Legitimasi Sastra: Perspektif Bourdieuian (Fenomena Terbitnya Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”)

Tulisan yang pernah dimuat di kolom “Pujangga” pada harian pagi Jambi Ekspres, 12 Januari 2014 ini adalah karya Ricky A. Manik. Tulisan yang disalin-tempel di blog ini bersumber dari rilisan tanggal 13 Januari 2014 dari situs Forum Komunikasi Penulis Jambi, pelanta.org dengan mengikuti kaidah ‘fair use‘. Selain tercatat sebagai peneliti di Creole Institute, Research and Cultural Relationship (cf. situs pelanta.org), Ricky A. Manik  juga tercatat sebagai seorang penulis cerpen dengan karya semisal Negeri Rampok.

_______________________________

Di mana tempat terjadinya pergulatan sastra? Koran, majalah, media massa lainnya, atau penerbitan (karya yang ditebitkan seperti buku)? Apakah seseorang yang karyanya terbit di media massa sudah dilegitimasi sebagai sastrawan? Atau seseorang yang karyanya telah diterbitkan menjadi buku juga disebut sebagai penyair, sastrawan, kritikus sastra, atau dramawan? Apa standar dan kriteria tertentu yang dapat melegitimasi identitas seseorang (sastrawan)? Jika identitas itu memiliki standar dan kriteria tertentu, Lacan seorang filsuf psikoanalisis Perancis tentu akan menjawabnya “Is never enough!” Standar dan kriteria itu tidak akan pernah muat untuk melegitimasi identitas itu. Ia akan selalu tergelincir (slip) dan meninggalkan celah/lobang di dalam identitas tersebut. Akan tetapi, dalam esai ini saya tidak melihatnya dari perspektif Lacanian karena saya sedang tidak ingin menemukan motivasi pengarang untuk memilik identitas dirinya sebagai sastrawan. Dalam hal ini saya akan melihatnya melalui perspektif sosiologis Pierre Bourdieu saja karena dalam perspektif ini legitimasi sastra lebih mempersoalkan pada ranah pertarungan untuk mendapatkan legitimasi dominannya di tengah masyarakat.
Beberapa hari belakangan sampai hari ini pun dunia sastra kita masih dihebohkan dengan penerbitan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terutama di media-media sosial. Pemilihan 33 tokoh ini dilegitimasi oleh tim yang terdiri dari kritikus, sastrawan, akademisi, dan pengamat sastra ini seolah memiliki kegelisahan bersama tentang peran sastra yang terabaikan dalam membangun peradaban bangsa. Dengan melegitimasi 33 tokoh ini, mereka (baca: Tim 8) mengira telah melakukan langkah awal penyelamatan dunia (ranah) sastra dari kelupaan/kealpaan dalam memberi pengaruhnya terhadap kebudayaan bangsa Indonesia.
Dari hasil pemilihan tokoh sastra oleh Tim 8 ini yang kemudian menjadi kontroversi dan polemik adalah kemunculan nama Denny JA yang dianggap sebagai tokoh sastra yang berpengaruh di Indonesia. Nama Denny JA dianggap layak bersanding dengan tokoh-tokoh sekelas Pramoedya, Hamka, Sapardi Djoko Damono, Putu Wijaya, Rendra, Iwan Simatupang, dan lain sebagainya karena (dianggap) memperkenalkan genre baru puisi-esai. Melalui genre sastra puisi-esai ini, ia menerima rekor MURI karena pertama membawa sastra ke era sosial media. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas alasan-alasan apa yan membuat Tim 8 ini memilih sosok Denny JA yang lebih dikenal sebagai seorang enterpreneurship dan konsultan politik dengan mendirikan beberapa lembaga seperti LSI (Lingkaran Survey Indonesia). Saya juga tak menguji kebenaran-kebenaran alasan yang diusung oleh Tim 8 ini sebab apapun alasan, kriteria, dan standard pemilihan itu akan ada kebolongan dan kekurangannya. Saya hanya ingin mencoba melihat persoalan ini hanya dari perspektif Bourdieuian, yakni mencoba melihat bagaimana agen sosial ini bertaruh dalam ranah  memperebutkan eksistensi dirinya dengan berbagai modal yang dimilikinya terutama sosok Denny JA yang kemunculan namanya menjadi perbincangan hangat saat ini.
Sebelum melihat persoalan buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh ini, mari kita berkenalan dulu dengan perspektif Bourdieuian. Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir Perancis yang mencoba memahami struktur sosial masyarakat baik perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Dalam analisis sosiologisnya, Bourdieu membagi beberapa konsep di dalamnya, salah satunya apa yang di awal esai ini disebutkan, yaitu tentang pergulatan, yang disebutnya sebagai arena (field). Bourdieu menyebut arena sebagai suatu jaringan atau konfigurasi dari relasi-relasi objektif antara posisi yang secara objektif didefenisikan, dalam eksistensi mereka dan determinasi yang mereka terapkan pada penganut, manusia atau institusi mereka… dalam struktur distribusi kekuasaan (modal) yang penguasaannya mengarahkan akses kepada keuntungan spesifik yang dipertaruhkan di arena, maupun oleh relasi objektif mereka dengan posisi lain.
Bagi Bourdieu, arena sastra adalah ruang pergulatan agen-agen dengan masing-masing posisi yang menempati arena tersebut. Agen-agen seperti seniman, kritikus, wartawan, dosen, mahasiswa, penerbit, editor yang terlibat di dalam arena tersebut memiliki posisi dan fungsi yang berbeda. Hasil produksi dari agen-agen sastra ini adalah ajang kontestasi untuk mendapatkan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai legitimasi sastra. Untuk mendapatkan legitimasi di dalam arena sastra tersebut, agen-agen menerapkan strategi-strategi tertentu demi meraih posisi dan modal-modal yang dibutuhkan.
Konsep arena adalah persaingan perebutan posisi-posisi tertentu sehingga struktur sosial adalah sesuatu yang dinamis yang mana seorang agen bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Strategi-strategi ini dapat kita lihat pada sosok Denny JA. Diakuinya sendiri bahwa dirinya adalah seorang “pejalan budaya” seperti yang terdapat di dalam tulisannya yang berjudul Menjadi Tokoh Sastra Berpengaruh.
“Saya lebih menganggap diri saya sebagai seorang “pejalan budaya.” Tak pernah menetap dan menjadi tuan rumah di satu wilayah budaya. Saya hanya datang berkunjung, belajar sesuatu di sana dan juga menyumbangkan sesuatu. Kini yang saya kunjungi adalah wilayah sastra. Saya belajar banyak dari sastra dan berikhtiar meninggalkan sesuatu juga di dunia sastra itu. Di era ini yang saya sumbangkan adalah puisi esai… Pada waktunya mungkin saya pergi lagi dari wilayah sastra, masuk ke wilayah lain. Mungkin saya akan berkelana ke wilayah dunia bisnis, dunia politik praktis ataupun dunia spiritual. Dan terus saya berjalan sampai ke liang kubur.” ([Denny JA, 5 Januari 2014, “Menjadi Tokoh Sastra Berpengaruh”] http://infosastra.com/2014/01/05/menjadi-tokoh-sastra-berpengaruh/)
Perjuangan perpindahan posisi seperti yang dilakukan oleh Denny JA pada gilirannya membutuhkan serangkaian tindakan atau praktik yang didasarkan pada, dan dipengaruhi oleh, apa yang dimiliki Denny termasuk sejarah hidupnya, yang karenanya Denny merancang strategi-strategi tertentu. Penulisan puisi esai yang dianggap oleh Tim 8 sebagai genre baru di dalam sastra merupakan strategi Denny dalam kontestasi dirinya untuk meraih sesuatu yang diperebutkan dalam arena tersebut. Selain penulisan puisi esai, Denny juga memperkenalkan gaya penulisan puisi esainya ini dengan mengadakan sayembara penulisan puisi esai dengan hadiah yang cukup besar. Jadi, dengan modal-modal yang dimiliki oleh Denny, maka ia dapat mendistribusikan dirinya untuk mendapatkan legitimasi identitas dirinya dalam arena tertentu. Sebab arena itu bersifat cair (bisa berubah dan diubah), bukan sesuatu yang tetap dan konstan, maka strategi Denny memunculkan dan memperkenalkan bentuk puisi esai dianggap membawa suatu pengaruh atau barangkali perubahan (?) dalam ranah kesusastraan Indonesia. Barangkali inilah yang dilihat oleh Tim 8 terhadap sosok Denny JA.
Jika penerbitan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh adalah atas pembiayaan Denny dan yang rencananya akan diluncurkan disaat ulang tahunnya, maka buku ini juga menjadi bagian dari strategi Denny untuk menempati posisi-posisi agen (sastrawan) yang dominan di dalam arena sastra tersebut. Inilah yang disebut oleh Bourdieu sebagai trajektori agen dalam ruang sosial dan arena yang tidak dapat terlepas dari strategi sebagai cara memposisikan diri sekaligus mendistribusikan modal-modal yang ia miliki. Kita tahu bahwa Denny adalah konsultan politik dan memiliki modal-modal ekonomi yang cukup kuat, jadi bukan perkara yang sulit bagi dirinya untuk mencoba mendapatkan posisi-posisi tertentu atau legitimasi tertentu.
Kemunculan nama Denny JA dalam buku tersebut dan kehebohan jagad sastra Indonesia atasnya malah memenangkan strategi Denny untuk mendapatkan legitimasi sastra atas dirinya. Menurut Bourdieu bahwa pertaruhan utama di dalam arena sastra adalah memonopoli legitimasi, yakni dengan memonopoli kekuasaan untuk mengatakan berdasarkan otoritas siapa yang berhak menyebut dirinya sebagai tokoh sastra. Status atau legitimasi kesastrawanan seorang agen yang bertaruh dalam arena tersebut menjadi hal yang krusial karena melalui defenisi itulah seorang agen mendapatkan konsekrasi atau derajat pengakuan yang memberinya peluang untuk meraih posisi tertentu di arena sastra tersebut. Dalam bahasa Bourdieu hal itu disebut sebagai tiket masuk yang sifatnya kurang lebih absolut.
Jadi, apa yang dilakukan oleh Denny JA untuk mendapatkan legitimasi tokoh sastra merupakan satu dari berbagai pertanyaan di awal esai ini dan dari beberapa agen-agen sastra yang terus bertaruh guna memenangkan tempat bagi dirinya dalam sebuah arena sastra.

Petisi Buku

Muhidin M Dahlan adalah novelis kelahiran Sulawesi yang paling tidak sudah menghasilkan 4 buah novel yaitu Tuhan Ijinkan Aku Menjadi Pelacur (ScriPtaManent, 2003), Aku, Buku, dan Sepotong Sajak Cinta (Jendela, 2003), Adam Hawa (ScriPtaManent, 2005), dan Kabar Buruk dari Langit: Luka Cinta Pencari Tuhan (ScriPtaManent, 2005).

Tulisannya ini, “Petisi Buku”, adalah esai yang disalin-tempel dengan naungan ‘fair use‘ dari blog milik Muhidin M Dahlan: AkuBuku. Esai ini sebelumnya telah terbit di rubrik “Ide”, Koran Tempo Minggu, 19 Januari 2014, hlm. 23.

____________________________

Perjuangan pencinta buku di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Oktober 2010 memang “sukses” mengubur Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Staatsblad itulah yang menjadi dalih hukum pemerintah melakukan penertiban dan pelarangan barang cetakan (buku dan pers).

Namun ada buah lain yang belum pernah dipraktikkan dari keputusan MK yang dibaca pada 13 Oktober di mana saya sendiri ikut hadir dalam pembacaannya. Yakni, pengadilan yang berwewenang memutuskan sebuah buku dilarang atau ditarik dari peredaran. Di sidang MK itu saya adalah pemohon IV untuk perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963: Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum. Buku saya, Lekra Tak Membakar Buku, dilarang via SK Jaksa Agung Nomor 141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Menurut saya, keputusan MK itu adalah amanat litigasi baru dalam sejarah perbukuan bahwa buku mendapat kursi istimewa memasuki pengadilan. Suatu peristiwa yang sering diangan-angankan sepanjang hayatnya, misalnya, si penulis buku yang paling banyak karangannya dilarang, yakni Pramoedya Ananta Toer.

Sebelum 13 Oktober 2010, buku berada di lorong gelap ketakpastian. Nasibnya berada di “kehendak baik” pemerintah yang eksekutornya adalah kejaksaan. Algojo-algojo perajam buku leluasa melakukan tugasnya di bawah lindungan hukum ketertiban setelah sebelumnya “mendapat masukan” dari beberapa elemen masyarakat di sebuah forum khusus yang mereka namakan “clearing house”.

Era baru perbukuan pasca keputusan MK itu masih agung dalam staatsblad dan belum ada kait praktiknya. Pada Mei 2013, saya berharap besar pada sebuah penerbitan buku paling besar di Indonesia untuk mewujudkan amanat Mahkamah Konstitusi itu, yakni mendudukkan buku dalam pengadilan; saat salah satu buku mereka mendapat kecaman dari sekelompok masyarakat.

Alih-alih membawa masalah itu ke pengadilan, malahan penerbit besar itu membakar sendiri bukunya dengan disaksikan sejumlah wartawan dan petinggi penerbitan.

Penerbit besar yang tak terlibat secara langsung apple to apple dalam perjuangan melawan algojo-algojo buku hingga di ruang judical review Mahkamah Konstitusi itu alih-alih mempraktikkan cara terhormat untuk memutuskan nasib buku; bahwa buku diperdebatkan dalam pengadilan. Malahan mereka memberi contoh paling buruk: mempertontonkan ketakutan. Dan, karena takut tak terhingga itu, penerbit besar itu melakukan bunuh diri: membakar bukunya sendiri.

Pengadilan Buku

Apakah buku dan penulisnya tak boleh salah? MK di bagian kesimpulan dan amar putusannya Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 sudah jelas dan tegas. Saya kutipkan isi amar yang dibaca bergantian pada hari Rabu 13 Oktober 2010 oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua merangkap Anggota), Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi (masing-masing anggota).

“Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 … Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law.”

Artinya, tak satu pun yang kebal hukum. Termasuk (penulis) buku. Namun caranya haruslah benar. Yakni, lewat perdebatan dalam pengadilan.

Maka sangat ironi kemudian ketika ada sekelompok masyarakat pencinta sastra lewat sebuah petisi daring di change.org pada Januari 2014 mendorong pemerintah yang dilawan oleh pencinta buku pada 13 Oktober 2010 untuk melakukan pelarangan permanen atas buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh.

Argumentasi yang diajukan boleh jadi benar dan kokoh menguliti betapa sesatnya buku itu dalam kaca benggala sejarah sastra Indonesia. Namun mendekati “alogojo buku” yang wewenangnya dikebiri pada 13 Oktober 2010 untuk menista buku karya Jamal D Rahman dkk. itu adalah langkah ironis. Perjuangan agar buku yang tidak disepakati itu ditarik dari peredaran mestinya lewat sebuah perdebatan dan pengadilan buku di ruang pengadilan.

Dengan cara demikian kita telah menempuh tindakan bermartabat yang sudah disediakan jalannya oleh hukum yang dibuka MK. Memperdebatkan buku di ruang pengadilan, oleh karena itu, merupakan cara kita memuliakan (dunia) buku. Sekaligus menghindarkan diri masuk dalam barisan “kaum biblioklas” pemusnah buku yang ditunjuk Fernando Baez. Yakni kaum berpendidikan, berbudaya, perfeksionis, dengan bakat intelektual yang tak biasa dan cenderung depresif, tidak mampu menolerir kritik, egois, dan mitomania.

Kritik Sastra yang Menghamba pada Kekuasaan

Tulisan ini adalah tulisan Dr. Katrin Bandel yang disalin-tempel dari Jurnal Boemipoetra versi daring dengan atribusi ‘nonkomersil’ dan ‘bagi-serupa-asli’ yang terbit pada 19 Maret 2014. Katrin Bandel adalah kritikus sastra Indonesia kelahiran Jerman. Gelar Doktor-nya diperoleh dari Universitas Hamburg, Jerman dengan disertasi Medizin und Magie in der Modernen Indonesischen Prosa dan menjadi sebuah buku dengan judul yang sama yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Books on Demand. Bukunya yang lain berjudul Sastra, Perempuan, Seks (Jalasutra, 2006). Esai-esai Katrin Bandel terkait kritik sastra Indonesia terbit di beberapa surat kabar dan majalah semisal Suara Merdeka, Kompas, Republika, dan Horison. Ia sekarang menetap di Yogyakarta dan menjadi pengajar di program Magister Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

_______________________________

Nothing in my view is more reprehensible than those habits of mind in the intellectual that induce avoidance, that characteristic turning away from a difficult and principled position which you know to be the right one, but which you decide not to take. (Edward Said)

               

kredit Katrin Bandel via Jurnal Boemipoetra

kredit Katrin Bandel via Jurnal Boemipoetra

Sastra adalah bagian dari dunia intelektual, dan demikian pun kritik sastra. Mengikuti harapan yang diekspresikan kritikus pascakolonial (dan kritikus sastra) Edward W. Said dalam bukunya Representations of the Intellectual (1994), para intelektual seharusnya mengambil peran yang “mengungkapkan kebenaran di hadapan kekuasaan” (speaking truth to power). Intelektual sebaiknya menduduki posisi relatif independen sehingga senantiasa dapat memandang kekuasaan – negara, pemilik modal, kekuatan-kekuatan yang dominan secara global – dengan mata kritis dan berjarak. Seperti yang diungkapkan Said dalam buku yang sama, harapannya itu sama sekali tidak selalu terwujud. Tidak jarang mereka-mereka yang seharusnya bersuara sebagai intelektual independen, ternyata malah menghamba pada kekuasaan.

Apa implikasi realitas tersebut bagi pembahasan kita mengenai kritik sastra di sini? Di negeri pascakolonial bernama Indonesia yang sangat jauh dari keadilan sosial ini, dengan pemerintah yang cenderung menghamba pada kepentingan kapitalis, intelektual kritis dan independen sangat dibutuhkan. Sastrawan dan kritikus sastra tentu termasuk golongan yang diharapkan sebagai intelektual “pengungkap kebenaran di hadapan kekuasaan”. Namun tepatnya apa kebenaran yang perlu diungkapkan itu, dan bagaimana kita menilainya? Karya sastra semacam apa yang mengekspresikan kritik sesuai dengan harapan Said itu? Pada kenyataannya, sangat tidak mudah membedakan antara karya sastra yang kritis dengan yang menghamba pada kekuasaan. Bukan hal mustahil kalau sebuah karya yang sangat sesuai dengan kepentingan kekuasaan, justru menyamar menjadi sebaliknya, yaitu karya yang kritis dan independen. Di situlah kemudian kritik sastra menjadi penting. Kritik sastra diharapkan membongkar asumsi-asumsi yang melatarbelakangi sebuah karya, serta memperlihatkan apa yang tersembunyi atau hanya disampaikan secara tersirat. Dengan demikian, kritik sastra dapat menjadi alat bantu yang sangat penting bagi pembaca kritis yang tidak ingin terbuai oleh tipuan ideologi penguasa.

Namun tentu saja kritik sastra pun tidak terbebas dari risiko yang sama yang berlaku untuk sastra sendiri. Kritik sastra pun dapat menghamba pada kekuasaan, ketimbang speaking truth to power seperti yang diharapkan. Mengingat hal itu, bagaimana kita mesti menilai kondisi kritik sastra di Indonesia saat ini? Untuk menjawab pertanyaan itu secara menyeluruh, sangat kurang memungkinkan di sini. Untuk mengakses dan menilai kerja kritik sastra yang dilakukan di berbagai lembaga di seluruh Indonesia tentu dibutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Maka pada kesempatan ini, saya memilih untuk sekadar membahas satu kasus saja, yaitu kasus sebuah buku yang sedang hangat dibicarakan di dunia sastra Indonesia, sehingga kiranya dengan membicarakan kasus tersebut, pembahasan ini dapat mewakili bukan hanya keresahan saya sendiri, namun juga keresahan cukup banyak orang lain yang terlibat di dunia sastra atau memiliki kepedulian terhadapnya.

Yang saya maksudkan adalah kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang disusun oleh 8 orang yang menyebut diri Tim 8, di bawah pimpinan Jamal D. Rahman, dan diterbitkan Januari 2014 oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Buku setebal 734 halaman (ditambah 33 halaman yang berisi sambutan, pengantar, dsb) itu berisi esei tentang masing-masing ke-33 “tokoh sastra” yang dipandang “paling berpengaruh” tersebut. Sebagai buku yang bertujuan menilai dan membahas sastrawan dan karyanya – bahkan dengan berangkat dari penilaian tentang sastra Indonesia modern secara keseluruhan, yang berarti menilai masa 100 tahun dengan segala dinamikanya dan sekian tokohnya, untuk kemudian memilih 33 di antaranya – tentu saja buku tebal ini hadir sebagai bagian dari genre “kritik sastra”. Kritik sastra semacam apakah ini?

Sebelum memasuki buku itu sendiri sebagai teks, konteks kelahiran buku itu menarik disorot secara kritis. Konteks itu jugalah yang menjadi salah satu fokus utama gerakan perlawanan terhadap buku tersebut. Semakin lama semakin terungkap dengan jelas betapa buku tersebut lahir terutama demi kepentingan (dan atas inisiatif dan pendanaan) satu orang, yaitu Denny JA yang terpilih sebagai salah satu dari ke-33 “tokoh sastra paling berpengaruh” itu. Denny JA konon “berpengaruh” karena menciptakan “genre baru” yang dinamakannya “puisi esai”. Rahasia pengaruh itu pun makin lama makin terbongkar: sejumlah penulis yang sempat ikut menulis “puisi esai” dengan terus terang mengaku sekadar ikut-ikutan demi honor yang cukup besar, atau karena tergoda dengan besarnya hadiah yang dijanjikan dalam lomba penulisan “puisi esai”. Dan semua honor dan hadiah itu disediakan oleh Denny JA sendiri, demi kejayaan “genre” ciptaannya! Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalam kasus ini, “pengaruh” telah dibeli dengan uang.

Berangkat dari ulasan singkat di awal esei ini tentang hubungan antara intelektual dengan kekuasaan, saya ingin bertanya: bagi Tim 8, apa hubungan antara sastra(wan) dengan kekuasaan? Pengantar mereka dibuka dengan sebuah kutipan dari John F. Kennedy yang antara lain mengatakan: “Jika kekuasaan kotor, puisi membersihkannya”. Pilihan kutipan itu, yang kemudian dengan cukup panjang lebar dibahas (dalam arti diulang dan dirayakan, bukan dikritik) dalam teks pengantar itu sendiri, cukup menarik, baik dari segi isinya maupun pilihan tokoh yang dipandang layak dijadikan rujukan.

Saat John F. Kennedy dinobatkan menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, penyair Robert Frost diundang membaca puisi sebagai bagian dari acara penobatan itu. Frost pun menulis puisi panjang dalam rangka merayakan berawalnya sebuah masa baru, di mana nilai kemajuan dan demokrasi akan semakin jaya. “A golden age of poetry and power/Of which this noonday’s the beginning hour,” demikian kedua baris terakhir puisinya. Jelas sekali ini bukan contoh peran intelektual yang berada di posisi independen, apalagi contoh penyair yang berani speaking truth to power. Di masa perang Vietnam, dan di tengah masalah-masalah ketidakadilan sosial di Amerika Serikat sendiri (rasisme, antara lain), Frost memilih menghamba pada kekuasaan. Dan ungkapan presiden yang dinobatkan dengan cara seperti itulah dikutip dengan begitu antusias oleh Tim 8! Puisi apa yang dimaksudkannya sebagai “pembersih” kekuasaan yang kotor? Puisi yang membersihkan dalam arti menuntut penguasa untuk bertobat dari segala ketamakannya, atau sebaliknya, puisi yang justru melegitimasi kekuasaan? Puisi yang kritis dan marah akan setiap penindasan dan ketidakadilan, atau puisi yang merayakan kejayaan penguasa sehingga tampak indah, heroik dan bersih?

Semangat semacam itu kemudian berlanjut dalam pengantar yang ditulis oleh Tim 8. Menurut keterangan dalam pengantar itu, tujuan buku tersebut antara lain untuk “memperjuangkan martabat kebudayaan Indonesia yang lebih tinggi”, untuk “melengkapi bahan pembelajaran sastra di sekolah”, dan untuk menjadi “sumber informasi bersifat ensiklopedis mengenai sejarah sastra Indonesia sejak awal abad ke-20”. Di awal pengantar, dengan cukup panjang mereka membicarakan peran sastra bagi masyarakat dan negara, dengan argumen utama bahwa peran sastra sedang menurun di Indonesia, dan perlu dipulihkan lewat buku sejenis 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Namun ada hal yang sama sekali luput dipertanyakan di sini: apakah peran sastra selalu positif? Tepatnya apa yang diharapkan dari sastra? Tampaknya manfaat sastra diasumsikan begitu saja. Kritik sosial lewat sastra memang disebut dalam pengantar, namun anehnya, tradisi masa lalu untuk melegitimasi kekuasaan seorang raja atau sultan lewat karya para pujangga juga disebut dan dirayakan – tanpa sedikit pun melihat adalah pertentangan di situ. Seakan-akan Tim 8 ingin mengatakan: Asal sastra – sastra mana pun, dengan corak dan pesan apapun! – menjadi semakin jaya dan dihormati di Indonesia, maka budaya Indonesia akan semakin bermartabat.

Bagi saya, salah satu hal yang paling ganjil dalam buku tersebut adalah konsep “pengaruh” itu sendiri. Mengapa tokoh “paling berpengaruh” dianggap perlu ditentukan, dan tepatnya apa yang dimaksudkan dengan “berpengaruh”? Persoalan itu sedikit dijelaskan dalam pengantar, meskipun sama sekali tidak secara memuaskan. Ke-33 tokoh itu dipandang “memberi pengaruh dan dampak yang cukup luas khususnya pada dinamika kehidupan sastra, dan umumnya pada dinamika kehidupan intelektual, sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia yang lebih luas”. Selain sangat abstrak (dan tidak dibuktikan dengan baik dalam esei-esei yang ada di buku itu), ada satu hal yang bagi saya sangat aneh dalam pembahasan mengenai “pengaruh” itu. Bagi saya, apabila kita berbicara mengenai pengaruh, salah satu pertanyaan utama yang perlu diajukan adalah: apakah pengaruhnya itu baik atau buruk? Namun pertanyaan itu sama sekali absen dari buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh.

Kalau absennya pertanyaan itu kita nilai sebagai usaha untuk menjaga sikap netral dan berjarak, saya rasa kita keliru. Dengan menempatkan buku mereka sebagai bagian dari sebuah perayaan sastra sebagai kekuatan penting yang akan bisa menaikkan martabat bangsa, secara implisit Tim 8 sudah memberi jawaban: pengaruh sastra(wan) selalu positif. Ini jawaban yang bagi saya sama sekali tidak bertanggungjawab. Di sini kritik sastra sudah menolak melakukan tugasnya, paling tidak apabila tugas itu kita definisikan sesuai dengan yang saya lakukan di atas dengan merujuk pada perumusan Edward Said mengenai tugas intelektual. Tim 8 menolak melihat keterlibatan sastra di tengah kotornya kekuasaan.

Apabila kita kembali pada konteks penerbitan buku tersebut yang sudah saya bicarakan di atas, penolakan untuk bersikap kritis itu sangat bisa dipahami. Apabila pengaruh dirayakan sebagai tanda sukses dan jayanya “sastra” pada umumnya tanpa mempertimbangkan masalah etika dan keberpihakan sama sekali, maka dengan mudah seorang Denny JA pun bisa menjadi salah satu dari “tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh”!

Semoga saja kasus buku ini bukan cermin kondisi kritik sastra di Indonesia secara umum. Namun meskipun tulisan-tulisan lain yang lebih kritis dan jujur tentu ada, saya rasa kehadiran buku semacam itu sangat layak direfleksikan. Seperti itukah kritik sastra yang diharapkan dan dibutuhkan di Indonesia? Ataukah tetap ada kebutuhan akan sebuah kritik sastra yang terpanggil untuk mengutamakan speaking truth to power, daripada menghamba pada kekuasaan dan pada kekuatan uang?