Kenusantaraan

Sila keempat Pancasila mengingatkan kita bagaimana Muhammad Yamin dan kawan-kawan hendak melandaskan keberlangsungan negara kita dalam semangat kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Istilah hikmat kebijaksanaan ini sejatinya mengikis sebuah kebijakan yang berlandaskan pada niatan menang-menangan yang bisa diakali dengan tonggak kebenaran bersumber dari suara terbanyak. Dus, Muhammad Yamin dan kawan-kawan hendak membangun sistem bernegara yang berbeda dengan apa yang dimiliki Barat; bukan demokrasi yang liberal yang menafikan hikmat kebijaksanaan dan bukan sosialis komunis yang semangat kerakyatannya konon terlalu rigid untuk memungkinkan adanya permusyawaratan. Berkaca pada semangat itulah, demokrasi di Indonesia merasa berhak untuk berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain. Demokrasi ini kita sebut dengan nama Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila sedari mula memang didesain untuk memiliki paradigma kenusantaraan. Ia mengakrabi dan lalu mewadahi pemikiran-pemikiran yang malang melintang di antara tokoh-tokoh pendiri negara kita mengenai bagaimana sebaiknya negara dijalankan. Ia adalah sebuah eksperimen terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada saat itu. Dengan pemberian nama yang berbeda dan dilandasi dengan semangat yang berbedalah maka kecenderungan untuk membedakan demokrasi nusantarawi dengan demokrasi non-nusantarawi menjadi terbuka lebar. Meskipun bisa disebut elusif, demokrasi nusantarawi digaungkan sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bukan berkekang pada adagium nilai-nilai universal yang diterima oleh bangsa lain. Nilai-nilai ini dikanonkan dengan nama Pancasila.

Dengan demikian, ada kekhasan pada Demokrasi Pancasila. Emblem Pancasila atas kata demokrasi membuatnya beraroma nusantarawi. Oleh sebab itulah akan menjadi ganjil manakala demokrasi kenusantaraan kita, Demokrasi Pancasila, dikiblatkan pada demokrasi yang berlaku di negara-negara ndoro-ndoro di luaran sana.

Tentu saja pembicaraan tentang nusantara membuat kita kudu sedikit tahu sejarah istilah itu. Nusantara dulunya merujuk kepada seluruh daerah kepulauan maritim di Asia Tenggara pada jaman Majapahit dan tidak termasuk negara pusat yaitu pulau Jawa. Di dalam perkembangan ide nasionalisme pada abad 20-an menjadi sepadan makna dengan wilayah yang membentang hanya dari pulau Sumatra minus semenanjung Malaya hingga Papua tanpa menyebut kepulauan Filipina dan mengikutsertakan Jawa sebagai bagiannya. Nusantara —lepas dari salah kaprah dan penyempitan makna nusantara— sebagai sebuah paradigma, cara pandang, kini ramai sebagai sebuah komoditas. Tengoklah betapa ramainya kini embel-embel “nusantara” bermunculan.

Sebagai sebuah paradigma, istilah nusantara lebih eksotis dibandingkan dengan istilah nasional. Istilah nasional dianggap sebagai sesuatu yang bersifat keindonesiaan sebagai paket satu kebangsaan sedangkan kata nusantara memiliki dimensi berakar pokok dari tradisi yang bernuansa keindonesiaan namun ia lokal. Ia seakan-akan sesuatu yang inheren bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang normal berlaku di Indonesia, jauh sebelum kebisingan mengenai satu negara Indonesia muncul.

Istilah nusantara juga terasa eksotis karena ia merujukkan definisinya pada pertalian atas tanah air dari Sabang sampai Merauke. Ia memberikan celah pada perbedaan warna lokal sebagaimana terbunyikan pada mantra “Bhineka Tunggal Ika.” Berbeda dengan istilah nasional yang melihat keindonesiaan sebagai satu kesatuan yang memiliki derap dan dengung yang sama, nusantara mengijinkan perbedaan itu sah distempel sebagai sesuatu yang indonesiawi. Dengan demikian, kenusantaraan atau nusantarawi bercakap-cakap mengenai pritilan-pritilan yang menjadi komponen identitas keindonesiaan sedangkan kenasionalan bertemu muka dengan keindonesiaan yang berwujud negara, formal, dan baku.

Kembali pada pembicaraan awal mengenai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memang diniatkan untuk berbeda dengan demokrasi yang dipakai oleh ndoro-ndoro di luar sana. Kita perlu heran kepada mereka yang hendak membuat Demokrasi Pancasila harus berkiblat modus, praktik, dan nilai-nilainya pada negara-negara Barat gara-gara punya argumen bahwa asal demokrasi adalah dari negara Barat dan negara Barat sudah berpengalaman dengan demokrasi jauh lebih lama daripada Indonesia yang baru kemarin sore belajar demokrasi. Bisakah mereka yang punya gairah begitu muntap setinggi ubun-ubun ini melakukan hal yang sama pada Islam? Tentu dengan argumen yang sama, misalnya, bahwa Islam berasal dari Arab dan jazirah Arab kena celupan Islam lebih duluan dibandingkan dengan dengan daerah nusantara sehingga sudah sepantasnyalah mengekor pada tradisi Islam yang berlangsung di Arab. Adanya varian di dalam praktik dimaklumi muncul hanya dan hanya jika keadaan tertentu memaksa terjadinya varian dan bukan kehendak untuk membedakan diri menjadi niatan sedari jenjang.

Kalau misalnya usulan ini tidak berlaku bagi sebagian orang, atau dengan kata lain, demokrasi harus berkiblat dari pengalaman, nilai-nilai, dan tafsir “Barat” sedangkan Islam tidak boleh berkiblat dari pengalaman, nilai-nilai, dan tafsir “Arab” maka yang begini ini mengingatkan kita dengan buku yang ditulis oleh peneliti sejarah dinamika Islam dan Barat di nusantara Michael Francis Laffan. Buku itu berjudul Islamic Nationhood and Colonial Indonesia.

Di dalam bukunya, Laffan menunjukkan data dan membeberkan cerita bagaimana [Kerajaan] Belanda sebagai salah satu negara superpower saat itu —lainnya adalah Kerajaaan Inggris— yang butuh terus menjajah dan ditempatkan sebagai superior melihat bahwa penduduk nusantara harus diajari gaya berpikir yang memindahkan kiblat dari potensi kearaban yang bisa berujung kepada pan-Islamisme kepada kearifan dan kehebatan Barat.

Dalam pada itu, pengajaran Islam kepada penduduk nusantara harus dipasifikasi supaya jinak dan dilokalkan supaya terpisah dari ide besar mengenai pan-Islamisme. Pendidikan sebagai senjata ampuh penanaman nilai-nilai dan doktrinasi gaya berpikir ala Barat juga diberikan kepada beberapa penduduk nusantara dengan tujuan mereka bisa mengasosiasikan diri mereka kepada Barat dan bukan kepada Mekah atau Mesir. Bukan hanya lewat pendidikan saja tapi tentu saja pemberian privelege lainnya. Jadi kira-kira begitulah sebuah penjajahan bisa terus secara halus dilanggengkan dan subordinasi dalam gaya berpikir bisa lestari tanpa kena risiko dikaliskan.

Demokrasi, Kebudayaan, dan Sikap Otonom: Surat Kepada Kawan

Tulisan ini adalah karya Tarli Nugroho, Peneliti di Mubyarto Institute Yogyakarta. Pertama terbit di blog milik Tarli Nugroho, Melanjutkan Indonesia pada tanggal 30 April 2014. Publikasi ulang dalam blog ini telah mendapat ijin darinya.

_____________________________________________

Diambil dari 'Melanjutkan Indonesia' 30 April 2014, Tarli Nugroho

Kawan, masalah kita dengan demokrasi, bukanlah soal asli atau asing, tradisional atau modern, apalagi Timur atau Barat, sebagaimana yang sering kau risaukan. Kita tahu, kubisme Picasso mengambil inspirasi dari seni lukis tradisional Afrika, puisi Sutardji mencuri mantera Melayu, dan bunyi parikan Sunda kuat mewarnai syair-syair Hartojo Andangdjaja. Apakah kubisme menjadi palsu hanya karena ia memindai bentuk seni yang sudah menjadi tradisi sebuah suku di Afrika sejak masa yang lebih silam?! Mana yang asli menurutmu, mantera Melayu atau permainan bunyi puisi Sutardji?! Mana yang tradisional dan modern, bunyi parikan atau syair Hartojo?!

Sejauh yang berkaitan dengan penciptaan, menurut saya, pertanyaan mengenai asal-usul memang tak lagi relevan. Sebuah penciptaan hanya harus berhadapan dengan pertanyaan mengenai otonomi: sejauh mana si pengarang, atau si perupa, atau si pemikir, mampu bersikap otonom dalam proses kreatifnya. Sebab tanpa otonomi tidak akan pernah lahir kreativitas. Kreativitas inilah yang membuat “tiruan” tak lagi sama dengan “aslinya”; dan sekaligus menjadi ukuran apakah “sang tiruan” layak disebut sebagai “asli yang lain”. Kubisme, melalui otonomi-kreatif Picasso, sama aslinya dengan bentuk seni rupa yang ditirunya. Sehingga, lagi-lagi (seperti biasa) meminjam Borges, setiap pengutip Shakespeare, dalam batas tertentu, adalah Shakespeare (yang lain). Bahkan, Berger, dalam Capitalist Revolution (1986), dengan yakin menyebut bahwa kapitalisme di Asia Timur bukanlah merupakan “perluasan” kapitalisme Barat, karena keduanya melibatkan kebudayaan yang berbeda yang masing-masing berkembang secara otonom.

Dan seperti halnya Berger, Thurow dalam beberapa bukunya yang mengkaji berbagai corak kapitalisme (misalnya Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America; dan Zero-Sum Society), akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa masing-masing bentuk kapitalisme yang ada, yang diwakili oleh model Amerika, Eropa (Jerman), dan Jepang, tadi tidak lagi merupakan satu bangunan yang sama, melainkan telah menjadi perkampungan otonom yang berbeda.

Ini juga yang membuat kenapa komunisme Cina tidak rontok seperti halnya komunisme Soviet. Karena keduanya tak lagi sama. Di Cina, komunisme berhasil “didomestifikasi” dengan tradisi agraris dan filsafat konfusian. Di sini kita menyaksikan bahwa gagasan baru bisa diserap dari manapun, tapi pada akhirnya dia harus tumbuh dengan cara seturut otonomi kebudayaan yang mengadaftasinya. Bukan kebetulan jika Soedjatmoko, yang pernah berucap bahwa ide punya kaki, dalam sebuah tulisannya mendudukkan otonomi (dimana Koko menyebutnya sebagai “mempertahankan identitas”) sebagai “kebutuhan asasi kebudayaan”. Otonomi bertanggung jawab untuk menjauhkan penciptaan dari keterdominasian, sebuah kondisi yang hanya akan menciptakan pengikut yang sekadar membebek, atau–jika tidak–paling jauh hanya akan menghasilkan mimikri yang kenes.

Pertanyaannya kemudian, apakah pilihan kita atas demokrasi-liberal (istilah ini harus ditekankan, karena pengertian demokrasi tidaklah tunggal) lahir dari sikap otonom? Saya selalu yakin jika jawabannya adalah tidak. Bahkan, jika kita membaca lagi tulisan asli yang menimbulkan percekcokan kita ini, pertanyaan yang bermaksud untuk menggugat keabsahan demokrasi pun masih saja mengandaikan adanya sebuah “model”.

2.Diambil dari 'Melanjutkan Indonesia' 30 April 2014, Tarli Nugroho

Oleh karena itu, saya tidak terkejut, misalnya, ketika dalam sebuah pentas wicara di televisi beberapa tahun lalu, Jeffrie Geovanie, menyebut bahwa sebaiknya kita tidak usah separo-separo meniru demokrasi Amerika. Baginya, demokrasi liberal itu seperti software, ia bisa di-install di komputer manapun, entah itu buatan IBM, Dell, atau komputer jangkrik rakitan glodok. Bagi Jeffrie, bangun tata negara dan tata sosial hanyalah soal peniruan dan pemilihan model belaka. Apa yang disampaikan Jeffrie paling tidak memberi kita dua referensi. Pertama, itu adalah ucapan paling sembrono dari seseorang yang diposisikan sebagai kaum terpelajar. Dan kedua, ucapan itu membuktikan kalau praktik tata negara kita saat ini memang sekadar mencangkok, alias adopteren, yaitu peniruan bulat-bulat dari praktik dan pengalaman negara lain. (Kosakata Belanda membedakan ‘adopteren‘ dengan ‘adapteren‘, dimana yang terakhir bermakna meniru dengan melakukan perubahan, sehingga produk akhirnya bisa dianggap baru sama sekali)

Tentu saja kita bisa dan boleh mengambil inspirasi dari kemajuan praktik demokrasi di Amerika, atau di negara lain manapun. Tapi, jangan lupa, tujuan yang sama tidak selalu bisa dikerjakan dengan jalan yang sama di ruang dan waktu yang belainan. Persis di sini sikap otonom dan kreativitas dibutuhkan, atau apa yang disebut seorang kawan kita sebagai “peran inovatif yg kontekstual dari aktor yg menciptanya”.

Bukan tujuan dari tanggapan ini untuk menggugat keabsahan “norma demokrasi” ataupun mendukungnya, kawan. Kegelisahan mengenai praktik demokrasi, dengan sampel prosesi pemilu yang lalu, terlalu jauh untuk dihubungkan secara langsung sebagai cacat dari “norma demokrasi” yang diandaikan menjadi hulunya. Bagaimanapun, demokrasi adalah sebuah proyek untuk menciptakan tatanan sosial dimana, setidaknya menurut Plato, kewarasan bisa menjinakkan naluri kebinatangan manusia, dan bukan sebaliknya. Jika inti demokrasi adalah gagasan mengenai tatanan yang dibangun oleh kewarasan, maka kebrengsekan pemilu lalu, alih-alih menunjukkan kegagalan demokrasi, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “penyimpangan demokrasi dengan membajak bendera demokrasi”.

Kenapa disebut penyimpangan demokrasi? Karena pesta pemungutan suara itu dikerjakan tidak dalam kerangka menghadirkan order, tatanan. Ia hanyalah pesta para kawanan (herd) yang sepenuhnya anarkis. Bahkan anarki sepertinya merupakan istilah yang lebih tepat (daripada demokrasi) untuk menggambarkan praktik statecraft kita itu; atau, lebih tepatnya lagi: “anarki dengan pemungutan suara”. Ketika kita gagal menjawab dengan tegas pertanyaan mengenai apakah sistem pemerintahan kita berkelamin presidensial atau parlementer, atau semi-presidensil (jika konsep ini diterima), persis di situ gagasan mengenai tatanan telah absen, dan kita patut meragukan jika yang sedang dipraktikkan adalah demokrasi.

Jika kita membaca perundang-undangan politik pasca-Reformasi, misalnya, termasuk amandemen empat kali atas UUD ’45, kita tidak akan menemukan gagasan mengenai apa yang disebut dengan struktur, bangun, tatanan, order, dalam seluruh produk perundangan itu. Sehingga bisa dikatakan, desain politik kita adalah desain-tanpa-desain (bahkan cenderung anti-desain). Ia sepenuhnya merayakan anarki, persis seperti yang dipertontonkan oleh seluruh proses pemilu sejauh ini. Banyak orang latah menyebutnya demokrasi, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah media-krasi dan korporatokrasi, dimana yang berdaulat adalah segerombolan “Mafia Ohio” (hampir semua pentolan lembaga konsultan politik dan lembaga survei politik adalah alumni Ohio State University) yang bersekongkol dengan kaum pengusaha.

Lantas apa selanjutnya, membatalkan demokrasi?! Gagasan itu, bahkan dengan menyadari bahwa sebagai sebuah modus berpolitik demokrasi juga tidak lepas dari kekurangan, tetap saja terlalu prematur. Bukankah kita tidak perlu mengganti lemari pakaian di rumah hanya karena baju kita bau?!

Sampai di sini, pertanyaan kita mestinya adalah bagaimana menghadirkan kembali tatanan dalam praktik politik kita. Ada perlunya kita merenungkan kembali konsep “Ratu-Adil” yang populer di masyarakat Jawa. Hanya saja, jika kita masih membayangkan “Ratu-Adil” sebagai persona, dan bukan gagasan mengenai sistem, pertanyaan itu sepertinya tidak akan terjawab. Di sinilah repotnya. Kita kadung menganggap “Ratu-Adil” adalah mitos dalam pengertian yang inferior. Padahal, persis di sana, ketika mitos tetap dimaknai sebagai mitos, kita telah jatuh sebagai si tertakluk (dari rasionalisme Eropa) yang kehilangan otonomi untuk melakukan reinterpretasi-imajinatif atas warisan kebudayaan ibu kita sendiri. Ketiadaan sikap otonom dan imajinatif itulah yang telah membuat kita kehilangan khazanah warisan sendiri, dan kehilangan itu pada akhirnya membuat kita harus mengemis ke Barat dan ke Timur-Tengah untuk mencari jawab atas persoalan-persoalan yang kita hadapi.

Jadi, masalah kita bukanlah demokrasi, kawan. Masalah kita adalah otonomi. Kita bukan individu dan bangsa yang otonom lagi. Kita tidak lagi menciptakan pilihan, melainkan hanya sekadar memilih apa yang telah diciptakan orang lain; sekadar menjadi resipien, dan bukannya produsen. Demokrasi tanpa sikap otonom hanya akan menghasilkan dunia yang tunggang-langgang.

Tabik.

Angka

Walter Sparrow menjalani kehidupan delusional. Bisa jadi beberapa dari kita juga terperangkap pada situasi yang sama. Di dalam film The Number 23[i], Sparrow yang diperankan oleh Jim Carrey percaya bahwa novel yang dibelikan istrinya sebagai hadiah ulang tahunnya mengisahkan dan menujumkan tentang kisah hidupnya. Ia, pelan namun pasti, mulai menemukan hal-hal yang berada di sekelilingnya memiliki unsur angka 23.

Bisa jadi kita juga mengalami keadaan yang mirip, menjalani keyakinan yang senada, dan hidup dengan fantasi yang serupa. Misalnya saat kita mendapat angka 13. Kita mulai meracau dan bergolak di dalam benak bahwa kita bakal mengalami nasib yang sial. Mitos tentang angka 13 sebagai angka sial tak lepas dari mitos yang terbangun sejak 1700 SM dari tidak disebutnya angka 13 di dalam Codex Hammurabi kemudian dikokohkan dengan mitos yang timbul dari kisah tragis dari Perjamuan Terakhir: Yesus (p.b.u.h) dan 12 muridnya[ii],[iii][iv].

Lebih lanjut mengenai kisah angka 13 adalah pengkhususan kepada Jumat tanggal 13 sebagaimana budaya Barat memakunya sebagai hari sial. Jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari sial dapat dirunut pada sejarah kekristenan. Pada hari Jumat tanggal 13 bulan Oktober 1307, raja Philip IV dari Perancis yang bermufakat dengan Paus Clement V mengeluarkan perintah penahanan Knights Templar – Para Ksatria Pelindung Yerusalem. Tuduhan yang dijatuhkan kepada ratusan anggota Knights Templar adalah bermacam-macam mulai dari bidah, sodomi, hingga penyalahgunaan kewenangan[v]. Ratusan anggota Knights Templar ini disiksa dan juga sebagian mati dibakar hidup-hidup[vi].

Fobia terhadap angka 13 berlanjut hingga sekarang. Seiring dengan diseminasi hegemoni budaya Barat lewat globalisasi, mitos tentang sial angka 13 ini menyebar ke seluruh dunia. Beberapa gedung di segala penjuru dunia tidak memiliki lantai 13 karena angka ini dianggap membawa sial[vii]. Meskipun demikian, di beberapa negara nampaknya ada pengecualian mengenai sial angka 13 juga Jumat tanggal 13.

Di Indonesia seluruh ‘paket elemen budaya’ Jumat tanggal 13 tidak seluruhnya diserap. Tidak terserapnya seluruh paket ‘keyakinan’ ini mungkin dikarenakan Indonesia sudah memiliki ‘takhayul’ sendiri mengenai hari yaitu (malam) Jumat Kliwon[viii]. Di China, mitos angka 13 tidak laku. China memiliki mitos tentang angka 4 sebagai angka sial. Di dalam budaya China, uniknya angka 13 justru menjadi angka aman. Walau demikian, terdapat fenomena serupa mengenai bangunan beringkat dan mitos angka sial sebagaimana terjadi di Barat. Beberapa gedung tinggi di China tidak memiliki lantai 4 dengan alasan yang sama: mitos mendatangkan sial[ix].

Kisah mengenai fobia terhadap angka 13 dan juga Jumat tanggal 13 di budaya Barat telah menjadi sebuah studi yang serius. Donald Dossey, ahli fobia terkenal, bahkan membuat kajian di Amerika Serikat mengenai paraskevidekatriaphobia atau friggatriskaidekaphobia. Dua istilah yang membuat malas ketik ulang ini adalah fobia yang berkenaan dengan ketakutan terhadap Jumat tanggal 13. Paraskevi adalah bahasa Yunani untuk Jumat sedangkan frigga adalah sebutan bagi dewa yang merujuk pada penamaan Friday (Jumat) dan dekatria atau triskaideka adalah angka 13.

Berdasar studi Dossey, ditemukan banyak sekali orang Amerika Serikat yang memiliki fobia terhadap Jumat tanggal 13. Angkanya sungguh mencengangkan. Di jaman modern ini masih terdapat 21 juta orang Amerika Serikat yang percaya takhayul sial di hari Jumat tanggal 13. ‘Kepercayaan’ ini bahkan sampai pada kondisi ekstreme. Berdasar temuan Dossey, banyak di antara warga Amerika Serikat membolos bekerja, tidak berani keluar membeli makanan, dan seterusnya dan seterusnya jika bertemu dengan Jumat tanggal 13[x],[xi].

Studi serius tentang takhayul Jumat tanggal 13 di dalam masyarakat modern tidak hanya dilakukan di Amerikat Serikat. Fenomena fobia Jumat tanggal 13 membuat empat orang praktisi-akademisi di bidang Public Health di UK mengadakan penelitian. Hasil penelitian mereka lalu diterbitkan di dalam British Medical Journal. Scanlon dan ketiga rekannya meneliti apakah ‘keyakinan’ mengenai Jumat tanggal 13 memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan perilaku masyarakat UK. Paper mereka ini mereka beri judul “Is Friday the 13th bad for your health?[xii]. Rekomendasi dari temuan mereka adalah sungguh menarik, atau mungkin lucu, atau mungkin keduanya: pada hari Jumat tanggal 13 disarankan bagi warga UK untuk tetap tinggal di rumah.

Perkara angka memang bisa membuat runyam. Bukan hanya membuat orang menjadi irasional, angka juga bisa membuat kisruh di dalam urusan klaim-mengklaim. Mungkin ada keyakinan semu bahwa angka bersifat netral atau objektif. Atau dalam kasus serupa yang lain, angka dapat dipakai untuk menjustifikasi keberterimaan mayoritas di dalam sebuah klaim: angka yang terbanyak adalah yang benar.

Bicara mengenai klaim dengan angka maka tidak salah apabila kita menengok buku tulisan Darrell Huff, How to Lie with Statistics[xiii]. Di dalam bukunya ini, Huff seolah-olah menandaskan bagaimana klaim kebenaran lewat angka statistik adalah sebuah permainan distorsi realitas yang bisa berbahaya. Huff tidaklah tidak menulis buku itu tanpa argumen yang sahih sebab kemudian buku itu mendapatkan kesepadanan dengan tulisan Mark Twain yang ia nisbahkan kepada ucapan Perdana Menteri Inggris Benjamin Disraeli. Twain meriwayatkan bahwa ia kerap galau jika berhadapan dengan angka-angka. Twain kemudian mengutip ucapan Disraeli mengenai adanya tiga macam kebohongan: kebohongan [kecil], kebohongan sialan [besar], dan statistik [angka][xiv].

Kasus manipulasi angka yang kontroversial adalah kisah otak-atik angka hitung statistik di dalam The China Study. The China Study adalah hasil riset T. Colin Campbell di China mengenai imbas negatif konsumsi produk ternak (susu, daging) bagi kesehatan. Campbell menyimpulkan “lewat angka-angka statistiknya” bahwa penghindaran terhadap produk ternak adalah baik bagi kesehatan manusia[xv].

Kesimpulan yang ditelurkan oleh Campbell mendapatkan banyak sanggahan. Chris Masterjohn, Denise Minger, dan Loren Cordain menunjukkan bagaimana Campbell gegabah dan cenderung manipulatif di dalam membuat kesimpulan dari angka-angka yang dia temukan di lapangan. Tuduhan yang diberikan kepada Campbell -dan memang terbuktikan- adalah adanya manipulasi angka-angka statistik. Campbell juga disindir mengenai ketidakpresisian parameter asumsi yang ia pakai di dalam mengumpulkan angka-angka yang ia butuhkan di dalam membuktikan hipotesisnya[xvi],[xvii],[xviii].

Besarnya jumlah angka dukungan yang digunakan sebagai klaim sebuah kebenaran juga bisa bikin runyam. Mengenai hal ini, patut pula misalnya merujuk kepada ucapan Tariq Ramadan di dalam diskursus mengenai cita-cita muslim dalam menanggapi isu demokrasi dan hidup bersama di masyarakat Barat. Selintas, Tariq Ramadan seakan-akan sekuler namun sejatinya ia tidaklah demikian. Sebagai pendahuluan awal, layaklah mencermati perkataan Tariq mengenai refutasinya tentang kebenaran lewat pendapat dengan angka pendukung terbanyak.

Tariq tahu bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari etika dan etika selalu terkait dengan agama[xix]. Di dalam tradisi suara (dengan angka) terbanyak diyakini sebagai sesuatu yang mempunyai jalur legal untuk disebut sebagai kebenaran, problem dapat timbul dan memang potensial untuk selalu muncul di dalam adaptasi setiap muslim. Tariq dalam posisi firm untuk menyatakan bahwa basis yang ia perjuangkan adalah nilai dan etika yang bersandar pada apa yang tertera di dalam skriptur dan bukan serta -merta ikut mengaminkan apa yang dipegang oleh kebanyakan orang: ‘kebenaran karena angka pendukung yang besar”. Juga perlu dipahami bahwa Tariq tidak lantas memencilkan diri atau mungkin berontak kepada kesepakatan yang dimenangkan oleh ‘pendapat dengan angka pendukung terbanyak’ jikasanya berbeda atau kontradiktori dengan skriptur. Pada keadaan seperti ini, Tariq belajar beradaptasi dengannya.

Juga menarik untuk mempelajari apa yang diajukan oleh Paul Treanor di dalam tulisannya “Why Democracy is Wrong”. Tulisan Paul ini boleh juga dijadikan referensi mengenai bagaimana keputusan dan cara pandang yang ‘terlalu’ menyandarkan kepada angka (suara) terbanyak adalah tragis. Mematok sesuatu sebagai baik berdasarkan angka terbanyak pendukung kadang menjerembabkan manusia untuk melacurkan kemanusiaannya[xx]. Di dalam prolog tulisannya, Paul memberikan contoh bagaimana sebuah negara urung mengirimkan bantuan kemanusiaan gara-gara ide pengiriman bantuan tidak mendapatkan angka terbanyak.

Angka (Credit: radiolab.org)

Angka (Credit: radiolab.org)

Klaim kebenaran berdasarkan superioritas manusia lewat jalur angka dukungan terbanyak adalah sesuatu yang sahih juga bermasalah sebab ia menjadi sesuatu yang sangat labil, begitu menurut Idries de Vries[xxi]. Ide pancang kebenaran lewat angka terbanyak adalah menggelisahkan. Kejadian terkini tentang ini terjadi di dalam denominasi kristen Presbyterian pada tafsir istilah perkawinan. Voting diadakan untuk meratifikasi definisi perkawinan yang ada di dalam skriptur. Hasilnya adalah sebuah definisi baru mengenai perkawinan: asalkan dua orang, meskipun sejenis, tetaplah sah secara skriptur untuk diberkati sebagai perkawinan[xxii].

Kepercayaan kepada angka dukungan terbesar sebagai benar sejatinya menjadi catatan kegelisahan masyarakat post-secular. Mengapa bisa demikian? Sebab di dalam konteks pembenaran sesuatu dilandasi dukungan angka yang terbesar maka hal apapun yang –bahkan berseberangan dengan skriptur dan old wisdom and values– adalah menjadi sah dan legit. Hal inilah yang direnungkan oleh Jurgen Habermas di dalam menyikapi kegamangan mengenai nilai apakah yang bisa dijadikan pegangan bagi kontestasi ide dalam demokrasi yang paling sekuler sekalipun, dalam sebuah masyarakat post-secular[xxiii].

Apapun, klaim menggunakan angka bisa sangat berbahaya – jika dimanipulasi, disalahgunakan, disalahpahamkan, atau disalahyakini. Menggiring awam menggunakan angka bisa berpotensi menimbulkan kerusakan sebab tidak semua paham tentang angka dan makna di balik suatu angka: survei dan statistik. Pun, menyalahgunakan banyaknya jumlah angka pendukung sebagai modal menekan mereka yang jumlah angka pendukungnya sedikit sebagaimana terjadi pada majoritarianisme juga sesuatu yang berbahaya.

Angka memang bisa dijadikan landasan membuat keputusan namun terkadang tidaklah pas untuk menyandarkan diri hanya kepada angka di dalam membuat keputusan. Ambil contoh, tidaklah pas misalnya mencari pertolongan dari Tuhan lewat mandi di tujuh mata air atau sumur di tengah malam oleh sebab pitulungan (Jw. = pertolongan) mempunyai bunyi sama dengan pitu (Jw. = tujuh). Ujung-ujungnya malah masuk angin. Atau bisa juga berkelakar bahwa pitulungan memang datang kemudian dalam bentuk kerokan.

Ambil contoh lain, tidaklah pas semisal membuat klaim bahwa pasti Tuhan sudah memberi tanda mengenai kemenangan sepasang kandidat capres dan cawapres gara-gara angka yang keluar dari sebuah pertandingan sepakbola pada hari pemungutan suara seakan-akan meramalkan demikian.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemungutan suara pilpres 2014 di Indonesia barusan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pada hari itu, angka hasil pertandingan Brasil melawan Jerman adalah 1-7. Beberapa orang misalnya mengaitkan dua hal tersebut sebagai sebuah tanda dari Tuhan. Ada yang menyebut bahwa angka 1-7 adalah tanda bahwa 7okow1, salah satu kandidat, akan memenangkan pilpres karena di dalam namanya ada angka 7 dan 1. Ada juga yang mengaitkannya dengan bakal menangnya kandidat nomor 1, atau Prabowo, karena diyakini bahwa presiden ke-7 Indonesia adalah yang berlabel urut 1. Juga ada yang mengaitkan angka 1-7 sebagai keniscayaan kemenangan Prabowo, salah satu kandidat, gara-gara 17 adalah tanggal kelahiran Prabowo dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Praktik yang demikian itu tidaklah tepat karena kemudian menjadikan seseorang terjerembab kepada takhayul. Bahkan semisal hasil nujuman lewat angka ini terbuktikan pun, adalah tidak pas memegangi keyakinan yang demikian. Ada drawbacks-nya.

Bagi sebagian agama, berpercaya membuat keputusan pada yang demikian adalah buruk: mencederai iman. Sejatinya ada pesan yang dalam mengenai berpantang mengikuti nujuman-nujuman seperti ini: biar bekerja dengan akal bukan mengkorelasikan sesuatu yang absurd, agar menjadi insan yang memakai akal di dalam membuat perhitungan tindakan. Menurut skriptur, bekerja keras memakai akal dalam mewujudkan sesuatu tentu tanpa melupakan doa adalah ciri khas manusia beriman. Atau dengan kata lain: tidak terjebak kepada numerologi sebagaimana kisah Walter Sparrow.

Sparrow terjebak di dalam keyakinannya mengenai angka. Saat ia mendapati bahwa satu angka kebetulan sesuai menujumkan sesuatu. Ketika Sparrow mempercayainya maka bencana pun mulai terjadi atas hidupnya. Ia hidup di dalam bayang-bayang angka 23. Kehidupan yang seperti ini sungguh bukanlah kehidupan manusia sesungguhnya. Sparrow lupa bahwa setiap angka bisa muncul kapan saja. Ia juga khilaf mendapati bahwa angka sama yang terus saja muncul dalam hidupnya adalah ‘realitas yang dibangunnya sendiri’ dengan mengesampingkan angka-angka lain yang keluar, yang berseliweran di sekitarnya dalam kehidupannya.

Lagian, balik lagi ke soal angka 13, bukankah di final Piala Dunia 2014 justru Jerman yang menampilkan pemain dengan nomor punggung 13-lah yang mengalahkan Argentina yang tidak memainkan pemain no 13-nya? Jangan lupa juga bahwa legenda Liga Inggris, pemain yang beruntung karena memiliki tendangan yang keras, kepala yang produktif, dan jumlah gol yang menjadi rekor Liga Inggris, Alan Shearer, juga seseorang yang lahir pada tanggal 13!

Demikian.

Creative Commons License Angka by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

======================

Bagian penutup tulisan mengenai hasil final Piala Dunia 2014 ditambahkan pada tanggal 2 Oktober 2014 (cf. FIFA. 13 Juli 2014. “Match Report”)

End Notes

[i] Joel Schumacher. 2007. The Number 23. USA: New Line Cinema

[ii] Julia Greenberg. 13 Januari 2012. Friday the 13th: History, Origins, Myths, and Superstitions of the Unlucky Day. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.ibtimes.com/friday-13th-history-origins-myths-superstitions-unlucky-day-395108

[iii] Claire Suddath. 13 Februari 2009. A Brief History of Friday the 13th. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1879288,00.html

[iv] Ciaran O’Keeffe. 13 September 2013. Friday the 13th: Where does our fear of this ‘unlucky’ day really come from?. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/friday-13th-fear-unlucky-day-2270760

[v] Ciaran O’Keeffe, Ibid.

[vi] Stephen Howarth. 1982. The Knights Templar. New York: Barnes and Noble. hlm. 11-14, 261, 323.

[vii] Lihat endnote 3

[viii] Selintas mungkin ada kemiripan kata Jumat di dalam kedua mitos ini: mitos Barat dan mitos Indonesia. Jika kita kaji lebih jeli maka akan kita dapati perbedaan antara malam Jumat dengan hari Jumat. Pada malam Jumat, takhayul dimulai sejak Kamis malam dan berakhir pada Jumat subuh. Pada mitos Barat, konsep ‘hari sial’ dimulai pada hari Jumat dan bukan pada Kamis malam.

[ix] David Makofsky (ed. S. Forsyth). 2012. Bad Luck Numbers in China. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.brighthubeducation.com/learning-chinese/72881-superstitions-and-bad-luck-relating-to-numbers-in-china/

[x] David Emery. Why Friday the 13th Is Unlucky, Paraskevidekatriaphobia: Friday the 13th Origins, History, and Folklore. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://urbanlegends.about.com/cs/historical/a/friday_the_13th.htm [xi] lihat endnote 2

[xii] Scanlon TJ et.al. 1993. Is Friday the 13th bad for your health?. BMJ. 1993 Dec 18-25;307(6919):1584-6

[xiii] Darrell Huff. 1954. How to Lie with Statistics. New York: W.W. Norton & Company Inc.

[xiv] Mark Twain (ed. Michael J. Kiskis). 1990. Mark Twain’s Own Autobiography: The Chapters from The North American Review (Wisconsin Studies in American Autobiography). Madison, Wis: University of Wisconsin Press.

[xv] T. Colin Campbell (with Thomas M. Campbell II). 2004. The China Study: Stratling Implications for Diet, Weight Loss, and Long-term Health. Dallas: BenBella Books.

[xvi] Chris Masterjohn. n.d. The Truth about The China Study. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.cholesterol-and-health.com/China-Study.html

[xvii] Denise Minger. 7 Juli 2010. The China Study: Fact or Fallacy?. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://rawfoodsos.com/2010/07/07/the-china-study-fact-or-fallac/

[xviii] Loren Cordain (dalam Chris Kresser). n.d. Rest in peace, China Study. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://chriskresser.com/rest-in-peace-china-study

[xix] Tariq Ramadan, Yasmin Alibhai-Brown, Anas Altikriti, Alan Johnson (intv. Mehdi Hasan). 3 April 2014 (transkrip). Head to Head – Has political Islam failed?. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.aljazeera.com/programmes/headtohead/2014/03/transcript-tariq-ramadan-201432820219269232.html

[xx] Paul Treanor. 13 Mei 2006. Why Democracy is Wrong. Web. Diakses dari:

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

[xxi] Idries de Vries. 27 Februari 2012. A Critique of Natural Law Theory. Web. Diakses 11 Juli 2014 dari:

http://www.newcivilisation.com/home/2358/ideas-philosophy/a-critique-of-natural-law-theory/

[xxii] Gene Veith. 20 Juni 2014. “Presbyterians (USA) vote to allow gay marriages”. Web. Diakses dari:

http://www.patheos.com/blogs/geneveith/2014/06/presbyterians-usa-vote-to-allow-gay-marriages/

[xxiii] Jurgen Habermas. 18 Juni 2008. Notes on a post-secular society Pertama terbit di Jerman dalam Blätter für deutsche und internationale Politik, April 2008 dan awalnya ditulis sebagai materi kuliah tanggal 15 Maret 2007 di the Nexus Institute of the University of Tilberg, Netherlands. Web. Diakses dari:

http://www.signandsight.com/features/1714.html

New Zealand Adalah Negara Paling ‘Islami’

Sebuah artikel kritis yang ditulis oleh Shafiq Morton. Diposting di internet pertama kali tanggal 13 Februari 2012.[1] Revisi terakhir atas terjemahan ini dilakukan pada 8 Agustus 2015.

.

.

.

Seberapa ‘Islami’-kah negara-negara Islam? Pertanyaan inilah yang diajukan dua peneliti dari Universitas George Washington, Scheherazade Rahman dan Hossain Askari, di dalam Global Economy Journal of 2010.

Dan meskipun tulisan kedua peneliti ini sudah dua tahun yang lalu,[2] kebaruan pendekatan yang dipakai keduanya dan pemakaian paradigma Barat di dalam paper mereka membuat menjadikan paper tersebut sebagai bacaan wajib di dalam memahami isu perkembangan dunia.

Hal demikian sebab gerakan Arab Spring yang memprovokasi munculnya hak-hak politik di dunia Muslim dan Occupy Movements yang ditujukan kepada bankisme[3] di dunia Barat, justru menjadikan fokus yang tidak boleh dinafikan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh paper tersebut.

Di dalam abstrak paper mereka, kedua penulis berbicara tentang masa pasca 9/11. Mereka mengobservasi keingintahuan global yang sedang berkembang terkait masalah keyakinan, keuangan, politik, dan hak asasi manusia. Pertanyaan yang justru seharusnya muncul sebagai kritik atas paper tersebut adalah: di manakah posisi keyakinan hendak ditaruh dalam konteks keuangan, politik, dan hak asasi manusia?

Para penulis merujuk pada kurangnya akademisi serupa Bernard Lewis (tokoh yang pertama menggaungkan istilah ‘clash of civilization’) di dalam memahami keterkaitan antara agama, ekonomi, dan masyarakat.

Masalah terbesar, sebagaimana klaim kedua penulis paper tersebut, adalah bahwa Islam cenderung dihakimi berdasar kepada labeling tentang segala rupa laku tindak Muslim dan bukan lewat analisis mengenai pesan sebenarnya dari Islam.

Pertanyaan utama dari paper tersebut, kemudian mengerucut pada: apakah negara yang memaklumatkan diri sebagai negara Islam – seperti terujuk kepada keanggotaan OIC (Organisation of Islamic Countries) – mempraktikkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada ajaran Islam yang sebenarnya.

Pengukuran ‘Islamicity’ atau ‘Keislaman’ dilakukan oleh kedua penulis tersebut dengan paradigma yang mereka ciptakan sendiri. Penyusunan perangkat tolok ukur penilaian keislaman sebuah negara mereka buat dengan cara memilah poin-poin tertentu yang dianggap menjadi ciri khas sebuah negara muslim dan kemudian menyusun semacam indeks standar pengukuran.

Lebih dari 208 negara lantas diukur berdasar empat kategori: 1. ekonomi, 2. kapasitas hukum dan pemerintahan, 3. hak-hak politik dan hak asasi, serta 4. hubungan internasional.

Asumsi utama dari penelitian ini adalah bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh individual di dalam sebuah masyarakat pada kadar tertentu ditentukan oleh sistem kepercayaan mereka. Sistem kepercayaan inilah yang menular di dalam value-value lain di dalam perikehidupannya.

Meskipun demikian, pengukuran Islamicity – sebagaimana istilah ini dimunculkan oleh kedua peneliti – bukanlah hal yang tanpa problem. Dari 57 negara di dalam OIC, hanya ada tujuh negara (Afghanistan, Bahrain, Iran, Mauritania, Pakistan, Oman, dan Yaman) yang memaklumatkan diri sebagai negara Islam, sedangkan 12 negara lainnya hanya menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara tersebut dan bukan sebagai ‘negara Islam’.

Di dalam penelitian terhadap 208 negara, baik Muslim maupun non-Muslim dibandingkan di dalam takaran keislaman. Tidak hanya itu saja yang patut menjadi pertanyaan terhadap penelitian itu. Indikator yang sifatnya ke-Barat-an, semisal UN Development Index dan Transparency International’s Corruption Perception Index dikaitkan dengan prinsip keislaman.

Kedua penulis menggarisbawahi empat konstruk Islami yang dianggap sebagai jaminan dasar akan kesuksesan negara Islami: walayyah (pemahaman lewat kebijaksanaan dan keadilan), karamah (pengakuan martabat manusia), meethaq (pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan), dan khilafah (kepemimpinan yang amanah).

Meskipun kedua penulis tidak merujukkan asas ini kepada pendapat Imam Ghazali, namun nampaknya empat asas negara Islami ini memiliki kemiripan dengan enam kaidah sosial milik Imam Ghazali: 1. hak beragama, 2. hak untuk kaya, 3. hak untuk memiliki sesuatu, 4. hak untuk berketurunan, 5. hak untuk menjaga martabat, 6. hak memperoleh keadilan.

Hal implisit yang termaktub di dalam konsep ini adalah nilai-nilai masyarakat yang peduli dan melindungi anggotanya; ditandai dengan pengadilan yang adil, pemerataan kemakmuran, dan kepemimpinan yang tanpa kepalsuan.

Di dalam ranah ekonomi, sebagaimana ungkap kedua penulis, sistem hukum Islam mengajarkan pasar bebas, namun tidak sama dengan model kapitalistik ala Barat. Sebagai contoh, fikih Islam mengajarkan pembagian risiko dan tidak sepakat dengan penarikan pajak untuk impor dan ekspor. Fikih Islam juga melarang monopoli, hoarding, spekulasi, dan manipulasi harga.

Kedua penulis menyimpulkan bahwa hal-hal yang diajukan Islam terkait dengan sistem pemerintahan, solidaritas sosial, kerjasama, dan keadilan menampilkan dukungan akan perkembangan dan kemakmuran ekonomi.

Hasil dari penelitian mereka, meskipun dilabeli oleh mereka sendiri sebagai ‘preliminary’[4], merupakan sesuatu yang menarik untuk dibaca dan dikaji.

Menarik sebab negara-negara Islam memiliki ranking yang buruk. New Zealand, yang jumlah biri-birinya lebih banyak dari jumlah penduduknya, muncul sebagai negara paling Islami, sedangkan Amerika Serikat – yang dipercayai sebagai negara paling demokratis – hanya menempati peringkat 25.

China, yang biasanya disorot sebagai kekuatan ekonomi yang ‘rakus’, secara mengejutkan menempati posisi 27. India, negara yang demokrasi-nya lagi meriang, berada di posisi 89. Negara Israel, yang selama ini dianggap rempong terhadap dunia Islam, nangkring di posisi 61 alias lebih tinggi dari negara-negara Islami. Lucunya, Tepi Barat dan Gaza yang sedang dikuasai oleh Israel, berada di posisi 207.

Negara Islami yang rankingnya lumayan tinggi adalah Bahrain, di posisi 64. Walaupun jika kemudian diadakan perankingan ulang, bisa jadi ranking 64 pada saat ini sudah bukan lagi milik Bahrain. Iran berada di 163 (atau selisih 3 tingkat dengan Afghanistan). Sedangkan negara yang menahbiskan Islam sebagai agama resmi negara, Malaysia memiliki ranking tertinggi di antara lainnya. Posisi Malaysia adalah 38.

Bagi negara yang barusan kena imbas Arab Spring, Tunisia berada di posisi 83. Mesir ambil posisi 153 dan Libya ambil ranking 196. Mungkin saja ranking milik Tunisia ini yang muncul sebelum Arab Spring terjadi memberikan semacam perkiraan awal, sebuah prediktor, bahwa Tunisia bakal mengalami transisi pemerintahan diktator ke demokrasi lebih cepat dibanding negara Arab lainnya.

Argumen bahwa ranking yang dibuat paper ini adalah berhasil sebagai prediktor sebenarnya tidak sesederhana itu harus dilihatnya. Jika menuruti ranking yang ada maka kita tahu bahwa Arab Spring di jazirah Arab terjadi secara random dan ada eksklusi pada beberapa negara karena keadaan ajeg saja.

Afrika secara umum mendapat ranking yang buruk – meski juga ada pengecualian. Mauritania beroleh tempat di posisi 42. Mauritania negara kecil yang memiliki penduduk Muslim minoritas secara mengejutkan berada di posisi yang lumayan tinggi.

Negara Afrika lain, Namibia, ada di posisi 45, Afrika Selatan ranking 50, dan Ghana dapat posisi 53. Berdasar ranking ini, Afrika Selatan berada di posisi yang lebih tinggi dari semua negara yang memaklumatkan diri sebagai negara Islam. Lebih lanjut, yang menarik juga adalah, kecuali dibandingkan dengan China, negara kita[5] beroleh ranking yang lebih tinggi dibanding negara-negara BRIC[6].

Kedua penulis paper ini menggunakan temuan preliminary mereka sebagai acuan kepada sebuah kesimpulan bahwa negara-negara Islami tidaklah se-islami sebagaimana sangkaan selama ini. Meskipun demikian, keberadaan negara-negara maju di dalam ranking yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Islami di dalam Indeks Keislaman harus dicermati dengan cara yang tepat.

Keterkaitan antara keyakinan, keuangan, dan politik adalah kompleks. Kurang berkembangnya negara-negara Islami tidaklah dapat diatributkan hanya kepada agama.

Masalah yang sudah mengendap lama di negara-negara berkembang[7], semisal pemerintahan yang belum cakap[8], kebijakan ekonomi yang buruk[9], ketergantungan pada bantuan[10], korupsi yang menggurita atau sistemis[11], kurangnya perlakuan adil sosial[12], dan sistem jaminan kesehatan yang amburadul[13], tidaklah tepat disimpulkan sebagai memiliki keterkaitan dengan ajaran di dalam Kitab Suci sebuah agama.

Justru sebenarnya juga diakui oleh kedua penulis artikel tersebut, kegagalan pemerintahan dan kebijakan sebuah negara – bukan agamanya – sesuatu yang selama ini dilabelkan kepada negara di Timur Tengah dan [sebagian] negara Afrika, yang harusnya dijadikan tolok ukur sebab asalnya, walaupun negara-negara ini diberkati dengan minyak dan kekayaan alam yang melimpah.

Endnotes

[1] Yang Anda baca ini adalah terjemahan bebas dari tulisan Shafiq Morton di laman:

                http://vocfm.co.za/blogs/shafiqmorton/?p=797#.

atau

http://surfingbehindthewall.blogspot.com.au/2012/02/new-zealand-is-worlds-most-islamic.html

Morton adalah host sebuah acara radio di Afrika Selatan, penulis, fotografer, dan jurnalis senior pemenang penghargaan Vodacom 2008 di kategori Community Media. Buku karangan Shafiq Morton yang sudah terbit berjudul Notebooks from Makkah to Madinah  dan Surfing behind the Wall. Pada tahun 2009, Shafiq Morton dinobatkan sebagai salah satu dari 500 muslim yang berpengaruh di dunia menurut versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre. Terjemahan bebas ini telah mendapat ijin Shafiq Morton.

[2] Dua tahun: merujuk kepada tanggal posting tulisan Shafiq Morton.

[3] Bankisme: saya belum menemukan definisi dari kamus resmi mengenai istilah ini. Namun secara umum dapat diartikan kepada cara pandang bahwa kondisi ekonomi dan finansial selalu dan hanya bersandar kepada bank dan tidak ada instrumen lain yang bisa menyodorkan kemakmuran kecuali menjaga bank tetap berdiri.

[4] Sesuatu yang masih prematur, sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagai wacana banding betapa prematur, atau bahkan malah dapat disebut sebagai gegabahnya, penelitian Scheherazade Rahman dan Hossain Askari dapat dirujuk – salah satunya – kepada data statistik yang dipaparkan oleh Rheena yang dapat Anda kunjungi lewat link berikut (click here).

[5] Negara kita = negara Shafiq Morton = Afrika Selatan

[6] BRIC = Brasil, Rusia, India, China

[7] Perhatikan bahwa ranking di dalam paper ini mengikutsertakan semua negara, baik negara Islam, negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi, negara yang mayoritas penduduknya Islam, dan negara yang sama sekali bukan Islam untuk kemudian diukur lewat Indeks Keislaman.

[8] Bukankah acuan sistem pemerintahan yang dianggap terbaik oleh ‘dunia’ saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi? Jikalau demikian, bukankah sangat logis untuk cerdas menyimpulkan bahwa relatif lebih stable dan skilful Barat dibanding negara apapun yang baru belajar demokrasi, atau baru saja mengalami transisi ke bentuk demokrasi, atau dipaksa untuk menjadi negara demokrasi (sesuatu yang baru)? Bandingkan misalnya dengan argumen Dr. Shashi Tharoor MP berikut ini di dalam menyanggah argumen propagandis mengenai pernyataan bahwa India belum demokratis sedangkan Britain sudah sangat demokratis.

Kritik lain dari perankingan negara paling Islami bagaimanakah misalnya New Zealand yang nangkring di posisi 20 besar untuk negara dengan tingkat penipuan yang tinggi dan perkosaan yang tinggi serta tingkat perampokan di ranking 50 dunia sesuai data independen tahun 2000-an disebut sebagai negara yang paling Islami? Adakah kesejahteraan, keamanan warga negara, dan atau penegakan hukum yang kuat dan menjerakan bisa dikaitkan dengan tingkat Islami-nya sebuah negara? Jika bisa mengapa New Zealand tidak bercacat pada beberapa hal tersebut? Dan mengapakah justru kemudian pihak domestik New Zealand justru menunjukkan bahwa New Zealand adalah negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi dibandingkan dengan negara lain sebagaimana dirujukkan pada rilis survei The International Crime Victims Survey? Bagaimanakah sebuah negara yang selain tidak memakai ‘hukum Islami’ hanya gara-gara indikator yang debatable bisa diklaim lebih Islami dibandingkan negara-negara lainnya?

Kemudian bandingkan juga dengan tulisan Shelina Zahra Janmohamed dengan judul “Islamicity rankings ignore the realities”. Shelina mempertanyakan sejauh mana parameter ‘keislaman’ sebuah negara adil dibuat dan layak diterapkan pada semua negara. Ia juga melontarkan pertanyaan usil mengapa misalnya tidak muncul perankingan tingkat ‘kekristenan’ atau ‘keyahudian’ sebuah negara. Poin utama yang dikutipkan dari Prof. Askari oleh Shelina adalah bagaimana parameter ‘keislaman’ yang digunakan meluputkan hal yang paling utama dari makna kata ‘keislaman’ pada usaha perankingan negara-negara yang ada di dunia: “the attempt to live an Islamic life.”

[9] Bukankah acuan ekonomi dunia [saat ini] adalah sistem ekonomi Barat sehingga Barat lebih ‘terampil’ dan start duluan di dalam menerapkan sistem ekonomi ini?

[10] Sudah jelas, tidak perlu diberikan pertanyaan ‘bukankah?’.

[11] Sejatinya ketika chaos terjadi (mis. karena endnote 8, 9, 10) maka pengguritaan korupsi memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadi.

[12] Lihat endnote 11.

[13] Lihat endnote 11.

Why Democracy?

ditulis 9 April 2012, revisi 8 Agustus 2015

 –

Demokrasi haruslah diakui sebagai sistem pemerintahan yang sekarang paling banyak dipakai di dunia. Sistem ini oleh sebagian besar orang diyakini sebagai sistem terbaik dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya. Demokrasi juga diyakini dapat memajukan manusia karena demokrasi dipercayai sebagai bentuk pemerintahan yang “beradab” dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Dus demokrasi, bagi orang kulit putih, adalah beban kemanusiaan yang harus diajarkan kepada manusia lain (Doyle dalam SØrensen, 1992: 399-400). Demokrasi juga mendapat legitimasi dari jargon yang sering diulang-ulang: “suara rakyat [mayoritas] adalah suara Tuhan”. Dus dengan jargon inilah demokrasi seakan-akan merupakan sebuah sistem yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan padahal sebagaimana pernah dinyatakan oleh Orwell (dalam Paul, 2005) bahwa jargon apapun di dalam politik kerap kali hanyalah permainan kata yang sebenarnya adalah pepesan kosong.

Jikalau merujuk kepada pendapat beberapa teolog Islam[i] maupun Kristen[ii], demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang baik. Demokrasi, menurut mereka, bukan sebuah sistem pemerintahan yang didukung skriptur. Demokrasi adalah sistem yang “bermasalah”. Masalah yang terdapat di dalam demokrasi bukanlah pada bagian musyawarah atau dialog karena baik Islam maupun Kristen mengakomodasi hal itu, namun masalah yang terdapat di dalam demokrasi terletak pada praktik voting. Meskipun benar bahwa demokrasi secara teori bukan melulu voting, namun di dalam praktik, voting kerap menjadi acuan keputusan tentang sesuatu hal. Voting telah menjadi tuhan [dengan t kecil] yang menentukan banyak hal.

Bagi banyak teolog Islam[iii], voting tidak sama dengan ijma dan juga majelis syura sehingga voting tertolak di dalam “kamus Islami”. Voting disebut tidak Islami karena membuat penentuan sesuatu sebagai cenderung bersifat sekuler dan bukan skriptural serta mendudukkan tiap kepala dengan keilmuan yang tidak setara sebagai sama bobotnya (cf. n.n., 2010). Beberapa teolog Islam menganggap bahwa demokrasi tidak sesuai dengan skriptur Quran (lihat mis. QS al-Baqarah: 256; al-Maidah: 44; QS al-An’aam: 57). Meskipun demikian, demokrasi diarifi oleh sebagian dari teolog Islam bahwa ada semacam keadaan yang darurat untuk sementara melakoni demokrasi sebelum penerapan sistem yang direstui oleh Tuhan sebab penghindaran dari demokrasi dikhawatirkan akan menjadikan tekanan terhadap umat Islam menjadi besar dan juga kerugian yang mungkin ditimbulkan ketika tidak ada partisipasi dari umat di dalam demokrasi (IFE, n.d.) juga jelas semisal di dalam cara pandang pengikut Hassan al Banna (Emerson dkk., 2008). Pandangan moderat temporer terhadap demokrasi juga terjadi di dalam deviasi dari mainstream Islam (Syiah) sebagaimana diyakini oleh Ayatullah Sistani (Kurzman, 2003).

Bagi analis dari luar Islam, istilah Demokrasi yang Islami (Islamic Democracy) pun masih menjadi perdebatan karena dukungan atas demokrasi oleh beberapa teolog Islam merupakan dukungan yang bukan bentuk final namun hanyalah sebagai respon atas kemendesakan di dalam mencapai tujuan akhir yang sebenarnya; pemerintahan berdasar hukum Syariah (Bukay, 2007).

Walaupun sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa demokrasi “bermasalah” oleh sebagian teolog Kristen, namun ada juga teolog Kristen menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk personalisme Kristen sebagai pengaruh ajaran etika Immanuel Kant dan tidak menyalahi hukum yang sudah diberikan Tuhan lewat skriptur (cf. Kraynak, 2004) sebab tafsir kebenaran adalah bersifat personal sehingga tidak ada cela untuk mengutuk demokrasi. Kristen pengikut Kant (Kantian Christianity) melihat bahwa sistem demokrasi sudah sesuai dengan perkembangan teologi Kristen modern (cf. Kraynak, 2004) sehingga tidaklah perlu dipermasalahkan sebagaimana segelintir umat Islam “moderat” dan para aktivis Islam Liberal juga menerima demokrasi dengan mesra.

Saat berbicara demokrasi, rujukan utama pegiat demokrasi adalah Amerika Serikat. Namun sebenarnya banyak orang melakukan kesalahan ketika menjadikan Amerika Serikat sebagai kiblat utama dari demokrasi. Amerika Serikat secara konstitusional bukanlah negara demokrasi. Para pendiri negara Amerika menyadari bahwa sistem demokrasi bukanlah sistem yang baik oleh sebab itulah mereka memilih sistem pemerintahan representatif-republik sebagai sistem negara. Mereka tidak memilih demokrasi sebab demokrasi dapat dan cenderung menyeret sebuah negara kepada bentuk tirani baru; majoritaniarism (Paul, 2005) dan hal ini merupakan masalah utama bentuk sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana juga telah dibahas oleh Pzeworski (dalam Shapiro dan Hacker-CordÓn (ed.), 1999: 3-4).

Sistem pemerintahan demokrasi juga disindir oleh Mark Twain (dalam Wahid, 2012) sebagai sebuah sistem yang boros anggaran dan pokil (nefarious) dan hanya cocok untuk negara yang sudah kaya dan stabil. Hal senada juga disampaikan oleh Stewart (2010), seorang matematikawan dan pemerhati politik Inggris, bahwa demokrasi selalu bersifat pokil dan tidak pernah bisa adil karena di dalam praktik election-voting pernyataan atas tiap suara dihargai sepadan adalah lelucon. Hal senada juga diletupkan oleh Michael Parenti di dalam bukunya Democracy for the Few (2011) yang membongkar bagaimana sebenarnya demokrasi [khususnya di Amerika Serikat dan sekarang sedang gegap ditularkan ke seluruh dunia] hanyalah permainan pelanggengan borjuis dan elitis.

Amerika Serikat sering mengklaim dirinya [atau diklaim oleh pengoar-koar pengagum demokrasi] sebagai negara panutan demokrasi dan merasa punya kewajiban mulia untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh pelosok dunia (Carothers, 2007). Klaim ini sebenarnya adalah tidak terlalu tepat. Ada yang didebatkan di dalam klaim itu. Banyak yang tidak tahu bahwa Amerika Serikat sendiri sebenarnya berdasar konstitusi awal pendirian negara bukanlah negara demokrasi dan perlu pula diketahui bahwa banyak warga negara Amerika Serikat yang menyangkal sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika adalah sistem demokrasi (Colgan, 2010; Peterson, 2006; Paul, 2005). Meskipun demikian, beberapa pegiat demokrasi mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dipakai oleh Amerika Serikat adalah sistem democratic republic (Meyers, 2002) sehingga tidaklah tepat melabeli Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang bukan demokrasi.

Sistem pemerintahan democratic republic sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang “menyalahi” konstitusi awal pendirian negara tersebut namun merupakan sebuah bentuk adaptasi atas perkembangan jaman (Meyers, 2002). Satu hal yang ironis dari pembelaan Meyers (2002) adalah bahwa ia sendiri nampak pesimis akan sistem pemerintahan democratic republic  yang kini dipakai di Amerika Serikat. Meyers (2002) mengatakan secara implisit bahwa sistem pemerintahan demokrasi sangat rentan akan pemakaian uang oleh kaum kapitalis di dalam memperoleh banyak suara dan atau memanipulasi voting. Hal senada disuarakan juga oleh Wahid (2012) ketika menyoroti terkuaknya skandal pembelian suara di Inggris kepada para anggota parlemen lewat “aktivitas demokrasi”: lobi, pendanaan, akses, dsb.

Dari ranah filosofis, demokrasi sendiri bermasalah. Demokrasi menyandarkan diri kepada suara masif komunal sebagai pijakan truth. Padahal truth [dengan t kecil], secara filosofis hanya dapat dimunculkan dari pengalaman yang sudah dimiliki manusia. Atau dengan kata lain, secara lugu dapatlah dikatakan bahwa pijakan truth demokrasi adalah selalu trial dan error  pada keputusan berdasarkan mayoritas yang “baik” bagi manusia dan kemanusiaan. Pijakan yang demikian membuat demokrasi selalu mencenderungkan keadaan yang tidak pernah stabil (cf. de Vries, 2012). Demokrasi adalah bentuk cara berpikir yang mengkondisikan dirinya untuk selalu tidak stabil karena hukum yang terikat pada dirinya adalah “suara terbanyak” dan bukan terpancang pada hukum yang tetap sebagaimana yang membedakannya dengan gaya berpikir kaum yang dilabeli oleh pemuja demokrasi sebagai fundamentalis, ortodoks, atau legalis.

Lalu jika tulisan ini menyuguhkan pemikiran bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang “tidak baik”, lalu mengapa kemudian muncul misalnya gerakan arab springs di wilayah arab? Apakah rakyat dari negara-negara Arab melihat bahwa the only solution untuk carut marut negara mereka adalah demokrasi dan bukan bentuk pemerintahan yang lain? Sebenarnya tidak ada jawaban sederhana atas pertanyaan tersebut. Fenomena demokratisasi di beberapa negara Arab, salah diartikan oleh beberapa analis bahwa demokrasi diinginkan dan sudah diterima utuh peutuh di wilayah Arab [dan mungkin juga di wilayah lain]. Yang sesungguhnya terjadi adalah, Amerika Serikat mempromosikan dan mendanai demokratisasi di wilayah Arab dan disambut oleh rakyat di negara-negara Arab sudah bosan dengan penguasa otoriter. Ketika negara-negara Arab tersebut berhasil “dibebaskan” dari penguasa otoriter, demokrasi [liberal yang diinginkan Amerika Serikat] selalu terbentur dengan Syariah dan inilah yang justru membuat negara-negara yang “dibebaskan” seperti Mesir, Libya, Irak, dan Afghanistan menjadi rawan konflik domestik antara mereka yang seia sekata dengan model yang disponsori Amerika Serikat dengan mereka yang ingin menerapkan hukum [atau sistem pemerintahan] Syariah (Etzioni, 2011). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dalam ranah ideologi-politis telah terbukti di dalam praktik bahwa demokrasi [liberal] kerap kali tidak bisa akur dengan Syariah.

Lalu mengapa ada semacam urgensi bagi Amerika Serikat untuk melakukan demokratisasi di seluruh dunia? Amerika Serikat sendiri memiliki alasan justifikatif akan aktivitasnya tersebut (Lynn-Jones (ed.), 1998):

  1. Demokrasi itu baik untuk penduduk suatu negara; bahwa negara yang demokratis secara umum hidupnya lebih baik dari negara yang bukan demokrasi. Penduduk di negara demokratis bisa hidup lebih bebas, dapat terhindar dari kelaparan, dan memiliki ketenangan oleh sebab keadaan politik lebih stabil. Amerika Serikat mempunyai kewajiban moral untuk menyebarkan demokrasi karena 3 hal: 1.) Bahwa bangsa Amerika memiliki kepedulian sebagai sesama manusia yang tinggal di muka bumi, 2.) Bahwa bangsa Amerika memiliki particular interest akan tersebarnya kebebasan di muka bumi, 3.) Bahwa bangsa Amerika tidak bisa membiarkan diri untuk tidak aktif  “membebaskan” bangsa-bangsa lain di dunia.
  2. Demokrasi itu baik untuk sistem internasional oleh karena demokrasi akan mengurangi kehendak berperang negara-negara di dunia.
  3. Demokratisasi negara-negara di seluruh dunia akan menguntungkan Amerika Serikat; karena dengan demokratisasi maka akan berkurang ancaman teroris terhadap Amerika Serikat, … , dan makin bertambahnya jumlah sekutu Amerika Serikat.

Berdasarkan 3 poin argumen di atas, jika dicermati pada poin nomor 3 akan nampak bahwa alasan di dalam proyek promosi demokratisasi memang menguntungkan bagi Amerika Serikat.

Lepas dari siapa yang untung dari proyek demokratisasi, gugatan terhadap demokratisasi sebenarnya dapat dipaparkan lewat pertanyaan-pertanyaan berikut: Jika banyak warga negara Amerika Serikat sendiri masih ragu dengan “kebaikan” demokrasi, bahkan mengingkari penerapannya di negara mereka, lalu masih dapatkah dibenarkan tindakan Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia dengan segala daya dan cara (cf. Lagon, 2011) yang justru seperti sebuah lelucon tentang “apa yang baik dari demokrasi”? Ketika diklaim bahwa kelaparan dan ketidakmajuan ekonomi identik dengan negara yang tidak demokratis lalu bagaimana dengan Kuba yang sosialis komunis ketika dibandingkan dengan “kemakmuran semu” Amerika Serikat sebagaimana dipaparkan dengan sangat berani oleh Michale Moore (2007) di dalam film fenomenalnya, Sicko? Lalu bagaimana menjelaskan kemakmuran dan kemajuan ekonomi China sekarang? Kemudian, apakah sepadan perang dan ketidakstabilan yang terjadi di seluruh dunia untuk menegakkan sesuatu yang disebut demokrasi (cf. Mansfield dan Snyder dalam Lynn-Jones (ed.), 1998) sebagaimana bertentangan dengan yang diklaimkan di poin nomor 2 di atas? Bukankah dengan sistem demokrasi yang rentan pembelian suara dan manipulasi voting, kapitalisme makin merajalela? Bukankah negara yang belum demokratis membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menegakkan demokrasi sehingga banyak sekali uang yang sedianya dapat digunakan untuk kemajuan rakyat justru tercurah habis untuk proyek demokratisasi atau bahkan berhutang dari negara “donor” atau lembaga keuangan serupa IMF demi demokratisasi?

Sebagai penutup tulisan ini, layaklah dikutip 2 paragraf awal dari gugatan Paul Treanor (2006) yang sangat komprehensif dan ilustratif akan buruknya demokrasi, Why Democracy Is Wrong dan sebuah sindiran terhadap demokrasi [liberal] oleh Sir Malcolm Bradbury (via AMW, 2011):

In a large ocean there are two neighbouring islands: faultless democracies with full civil and political rights. One island is extremely rich and prosperous, and has 10 million inhabitants. The other is extremely poor: it has 100 million inhabitants, who live by subsistence farming. After a bad harvest last year, there are no food stocks, and now the harvest has failed again: 90 million people are facing death by starvation. The democratically elected government of the poor island asks for help, and the democratically elected government of the rich island organises a referendum on the issue. There are three options: Option A is a sharp increase in taxes, to pay for large-scale permanent structural transfers to the poor island. Option B is some increase in taxes, to pay for immediate and sufficient humanitarian aid, so that famine will be averted. Option C is no extra taxes and no aid. When the votes are counted, 100% of the voters have chosen Option C. After all, who wants to pay more taxes?

So 90 million people starve. Yet all electoral procedures on both islands are free and fair, the media are free, political campaigning is free, there is no political repression of any kind. According to democratic theory, any outcome of this democratic process must be respected. Two perfect democracies have functioned perfectly: if you believe the supporters of democracy, that is morally admirable. But it clearly is not: there is something fundamentally wrong with democracy, if it allows this outcome (Treanor, 2006).

 –

If God had been a liberal, we wouldn’t have had the Ten Commandements; we’d have the Ten Suggestions  (Bradbury via AMW, 2011).

Kian menantang mitos yang beredar tentang demokrasi sebagai sebuah sistem yang lebih baik dibandingkan semua sistem pemerintahan yang pernah ada di muka bumi sebagaimana klaim tak jemu dari pendukung demokrasi muncullah tiga pertanyaan sederhana: 1. Sebagaimana sudah disinggung di atas, mengapa China yang tidak demokratis menurut takaran Barat bisa melesat dalam banyak bidang mengungguli negara-negara Barat [Amerika Serikat juga termasuk Barat] (cf. Guo, 1998) begitu juga terjadi di negara-negara seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan di dalam perjalanan sejarahnya? (cf. Adam Przeworski, n.d.), 2. Mengapakah Amerika Serikat sebagai pengkhotbah demokrasi di dalam niatannya yang hendak menjadi negara republik-demokratik justru menampilkan praktik bernegara yang oligarkis dan bukan demokratis? (cf. Cheryl K. Chumley, 2014; Quan, 2012) 3. Mengapakah urgensi demokratisasi begitu masif digerakkan di negara-negara yang kaya sumber daya alamnya? (cf. Paul Collier & Anke Hoefller, 2007; Anyanwu & Erhijakpor, 2013).  

Demikian.

 –

REFERENSI

al-Maqdisi , Abu Muhammad ‘Aasim. n.d. Democracy: A Religion!. Diunduh dari:

http://www.kalamullah.com/Books/DemocracyReligion.pdf

AMW. 31 Juli 2011. Sunday’s Quote: Confidence, Despite the Insolvency. Diakses 28 Mei 2012, 3:31 p.m. (GMT +7) dari:

http://eccentricconservative.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

Anyanwu, John C. & Erhijakpor, Adrew E.O. 2013. “Does Oil Wealth Affect Democracy in Africa?“. Working Paper Series – African Development Bank Group, No 184, Tunis – Tunisia.

Bukay, David. 2007. “Can There Be an Islamic Democracy?”, The Middle East Quarterly, Volume XIV, Number 2, Spring 2007. hlm. 71-79.

Carothers, Thomas. 2007. U.S. Democracy Promotion: During and After Bush. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Chumley, Cheryl K. 21 April 2014. “America is an Oligarchy, not a democracy or republic, university study finds”. The Washington Times. Diakses 8 Agustus 2015 dari:

http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/21/americas-oligarchy-not-democracy-or-republic-unive/

Colgan, Aindriu. 30 Januari 2010. America Is Not Democracy, Stop Pretending It Is. Diakses 9 April 2012, 12:04 (GMT+7) dari:

http://www.huffingtonpost.com/aindr/america-is-not-a-democrac_b_442963.html

Collier, Paul & Hoeffler, Anke. November 2007. “Testing the Neocon Agenda: Democracy in Resource-Rich Societies”. Department of Economics – University of Oxford, an output from a project funded by UK Department for International Development (DFID).

de Vries, Idries. 27 Februari 2012. A Critique of Natural Law Theory. Diakses 9 April 2012, 14:21 (GMT+7) dari:

http://www.newcivilisation.com/home/ideas-philosophy/a-critique-of-natural-law-theory

Emerson, Steven dkk. 10 July 2008. Report on the Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter It: The Muslim Brotherhood. Senate Committee  on Homeland Security and Governmental Affairs – Investigate Project on Terrorism. Diunduh dari:

http://www.investigativeproject.org/

Etzioni, Amitai. 2011. “Should We Support Illiberal Religious Democracies?”, The Political Quarterly, Vol. 82, No. 4, October-December 2011. Blackwell Publishing Ltd.

Guo, Gang. May 1998. “Democracy or non-democracy: from the perspective of economic development”. University of Rochester – Department of Political Science.

IFE (Islamic Forum Europe). n.d. Voting in Islam: Guidance to Muslims in Britain from The Scholars of Islam. Diunduh dari:

http://www.q-news.com/VotingisHalal.pdf

Kraynak, R.P. 2004. “The Influence of Kant on Christian Theology: A Debate about Human Dignity and Christian Personalism”, Journal of Markets and Morality, Vol. 7, Number 2, hlm. 517-525.

Kurzman, Charles. 2003. “Pro-U.S. Fatwas”, Middle East Policy, Volume X, No. 3, Falls 2003.

Lagon, Mark P. Februari 2011. Promoting Democracy: The Whys and Hows for The United States and International Community; A Markets and Democracy Brief. Diakses 9 April 2012, 15:31 (GMT+7) dari:

http://www.cfr.org/democracy-promotion/promoting-democracy-whys-hows-united-states-international-community/p24090

Lynn-Jones, Sean M (ed.). Maret 1998. Why the United States Should Spread Democracy sebuah discussion paper 98-07 Center for Science and International Affairs, Harvard University. Diakses 9 April 2012, 14:34 PM (GMT+7) dari:

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/…why_the_united_states…democracy.html

Meyers, William P. 19 Februari 2002. America: Republic or Democracy?. Diakses 9 April 2012, 13:48 (GMT+7) dari:

http://www.williampmeyers.org/republic.html

Moore, Michael (director). Sicko. Dog Eat Dog Films, 2007. Film.

n.n. 2010. “Moralitas Pemimpin – Skala dan Ukurannya”, Tafsir Maudlu’i Kontemporer,MPA 288, September 2010. Diakses 29 Mei 2012, 9:29 a.m. (GMT +7) dari:

http://jatim1.kemenag.go.id/file/dokumen/288tafsir.pdf

atau juga bisa diakses dari:

http://pondokquranhadis.wordpress.com/2010/05/15/moralitas-pimpinan-skala-dan-ukurannya/

Parenti, Michael. 2011. Democracy for the Few (9th Edition). Boston, MA: Wadsworth.

Paterson, Daneen G. 9 September 2006. America is A Constitutional Republic, … Not A Democracy sebuah pidato yang disampaikan di Salt Lake City Utah. Diakses 9 April 2012, 12:27 (GMT+7) dari:

http://www.stopthenorthamericanunion.com/NotDemocracy.html

Paul, Ron. 7 Februari 2005. Democracy is Not Freedom. Diakses 9 April 2012, 12:43 (GMT+7) dari:

http://www.lewrockwell.com/paul/paul233.html

Przeworski, Adam. n.d. “Democracy and Economic Development” published in Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds.), Political Science and the Public Interest (Columbus: Ohio State University Press).

Shapiro, Ian dan Casioano Hacker-CordÓn (ed.). 1999. Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press.

Stewart, Ian. 28 April 2010. Electoral Dysfunction: Why Democracy Is Always Unfair. Diakses 30 Mei 2012, 12:49 p.m. (GMT +7) dari:

http://www.newscientist.com/article/mg20627581.400-electoral-dysfunction-why-democracy-is-always-unfair.html?full=true

Sørensen, Georg. 1992. “Kant and Processes of Democratization: Consequences for Neoralist Thought”, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4, hlm. 397-414.

Treanor, Paul. 13 Mei 2006. Why Democracy Is Wrong. Diakses 11 April 2012, 8:59 AM (GMT+7) dari:

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

Wahid, Abdul. 2 April 2012. Cameron, Cruddas, and Pay-Per-View Democracy – OpEd. Diakses 9 April 2012, 13:36 PM (GMT+7) dari:

http://www.eurasiareview.com/02042012-cameron-cruddas-and-pay-per-view-democracy-oped/

Qadir, Abdul. n.d. The Criticism of Democracy and the Illustration of Its Reality. Diakses 27 Mei 2012, 2:21 p.m. (GMT +7) dari:

http://www.missionislam.com/knowledge/Democracy.htm

Quan, H.L.T. 2012. Growth Against Democracy: Savage Developmentalism in Modern World. Maryland, USA: Lexington Books.

Zalloom, Abdul Qadeem. August 1995. Democracy is A System of Kufr. London: Al-Khilafah Publications.


[i] Misal Qadir, n.d.: “… democracy, with its parliaments and elections, is nothing but a deception which drugs the Islamic capacities, and a station which consumes these capacities far away from the thrones of the Tawagheet (Apostate Rulers)

[ii] Misal Doug Gwyn (via AMW, 2011): “truth is not determined by majority vote

[iii] Misal Shaykh Haytham Al-Haddad (cf. IFE, n.d., Voting in Islam, hlm. 4), Abdul Qadeem Zaloom (Democracy is A System of Kufr, 1995), Abu Muhammad ‘Aasim al-Maqdisi (Democracy: A Religion!, n.d.).

Creative Commons License
Why Democracy? by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.