‘pemolesan’ berita: sebuah bentuk false balancing.

Bagaimana jika kelak pilihan partai dan pasangan presiden-wapres kita di pemilu 2014 merupakan bentuk akumulasi atas penggiringan oleh narasi media massa dari “hal-hal baik” saja yang dimiliki oleh kandidat-kandidat pemilik media massa dan kekalisan kita akan “hal-hal yang tidak begitu baik” yang sengaja sering ditampakkan ada pada partai serta kandidat-kandidat lain yang tidak memiliki media massa?

Ada semacam anekdot ironis dari apa yang sering dilontarkan oleh Sutan Bhatoegana “katakan semua yang benar, namun jangan semua yang benar dikatakan”. Bagaimana jika berita-berita yang dimunculkan memang narasinya digubah dengan tujuan membentuk sebuah keyakinan bawah sadar kita; sebuah persepsi tentang baik tidaknya sebuah partai atau pasangan kandidat presiden-cawapres. Dan penampil berita tidak bisa disalahkan sebab adagium Bhatoegana berlaku: tidak semua hal yang benar dan baik dari sebuah partai ditampilkan sedangkan partai yang ‘dimiliki’ oleh pemilik media massa akan ditampilkan semua kebaikannya (dan berulang-ulang). Kemudian kita tidak punya daya untuk adil menilai kepada semua kandidat dalam pemilu sebab fakta-fakta ‘yang ada’ mengenai kelebihan suatu partai atau pasangan kandidat capres – cawapres hanya tersedia sebagaimana supplier fakta sajikan kepada kita: tidak berimbang. Fair-kah hal demikian bagi sehatnya demokrasi kita jika tidak ada peregulasian? Dus, layakkah kita melabeli sehatnya pemilu 2014 sebagai sebuah utopia?