Pribumi & Bumiputera Seduhan Ajip dan Bandung

Nationalism is just racism with a flag.

— Peter Joseph

 

 

“PRIBUMI” — APA ARTINYA?

Istilah pribumi biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi atau nonpri. Maksud istilah pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu. Penduduk yang benar-benar asli niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, istilah nonpribumi banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina – walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pribumi dan nonpribumi itu bersifat diskriminasi, bahkan ada yang menyebutnya rasial.

Memang aneh, karena kata nonpribumi tidak pernah atau jarang sekali dihubungkan dengan orang Arab atau orang India, meskipun mereka kedudukannya seperti orang Cina sudah entah berapa keturunan hidup di Indonesia.

Sebagai lawan kata nonpribumi digunakan kata asli, artinya orang yang dianggap asli penduduk Indonesia, walaupun kalau diteliti secara ilmiah mungkin sukar dibuktikan. Istilah Indo yang dahulu digunakan untuk menyebut orang-orang peranakan campuran antara orang kulit putih (biasanya ayahnya) dengan pribumi (biasanya ibunya), sekarang jarang terdengar digunakan. Akan tetapi istilah Indo hanya bertalian dengan darah ayah-ibunya, tidak dihubungkan dengan kedudukannya sebagai orang pedatang, sehingga tidak pernah dihubungkan dengan pribumi karena itu tidak pernah disebut sebagai nonpri, meskipun pada masa sebelum perang (zaman Hindia Belanda) istilah bumiputera memang dipertentangkan dengan orang Belanda sebagai penjajah. Istilah bumiputera mungkin terjemahan dari istilah inlander dalam bahasa Belanda. Akan tetapi, istilah inlander digunakan untuk menghina penduduk asli, sehingga tidak disukai oleh orang pribumi. Pengumuman dalam bahasa Belanda yang dipasang di berbagai tempat misalnya berarti “Inlander dan anjing tidak boleh masuk”.

Pemakaian istilah nonpribumi bagi sebagian orang Cina terasa diskriminatif, sehingga mereka cenderung menolaknya. Mereka sebagai orang yang sudah beberapa keturunan lahir dan hidup di Indonesia, merasa berhak juga untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Banyak di antaranya yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masa sebelum perang sampai pada masa revolusi kemerdekaan dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak yang pernah diangkat menjadi menteri atau anggota parlemen. Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan eng Hoa duduk sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia), dan Yap Tjwan Bing duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara yang menjadi anggota parlemen atau menteri antara lain Tan Po Goan, Ong eng Die, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjhan, Lie Kiat Teng, dan Tan Kim Liong. Pada masa perjuangan menumbangkan Orde Lama muncul nama-nama Harry Tjan, Arief Budiman (Soe Hok Djien), Soe Hok Gie, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Kun), dan lain-lain. Dalam perjuangan mengoreksi Orde Baru dengan melakukan reformasi, ada nama-nama Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, Alvin Lie, dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda memang ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi peranan orang Cina dan keturunannya dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga orang Cina tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang yang secara luas diberikan kepada keturunan Cina adalah perdagangan menengah dan kecil. Perdagangan besar dipegang oleh orang Belanda dan orang Barat lainnya, walaupun ada juga orang Cina yang muncul sebagai pedagang besar seperti Oei Tiong Ham (1866—1924) yang disebut sebagai “Raja Gula” karena memiliki beberapa pabrik gula di antaranya pabrik “Rejo Agung” yang merupakan pabrik gula terbesar dan termodern di dunia.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah selalu memperlihatkan politik diskriminatif terhadap orang Cina, sampai-sampai agama leluhurnya pernah dilarang dan namanya harus diganti. Akan tetapi, setelah reformasi, kebijaksanaan seperti itu disadari tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang dianggap merampas atau mengurangi hak-hak asasinya sebagai warga negara dan sebagai manusia, dibatalkan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Namun demikian, dalam masyarakat, pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi masih sering terdengar, masih sering digunakan dalam berita-berita surat kabar.

Namun seperti juga dengan setiap istilah, terjadi juga pergeseran arti dalam pemakaiannya. Misalnya berita yang berjudul “Pribumi Harus Diprioritaskan” (Pikiran Rakyat, 19 Juli 2010. hlm. 19), ternyata isinya bukan tentang orang asli yang dipertentangkan dengan nonpribumi (Cina). Maksud pernyataan anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta pribumi harus diprioritaskan itu ternyata penduduk setempat, artinya penduduk Kota Cimahi, tak peduli keturunan apa. Sebab pada praktiknya yang bekerja di Kota Cimahi itu banyak yang bukan penduduk kota tersebut. Padahal masih ada 40.000 orang penduduk Kota Cimahi yang menganggur.

Kata pribumi itu mungkin diambil dari bahasa Jawa, yang artinya wong asal ing tanah kono (Baoesastra Jawa Poerwadarminta), artinya penduduk asli suatu daerah atau tempat. Atau mungkin juga dari bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda juga ada kata pribumi yang artinya nu boga imah, nu boga daerah at. nagara (Kamus Umum Basa Sunda, LBSS), yaitu yang empunya rumah, yang empunya daerah atau negara. Tuan rumah.

Dalam lingkungan kesenian, istilah pribumi biasa digunakan untuk menyebut karya seni yang memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan tradisi setempat.

Ajip Rosidi, Penulis dan Budayawan

Pikiran Rakyat, 30 Okt 2010.

 

‘BUMIPUTERA’ DAN ORANG INDONESIA

 

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesieracademici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesiamelalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Bandung Mawardi, Esais dan Penyair

Majalah Tempo, 7 Nov 2011

 

BONUS

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA POLITIK

PARA penggerak sejarah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Keputusan itu terjadi dalam rapat-rapat menjelang pengumuman kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Para tokoh menghendaki bahasa Indonesia bisa mengubah nasib negeri terjajah. Proklamasi ditulis dengan bahasa Indonesia: menggugah dan memukau. Deretan kata mengartikan kehendak politik, menggunakan sintaksis bersahaja demi mencipta sejarah.

Bahasa Indonesia adalah representasi sejarah, identitas, nasionalisme, politik, emansipasi, dan pluralitas. Proklamasi berbahasa Indonesia “membahasakan” kehendak jutaan orang untuk mengalami kemerdekaan. Bahasa Indonesia ada di puncak momentum politik, melanjutkan kebermaknaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II (1928) dan ­Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Bahasa Indonesia menjadi modal pembentukan identitas-politik dan identitas-kultural, berhadapan dengan arogansi kolonialisme.

Sejarah bahasa Indonesia mengalami kejutan saat Belanda harus meninggalkan Indonesia (1942) akibat kalah oleh Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, memperkenankan semaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bergerak dalam agenda-agenda politik, pendidikan, pers, sastra, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan politik bahasa ini mengakibatkan pertumbuhan nasionalisme bersandar ke bahasa Indonesia. Para penggerak bangsa pun bergairah menggunakan bahasa Indonesia, disajikan dalam pidato dan tulisan-tulisan merangsang nasionalisme.

Radja Tjantik menulis artikel berjudul “Bahasa dan Kemerdekaan” di surat kabar Asia Raya (7 April 1945), menerangkan makna bahasa bagi kehendak kemerdekaan di Indonesia. Radja menulis:

“‘Mengapa darah tiada mendidih?’ itoe pertanjaan kita. ‘Dimanakah ditjari api oentoek mendidihkan darah kita?’ Bahasa Indonesia, bahasa persatoean, itoelah api jang dahsjat!”

Idiom ini menjelaskan tentang perhatian dan keseriusan mengurusi bahasa Indonesia sebagai fondasi berpolitik.

Kita jarang mendengar diskusi bahwa Proklamasi adalah urusan bahasa. Pengetahuan kita tentang Proklamasi adalah penculikan para tokoh, pembacaan di beranda rumah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia jarang menjadi tema dalam arus kesejarahan Proklamasi. Seruan Radja Tjantik membuktikan ada relasi intim antara bahasa dan kemerdekaan:

“Semoea bangsa pendjadjah insaf bahwa tjita-tjita kemerdekaan mendapat tenaga hidoepnja dari keinsafan bahasa. Kemerdekaan bahasa bukan lebih penting daripada kemerdekaan politik. Bahasa persatoean adalah momok jang berbahaja bagi pemeras bangsa.”

Tulisan ini hadir di hari-hari menjelang pengumuman kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Kita bisa membuat klaim: Proklamasi tak bakal ada tanpa bahasa Indonesia.

Kita bisa melacak sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa politik melalui peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Para guru, intelektual, jurnalis, pengarang, dan tokoh politik berkumpul untuk mengurusi bahasa Indonesia dalam agenda-agenda nasionalisme dan “kemadjoean”. Mereka menganggap bahasa Indonesia menapaki jalan terang, menggairahkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peristiwa itu mendapat apresiasi Sanoesi Pane dalam surat kabar Kebangoenan, 22 Juni 1938:

“… Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.”

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menguatkan komitmen membentuk Indonesia.

Kesadaran memuncak saat detik-detik sejarah berlangsung di Jakarta. Para tokoh bangsa melakukan perbincangan dan perdebatan sengit, mengarah ke pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kata-kata direnungkan, dituliskan, dan dimaknai. Deretan kata menentukan kebermaknaan Indonesia. Bahasa Indonesia hadir di lembaran kertas dan diwujudkan dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan naskah Proklamasi membuktikan “api jang dahsjat” telah membakar nasionalisme, menguatkan persatuan demi pembentukan Indonesia. Kolonialisme berakhir di lembaran kertas, sirna oleh bahasa Indonesia.

Kesejarahan bahasa Indonesia dan Proklamasi terus berlanjut di masa revolusi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pesona bahasa Indonesia tampak menguat dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Muhammad Yamin, tokoh sastra dan bahasa, memberi pidato berjudul “Pertumbuhan Bahasa Indonesia dalam Abad Proklamasi”. Bahasa Indonesia dianggap menjiwai Proklamasi, menggerakkan Indonesia secara revolusioner. Seruan Muhammad Yamin:

“Perubahan apapun jang akan terdjadi di Indonesia, namun satu hal tak akan berubah-ubah, bahasa Indonesia tidak akan lenjap dari bumi Indonesia, dan mungkin men­djadi bahasa jang terpenting diatas dunia.”

Ingatan atas sejarah bahasa Indonesia jarang jadi rujukan untuk perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Para penguasa dan publik sering lupa, tak memiliki referensi untuk menilik bilik sejarah. Bahasa Indonesia terbukti menggerakkan Indonesia, menjiwai Proklamasi. Kita mesti memiliki keinsafan bahwa bahasa Indonesia menentukan Proklamasi dan sejarah Indonesia.

Majalah Tempo, 16 Sep 2013

Catatan atas Masakan dan Peci – Membaca Diskursus Nasionalisme lewat Bandung

Terbit dalam blog ini 6 Juli 2014, pembaruan konten 8 Juli 2014.

Membaca tulisan-tulisan Bandung[i] mengenai sejarah Indonesia tidaklah pernah tidak menarik. Ia kerap menulis dan konsisten mengenai sisi dan tema yang jarang terjamah dari sejarah Indonesia juga keindonesiaan kita. Yang membuat Bandung terasa istimewa di dalam tulisannya adalah karena ia mau dan mampu memungut teks-teks di pinggiran yang terlupakan dan mungkin dianggap tidak penting. Justru itulah yang membedakan Bandung dengan lainnya. Ia tahu bahwa metanarasi mengenai Indonesia adalah sebuah pemahaman akan totalitas teks, baik yang masuk ke dalam buku-buku teks sejarah ‘wajib’ maupun teks yang tersingkir, ‘disingkirkan’ atau yang dianggap kurang penting.

Bandung tahu bahwa rujukan identitas keindonesian kita tidak mungkin mengabaikan hal-hal yang ia kemukakan dalam tulisan-tulisan pendeknya. Ia piawai membawa kita mengunjungi kembali apa yang mungkin disepelekan dari menjadi Indonesia. Anggaplah bahwa ia mempunyai kemampuan merestorasi gambar masa lalu yang luput dari amatan kita dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah gambaran yang mengasyikkan: gambaran tentang identitas keindonesiaan kita.

Saya misalnya teringat bagaimana ia dapat meramu sebuah tulisan mengenai kebijakan negara pada jaman Soekarno, yang kemudian dilanjutkan di masa awal kekuasaan Soeharto, mengenai masakan di dalam “Negara dan Masakan”. Bandung menyandarkan catatan kecilnya mengenai negara dan masakan lewat keterpukauannya terhadap buku Mustika Rasa terbitan Departemen Pertanian tahun 1967. Di dalam catatan kecilnya Bandung membawa kita ke masa lalu di saat negara atau sebutlah Soekarno – bukan terlalu ikut campur kepada hal yang kelihatannya remeh-temeh – menganggap bahwa kemajuan kebudayaan bangsa tidak mungkin tidak membicarakan kekayaan [dan mungkin kebanggaan] masakannya.

Buku Mustika Rasa sendiri mulai disusun pada jaman Soekarno namun kemudian baru terbit pada jaman Soeharto. Ada sedikit perbedaan memang mengenai cara pandang semangat yang digegapkan Soekarno di dalam ide penyusunan kookboek Mustika Rasa ini dengan semangat yang diinduksikan Soeharto. Pada jaman Soeharto, buku masakan ini diubah perspektif ideologisnya menjadi sesuatu yang diniatkan untuk memberi dorongan kepada petani di dalam meningkatkan produksi pangan. Atau dikutip oleh Bandung dari keterangan Sutjipto –pejabat Orde Baru- di dalam buku itu: “buku masakan ini, akan mempunjai pengaruh dan pendorong jang kuat kepada Departemen Pertanian dan petani pada umumnja untuk lebih giat meningkatkan produksi pertanian, chususnja produksi pangan”.

Saya sepakat dengan Bandung bahwa Soekarno dan Soeharto mempunyai jasa bagi negara kita karena mereka berdua mempunyai kontribusi terhadap ideologi kita, atau mungkin sedikit berbeda dengan istilah Bandung, terhadap keindonesiaan kita secara utuh bahkan pada hal yang mungkin kita lupakan dari bincang mengenai identitas nasional kita: masakan. Saya juga tidak bisa memungkiri untuk tidak mendua dari apa yang dia sampaikan bahwa buku Mustika Rasa adalah warisan sejarah bangsa Indonesia. Buku ini adalah sebuah sumbangsih Soekarno dan Soeharto yang mungkin bisa kita rujuk mengenai keindonesiaan kita dalam hal masakan. Buku ini unik karena presiden-presiden sesudah Soekarno dan Soeharto nampaknya kurang melihat diskursus identitas keindonesiaan, nasionalisme, juga meliputi masakan.

Di dalam tulisannya yang lain, Bandung menggamit bagian lain dari keindonesiaan kita yang mungkin lolos dari amatan: peci. Saya masih teringat pada salah satu tulisan Bandung mengenai peci sebagai simbol nasionalisme kita. Saya lupa judul tulisannya yang berbicara mengenai peci ini. Yang saya ingat adalah dulu saya membacanya di koran Solopos. Lamat-lamat saya mencoba mengingat apa yang diutarakan oleh Bandung di dalam tulisannya itu. Susah memang mengingat detil sesuatu yang telah lama lewat meskipun menginspirasi pemahaman dan menggoda perubahan cara pandang kita. Ya, Bandung memang kerap menggodaku untuk melihat ulang dan lebih jeli tentang bagian-bagian yang luput dari keindonesian kita. Tulisan Bandung mengenai peci yang dapat saya temukan daring mungkin hanyalah tulisan pendeknya di kolom Tempo bertanggal 3 Juni 2014 berjudul “Tiga Lagu”.

Di dalam “Tiga Lagu”, Bandung tidak berbicara secara khusus mengenai peci. Meskipun demikian, di dalam tulisannya ini ia konsisten dengan tulisannya yang pernah saya baca dahulu mengenai penyebutannya tentang pertunjukkan mengingat sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat lagu, dan juga peci. Ia mengingatkan kita bahwa lagu [kebangsaaan] dan juga peci bukanlah diartikan sebagai seremoni kenegaraan saja. Ada pesan yang dalam di sana: semangat mengabdi, berbakti, tidak melupakan sejarah, dan bangga atas keindonesiaan kita.

Bicara peci dan keindonesiaan kita yang pernah dikupas oleh Bandung dalam tulisan pendeknya di Solopos dan mengemuka sedikit di dalam Tempo, juga membawa saya untuk merujuk kepada tulisan Hendri F. Isnaeni yang berjudul “Nasionalisme Peci”.

Credit: sukarno-years.net

Credit: sukarno-years.net

Hendri di dalam tulisannya bercerita mengenai peci, atau kopiah, atau songkok di dalam budaya dan identitas kebangsaan kita lewat penelusurannya pada masa lalu. Ia tidak berhenti hanya pada kisah mengenai Soekarno saja – sesuatu yang menjadi fokus Bandung di dalam tulisannya di Solopos – Hendri bergerak ke menyusur ke belakang dan kemudian bercerita mengenai sejarah peci dan bagaimana ia menjadi sebuah simbol dari nasionalisme Indonesia[ii]. Hendri, seperahu dengan Bandung, mengatakan bahwa peci yang berwarna hitam adalah simbol nasionalisme Indonesia. Ia menjadi sesuatu yang tidak boleh dilupakan.

Credit: postojnska-jama.eu

Credit: postojnska-jama.eu

Sungguh menarik memang jikalau bercermin dari solilokui Soekarno mengenai kisah peci hitamnya sebagaimana Bandung dan Hendri bersepakat merujuk dari buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tulisan Cindy Adams. Soekarno mengenang kisah peci hitamnya dari sebuah solilokui yang terjadi atas dirinya di bulan Juni 1921 dalam rapat Jong Java di Surabaya.

Sukarno, Peci, Sepeda, dan Senyum Cerianya (Credit: gettyimages.com)

Sukarno, Peci, Sepeda, dan Senyum Cerianya (Credit: gettyimages.com)

Ada dua istilah yang muncul dari solilokui Soekarno: ‘pengekor’ dan ‘pemimpin’. Soekarno muda saat itu bertanya kepada dirinya sendiri bilasanya ia hanya seorang pengekor atau pemimpin. Ia menjawab bahwa ia adalah seorang pemimpin dan karenanyalah ia memakai peci hitam. Bisa jadi solilokui itu benar sebagai semacam, sebut saja revelasi. Ia benar karena kemudian terbuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin – dengan peci hitamnya. Peci hitamlah yang juga menjadi saksi dari pidato Soekarno berjudul “Indonesia Menggugat” di pengadilan landraad di kota Bandung. Dari sinilah kemudian peci hitam menjadi simbol nasionalisme Indonesia.

Sukarno dan Fidel Castro, 1960 di Havana, Cuba (Credit: en.wikipedia.org)

Sukarno dan Fidel Castro, 1960 di Havana, Cuba (Credit: en.wikipedia.org)

Menuruti tulisan Bandung mengenai makanan dan peci, mungkin ia sekarang patut untuk habis kata. Bandung di dalam “Negara dan Masakan” sudah menyuarakan kecemasannya mengenai penguasa sekarang yang melupakan hal-hal kecil –seperti masakan– sebagai rujukan totalitas ideologi, nasionalisme, dan canang identitas keindonesiaan. Mungkin juga ia kini kehabisan tinta dalam memaknai seorang yang hendak mendaku sebagai pemimpin namun melupakan peci hitamnya sebagai sebuah ekspresi seorang pemimpin –bukan pengekor– atas nasionalisme dan sejarah yang tidak boleh dilupakannya. Pun, Bandung akan kesulitan menafsirkan bagaimana tahbis simbolik Gus Dur tentang peci, sebagai sebuah pesan, tampaknya dinafikan. Mungkin.

Creative Commons License Catatan atas Masakan dan Peci – Membaca Diskursus Nasionalisme lewat Bandung by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

========================

endnotes

[i] Saya kesulitan memberi nama panggilan yang pas bagi Bandung Mawardi. “Saudagar Buku” ini kadang bisa juga dipanggil Mawar – meskipun ia pernah agak protes mengenai nama Mawar yang kerap dipakai sebagai nama alias korban pemerkosaan. Gugat sindirnya menyatakan bahwa tidak semua Mawar adalah korban pemerkosaan dan ia adalah Mawar yang justru dijauhi para pemerkosa karena tampang seramnya. Apapun, nama Bandung adalah lebih lazim. Oleh sebab itulah di dalam tulisan ini saya memakai panggilan Bandung dan saya tidak menyebutnya dengan kalimat sakti: “Sebut saja namanya Mawar”.

Pertama kali saya mengenal Bandung adalah lewat Kabut Institut. Dulu sewaktu kuliah, saya kadang main di Kabut Institut di pojokan Sekarpace, Surakarta tempat ia menimbun buku-buku kunonya. Tempat itu dulu agak gelap namun bila kami berkumpul untuk diskusi –saya penyimak saja- menjadi terang dan berasap. Terang karena kilau pemikiran-pemikiran yang bertebaran dari teman-teman yang berdiskusi dan berasap karena ada tembakau yang dibakar (he he …).

Di tempat itu pula-lah saya sempat berhasil membeli dua buku kuno dari Bandung dengan harga nyang-nyangan yang kemungkinan sudah tidak terbit lagi. Dua buku itu –yang saya lupa judulnya- terstempel Kabut Institut kebetulan tidak saya bawa dalam perjalanan saya mencari ilmu sehingga saya belum dapat ngodal adul koleksi buku saya untuk menuliskan judul-judulnya di dalam endnote ini.

Selepas lulus kuliah dan lompat-lompat pekerjaan, saya sudah tidak bertemu dan mengobrol lagi dengan Bandung. Terakhir pembicaraan saya dengannya hanya lewat telepon dan ia tidak begitu ingat saya karena memang saya bukan pengunjung tetap Kabut Institut. Kabar terakhir darinya bahwa Kabut Institut sudah pindah lokasi: di rumahnya (?). Demikian.

[ii] Meskipun demikian, kalimat penutup Hendri di dalam tulisannya kurang mengejawantahkan judul yang ia sematkan: “Nasionalisme Peci”. Kalimat penutup Hendri seakan-akan meredupkan kebesaran peci menjadi hanya ‘pakaian formal’ saja. Sangat disayangkan bahwa ia telah memilih judul yang bagus “Nasionalisme Peci” kemudian menelusuri sejarah peci (atau kopiah, atau songkok) serta bagaimana para pemuda pejuang kemerdekaan -tanpa menilik agama yang dianutnya- telah membuat peci sebagai simbol nasionalisme, sebuah identitas keindonesiaan.

Pembaruan

Syukurlah bahwa selepas saya mengontak via telepon, Bandung dua hari kemudian mengirimkan tulisannya kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepadanya karena sudah bersedia ndudah-ndudah tumpukan tulisannya  dan mengirimkannya lewat surel kepada saya hari ini (8 Juli 2014).

Tidak hanya itu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ijin Bandung untuk diperbolehkan menyalin tulisannya yang berjudul “Peci…”, salah satu tulisan yang menginspirasi tulisan saya ini, ke dalam lampiran ‘pembaruan’. Demikian.

====================

Peci…
Bandung Mawardi
Ingat peci, ingat Y.B. Mangunwijaya. Lelaki bersahaja, mengenakan peci: menguatkan imajinasi kesantunan dan kebijaksanaan. Sosok sang arsitek dan pengarang novel-novel ampuh itu tampak “pantes” dan elok. Kita tak perlu lekas mengartikan peci adalah simbol keberagamaan. Dulu, peci pernah dianggap ekspresi simbolik kaum beragama Islam. Y.B. Mangunwijaya adalah penganut Katolik, tak menjadikan peci sebagai simbol agama. Peci mengesankan ekspresi identitas-kultural, mengacu kehidupan para lelaki di desa atau kampung: biasa mengenakan peci dalam pelbagai acara sosial, ritual, kultural, politik. Peci mengandung makna populis ketimbang agamis.
Peci juga mengingatkan kita dengan sang legendaris, Soekarno. Peci dipilih Soekarno sebagai lambang kebangsaan, dipromosikan sejak aktif di pergerakan kebangsaan. Soekarno mengakui: “… aku memutuskan untuk mempertalikan diriku dengan sengaja kepada rakjat jelata” (Adams, 1966). Soekarno memang lihai memproduksi dan mengolah simbol demi nasionalisme dan keindonesiaan. Peci turut jadi pilihan, dipropagandakan secara massif. Soekarno pun menjadi model agung: tampil anggung mengenakan peci saat berpidato, jamuan makan, kunjungan resmi. Seruan Soekarno: “Ajolah saudara-saudara, mari kita angkat kita punja kepala tinggi-tinggi dan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka!”
Misi Soekarno menuai sambutan publik, dari masa ke masa. Kaum penguasa dan elite politik perlahan sering mengenakan peci sebagai simbol dari “kepatutan” atau penampilan khas di pelbagai acara. Lihatlah foto para presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota! Mereka mengenakan peci, berwajah semringah dan berwibawa. Peci selalu dipandang mata, merangsang imajinasi historis meski tak mutlak mengingatkan Soekarno. Peci masuk ke gelanggang politik, aksesoris untuk para pejabat dan elite politik. Berpeci representasi “tata krama” politik dan kultural, tak selalu beridentitas Islam.
Sebelum sebaran pesan dengan peci, kita mengingat tokoh kontroversial bernama Haji Misbach alias “Haji Merah”. Tokoh gerakan kebangsaan dan agama di Solo, memilih mengenakan kain tutup kepala model Jawa ketimbang kopiah atau peci. Haji Misbach tak tergoda dengan tampilan para tokoh agama dan politik saat zaman bergerak. Ingat, para tokoh SI melakukan komunikasi simbolik dengan umat melalui peci. Sikap oposisi dari Haji Misbach memang tak “mengalahkan” gairah umat mengenakan peci. Haji Misbach ingin memberi sindiran dan kritik: beragama tak mesti menanggalkan identitas-kultural lokal.
Propaganda Haji Misbach tak berpengaruh besar. Kaum pergerakan masa 1930-an biasa mengenakan dan mengartikan peci. Penguatan simbol merambat ke pelbagai kelas sosial. Peci tak cuma bermakna nasionalisme. Peci dihadirkan di pelbagai konteks peristiwa. Para tokoh memproduksi makna dengan peci. Pilihan peci bersaing dengan tutup kepala tradisional dan topi bercorak kolonial. Di atas kepala, adu simbol dan propaganda ideologi berlangsung, dari masa ke masa. Kita sejenak mengingat keputusan Marco Kartodikromo, jurnalis dan pengarang radikal. Marco Kartodikromo memilih berkostum corak Eropa dan mengenakan topi mirip kaum berkulip putih, bermaksud mengumbar sindiran ke kaum bumiputera dan bangsa kolonial. Penampilan parlente justru menguak ide-imajinasi radikal, melawan kolonialisme dan kekolotan kaum tradisionalis.
Di Indonesia, peci mendapat legitimasi politis akibat pengenaan oleh kaum politik. Masa Orde Lama, penampilan Soekarno berpeci lekas mengartikan pribadi revolusioner atau manusia berkepribadian Indonesia. Penglihatan publik atas peci mengangkut biografi Soekarno dan episode-episode pergerakan politik kebangsaan. Di kubu berbeda, penguatan arti agama juga berlangsung melalui peci. Tokoh-tokoh di pelbagai partai politik berasas Islam bersaing karisma. Mereka menghendaki peci adalah identitas politik Islam. Peci tak harus bereferensi nasionalisme. Peci menjadi simbol rebutan bagi kubu nasionalis dan kubu agama saat Indonesia rawan konflik dan pertarungan ideologi.
Warisan Soekarno berlanjut saat masa Orde Baru. Soeharto mengikuti penampilan Soekarno. Penguasa kontroversial mengenakan peci dalam foto-foto resmi. Sejarah tak terputus. Pemaknaan peci masih bersambung meski berbeda tokoh. Lihatlah, Soeharto tampil cakep, elok, berwibawa dengan peci! Kita memang tak pernah tahu pengertian peci bagi Soeharto. Selama Orde Baru, peci menghiasi kepala para tokoh dan pejabat. Peci semakin menemukan “pembenaran” secara politik, sosial, kultural, agama.
Sekarang, peci adalah simbol dari hasrat berkuasa. Deklarasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gamblang menghadirkan peci sebagai simbol politik. Penampilan di Rumah Polonia (19 Mei 2014) dan adegan pendaftaran ke KPU membuktikan permainan simbol: mencampur imajinasi referensial antara kubu nasionalis dan kubu agama. Penampilan berbeda tampak melalui penampilan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di Gedung Joang 45, mereka tak mengenakan peci atau tutup kepala. Kita berhak kaget atau ragu. Mereka ingin “mewarisi” simbol-simbol berkaitan Soekarno. Mengapa mereka tak mengenakan peci? Apakah mereka lupa bahwa peci adalah siasat Soekarno mengobarkan nasionalisme dan ajakan pembentukan kepribadian Indonesia?

Ingat, Joko Widodo pernah mendapat warisan peci dari tokoh bangsa berjulukan Gus Dur, 26 September 2013. Peci sengaja diberikan ahli waris Gus Dur untuk Joko Widodo berkonteks politik. Joko Widodo dianggap pantas mengenakan peci, berharap memunculkan imajinasi sikap, pemikiran, kejiwaan mengacu Gus Dur. Apakah Joko Widodo sungkan mengenakan peci warisan Gus Dur? Ah, kita tak usah memberi serbuan curiga dan ragu. Joko Widodo tentu memiliki argumentasi mengenai peci pemberian keluarga Gus Dur. Ah, publik bisa mengandaikan saat deklarasi Joko Widodo mengenakan peci Gus Dur. Penampilan Joko Widodo tentu bisa bersaing secara simbolik dan imajinasi politik dengan penampilan Prabowo Subianto. Begitu.

==========

Tulisan-tulisan lain karya Bandung yang saya rujuk dalam tulisan di atas dengan judul “Negara dan Masakan” dapat dinikmati lewat tautan ini dan “Tiga Lagu” dapat dibaca lewat tautan ini sedang tulisan Hendri F. Isnaeni dapat dibaca lewat tautan ini. Demikian.