Pribumi & Bumiputera Seduhan Ajip dan Bandung

Nationalism is just racism with a flag.

— Peter Joseph

 

 

“PRIBUMI” — APA ARTINYA?

Istilah pribumi biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi atau nonpri. Maksud istilah pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu. Penduduk yang benar-benar asli niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, istilah nonpribumi banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina – walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pribumi dan nonpribumi itu bersifat diskriminasi, bahkan ada yang menyebutnya rasial.

Memang aneh, karena kata nonpribumi tidak pernah atau jarang sekali dihubungkan dengan orang Arab atau orang India, meskipun mereka kedudukannya seperti orang Cina sudah entah berapa keturunan hidup di Indonesia.

Sebagai lawan kata nonpribumi digunakan kata asli, artinya orang yang dianggap asli penduduk Indonesia, walaupun kalau diteliti secara ilmiah mungkin sukar dibuktikan. Istilah Indo yang dahulu digunakan untuk menyebut orang-orang peranakan campuran antara orang kulit putih (biasanya ayahnya) dengan pribumi (biasanya ibunya), sekarang jarang terdengar digunakan. Akan tetapi istilah Indo hanya bertalian dengan darah ayah-ibunya, tidak dihubungkan dengan kedudukannya sebagai orang pedatang, sehingga tidak pernah dihubungkan dengan pribumi karena itu tidak pernah disebut sebagai nonpri, meskipun pada masa sebelum perang (zaman Hindia Belanda) istilah bumiputera memang dipertentangkan dengan orang Belanda sebagai penjajah. Istilah bumiputera mungkin terjemahan dari istilah inlander dalam bahasa Belanda. Akan tetapi, istilah inlander digunakan untuk menghina penduduk asli, sehingga tidak disukai oleh orang pribumi. Pengumuman dalam bahasa Belanda yang dipasang di berbagai tempat misalnya berarti “Inlander dan anjing tidak boleh masuk”.

Pemakaian istilah nonpribumi bagi sebagian orang Cina terasa diskriminatif, sehingga mereka cenderung menolaknya. Mereka sebagai orang yang sudah beberapa keturunan lahir dan hidup di Indonesia, merasa berhak juga untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Banyak di antaranya yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masa sebelum perang sampai pada masa revolusi kemerdekaan dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak yang pernah diangkat menjadi menteri atau anggota parlemen. Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan eng Hoa duduk sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia), dan Yap Tjwan Bing duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara yang menjadi anggota parlemen atau menteri antara lain Tan Po Goan, Ong eng Die, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjhan, Lie Kiat Teng, dan Tan Kim Liong. Pada masa perjuangan menumbangkan Orde Lama muncul nama-nama Harry Tjan, Arief Budiman (Soe Hok Djien), Soe Hok Gie, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Kun), dan lain-lain. Dalam perjuangan mengoreksi Orde Baru dengan melakukan reformasi, ada nama-nama Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, Alvin Lie, dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda memang ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi peranan orang Cina dan keturunannya dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga orang Cina tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang yang secara luas diberikan kepada keturunan Cina adalah perdagangan menengah dan kecil. Perdagangan besar dipegang oleh orang Belanda dan orang Barat lainnya, walaupun ada juga orang Cina yang muncul sebagai pedagang besar seperti Oei Tiong Ham (1866—1924) yang disebut sebagai “Raja Gula” karena memiliki beberapa pabrik gula di antaranya pabrik “Rejo Agung” yang merupakan pabrik gula terbesar dan termodern di dunia.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah selalu memperlihatkan politik diskriminatif terhadap orang Cina, sampai-sampai agama leluhurnya pernah dilarang dan namanya harus diganti. Akan tetapi, setelah reformasi, kebijaksanaan seperti itu disadari tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang dianggap merampas atau mengurangi hak-hak asasinya sebagai warga negara dan sebagai manusia, dibatalkan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Namun demikian, dalam masyarakat, pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi masih sering terdengar, masih sering digunakan dalam berita-berita surat kabar.

Namun seperti juga dengan setiap istilah, terjadi juga pergeseran arti dalam pemakaiannya. Misalnya berita yang berjudul “Pribumi Harus Diprioritaskan” (Pikiran Rakyat, 19 Juli 2010. hlm. 19), ternyata isinya bukan tentang orang asli yang dipertentangkan dengan nonpribumi (Cina). Maksud pernyataan anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta pribumi harus diprioritaskan itu ternyata penduduk setempat, artinya penduduk Kota Cimahi, tak peduli keturunan apa. Sebab pada praktiknya yang bekerja di Kota Cimahi itu banyak yang bukan penduduk kota tersebut. Padahal masih ada 40.000 orang penduduk Kota Cimahi yang menganggur.

Kata pribumi itu mungkin diambil dari bahasa Jawa, yang artinya wong asal ing tanah kono (Baoesastra Jawa Poerwadarminta), artinya penduduk asli suatu daerah atau tempat. Atau mungkin juga dari bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda juga ada kata pribumi yang artinya nu boga imah, nu boga daerah at. nagara (Kamus Umum Basa Sunda, LBSS), yaitu yang empunya rumah, yang empunya daerah atau negara. Tuan rumah.

Dalam lingkungan kesenian, istilah pribumi biasa digunakan untuk menyebut karya seni yang memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan tradisi setempat.

Ajip Rosidi, Penulis dan Budayawan

Pikiran Rakyat, 30 Okt 2010.

 

‘BUMIPUTERA’ DAN ORANG INDONESIA

 

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesieracademici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesiamelalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Bandung Mawardi, Esais dan Penyair

Majalah Tempo, 7 Nov 2011

 

BONUS

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA POLITIK

PARA penggerak sejarah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Keputusan itu terjadi dalam rapat-rapat menjelang pengumuman kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Para tokoh menghendaki bahasa Indonesia bisa mengubah nasib negeri terjajah. Proklamasi ditulis dengan bahasa Indonesia: menggugah dan memukau. Deretan kata mengartikan kehendak politik, menggunakan sintaksis bersahaja demi mencipta sejarah.

Bahasa Indonesia adalah representasi sejarah, identitas, nasionalisme, politik, emansipasi, dan pluralitas. Proklamasi berbahasa Indonesia “membahasakan” kehendak jutaan orang untuk mengalami kemerdekaan. Bahasa Indonesia ada di puncak momentum politik, melanjutkan kebermaknaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II (1928) dan ­Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Bahasa Indonesia menjadi modal pembentukan identitas-politik dan identitas-kultural, berhadapan dengan arogansi kolonialisme.

Sejarah bahasa Indonesia mengalami kejutan saat Belanda harus meninggalkan Indonesia (1942) akibat kalah oleh Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, memperkenankan semaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bergerak dalam agenda-agenda politik, pendidikan, pers, sastra, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan politik bahasa ini mengakibatkan pertumbuhan nasionalisme bersandar ke bahasa Indonesia. Para penggerak bangsa pun bergairah menggunakan bahasa Indonesia, disajikan dalam pidato dan tulisan-tulisan merangsang nasionalisme.

Radja Tjantik menulis artikel berjudul “Bahasa dan Kemerdekaan” di surat kabar Asia Raya (7 April 1945), menerangkan makna bahasa bagi kehendak kemerdekaan di Indonesia. Radja menulis:

“‘Mengapa darah tiada mendidih?’ itoe pertanjaan kita. ‘Dimanakah ditjari api oentoek mendidihkan darah kita?’ Bahasa Indonesia, bahasa persatoean, itoelah api jang dahsjat!”

Idiom ini menjelaskan tentang perhatian dan keseriusan mengurusi bahasa Indonesia sebagai fondasi berpolitik.

Kita jarang mendengar diskusi bahwa Proklamasi adalah urusan bahasa. Pengetahuan kita tentang Proklamasi adalah penculikan para tokoh, pembacaan di beranda rumah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia jarang menjadi tema dalam arus kesejarahan Proklamasi. Seruan Radja Tjantik membuktikan ada relasi intim antara bahasa dan kemerdekaan:

“Semoea bangsa pendjadjah insaf bahwa tjita-tjita kemerdekaan mendapat tenaga hidoepnja dari keinsafan bahasa. Kemerdekaan bahasa bukan lebih penting daripada kemerdekaan politik. Bahasa persatoean adalah momok jang berbahaja bagi pemeras bangsa.”

Tulisan ini hadir di hari-hari menjelang pengumuman kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Kita bisa membuat klaim: Proklamasi tak bakal ada tanpa bahasa Indonesia.

Kita bisa melacak sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa politik melalui peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Para guru, intelektual, jurnalis, pengarang, dan tokoh politik berkumpul untuk mengurusi bahasa Indonesia dalam agenda-agenda nasionalisme dan “kemadjoean”. Mereka menganggap bahasa Indonesia menapaki jalan terang, menggairahkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peristiwa itu mendapat apresiasi Sanoesi Pane dalam surat kabar Kebangoenan, 22 Juni 1938:

“… Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.”

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menguatkan komitmen membentuk Indonesia.

Kesadaran memuncak saat detik-detik sejarah berlangsung di Jakarta. Para tokoh bangsa melakukan perbincangan dan perdebatan sengit, mengarah ke pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kata-kata direnungkan, dituliskan, dan dimaknai. Deretan kata menentukan kebermaknaan Indonesia. Bahasa Indonesia hadir di lembaran kertas dan diwujudkan dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan naskah Proklamasi membuktikan “api jang dahsjat” telah membakar nasionalisme, menguatkan persatuan demi pembentukan Indonesia. Kolonialisme berakhir di lembaran kertas, sirna oleh bahasa Indonesia.

Kesejarahan bahasa Indonesia dan Proklamasi terus berlanjut di masa revolusi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pesona bahasa Indonesia tampak menguat dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Muhammad Yamin, tokoh sastra dan bahasa, memberi pidato berjudul “Pertumbuhan Bahasa Indonesia dalam Abad Proklamasi”. Bahasa Indonesia dianggap menjiwai Proklamasi, menggerakkan Indonesia secara revolusioner. Seruan Muhammad Yamin:

“Perubahan apapun jang akan terdjadi di Indonesia, namun satu hal tak akan berubah-ubah, bahasa Indonesia tidak akan lenjap dari bumi Indonesia, dan mungkin men­djadi bahasa jang terpenting diatas dunia.”

Ingatan atas sejarah bahasa Indonesia jarang jadi rujukan untuk perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Para penguasa dan publik sering lupa, tak memiliki referensi untuk menilik bilik sejarah. Bahasa Indonesia terbukti menggerakkan Indonesia, menjiwai Proklamasi. Kita mesti memiliki keinsafan bahwa bahasa Indonesia menentukan Proklamasi dan sejarah Indonesia.

Majalah Tempo, 16 Sep 2013

Legende dan Realiteit Sekitar Proklamasi 17 Agustus ‘45

Tiap-tiap kejadian yang bersejarah sering diikuti oleh dongeng dan legende. Legende itu ada yang keluar dari fantasi belaka karena ingin mendapat kenang-kenangan yang lebih bagus dari yang sebenarnya. Sering pula gambaran fantasi itu bertambah kocak dalam perkembangannya dari orang-seorang atau lingkungan kecil sampai kepada orang banyak. Ada pula legende itu dihidupkan dan dipupuk oleh sesuatu golongan yang berkepentingan, maupun untuk keperluan politik mereka atau pun untuk kebesaran bangsa yang membuat sejarahnya.

Dalam tiap-tiap gambaran daripada masa yang lalu, apa lagi jika ditulis dalam waktu yang amat banyak dekat dan pergolakannya belum lagi selesai, banyak bercampur “Dichtung und Wahrheit”. Gambaran itu lebih banyak memakai warna cita-cita pengarangnya daripada menyerupai kejadian-kejadian yang sebenamya. Dan di sinilah terletak kewajiban daripada ilmu sejarah untuk memisahkan Wahrheit dari Dichtung.

Cerita yang didengar tentang berbagai bukti yang terjadi jang tidak terjadi dikumpulkan dan diperbandingkan, diuji dengan logika yang tajam dan peninjauan yang kritis, dan diperiksa apakah benar duduknya menurut hukum kausal, y.i. perhubungan sebab dan akibat. Pendapat sejarah tadi menjadi dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan sejarah tentang suatu masalah yang telah dikupas tidak habis, sebab bahan-bahan yang terdapat kemudian menambah sempurnanya pengetahuan dan gambaran dan kebenaran tentang masa yang lalu. Maksud sejarah bukanlah memberikan gambaran yang lengkap tentang masa yang lalu, yang tidak pernah akan tercapai, melainkan memberikan bentuk daripada masa yang lalu, supaya roman masa yang lalu itu jelas terpancang di muka kita. Semangkin banyak “Wahrheit” yang diperoleh dan semangkin sedikit “Dichtung” yang tinggal pada bahan yang terkumpul, semangkin dekat bentuk masa yang lalu diperbuat itu pada kebenaran.

Proklamasi 17 Agustus adalah suatu Kejadian Besar yang menentukan jalan sejarah Indonesia. Dan sebagai suatu kejadian yang bersejarah sudah tentu ia diikuti pula oleh berbagai dongeng dan legende, yang jika diperhatikan betul satu sama lain ada yang tidak sesuai dan bertentangan. Salah satu dari legende itu ialah bahwa Sukarno dan Hatta hanya bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah dipaksa oleh pemuda.

Menurut legende itu, karena Sukarno dan Hatta tidak mau menyetujui desakan pemuda untuk memproklamirkan Indonesia Merdeka, maka pada tanggal 16 Agustus pagi mereka dibawa ke Rengasdengklok dan di sana dipaksa menandatangani Proklamasi Kemerdekaan itu yang esok harinya dibacakan di Pegangsaan Timur 56 pukul 10 pagi.

Pengaruh daripada legende ini kita jumpai dalam buku Muhammad Dimyati “Sejarah perjuangan Indonesia”. Pada halaman 90 kita dapati uraian seperti berikut:

“Pada tanggal 16 Agustus jam 4.30 pagi berangkatlah Bung Karno-Hatta keluar dari kota Jakarta, dengan mobil, diantarkan oleh Sukarni dan J. Kunto menuju ke tangsi Rengasdengklok, karena dikuatirkan kedua pemimpin itu akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya. Tangsi Rengasdengklok pada waktu itu sudah dikuasai oleh pemuda-pemuda Indonesia[1] yang akan memberontak kepada Jepang. Di sana diadakan perundingan untuk segera memproklamirkan Indonesia Merdeka. Karena belum tercapai kata sepakat dan kebulatan tekad, kemudian pada malam tanggal 17 Agustus jam 12 perundingan diteruskan di sebuah gedung di Nassauboulevard-straat kota Jakarta. Di situlah berkumpul segenap pemimpin-pemimpin Indonesia dan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tadinya dilantik oleh Jepang tapi sejak waktu itu telah memutuskan hubungan dengan Jepang. Dalam perundingan itu Sukarni menyorongkan teks Proklamasi Indonesia Merdeka di mana di bawahnya memakai kalimat: ‘Bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan yang ada harus direbut dari orang asing yang masih mempertahankannya.’

Susunan kalimat serupa itu tidak mendapat persetujuan dari hadirin; minta dirobah yang agak halus. Akhimya Sajuti Melik (M.I. Sajuti) dapat memecahkan kesulitan itu dengan mengemukakan susunan: ‘Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” ‘

Di sini dongeng telah berobah. Sukamo dan Hatta yang dilarikan ke Rengasdengklok “karena dikuatirkan kedua pemimpin itu akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya”, dibawa kembali ke Jakarta untuk meneruskan perundingan yang tidak selesai di Rengasdengklok. Dalam uraian yang beberapa kalimat saja sudah ada jalan pikiran yang bertentangan. Dikuatirkan kedua pemimpin akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya di Jakarta, tetapi mereka dibawa Kembali ke Jakarta. Logika?[2]

Dalam legende baru ini muncul Sajuti Melik sebagai seorang yang memberikan kata yang penghabisan tentang isi Proklamasi. Dokumen yang asli membuktikan bahwa Proklamasi itu ditulis dengan tangan Bung Karno sendiri, sedangkan patokan kalimatnya dan gaya bahasanya sarna sekali tak sesuai dengan “stijl” Sajuti Melik!

Sekian Legende sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagaimana realiteitnya?

Berlainan dengan cerita Mohammad Dimyati, sebenamya tidak ada perbedaan paham tentang memproklamirkan Indonesia Merdeka. Perbedaan terdapat tentang caranya.

Seperti diketahui, Sukarno, Hatta dan Dr. Radjiman Wedijodiningrat diundang oleh Panglima Tertinggi tentera Jepang di Asia Tenggara ke Dalat (Indochina) untuk menerima putusan Pemerintah Jepang tentang Indonesia Merdeka. Dalam pertemuan resmi tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi berkata: “Terserah kepada tuan-tuan akan menetapkan, kapan Indonesia akan merdeka.”

Waktu kembali dari Dalat utusan yang tiga tadi bertemu di Singapore dengan Mr. Teuku Hassan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, y.i. anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Sumatra, yang akan bertolak bersama-sama ke Jakarta. Juga mereka mendengar kabar bahwa Rusia telah mengumumkan perang kepada Jepang dan sudah menyerbu ke Mansyuria.

Setelah bertukar pikiran kami semuanya mendapat keyakinan, bahwa tiwasnya Jepang tidak akan berbilang bulan, melainkan berbilang minggu. Sebab itu pernyataan Indonesia Merdeka harus terjadi selekas-lekasnya.

Setelah kembali ke Jakarta tanggal 14 Agustus, masih di lapangan terbang Kemayoran Bung Kamo berpidato di muka khalayak ramai yang datang menyambut “Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga.”

Sorenya tanggal 14 Agustus itu juga Sjahrir datang memberi tahukan kepada saya bahwa Jepang telah minta damai kepada Sekutu, dan bertanya: bagaimana soal kemerdekaan kita? Jawab saya, soal kemerdekaan kita adalah semata-mata di tangan kita.

Menurut pendapat Sjahrir pernyataan kemerdekaan Indonesia janganlah dilakukan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebab Indonesia Merdeka yang lahir semacam itu akan dicap oleh Sekutu sebagai Indonesia buatan Jepang. Sebaik-baiknya Bung Karno sendiri saja menyatakan sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dengan perantaraan corong radio.

Bung Karno tidak setuju dengan usul Sjahrir, karena sebagai ketua Badan Persiapan tidak bisa ia bertindak sendiri dengan meliwati saja badan itu. Selanjutnya ia ingin mendapat keterangan dulu dari Gunseikanbu tentang berita Jepang menyerah itu.

Setelah keesokan harinya, tanggal 15 Agustus ternyata bahwa Jepang memang minta berdamai, maka kami putuskan mengundang Panitia Persiapan berapat tgl. 16 Agustus pukul 10 pagi di kantor Dewan Sanyo Pejambon 2. Pernyataan Indonesia Merdeka harus dilakukan selekas-lekasnya, Undang-Undang Dasar harus dimufakati dengan tiada banyak berdebat dan susunan pemerintahan Indonesia di pusat dan daerah harus dapat diselenggarakan dalam beberapa hari saja. Anggota-anggota Panitia Persiapan dari luar Jawa harus kembali selekas-lekasnya ke daerah masing-masing dengan membawa instruksi yang lengkap dari pemerintah Indonesia Merdeka. Waktu itu tidak boleh terbuang karena kalau mereka terlambat pulang, mungkin mereka dihalang-halangi berangkat oleh Jepang yang sejak menyerah kedudukannya di Indonesia hanya sebagai juru kuasa Sekutu saja lagi. Sungguhpun Jepang telah menyetujui kemerdekaan Indonesia, tentera Jepang di Indonesia boleh diperintah oleh Sekutu untuk menindas dan melikwidir Indonesia Merdeka. Kami harus memperhitungkan bahwa Sekutu akan mencoba mengembalikan Indonesia ke bawah pemerintah Hindia Be1anda. Revolusi yang diorganisir harus ada, barulah kemerdekaan dapat dipertahankan dengan perjoangan yang dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berdasar atas keyakinan inilah maka saya menolak teori merebut kekuasaan oleh pemuda, peta dan rakyat, yang dianjurkan kepada saya sore hari itu oleh almarhum Subianto dan Subadio, anggota Parlemen sekarang. Perebutan kekuasaan itu harus didahului oleh pernyataan kemerdekaan oleh Bung Kamo dengan perantaraan corong radio. Kepada kedua pemuda itu saya tegaskan bahwa saya suka revolusi, akan tetapi menolak putsch. Keterangan ini tidak memuaskan mereka, hanya menimbulkan kekecewaan mereka pada saya. Beberapa waktu Subianto, yang sejak zaman Jepang rapat hubungannya dengan saya seperti anak sama bapak, menjauhi saya. Tetapi kemudian ia kembali pada saya mengatakan bahwa pendirian sayalah yang benar. Sejak itu Subianto menerima tugas yang penting-penting dari saya yang diselenggarakannya dengan baik, sampai ia tiwas di Serpong.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 pagi hadirlah segala anggota Badan Persiapan dan beberapa orang terkemuka serta pers yang diundang di gedung Pejambon 2.

Tetapi yang tidak hadir ialah ………………….. yang mengundang, yaitu Sukarno dan Hatta, yang pagi itu pukul 4 dilarikan oleh Sukarni c.s. ke Rengasdengklok. Alasan yang dikemukakan Sukarni untuk membawa kami ialah begini. Oleh karena Bung Karno tidak mau menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagaimana mereka kehendaki, maka pemuda dan peta dan rakyat akan bertindak sendiri. Di Jakarta akan ada revolusi merebut kekuasaan dari Jepang. Bung Karno dan kami perlu disingkirkan ke Rengasdengklok untuk meneruskan pemerintahan Indonesia Merdeka dari sana.

Mendengar alasan ini tergambarlah di muka saya bencana yang akan menimpa Indonesia. Tindakan gila-gilaan dari pemuda ini pasti gagal. Putsch ini akan membunuh Revolusi Indonesia.

Hari itu juga ternyata, bahwa pemuda-pemuda yang berdarah panas ini tidak dapat merealisir teori mereka sendiri. Putsch tidak jadi terjadi, di luar Jakarta tidak ada persiapan sama sekali. Hanya Jepang yang telah siap dengan niatnya yang masih lengkap untuk menyambut segala kemungkinan.

Di Rengasdengklok tidak ada perundingan suatu pun. Di sana kami menganggur satu hari lamanya, seolah-olah mempersaksikan dari jauh gagalnya suatu cita-cita yang tidak berdasarkan realiteit. Tetapi, kalau ada satu tempat di Indonesia di mana betul-betul ada perampasan kekuasaan, tempat itu ialah Rengasdengklok. Atas anjuran Sukarni atau dari Jakarta, pasukan Peta di sana menangkap dan menawan Wedana yang berkuasa di sana beserta dua atau tiga orang Jepang “Sakura” yang mengurus hal beras. Kebetulan pula hari itu Sutardjo Kartohadikusumo, yang pada waktu itu menjadi Shuchokan Jakarta, singgah di Rengasdengklok untuk memeriksa keadaan persediaan beras, dan ia ikut ditawan. “Coup d’etat” ini terjadi dalam keadaan aman dan tenteram, sehingga tak banyak orang yang mengetahui. Mungkin seorang yuris yang tajam pandangannya akan bertanya: Untuk siapa dan atas nama siapa Peta itu merebut kekuasaan setempat? Untuk dan atas nama Indonesia Merdeka? Indonesia Merdeka pada hari itu belum lahir. Pemerintah revolusioner pun belum ada!

Waktu sore datang Mr. Subardjo sebagai utusan Gunseikanbu menjemput kami. Sukarni tidak menentang. Demikianlah malam itu kami kembali ke Jakarta disertai juga oleh Sutardjo dan Sukarni sendiri. Satu-satunya soal yuridis yang timbul ialah pertanyaan kepada pasukan Peta di sana: “Apa yang akan diperbuat dengan Wedana yang ditawan?” Kami jawab lepaskan saja ia. Dari mulai malam itu juga pimpinan Revolusi, yang akan bermula, jatuh kembali ke tangan Sukarno-Hatta.

Liwat tengah malam setelah mengadakan perundingan lengan Sumobucho di mana ternyata Jepang telah mengambil sikap sebagai juru kuasa yang menerima perintah dari Sekutu, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh segala anggota Badan Persiapan, wakil-wakil pemuda dan wakil-wakil beberapa golongan dalam masyarakat. Dalam sidang ini atas anjuran golongan pemuda ditetapkan dengan suara bulat, bahwa Proklamasi Indonesia Merdeka hanya ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi (waktu Indonesia) isi Proklamasi itu dimaklumkan kepada khalayak, disusul dengan menaikkan bendera “Sang Merah Putih”.

Pemuda, mahasiswa, pegawai Indonesia pada jabatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh daerah. Dan wartawan Indonesia yang bekerja pada Domei menyiarkan Proklamasi Indonesia Merdeka ke luar negeri.

Maka Revolusi mulai berjalan!

Keesokan harinya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah ditambah anggotanya dengan putusan sendiri mulailah bekerja menyusun sendi pemerintahan negara.

Ditinjau dari bukti-bukti yang nyata, pernyataan kemerdekaan Indonesia tidak menjadi soal. Yang menjadi soal itu ialah caranya.

Golongan pemuda di Jakarta yang bemama Angkatan Pemuda Indonesia (Api), mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kedokteran beserta golongan Sjahrir berpendapat setelah diketahui Jepang menyerah, bahwa Proklamasi Indonesia Merdeka dilakukan “secara revolusioner”, y.i. lepas dari segala yang berbau buatan Jepang. Indonesia buatan Jepang pasti dibasmi oleh Sekutu. Bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan yang harus melakukannya, akan tetapi Bung Kamo sendiri seebagai pemimpin rakyat menyatakan dari muka corong radio ke seluruh dunia bahwa Indonesia merebut kemerdekaan dari kekuasaan Jepang.

Menurut pendapat kami, Proklamasi Indonesia Merdeka harus ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena mereka dianggap mewakili seluruh Indonesia. Jika perIu ditambah dengan beberapa anggota lainnya yang mewakili berbagai golongan dalam masyarakat. Sekalipun utusan-utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku itu diangkat oleh Jepang, suara yang mereka perdengarkan untuk menyatakan Indonesia Merdeka adalah suara dan cita-cita rakyat. Dengan ikutnya mereka terdapatlah simbol persatuan seluruh Indonesia. Rasa persatuan ke dalam itu lebih penting daripada pertimbangan yuridis dari luar apakah badan ini diangkat oleh Jepang atau tidak.

Soal masa datang yang harus dihadapi bukanlah soal terhadap Jepang yang tidak berkuasa lagi, melainkan sikap terhadap Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sebab itu persiapan revolusi bukanlah seharusnya ditujukan kepada Jepang yang sudah masuk zaman yang lampau, melainkan terhadap Belanda yang akan kembali menjajah.

Demikianlah perbedaan pendapat yang principieel antara golongan Sukamo-Hatta yang dianggap menempuh jalan legal dan golongan Api-Mahasiswa-Sjahrir yang menganggap jalan mereka revolusioner.

Dipandang dari jurusan yuridis-formeel, memang sikap yang kemudian ini “revolusioner” kelihatannya, Indonesia Merdeka adalah hasil tindakan sendiri dan bukan buatan Jepang.

Akan tetapi ditinjau dari keadaan nyata, alasan yuridis-formeel itu tidak benar artinya. Revolusi tidak berhitung dengan soal yuridis-formeel, melainkan dengan tenaga dan kekuatan yang ada. Orang Belanda yang mau mengembalikan kekuasaannya ke Indonesia tidak menimbang-nimbang apakah kemerdekaan itu buatan Jepang atau buatan Indonesia sendiri. Bagi mereka tiap-tiap revolusi yang akan melenyapkan kekuasaannya adalah antigezag dan harus dibasmi.

Suatu bukti nyata, yang tidak dapat ditiadakan dengan alasan yuridis-formeel, ialah bahwa persiapan untuk Indonesia Merdeka sudah bermula di dalam zaman Jepang.

Undang-Undang Dasar yang berlaku lima tahun dalam Republik Indonesia diperbuat dalam zaman Jepang oleh Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan yang bersidang sesudahnya Proklamasi Agustus 1945 hanya mengadakan beberapa perobahan saja yang tidak mengenai pokok.

Dan apabila benar orang menghendaki tindakan yang betul-betul revolusioner, lepas dari perhubungan dengan masa yang lampau, maka seharusnya proklamasi dilakukan oleh orang-orang baru sama sekali yang namanya tidak tersangkut dengan kerja-sama dengan Jepang. Setidak-tidaknya bukan oleh Sukarno-Hatta. Akan tetapi dalam hal ini kombinasi Api-Mahasiswa-Sjahrir tak sanggup. Mereka tidak opgewassen menghadapi situasi revolusioner yang mereka ciptakan sendiri. Inilah kelemahan mereka dalam batinnya. Mereka terpaksa juga bergantung kepada Sukarno-Hatta untuk mencapai suatu tindakan revolusioner memproklamirkan Indonesia Merdeka. Atau, sebagaimana sikap Sjahrir kemudian, ia memisahkan diri, tidak ikut proklamasi dan tidak aktif dalam politik sesudah Proklamasi, menolak keangkatannya menjadi Komite Nasional, mengambil sikap menunggu waktu yang baik. Sikap ini bukanlah sikap yang dapat disebut menyelenggarakan revolusi, karena untuk revolusi tak boleh waktu terbuang.

Kelemahan batin kombinasi-tiga tadi, yang merasa mampu menyelenggarakan sendiri suatu tindakan mereka ciptakan, menetapkan dari semulanya kegagalan segala tindakan mereka yang berikut. Golongan Api yang dipimpin oleh Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik dan Wikana yang disertai juga oleh Dr. Muwardi sonder barisan bantengnya, mau memaksa Bung Kamo jadi boneka untuk melakukan segala kemauan mereka. Taktik mereka ialah gertak dan intimidasi. Di sini mereka membuktikan tidak mengerti hukum revolusi, bahwa revolusi tidak dapat dipimpin oleh seorang boneka. Maunya langsung dipimpin sendiri, dengan tanggung jawab penuh. Revolusi hanya berhasil jika dikemudikan oleh pemimpin yang tahu apa maunya, pandai memperbuat perhitungan yang tepat dan pandai mengukur tenaganya sendiri terhadap tenaga lawannya.

Kelemahannya pula ialah bahwa kombinasi-tiga ini tidak tahu satu dalam tujuannya dan dalam semangatnya. Golongan Sjahrir yang kemudian berpendapat tindakan Sukarni c.s. itu menuju khaos dan anarkhi, melepaskan diri dari tindakan bersama tadi dan — seperti disebut di atas — mengambil sikap menanti. Golongan mahasiswa pun insaf kemudian, bahwa mereka diperalatkan saja oleh Sukarni c.s. dan ditipu dengan gambaran yang tidak benar tentang keadaan politik dan tenaga perjoangan rakyat. Hati pemuda yang revolusioner-romantik dan perwira dipikat oleh Sukarni dengan keterangan, bahwa tanggal 16 Agustus pukul 12 tengah hari 15000 rakyat akan menyerbu ke kota dan itulah saat yang baik bagi Peta dan pemuda untuk beserta merubuhkan pemerintahan Jepang. Pelajar-pelajar ini mengira, bahwa Peta seluruh Jawa telah siap untuk mengadakan coup d’ etat yang direncanakan, bahwa pemuda seluruh Jawa berdiri di belakang Api. Akan tetapi keadaan yang sebenamya ada lain. Pada saat yang ditentukan itu tidak ada yang terjadi, di Jakarta maupun di luamya. Tak ada 15000 rakyat yang bergerak ke kota, tak ada Peta yang bertindak, gerakan pemuda di tempat-tempat lain tak tahu apa yang direncanakan oleh Api. Mahasiswa yang kecewa tadi berbalik membelakangi Sukami c.s. Dalam pembentukan Komite Nasional Pusat tanggal 19 Agustus, ketuanya menyatakan dengan resmi, bahwa golongan mahasiswa berdiri di belakang Sukarno – Hatta.

Jauh daripada suatu kemenangan dari pemuda, penculikan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan kembalinya hari itu juga ke Jakarta adalah suatu pembuktian kepada sejarah daripada bangkrutnya suatu politik dengan tiada perhitungan, yang semata-mata berdasar pada sentimen. Pernyataan pula daripada politik-tidak-mampu! Karena penculikan itulah maka Proklamasi Indonesia Merdeka, yang mulanya kami tetapkan tanggal 16 Agustus, jadi terlambat satu hari.

Dengan kupasan di atas kami tidak bermaksud mengecilkan jasa pemuda dalam perjoangan kemerdekaan Indonesia. Jasa pemuda kita besar sekali. Juga mereka, yang tindakannya tidak selalu saya setujui dan bertentangan dengan pendirian kami, dapat saya hargai jasanya menurut nilainya. Sikap mereka yang mau benar sendiri dan segera curiga kepada pendirian yang berlainan, banyak menyulitkan jalannya perjoangan. Akan tetapi apabila semangat mereka tidak begitu meluap-luap pada permulaan Revolusi Nasional kita, maka sukarlah kiranya menghidupkan perjoangan rakyat yang begitu hebat, hingga sanggup menderita bertahun-tahun lamanya.

Kegiatan pemuda bertindak dan mendesak menjadi pendorong bagi pemimpin-pemimpin untuk sadar akan tanggung jawabnya dan mengundurkan diri kalau ia tak mampu. Tidak dapat disangkal, bahwa pemuda dan rakyat beserta alat-alat negara Republik Indonesia adalah motor daripada Revolusi Nasional kita. Gambaran bahwa hanya pemuda yang memegang obor Revolusi adalah gambaran yang salah.

Ada golongan pemuda yang berkehendak dari semulanya, supaya pimpinan revolusi di tangan mereka. Tetapi apabila pimpinan itu tidak diperoleh, janganlah disalahkan pada orang lain. Carilah keterangannya pada diri sendiri dan pada hukum sejarah yang berdasarkan atas keadaan yang nyata, menempatkan tiap-tiap golongan pada tempat yang seukuran dengan kesanggupannya dan sesuai dengan mentaliteitnya.

Pimpinan dalam revolusi tidak dapat dituntut, melainkan diperoleh atas kepercayaan rakyat kepada pimpinannya. Pilihan rakyat mungkin salah, tetapi selama rakyat percaya pada pimpinannya, selama itu Revolusi dijunjungnya. Hanya kepercayaan rakyat akan kemenanganlah yang membawa kemenangan bagi Revolusi.

Bung Hatta

Sumber : Mimbar Indonesia, 17 Agustus 1951 , No. 32/33

[1] Yang sebenarnya tangsi Rengasdengklok adalah ashrama Peta. Pasukan Jepang tak ada di sana.

[2] Dimyati menulis bahwa uraiannya tentang perjoangan Proklamasi diambil dari buku “Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945” karangan Adam Malik. Jika diperhatikan dengan teliti, Muhammad Dimyati baru menulis cerita dalam bukunya, belum menulis sejarah.

Tafsir

Teks tidak berubah namun tafsirannya bisa berubah. Perubahan tafsiran bisa terjadi karena resipien, reseptor, audience (penikmat), reader (pembaca), akseptor, responder teks berada pada konteks, situasi, keterkondisian-sebelum (presuposisi) yang berbeda. Namun perubahan tafsiran bisa sebebas-bebasnya sehingga merusak esensi teks, bisa juga menyingkap kemungkinan lain dari esensi teks yang sudah ada tanpa merusak intensi pemilik asli pesannya. Kalau berpagut pada teks yang sakral, atau skriptur, yang memang ada niatan diperbedakan dengan teks sastra maka bentuk yang pertama ditinggalkan sedangkan bentuk kedua kadang dalam keadaan tertentu dilakukan atau kadang memang dibutuhkan —tentu dilakukan oleh ahlinya dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Perbedaan ini misalnya bisa kita temukan pada piagam kemerdekaan Amerika Serikat yang koarnya “all men are created equal.” Senyimak, kalimat ini bagi banyak orang kini dianggap sebagai baik dan patut diteladan. Namun intensi, niatan, pesan yang ada di dalam kalimat itu adalah “semua laki-laki kecuali laki-laki budak diciptakan setara.” Hanya laki-laki? Ya, karena saat itu perempuan di dalam gerak politik dan juang Amerika Serikat abad 18 memang invisible (tak nampak, tak dianggap). Laki-laki bukan budak? Ya, karena perbudakan masih berlangsung di Amerika Serikat saat itu dan para budak tidak dianggap setara. Tapi lihatlah bagaimana teks yang sama kemudian mengalami tafsiran yang berbeda. Kalimat itu kini tidak mempunyai pengecualian; setiap manusia diciptakan setara.[1]

Tetapi pemahaman sejarah teks piagam kemerdekaan Amerika Serikat hingga memungkinkan pemahaman itu bisa dilakukan ketika teks dan sejarah teks tersedia.

Lalu bagaimana dengan skriptur? Di dalam Bible kita mengenal hermeneutika dan eksegesis. Kadang keduanya dianggap satu kadang dianggap beda. Kita semua tahu bahwa Bible tertua bukan berbahasa Aramaic. Masalahnya adalah, Yesus (pbuh) mengabarkan “berita baik” dalam bahasa Aramaic dan bukan bahasa Yunani. Belum lagi sebelum kanonisasi, teks-teks Bible yang berserakan SAAT ITU jumlahnya ada puluhan versi dan semuanya dipakai oleh berbagai macam gereja baik yang trinitarian (percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu Dzat dengan Bapa) maupun unitarian (meyakini Yesus adalah sebagai manusia yang diutus Bapa). Kodifikasi konsili gereja awal memilih empat versi (Bible Yohanes, Matius, Lukas, Markus) sebagian memilih lima dengan tambahan Bible Thomas. Kanonisasi dilakukan berkat kerja Athanasius dengan mensortir teks-teks yang ada dan membuang lainnya.[2] Teks yang dipilih Athanasius menjadi Bible yang terkanonkan sedangkan teks yang ditolak Athanasius ditolak, disebut apokrifa.

Dari keempat Bible berbahasa Yunani ini, penulis SEBENARNYA adalah anonim. Nama Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus adalah nama yang diberikan oleh proses kanonisasi menjadi satu bendelan “book” membuat kebutuhan pemberian nama otoritas kepada siapa teks tersebut disandarkan sehingga kemudian teks-teks yang berserakan itu “dianggap ditulis oleh” keempat nama tersebut.[3] Karena Yesus (pbuh) hidup dalam lingkungan Yahudi-Romawi dan berbahasa Aramaic sedangkan Bible empat tersebut berbahasa Yunani dan ditulis oleh penutur cerita berlatar Yunani-Romawi sekitar dua abad setelah Yesus (pbuh) kemudian tersebar ke dunia lewat kanon berbahasa Inggris King James Version, oleh sebab itulah Profesor Tafsir Skriptur Biblikal Hanko[4] menyatakan diperlukannya hermeneutika untuk menyambungkan dua bagian dari “konteks teks” dan “konteks penutur kisah Yesus (pbuh).” Sedangkan Bornkamm[5] melengkapi kerja tafsir dari Bible yang tertua tersedianya hanya dalam bahasa Yunani dengan perubahan-perubahan DAN penambahan-penambahan redaksi skriptur yang terjadi lewat proses terjemah dan transfer konteks (kontekstualisasi) di dalam bahasa Inggris dan Eropa Barat lainnya dalam istilah yang disebut dengan Kritik (Tafsir) Redaksi.

Dari situlah kita jadi tahu “pada mulanya adalah firman” yang sering dijadikan dasar trinitas memiliki kisah terjemah-tafsir yang rumit dan tidak selalu mendukung konsep trinitas,[6] lalu kita jadi paham bagaimana “di surga ada tiga yang bersaksi, Bapa (The Father), Putra (naskah Inggrisnya The Word),[7] dan Roh Kudus (The Holy Spirit)” diyakini para akademisi skriptur Bible sebagai tambahan sebab tidak bersumber dari naskah aslinya.[8]

Sebagaimana kita kemudian mengerti bahwa “pergilah ke seluruh dunia, beritakan ini ke segala makhluk”[9] tidak terdapati di dalam teks Bible tertua sebagaimana juga ungkapan yang sering dikutip “siapa tak ada dosa boleh lempar batu pertama” yang tidak ditemukan di dalam skriptur Bible yang tua.[10] Dari situ juga kemudian kita jadi tahu tafsir kata “oinos” di dalam tindak mukjizat air menjadi “oinos” ada yang bersikeras bahwa itu “jus anggur” yang tidak memabukkan dan bukan “serupa khomer, miras (minuman keras)” yang bisa bikin kliyengan. Begitu pula ayat yang berbunyi “I can do all this through him who gives me strength (segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku)” di dalam Filipi 4:13 harusnya melihat konteks penulisan ayat pada masa di mana Paulus sedang menjadi pesakitan hukum dan juga harus ditautkan dengan ayat 11 dan 12-nya yang artinya adalah “menerima nasib jikasanya keinginan tidak tercapai, tetap bersabar jikasanya ada manusia lain yang sedang menggencet.” Ayat ini mengajari kepasrahan dari penindasan dan kurang pas dimaknai sebagai ayat yang mengajari “kekuatan dari Tuhan mengalahkan segala hambatan.” Dari banyak hal itu tadi, kita kemudian juga jadi mengerti bahwa ayat “with men this is impossible, but with God all things are possible (bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin)” di dalam Matius 19: 26 tak pantas dilepas konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya mengenai “keselamatan di akhirat” dan bukan mengenai sesuatu keduniaan sebagaimana ayat ini sering dipakai. Begitu juga dengan ayat Yohanes 1:14 yang berbunyi “Firman itu telah menjadi manusia , dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa” memiliki perbedaan pandang mengenai terjemah dari teks sumber asli tertua berbahasa Yunani pada bagian “Anak Tunggal Bapa” sebab kata asli Yunani monogenes memiliki arti yang banyak dan menjadi perdebatan akademisi Kristen. Monogenes bisa berarti ‘one of a kind‘ atau ‘unique‘ dan tidak melulu menjurus ‘the only one.[11]

Lalu bagaimana dengan teks Quranik? Buku Muhammad Al A’zami mengenai sejarah orisinalitas teks yang dituliskan para sahabat dengan kodifikasi dan kanonisasi jaman Utsman adalah rujukan yang bagus.[12] Tafsir yang dikabarkan bukan “dilakukan” oleh para sahabat dan hadist-hadist yang ditelusur para imam hadist bersambung hingga rasulullah (pbuh) merupakan sumber yang bagus di dalam memahami teks Quranik. Dari situlah terdapati bagaimana sebuah ayat dimaknai, diterapkan, sebab turunnya, bahkan bagaimana orang-orang yang diberi “otoritas” pemahaman oleh rasulullah (pbuh) memiliki kekayaan penafsiran.[13]

Dari situlah Barthes yang bersikeras di dalam sebuah esainya bahwa teks yang lahir sudah langsung lepas dari penulisnya, bebas terbang karena singgungan teks dengan pembacaan sudah mematikan otoritas penulis sebagai pemberi makna tunggal,[14] mendapati sindiran dari Foucault bahwa konteks teks tak bisa bebas lepas dari pencipta dan penciptaan teks. Bebasnya penafsiran teks selalu terikat pada “nature,” atau jati diri teks yang tak mungkin muncul tanpa ikatan-ikatan itu.[15][16]

Namun gaya Barthes maupun terutama gaya Foucault yang terinspirasi dengan pendekatan tafsir Biblikal tak elok dipadankan dengan tafsir Quran. Bible di dalam sejarahnya memang “pelik” jika sudah menyangkut identitas, konteks, dan otoritas penafsiran teksnya. Jadi jika ada orang mengajak belajar Quran tanpa ambil pusing, tanpa perlu, membebaskan diri dari berita-berita para sahabat (Ridlo Allah atas mereka) bagaimana rasulullah sebagai seseorang yang Allah beri wahyu, teks Quran, menjelaskan maksud ayat itu dan bagaimana konteks ayat itu, … menjauhlah darinya, menjauhlah darinya, menjauhlah darinya meskipun gelar akademiknya tinggi, meskipun ia disebut kyai haji, meskipun hartanya berlimpah, meskipun khotbahnya serak-serak basah sehingga melagutkan telinga, meskipun matamu seolah melihat wajahnya cerah bercahaya, meskipun bahasa Arabnya fasih, meskipun ia bisa mejik dan sulap, meskipun ia sering nongol di TV, meskipun ia disanjung puji negara-negara Barat yang “hebat,” meskipun tulisan-tulisan “tafsir” Qurannya masuk jurnal-jurnal “Islami” Barat yang kerap mencurigai dan mereka ulang tafsir teks hanya berdasar konteks sebab turun tanpa mengindahkan penafsiran yang mendapat restu (otoritas) dari Muhammad saw. sebagai manusia penerima wahyu.

Oh ya, sejarah teks sila pertama Pancasila juga menarik. Apakah penghilangan tujuh kata darinya lantas mengebiri potensi bersyariah ataukah potensi itu tetap ada namun teks yang dihapus itu hanya perampingan saja untuk tujuan politis saat itu; sebuah kompromi; sebuah gentlemen agreement karena kondisi saat itu?

Pun kiranya kita maklum mengenai tafsir Pancasila yang konon hendak menaungi Nasakom ala Sukarno dan P4 yang hendak mengajari doktrin kepancasilaan Suharto. Sukarno punya tafsiran Pancasila yang bunyi sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila yang kita kenal sekarang dengan tafsir ala Nasakom-nya karena ide (asli) Sukarno mengenai Pancasila berbeda dengan yang kita kenal. Ia menempatkan nasionalisme dan internasionalisme sebagai poin satu dan dua sedangkan Ketuhanan (saja, tanpa embel-embel atas istilah ini pada sila kelima). Pengalaman bersendawa dan wedangan bareng di klinik pemikiran Cokroaminoto, Raja Jawa Tanpa Mahkota, yang mempertemukannya dengan ide-ide dan kelak-aktivis Islam, nasionalisme, sosialisme, komunisme nampaknya mempengaruhi idenya mengenai “dasar pemersatu bangsa” yang dipidatokan di dalam perumusan Pancasila.[17]

Sebab itulah ketika Nasakom dikecam karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, Aidit dalam suatu wawancara dengan enteng menjawab, nampaknya membela payung longgar Sukarno, bahwa sila satu saja tafsirannya bisa macam-macam.[18][19]

Entah kini atau kelak, tak tahu bagaimana Pancasila dibaca dan dibancaki. Karena otoritas penafsiran nampaknya tak definitif kecuali penguasa yang terus berganti dan bersamanya tafsir Pancasila mengikut serta. Yang beginian bisa kita rujuk mengenai konon betapa khawatirnya Pater Beek dan Jusuf Wanandi ketika Sukarno jatuh dan beberapa partai-partai berbau Islam saat itu menyuarakan kembali pengembalian tujuh kata Piagam Jakarta sehingga diperlukan usaha-usaha di balik layar untuk menempatkan “penguasa” yang bisa menafsirkan Pancasila, khususnya sila kesatu, hanya sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja dan bisa meredam mereka yang ingin konsep dasar sila pertama Piagam Jakarta kembali mengemuka.[20]

Tentu ini juga termasuk kegagapan jargon Pancasila sebagai salah satu pilar dari “empat pilar kebangsaan” sedangkan ia juga “dasar bangunan; letak berdirinya pilar-pilar itu.” Dan tentu saja selalu ada argumen untuk membuat tafsiran menjadi sah terjustifikasi.[21]

Demikian.

.

.

.

.

Endnotes

[1] Bdk. Matt Brundage. “The meaning of Thomas Jefferson’s phrase “all men are created equal”” (Last modified 23 October 2015).

[2] Biblica, The International Bible Society, “How were the books of the Bible chosen?”

[3] William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel (2005)

[4] Hanko, Herman C. 30-Aug-1998. “Issues in Hermeneutics”, seri kumpulan 4 artikel dalam Protestant Reformed Theological Journals of April and November, 1990, and April and November, 1991.

[5] Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth (1995)

[6] Edgar J. Lovelady, “The Logos Concept” (1963), Grace Theological Journal 4.2 (Spring 1963) 15-24. Bandingkan juga dengan “John 1: 1” dalam BibleHub.

[7] Lihat paragraf sebelumnya mengenai Bible King James Version yang seolah menjadi rujukan terjemahan Bible dunia (bdk. dengan Vulgate).

[8] Mark H. Newman, A Cyclopedia of Biblical Literature (1845: 138-140)

[9] Markus 16: 9-20 tidak terdapati di dalam naskah Yunani tertua. Penambahan ayat-ayat ini ke dalam Bible Perjanjian Baru meskipun tidak ada rujukan dalam naskah Bible tertua-nya disebut sebagai “bagian dari Firman Allah yang diilhamkan” kepada para penulis, penyadur, pengedit Bible (Alkitab Sabda, “Markus 16: 15”).

[10] Sarah Eekhoff Zylstra, “Is ‘Let Him Who Is Without Sin Cast the First Stone’ Biblical?” (23 April 2008).

[11] Untuk tafsir yang berkaitan dengan “oinis” silakan periksa tulisan Jeffrey W. Hamilton. 8 Maret 2016 (last modified). “New Testament Beverages”. La Vista Church of Christ (bdk. Mark H. Creech. 27 Januari 2014. “Christians and Alcohol: An Abstinent View.” Christian Post).

Untuk interpretasi atau tafsir yang berkenaan dengan Filipi 4: 13, silakan rujuk Jonathan Merritt, “Phillippians 4:13: How many Christians misuse the iconic verse” (16 Januari 2014, Religion News Service) atau buku yang ditulis oleh Eric J. Bargerhuff, The Most Misuse Verses in the Bible (2012).

Untuk tafsir yang berhubungan dengan Matius 19: 26 silakan dibaca penjelasannya dalam tulisan Tim Chaffey “Commonly misused Bible verses: Matthew 19: 26” (19 Juli 2012).

Untuk kata monogenes dari bahasa Yunani, terjemah-tafsir yang bisa menyulut perdebatan dapat dirujuk pada Bart Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture (Oxford University Press, 1993: 81) berbunyi sebagai ‘one of a kind‘ atau ‘unique’ dan tak senyampang ‘the only one.’ Bahkan misalnya diambil arti lain dari monogenes yang menyiratkan “satu-satunya” terdapat polemik apakah “satu-satunya” merujuk pada Tuhan, Putera Tuhan, atau “indwell Word” sebagaimana dibahas detil di dalam Jesus’ Words Only, “One and Only Issue in John 1:14” dan Shema Chapter 40 – “The Only Begotten Son or God? John 1:18.” Bandingkan juga dengan ayat yang memakai monogenes [o monogenes uios] seperti Ibrani 11:17 di mana Ishak (pbuh) diterjemahkan sebagai “anaknya yang tunggal” justru harus dipahami dalam konteks “anak yang dari istri pertama,” “anak yang lebih dikasihi” atau pengertian yang serupa itu sebab anak Abraham (pbuh) bukan Ishak (pbuh) semata.

[12] Muhammad Mustafa Al-A’zami, The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments (2003)

[13] Muhammad Mustafa Al-A’zami, Studies in Early Hadith Literature (1978)

[14] Roland Barthes, “The Death of The Author” (1967)

[15] Michel Foucault, “What is an Author” (1969)

[16] Bahasan mengenai kelindan dua tulisan tersebut menarik dibahas oleh Sean McQueen (2012) dalam “Michel Foucault’s “What is an Author?” and Adaptation.”

[17] Pancasila sebagai nama atas dasar negara memang dicetuskan oleh Sukarno di dalam rapat para Bapak Pendiri Bangsa yang menghadirkan tiga konseptor mengenai dasar negara yaitu . Namun nama “Pancasila” sebelumnya dipilih Sukarno setelah “konsultasi bahasa” dengan Muhammad Yamin dan ia kemukakan sebagai nama yang pas untuk dipilih di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Di sisi lain, bunyi Pancasila yang kini dipakai sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bukan sebagaimana ide awal Sukarno kecuali kerja dari Panitia Sembilan [terdiri dari 7 orang Haji] —salah satu anggotanya memang Sukarno— yang disepakati pada 22 Juni 1945 dan sila pertama menempatkan “Ketuhanan” plus “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

[18] Tim Historia, “Wawancara DN Aidit: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila”” (18 April 2016)

[19] Dipa Nusantara Aidit, tokoh PKI, membela diri bahwa partainya yang Komunis Marxis tidak ada masalah dengan dasar negara Indonesia yang ada sila ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebab menurutnya ada juga agama [dan kepercayaan] di Indonesia yang tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa saja tidak menjadi masalah bagi negara dan tidak dipermasalahkan oleh negara. Bahkan secara politis ia menentang pemretelan terhadap Pancasila. Besar kemungkinan, Sukarno di dalam Manipol Usdek yang dicetuskan Sukarno tahun 1959 yang memperkuat konsep Nasakom Sukarno yang digaungkan pada 1956 tidak bisa meninggalkan Pancasila sedangkan PKI sangat butuh Sukarno, Nasakom, dan Manipol Usdek. Dari keruwetan itulah kita bisa “sedikit” mengerti mengapa Hatta —yang juga salah satu konseptor Piagam Jakarta dan salah satu penandatangan “atas nama bangsa Indonesia” di dalam teks proklamasi— yang anti PKI bergerak menjauh secara ideologi dan politik dari Sukarno meskipun keduanya secara pribadi masih berkawan. Kisah Sukarno dan Hatta di tahun 50-an dan 60-an memang berbeda di tahun 48-an ketika Musso dengan Jalan Baru-nya mengagitasi orang-orang PKI mendirikan negara komunis berkiblat Soviet di Madiun, Sukarno begitu solid dengan Hatta dan keras terhadap Musso. Dan itu semua belum lagi ditambah bagaimana peliknya permainan Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam “intrik” antara NasA melawan Kom di dalam bingkai kisah Sukarno-Hatta, mulai dari tahun 48-an hingga tahun 65-an.

Berkenaan dengan tafsir Pancasila yang ke arah Sosialisme di jaman Sukarno dan di jaman Suharto Pancasila ditafsirkan ke arah antiKomunisme dan Pembangunanisme, bisa misalnya dirujuk pada tulisan Shigeo Nishimura, “The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia,” 東南アジア研究 (1995), 33(3): 303-316. Arah sosialisme Sukarno juga dapat dirujuk kepada penafsiran “kepribadian bangsa Indonesia” ala Sukarno yang dicantumkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1962.

[20] Salim Said, “Pater Beek, Pastor Jesuit” dalam Gestapu 1965: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto (2015)

[21] Hukum Online, “MPR: Pilar Kebangsaan Tak Ubah Kedudukan Pancasila” (17 Februari 2014).