33 Tokoh Sastra Indonesia dengan Tim 8 dan 6 Bahaya

Tulisan yang terbit 16 Januari 2014 pada blog pribadi Jurnal Sunardian berikut ini ditulis oleh Sunardian Wirodono dan telah mendapat ijin beliau untuk diterbitkan ulang di blog ini. Sunardian pada tahun 1994-1997 bekerja sebagai designer program dan script-writer di PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Jakarta. Tahun 2000 menjadi script editor di PRIMA ENTERTAINMENT, Jakarta. Tak lama kemudian, memilih kembali menjadi penulis freelance, dan bersama teman-temannya, mendirikan XMAL SINDIKASI Jakarta, rumah produksi untuk televisi program. Tapi ditinggalkan pada tutup tahun 2003, dan bersama teman-teman yang lain, mendirikan Equapro (Equality Production, 2003-2004) Jakarta, Direktur Operasional Kakipena Communications (Kinacom) Jakarta, dan terakhir Direktur Program Equality Communications Yogyakarta.

Sebelumnya bekerja sebagai: Redaktur Harian BERITA NASIONAL, Yogyakarta (1979-1980), Redaktur Artistik Majalah Berita Mingguan FOKUS, Jakarta (1980), Redaktur Majalah Perbukuan dan Pengetahuan OPTIMIS, Jakarta (1980-1984), Staf Peneliti pada Departemen Pengembangan Minat Baca Masyarakat, LEPPENAS/Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, Jakarta (1981-1984), Reporter Budaya Harian SINAR HARAPAN, Jakarta (1983-1986), Redaksi Majalah Kebudayaan CITRA YOGYA, Dewan Kesenian Yogyakarta (1987-1988), Pemimpin Redaksi Tabloid PELUANG, Yogyakarta (1990), Wartawan Freelance (1990-1993), belajar Media Planning di Rotterdam, Belanda (1994). Pewawancara dalam acara Dialog Seni dan Kita, UNISI FM dan Yayasan Seni Cemethi, Yogyakarta (1999-2000).

Pekerjaan utama, menulis skenario sinetron dan beberapa acara non-drama, yang sebagian besar telah ditayangkan di hampir seluruh stasiun televisi, seperti Indosiar, RCTI, ANTV, TPI, SCTV, TV7, dan TVRI. Script dan sutradara “Rujak Cingur Asmuni” (SCTV, 1996), Script dan sutradara Video Biografi Djoko Pekik (TVRI Sta. Yogyakarta, 1999), Script Tabungan Sehat (ANTV, 2002), Script dan sutradara Komedi Metropolitan (ANTV, 2003), Script dan sutradara Mahkota Anda (ANTV, 2003), Script dan pengarah laku Es Campur Es (TV-7, 2003), Seorang Anak yang Marah pada Televisi (Equacom, 2005), Nurani Qurani (Jogja TV, 2007), dan Profil Sri Sultan HB IX (Jogja Library Center, Perpusda DIY, 2007).

Beberapa buku yang sudah ditulisnya: Lanskap Kota (Kumpulan Puisi, Karta Pustaka, 1980), Jakarta ‘kan Tenggelam Sebentar Lagi” (Kumpulan Puisi, Wiwara, 1984), Sri Sultan HB IX, Pemimpin Demokrat Indonesia (Yayasan Wiwara, Yogyakarta, 1988), Gerakan Politik Indonesia 1993 (Puspa Swara, Jakarta, 1994), Gerakan Politik Indonesia 1994 (Puspa Swara, Jakarta, 1995), Kanjeng Ratu Kidul; Biografi Politik (manuscript, 1996), Menemu Dunia (Semesta, Yogyakarta, 1999), Militerisme di Indonesia (LpiST, Jakarta, 2000), Menggugat Harmoni Gender (Bunga Rampai, Rifka Annissa, Yogyakarta, 2000), Pemukiman Layak untuk Rakyat (LpiST, Jakarta, 2000), Anonim, My Hero! (novel politik, Galang Press, 2004), Matikan TV-mu! (Resist Book, 2005), Menuju Bantul (novel, 2006 dicetak ulang 2008), Syair Panjang Aceh (Diva Press, novel, 2009), Restorasi Bukan Reformasi (Merti Nusantara, Biografi Budaya Sri Sultan HB X, 2009), Centhini : 40 Malam Mengintip Sang Pengantin (Diva Press, novel, 2009).

Ia juga sempat menjadi editor untuk buku: Getar Gender I; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM (IndonesiaTera, 2004), Getar Gender II; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga (IndonesiaTera, 2004) dan membuat skenario untuk film Syahie Panyang Aceh (Depbudpar, 2006) serta memiliki aktivitas lain, yaitu sebagai penggerak Matayogya (Masyarakat Televisi Alternasi Yogyakarta).

_______________________________________________

Kontroversi penerbitan buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” tampak begitu marak di dunia internet akhir-akhir ini. Sontak menenggelamkan kehebohan sebelumnya, yang banyak dihiasi dengan pembicaraan tokoh sastra bernama Sitok Srengenge, berkait kasus pelaporan kekerasan seksual atas mahasiswa sastra Jerman, FIB, UI. Dua keriuhan itu, tetap saja bertumpu pada tokoh sastra, bukan karya sastra. Tulisan ini, ingin mendorong Tim 8, pemrakarsa terbitnya buku kontroversial itu, agar masyarakat pembaca pun bisa diajak serta, dan menjadikan sastra bukan hanya milik kaum sastrawan yang meributkannya.
Karenanya, tulisan ini juga hanya ingin berkonsentrasi pada penilaian atas buku itu, bukan pada hal-hal lainnya. Setidaknya, menurut hemat penulis, ada enam hal berbahaya yang harus dijelaskan pada publik sastra di Indonesia, berkait dengan buku itu. 

Enam Bahaya Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpangaruh” 


(1) Metodologi pemerian 33 tokoh sastra Indonesia dan proses penerbitan buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”, sangat berbahaya. Prosesnya yang tidak transparan dan unfairness (lihat complain Maman S. Mahayana yang kemudian menolak masuknya nama Denny JA dan bagaimana ceritanya tiket pesawat dari Korea Selatan akan diganti panitia, dll, serta pengakuan Ariany Isnamurti, Kepala Pelaksana Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, yang mengatakan lembaganya tidak punya inisiatif atas hal itu). Antara kerja intelektual dan kerja tipu-tipu di sana (dalam istilah para penyair) berkelindan.
(2) Istilah ‘tokoh sastra’ dengan berbagai kriterianya, dan kemudian munculnya istilah ‘paling berpengaruh’ mengindikasikan ini sebagai proyek yang tendensius (terkait dengan point 1). Sesuatu yang sangat berbahaya, karena istilah yang superlatif itu, dalam pengantar pertanggungjawaban Tim 8 diuraikan secara inkonsisten, utamanya berkait 4 kriteria mereka sendiri tentang kepantasan ‘tokoh’. Apalagi mengingat masing-masing dari Tim 8 itu menulis dan memilih tokoh-tokoh pilihannya sendiri, kemudian disunting oleh satu dari delapan orang itu yang semua merupakan kegiatan terpisah, kecuali diskusi yang hanya dua hari meski dikatakan sampai berdarah-darah. Di sisi lain, istilah ‘tokoh sastra’ itu sendiri, agaknya dirancang sengaja untuk mereduksi kontroversi (yang toh tetap muncul, karena kita memang juga lebih suka ngomongin ‘tokoh sastra’ daripada ‘karya sastra’, dan akan menjadi debat kusir dengan memunculkan ranah ego dan etik).
(3) Penerbitan oleh Gramedia dan PDS HB Jassin, juga harus dilihat sebagai proyek yang tidak bertumpu pada ukuran sastra (atau apa pun) secara akademik. Senyatanya, PDS HB Jassin menyatakan merasa tidak dilibatkan. Dalam pengakuan PDS HB Jassin dinyatakan lembaganya tidak pernah memberikan penghargaan sedemikian besar kepada ke-33 tokoh sastra (yang termaktub dalam buku itu). “Kegiatan ini sama seperti kegiatan peluncuran buku pada umumnya. Kami hanya fasilitator tempat kegiatan dan buku-buku yang dibutuhkan oleh tim 8 sebagai bahan riset/penelitian,” seperti dikatakan Aryani Isnamurti. Sementara, masyarakat awam juga harus sadar, bahwa banyak buku dengan label diterbitkan oleh Gramedia (atau penerbit berkelas lainnya) tapi belum tentu berdasar seleksi redaktur mereka. Ada kepentingan bisnis komersial masuk ke sana. Sekarang ini, lazim penerbit bisa dibeli oleh penaja (sponsor) yang punya kepentingan. Praktik ini banyak dilakukan di Indonesia. Banyak buku biografi tokoh yang ‘membeli’ penerbit berkelas. Gramedia juga tak tabu melakukan hal itu. Ini berbahaya, karena siapa punya uang bisa membeli ‘pride’.
(4) Dalam pengantar dan juga promosinya, dikatakan bahwa buku “33 Tokoh Indonesia Paling Berpenaruh” juga di-endors sebagai buku teks sejarah sastra paling sahih sepanjang 100 tahun, adalah menunjukkan tendensi sebenarnya. Dan ini berbahaya bagi dunia sastra Indoesia itu sendiri di masa kini dan mendatang. Tampaknya, oknum-oknum yang berada di balik proyek penerbitan buku ini, punya ancas atau tujuan lain, yakni memakai sastra sebagai proyek ekonomi (mereka), semata dengan menumpang ‘nilai-nilai sastra’, yang juga akan mereka pakai sebagai lobi-lobi ke Kemendiknas sebagai buku wajib sekolahan, bahkan ke festival buku internasional (salah satunya di Munchen tahun depan). Berbahaya bukan hanya untuk dunia sastra, tetapi pada generasi mendatang dan peradaban Indonesia itu sendiri tentunya.
(5) Dua dari 33 tokoh itu (Goenawan Mohamad dan Remy Sylado) menyatakan keberatan, dengan gaya masing-masing. Hal itu menunjukkan persoalan superlatif yang hendak dipaksakan. Maman S. Mahayana yang tetep tidak setuju dengan terpilihnya Denny JA masuk dalam 33 tokoh sastra, juga masuk dalam kriteria ini. Dissenting opinion Maman S. Mahayana, bisa sebagai pintu masuk membongkar skandal proyek “33 Tokoh Sastra,…” itu.
(6) Secara keseluruhan, proyek penerbitan buku ini sangat berbahaya, karena dengan proses yang unfair (munculnya TIM 8 itu mewakili siapa, atas dasar seleksi seperti apa, siapa yang memposisikan mereka). Jika mereka memakai nilai kepantasan yang netral, maka ketika masuk ke ranah publik pun dengan sikap yang mestinya netral juga. Ketika kemudian mereka masuk ke ranah publik dengan istilah-istilah yang penetratif, seperti “paling berpengaruh” dan “paling sahih”, maka di sana akan muncul bahaya permanen, yakni pembodohan publik. Publik diberi doktrin, dogma, tetapi bukan sebuah uraian yang netral, sebagaimana kerja akademis yang mesti berimbang, fair, tidak berpihak, kecuali pada kedalaman analisis dan kejujuran akademis atau intelektualitas. Disamping 33 Tokoh sastra itu, disebut tokoh-tokoh lainnya, tetapi Tim 8 mengatakan “pengaruhnya tidak sebesar” 33 tokoh terpilih. Berarti ada pemeringkatan. Siapa nilai pengaruhnya yang paling kuat? Nomer satu, dua, tiga, dst? Apa pengaruh Ayu Utami di Indonesia, dalam bidang apa, seberapa, terus kemudian dibanding pengaruh Seno Gumira Ajidarma lebih besar siapa, atas ukuran apa, kenapa? Apakah pengaruhnya permanen lintas generasi, atau hanya pada jamannya? Apa saja pengaruhnya, bukti empiriknya, dan apakah referensi serta riset mereka meyakinkan? Sementara dalam pengantar buku itu kemudian di-endors (untuk kepentingan-kepentingan berikutnya dalam hal distribusi, penjualan) dengan mengatakan ini buku teks sejarah sastra paling sahih. Atas dasar apa? Mengapa tidak sekalian menyebar pooling ke publik dengan pertanyaan: “Siapa di antara tokoh sastra ini yang paling berpengaruh?” 

Perdebatan Dunia Maya dan Monolog Masing-masing Blog


Jika Tim 8 bisa menjelaskan 6 bahaya di atas, saya kira penerbitan buku ini akan melahirkan diskusi yang lebih produktif. Tentu saja dalam sebuah forum yang terhormat, entah dalam bentuk debat atau diskusi terbuka, atau berani membuat forum sebagaimana “Pengadilan Puisi” di Bandung 1974 dulu. Daripada hanya ribut dalam cyber-war (ini lebih sebagai himbauan untuk Tim 8), yang bisa berkembang kemana-mana. Misal, menurut berita terbaru Cecep Syamsul Hari, redaktur sastra Horison, mulai 16 Januari ini resmi mengundurkan diri berkait kasus buku “33 Tokoh Sastra Indonesia,..”. Apa hubungannya coba? Sementara keriuhan di dunia internet, dengan pembaca beragam, bisa memunculkan fanatisme-fanatisme baru yang sama-sama rapuh (mohon kalimat ini dimengerti dalam konteks sistem kerja pola rating/pemeringkatan top issue yang computerized dan updating secara otomatis berdasar volume netting di dunia internet,isadari). Riuh rendah di dunia internet itu, seolah menguatkan pendapat bahwa kehadiran seorang tokoh, bisa ditengarai dari begitu berjibunnya netting tentang hal itu di dunia maya. Karena memang itulah yang dipakai untuk ukuran, atau sistem pemeringkatan, pengguna media cyber. Sementara kita mati-matian membela bahwa dunia sastra lebih menggeluti nilai daripada jumlah. Sedang tak banyak yang mengetahu perbedaan antara nilai dengan jumlah. Dalam konteks ini, tidak ada maksud penulis untuk mengatakan apa yang riuh berlangsung di dunia internet (dunia maya) tidak layak diperhatikan, namun bagaimana menyelesaikan kasus ini, jika hal itu memang dipandang sebagai kasus atau persoalan? 
Apa yang dilakukan dalam Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir 1974 di Bandung, meski terasa sebagai ‘konyol-konyolan’, toh tak kurang HB Jassin sendiri (sebagai tertuduh dalam peristiwa sastra di Bandung itu) mengatakan bahwa pengadilan itu merupakan perangsang untuk menimbulkan kesungguhan dalam mencari kebenaran material.
Bahkan dalam tanggapan acara di Bandung, muncul beberapa makalah penanggap dari MS Hutagalung (Puisi Kita Dewasa Ini), Sapardi Djoko Damono (Catatan Atas Pengadilan Puisi dan Tuntutan Slamet Sukirnanto), dan pemikiran-pemikiran lain, yang kemudian semuanya itu dibukukan oleh Pamusuk Eneste dalam “Pengadilan Puisi”. Sapardi menganggap keputusan pengadilan puisi tidak dapat diterima, karena keberadaan majalah Horison tidak ditentukan oleh Slamet Sukirnanto. Baginya, Slamet Sukirnanto adalah korban kekocakan Darmanto Jatman. Dan adalah kaitannya langsung, dua bulan setelah peristiwa itu, majalah sastra Horison membuat teks lengkap Kredo Puisi Sutardji Calzoum Bachrie.

Banyaknya pembicaraan dan netting buku kontroversial ini di internet, justeru bisa dipakai sebagai bukti standar internasional mengenai top ranking issues itu. Bisa membola-liar dan membola-salju. Apalagi pertengkaran di dunia maya itu toh lebih merupakan soliloqui, karena hanya berbalas pantun dalam blog masing-masing. Bandingkan dengan Pengadilan Puisi yang kemudian mengantar pada fase itu, bagaimana majalah sastra Horison mengalami guncangan dan melakukan sedikit perubahan secara tidak langsung. Diskusi pada masing-masing blog, dengan masing-masing followernya, tentu saja tidak cukup sehat. Dan hal itu bisa kontra-produktif, karena siapa yang menengahi kalau masing-masing bicara sendiri-sendiri, tanpa mediasi? 
Apresiasi sastra kita, semestinya bukan hanya menjadi urusan kaum sastrawan saja. Intinya, ganyang pembodohan masyarakat dari buku-buku bodoh, yang diterbitkan atas dasar nafsu yang juga bodoh. Baik yang pro dan yang kontra, bertemulah, dan carilah bersama sumber material kebenaran itu.
Pertanyaan terpenting saya cuma: Berapa duit dihabiskan untuk proyek penerbitan buku ini, untuk apa saja, dan darimana duitnya. Namun mendapatkan jawaban atau tidak atas pertanyaan itu: saya tetap menunggu, bagaimana polisi menangani kasus pelaporan kekerasan seksual atas mahasiswa sastra Jerman UI bernama RW, 29 November 2013 lalu, yang sampai kini senyap. Meski pun kalau tokoh sastra mengotori, saya juga belum bisa berharap polisi membersihkannya, apalagi dengan pasal pecemaran nama baik. Ta(b)ik!

Peran Polisi dalam Sastra Indonesia

Terbit di Harian Analisa pada tanggal 2 November 2014 di halaman 7, tulisan ini disalin-tempel mengikuti norma bagi-serupa dari blog pribadi T Agus Khaidir, aguskhaidir – Sekeranjang Tulisan Sekeranjang Ide yang dirilis pada hari yang sama dengan terbitan di Harian Analisa.

====================================

Polemik mengenai buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh ternyata belum selesai. Sempat sebentar mereda riuh-rendah karnaval opini menyoal “tersangkutnya” nama Denny Januar Adil (JA) ke dalam buku itu, yang oleh para pengeritik dianggap sungguh tak pantas berada di sana, polemik berkembang ke arah yang sama sekali tak diduga.

FOTO: FACEBOOK | SAUT SITUMORANG PENYAIR Saut Situmorang membacakan puisi pada acara Panggung Parade Seni dan Sastra bertajuk “Denny JA Bajingan! Stop Penipuan Sejarah Sastra”, di Bundaran UGM, Jogjakarta.

FOTO: FACEBOOK | SAUT SITUMORANG PENYAIR Saut Situmorang membacakan puisi pada acara Panggung Parade Seni dan Sastra bertajuk “Denny JA Bajingan! Stop Penipuan Sejarah Sastra”, di Bundaran UGM, Jogjakarta.

DUA pengeritik buku tersebut, yakni Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang, diseret ke ranah hukum. Mereka dilaporkan oleh Fatin Hamama atas tudingan melakukan pencemaran nama baik. Iwan Soekri dilaporkan karena menyebut Fatin penipu, sedangkan Saut lantaran menambahinya dengan kata bajingan. Baik penipu maupun bajingan, sebenarnya, tidak pernah dilontarkan secara langsung kepada Fatin. Melainkan ditulis sebagai komentar dalam “diskusi” di laman sosial,Facebook dan Twitter. Bukan cuma pasal karet pencemaran nama baik, kata penipu dan bajingan juga dikaitpautkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3) dalam UU ITE yang serba absurd itu.

Perkembangan mencengangkan ini mencuatkan satu tanda tanya besar. Sudah begitu gawatkah polemik berlangsung sehingga polisi perlu dibawa-bawa untuk turut campur tangan dalam menyelesaikan masalah sastra?

Sejak awal arah polemik ini sudah sangat jelas. Sama sekali tidak ada ideologi besar yang dipertaruhkan seperti halnya Lekra versus Manikebu. Persoalannya sederhana belaka. Yakni sekadar Deny JA. Mengapa namanya bisa disejajarkan dengan ke 32 sastrawan lain? Apakah satu buku puisi esainya sudah cukup layak untuk menggugurkan pengaruh Umbu Landu Paranggi atau Seno Gumira Ajidarma, misalnya? Sehebat apakah puisi-puisi esai Denny JA itu menghadirkan pengaruh hingga dapat memapas eksistensi para cerpenis legendaris macam Umar Kayam atau Hamsad Rangkuti?

Para pengeritik bukan asal melontar kritik. Sebaliknya mereka terlebih dahulu melakukan telaah-telaah mendalam terhadap puisi-puisi Denny JA. Dan hasilnya, menggunakan pisau teori apapun puisi dibedah, tetap saja tak ditemukan keistimewaannya. Tidak ada kedalaman makna lewat kecanggihan berbahasa seperti pada puisi-puisi Afrizal Malna. Tidak ada kejutan-kejutan yang menyenangkan dalam bingkai kesederhanaan rangkaian kata seperti pada puisi-puisi Joko Pinurbo. Puisi-puisi esai itu dinilai tak lebih dari sekumpulan kalimat yang diindah-indahkan, persis puisi remaja pecinta kelas teri yang dituliskan di lembaran buku diary. Bedanya, tentu saja, puisi-puisi Denny JA tersebut memiliki catatan kaki.

Maka para pengeritik pun mencurigai adanya konspirasi antara Denny JA dengan tim juri yang berjumlah delapan orang itu. Plus Fatin Hamama sebagai telangkai dan panglima talam, yakni “agen” yang menghubungkan konsultan politik itu dengan dunia sastra. Dan di antara para pengeritik, Iwan dan Saut memang terbilang yang paling keras bersuara. Terutama Saut. Penyair berambut gimbal ini menyebut buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh ini tiada lebih dari sekadar proyek sampah untuk menuntaskan hasrat megalomaniak seorang Denny JA.

Penyeretan Iwan dan Saut ke hadapan polisi membuat substansi pokok polemik ini jadi terjungkirbalikkan. Dari awalnya bersifat edukatif dan relatif intelek menjadi tindak kriminal kelas dua. Pelapor secara dramatis membesar-besarkan “efek samping”, yakni letup emosi pengeritik.

Sampai di sini, kecurigaan awal justru bertambah besar. Fatin Hamama, setidaknya dari sejumlah literatur dan pemberitaan, disebut sebagai penyair. Ia menulis dan membaca puisi dan lumayan sering hadir dalam festival sastra maupun pertemuan-pertemuan sastrawan. Jika “curriculum vitae” ini tak keliru, tentunya Fatin paham bahwa polemik dalam sastra tidak melulu berisi debat yang bersopan-sopan dengan kalimat-kalimat serba manis atau penuh metafor. Sering pula yang justru muncul adalah perang tohokan bernada sarkastis.

Dari masa yang paling lampau, tersebutlah polemik antara dua tokoh besar (dan memang sebenar-benarnya berpengaruh) dalam sastra di negeri terkasih ini, Chairil Anwar dan HB Jassin. Begitu getol dan sengit mereka berpolemik, konon Jassin pernah memukul Chairil Anwar. Tapi, toh, mereka tetap berkawan karib.

Di era polemik Lekra–Manikebu, Pramoedya Ananta Toer dan Mochtar Lubis adalah musuh besar. Pemikiran, prinsip, dan ideologi mereka berseberangan satu sama lain. Tak terhitung banyaknya tulisan Pramoedya yang menghantam dan menyudutkan Mochtar Lubis, demikian sebaliknya. Namun hal ini tidak lantas membuat mereka saling benci secara pribadi. Seperti disebut politisi Panda Nababan dalam artikelnya saat masih menjadi wartawan Sinar Harapan, saat ia berkesempatan mengunjungi Pramoedya di Pulau Buru, orang pertama yang ditanyakan Pramoedya kabarnya adalah Mochtar Lubis. Begitu juga Mochtar Lubis, saat mengetahui Panda akan ke Pulau Buru, ia menitipkan beberapa pak rokok kesukaan Pramoedya.

Saut Situmorang sendiri bertahun-tahun “berperang” dengan Goenawan Mohamad. Ia membentuk Boemipoetra untuk melawan hagemoni elitis Komunitas Utan Kayu. Ia pun menyerang semua orang yang “dekat” dengan Goenawan. Mulai dari Hasif Amini, Nirwan Dewanto, Ayu Utami, sampai Sitok Srengenge. Namun bertahun-tahun “perang” -yang kadang-kadang menjurus brutal- ini berlangsung tanpa melibatkan polisi di dalamnya.

Belum lama juga pecah polemik lain terkait pemilihan buku sastra terbaik dalam Khatulistiwa Literary Award. Polemik melibatkan banyak orang, dengan lima pemain utamanya adalah Linda Christanty, Richard Oh, Damhuri Muhamad, Leila S Chudori, dan AS Laksana. Seperti juga Saut kontra Goenawan, polemik berkesudahan tanpa kehadiran polisi. Padahal aksi saling serang dalam polemik sengit ini juga melesatkan kata-kata yang jauh lebih tajam dan lebih kejam dari sekadar kata ‘penipu’ dan ‘bajingan’.

Fatin barangkali memahami hal ini. Tapi mungkin ia harus memaklumi Denny JA yang tidak mengerti. Dan mereka berdua agaknya sangat tahu bahwa polisi memang awam sastra dan akan memandang dan memperlakukan perkara ini serupa pengaduan pencemaran nama baik lainnya.

Di luar perkara yang menggelikan sekaligus menyesakkan ini, kiranya kita patut bersyukur Jokowi tidak mengangkat Denny JA jadi Menteri Pendidikan. Sebab jika demikian, bukan tak mungkin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, selain tentu saja puisi-puisi esainya, akan ada bab khusus yang membahas tentang peran polisi dalam sastra. Dan kesimpulan dari bab ini adalah dilarang berpolemik karena hal itu bisa membawamu ke balik jeruji penjara.

Dimuat Harian Analisa
Minggu, 2 November 2014
Halaman 7

Catatan:
Dua baris pertama pada paragraf terakhir dalam tulisan yang dipampangkan di blog ini telah saya modifikasi sedemikian rupa, berbeda dengan tulisan versi awal yang dimuat di Analisa. Perubahan semata-mata untuk pertimbangan kebaruan. Tulisan ini dikirimkan ke redaksi Analisa sebelum Presiden RI Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya.
Dalam versi awal saya menuliskan: “Di luar perkara yang menggelikan sekaligus menyesakkan ini, kiranya satu harapan layak diapungkan pada presiden kita yang baru. Semoga Jokowi tidak mengangkat Denny JA jadi Menteri Pendidikan.”
Saya ubah menjadi “Di luar perkara yang menggelikan sekaligus menyesakkan ini, kiranya kita patut bersyukur Jokowi tidak mengangkat Denny JA jadi Menteri Pendidikan.”

Liputan Acara Diskusi Sastra Menolak Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh”

Video berikut ditaut dari kanal berbagi video YouTube yang diunggah oleh Andri Ketiw. Video ini adalah liputan dari diskusi sastra “Otonomi Sastra dalam Kuasa Modal” yang diadakan pada 26 Februari 2014 di Gedung Kesenian Sunan Ambu Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Acara diskusi sastra ini diinisiasi oleh UKM Pers Daun Jati Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung dengan pembicara Saut Situmorang, Nurudin Ashadie serta dimoderatori oleh Semi Ikra Anggara.

====================================

Tentang Penggiringan Opini Publik dalam Skandal Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh

Berikut ini adalah tulisan Katrin Bandel, akademisi dan kritikus sastra Indonesia yang kini menetap di Yogyakarta. Tulisan ini disalin-tempel dengan kaidah bagi-serupa dari Jurnal Sastra Bawah Tanah Daring Boemipoetra. Versi yang diambil dari jurnal ini terbit pada tanggal 20 November 2014 yang merupakan naskah yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Katrin Bandel di acara diskusi akademik “Denny JA dan Penipuan Sejarah Sastra Indonesia” yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 November 2014 di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada.

========================================

Perdebatan dan perselisihan adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya di dunia intelektual, termasuk sastra. Namun kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh sungguh di luar kebiasaan. Bukan saja kasus itu sendiri, khususnya penobatan Denny JA sebagai salah satu “tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh”, bersifat cukup ekstrim. Tapi ada hal yang sangat aneh dan tidak lazim terjadi dalam perdebatan di dunia sastra, yaitu diskusi intelekual antar sastrawan dan pegiat sastra seputar buku tersebut mendadak dibawa ke ranah hukum, serta disosialisasikan lewat media massa di luar konteks dunia sastra. Tindakan tersebut cukup memprihatinkan, sebab dalam sosialisasi lewat media massa tersebut terjadi usaha penggiringan opini publik yang cukup mencolok. Perhatian dialihkan dari substansi kritik terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh pada lontaran berupa kata “bajingan” dan “penipu” yang berusaha dilepaskan dari konteks perdebatannya, dan fokus digeser dari Denny JA pada Fatin Hamama. Maka dalam pembahasan ini saya akan berfokus pada permasalahan penggiringan opini tersebut.

Dua tuduhan utama terhadap Iwan Soekri dan Saut Situmorang adalah “pencemaran nama baik” dan “pelecehan seksual verbal”, yang kedua-duanya bukan dikemukakan di forum-forum yang terkait untuk didiskusikan, tapi diproses secara hukum. Tuduhan pertama dilaporkan ke polisi, sedangkan yang kedua diadukan pada Komnas Perempuan. Tindakan pengaduan secara formal semacam itu dapat dikatakan sangat tidak lazim, lebih-lebih karena dilakukan sama sekali tanpa lebih dulu berusaha mengungkapkannya lewat diskusi atau debat intelektual, entah secara langsung di forum di mana kata-kata yang dirasakan “mencemarkan” dan “melecehkan” itu dilontarkan, atau lewat medium lain, misalnya tulisan di koran atau di situs internet. Dengan demikian, kasus ini langsung dibawa ke ranah publik, keluar dari ranah perdebatan di kalangan pegiat sastra di mana bentrokan antara Fatin Hamama dengan Iwan dan Saut berawal.

Dengan melepaskan kasus itu dari konteksnya, penggiringan opini menjadi jauh lebih mungkin. Kalangan awam yang tidak mengikuti kritik terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh hanya akan melihat adanya kata-kata yang oleh banyak orang dirasakan kurang sopan, yang dilontarkan kepada seorang perempuan yang, dalam berbagai laporan di media maupun dalam pembelaannya sendiri, digambarkan sebagai orang baik-baik. Belakangan bahkan ditekankan statusnya sebagai istri dan ibu. Dalam berita atau tulisan lain tentang kasus itu, khususnya yang memihak pada Fatin Hamama, berbagai jenis tuduhan dicampur-adukkan: masalah kesopanan bahasa begitu saja disandingkan dengan istilah “pencemaran nama baik”, “penistaan”, dan “pelecehan seksual”, tanpa mendefinisikan apa yang dimaksudkan, dan tanpa membedakan satu sama lain. Dengan demikian, reaksi emosional spontan yang mudah timbul ketika orang membaca kata seperti “bajingan”, yaitu kesan bahwa kata seperti itu bersifat kasar dan tidak sopan, berusaha dimanfaatkan untuk menggiring pembaca sekaligus mengamini tuduhan pencemaran nama baik dan pelecehan seksual.

Berikut saya akan membicarakan kedua tuduhan utama yang dilontarkan, yaitu pencemaran nama baik dan pelecehan seksual verbal: apakah yang terjadi antara Iwan, Saut dan Fatin memang dapat disebut “pencemaran nama baik” atau “pelecehan seksual verbal”? Namun sebelum membahas kedua tuduhan utama itu, saya akan lebih dahulu membicarakan argumentasi yang mendasari kedua tuduhan itu, yaitu bahwa Fatin Hamama sejatinya tidak terlibat dalam kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang kontroversial itu, sehingga penyerangan terhadapnya bersifat ngawur dan murni penghinaan pribadi. Hanya dengan dasar tersebut ungkapan yang dilontarkan Saut dan Iwan dapat diinterpretasikan sebagai pencemaran atau pelecehan: konon kata-kata “kasar” itu bukan dilontarkan sebagai bagian dari sebuah debat interlektual tentang sesuatu yang secara nyata dikerjakan Fatin di dunia sastra, tapi dihamburkan begitu saja tanpa alasan.

Apakah Fatin Hamama terlibat?

Fatin berkali-kali menekankan bahwa baginya kritik alias “penistaan”, “pencemaran”, atau “pelecehan” yang dialaminya sangat tidak berdasar dan tidak bisa ditoleransi, sebab dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dirinya konon dimaki bukan dalam fungsi tertentu atas karena kinerja tertentu, tapi murni sebagai penghinaan terhadap dirinya secara pribadi. Dengan demikian usaha kelompok yang sedang membela Iwan Soekri dan Saut Situmorang untuk mengembalikan permasalahannya pada perdebatan tentang buku tersebut dapat dikatakan bersifat manipulatif dan sengaja berusaha menyesatkan publik.

“Keterlibatan” yang dimaksud di sini bentuknya apa? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada versi sejarah penyusunan dan penerbitan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang kita anut. Menurut versi yang ingin dipertahankan pihak Denny JA serta tim penyusun buku itu sendiri, yang terjadi adalah kira-kira seperti berikut: Sebagai kontribusi unik dan orisinalnya terhadap dunia sastra Indonesia, Denny JA memperkenalkan “genre” baru yang disebutnya “puisi esai”. Sastrawan-sastrawan lain terinspirasi olehnya, dan ikut menulis “puisi esai”. Maka atas dasar kontribusinya tersebut, Denny JA dimasukkan sebagai salah satu “tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh” ke dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dan karena buku itu penting dan menarik, maka kemudian diresensi dan dikomentari orang. Memang, berbagai kegiatan itu – penulisan “puisi esai”, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, resensinya – didukung oleh pendanaan dari Denny JA. Tapi apa masalahnya? Bukankah pantas disyukuri bahwa ada orang kaya yang berbaik hati berkontribusi terhadap dunia sastra Indonesia?

Namun menurut versi yang lebih kritis, yang antara lain dikemukakan oleh Aliansi Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, tentu saja dalam rangkaian peristiwa itu banyak masalahnya. Kelewat lugu sekali kalau pendanaan tidak dipersoalkan, dan kalau kita tidak mempertanyakan asal usul perayaan terhadap “pengaruh” Denny JA yang demikian tiba-tiba. Bukankah tampak sekali betapa “pengaruh” itu diciptakan dengan sengaja lewat lomba berhadiah menggiurkan, dan dengan menawarkan honor dalam jumlah yang cukup tinggi untuk ukuran dunia sastra di Indonesia pada sejumlah sastrawan ternama agar mereka menulis “puisi esai”? Dengan kata lain, cukup jelas bahwa rangkaian peristiwa itu tidak terjadi “kebetulan” begitu saja, tapi ada skenarionya.

Keterlibatan Fatin akan tampak berbeda tergantung pada versi yang kita percayai. Menurut versi pertama, Fatin memang dapat dikatakan tidak terlibat. Alasannya sederhana: Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh disusun oleh Tim 8, dan Fatin Hamama bukan bagian dari tim itu. Fatin terlibat dalam mengurus proyek penulisan “puisi esai”, dan dalam pengadaan resensi atas buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (menghubungi penulis-penulis tertentu, termasuk Saut Situmorang yang menolaknya mentah-mentah, dalam rangka sengaja meminta mereka menulis resensi), namun menurut versi pertama ini, semua itu tidak ada hubungan langsungnya dengan buku kontroversial itu sendiri.

Namun menurut versi kedua, status Fatin sebagai editor buku-buku “puisi esai” yang, antara lain, bertugas untuk berurusan dengan para penulis yang sengaja dibayar untuk mempopulerkan “genre baru” tersebut, serta perannnya saat meminta resensi, jelas-jelas merupakan sebuah keterlibatan. Bukankah semua kegiatan itu saling berkaitan? Maka tanpa perlu berstatus sebagai penyusun atau editor buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, Fatin tentu saja bisa disebut terlibat.

Dengan demikian, tampak bahwa lewat argumen bahwa Fatin Hamama “tidak terlibat”, sebetulnya opini publik berusaha digiring sekaligus berkaitan dengan dua hal, yaitu 1., diyakinkan bahwa ada “ketidakadilan” yang dialami Fatin, dan 2., diajak mempercayai versi Denny JA/Tim 8 tentang status dan sejarah buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Bukankah menarik bahwa Fatin sama sekali tidak menyangkal keterlibatannya sebagai editor buku “puisi esai”, termasuk misalnya dalam kaitan dengan kasus pengembalian honor dengan alasan penulis menyadari betapa karyanya dimanfaatkan sebagai legitimasi penobatan Denny JA sebagai tokoh berpengaruh? Fatin juga tidak menyangkal bahwa dirinya giat menghubungi penulis-penulis yang diminta membuat resensi. Namun bersamaan dengan itu, dia bersikeras bahwa dirinya “tidak terlibat” dengan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dengan demikian, secara implisit ditegaskan bahwa memang tidak ada hubungan antara kegiatan mempopulerkan “puisi esai”, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, dan penulisan resensi.

Maka jelas bahwa argumen tentang “tidak terlibat”nya Fatin Hamama mesti dipandang secara sangat kritis. Dari perspektif Saut Situmorang dan Iwan Soekri yang merupakan bagian dari Aliansi Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, Fatin jelas-jelas terlibat dalam kasus buku tersebut. Dengan demikian apa yang mereka utarakan terkait dengan Fatin, baik berupa kata makian atau tidak, merupakan bagian dari perdebatan intelektual seputar kasus buku tersebut, bukan penghinaan pribadi.

Apakah yang dilakukan Iwan dan Saut merupakan pencemaran nama baik?

Apa arti “pencemaran nama baik”? Sepemahaman saya, pencemaran nama baik umumnya berkaitan dengan fitnah. Cerita-cerita bohong (cerita yang tidak bisa dibuktikan) tentang seseorang disebarkan di ruang publik, sehingga reputasi (nama baik) orang tersebut tercoreng. Masuk akal kalau kasus semacam itu dibawa ke pengadilan, sebab keputusan pengadilan diharapkan menjadi bukti bahwa apa yang sudah telanjur menyebar tidaklah benar, sehingga reputasi korban pencemaran dapat dipulihkan.

Dalam kasus yang menimpa Saut dan Iwan, apakah ada cerita bohong atau tak terbuktikan yang disebarkan? Tampaknya tidak ada. Kasus yang dibicarakan sangat jelas, yaitu kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, khususnya dalam kaitan dengan peran Denny JA dan Fatin Hamama. Protes lantang disampaikan oleh sangat banyak sastrawan, dengan argumen-argumen yang jelas, berdasarkan fakta seputar buku tersebut. Artinya, yang sedang terjadi ada sebuah perdebatan antara dua pihak, yaitu antara yang membuat dan mendukung buku tersebut di satu pihak, dan yang mengkritiknya di pihak lain. Kondisi ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan kasus di mana secara sepihak cerita buruk tentang seseorang disebarkan, sehingga namanya tercemarkan.

Kata-kata “kasar” yang dipersoalkan, yaitu “penipu” dan “bajingan”, perlu dipandang dalam konteks tersebut. Kata itu tidak berdiri sendiri, tapi digunakan dalam konteks perdebatan yang sedang terjadi. Ketika kata “bajingan” dan “penipu” disebut, maka kata itu merujuk pada perdebatan yang sedang berlangsung secara keseluruhan, khususnya pada ungkapan sastrawan yang sama di tempat lain maupun lewat ungkapan kritis lain terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Ungkapan-ungkapan lain tersebut berupa penjelasan yang tegas dan eksplisit mengenai keberatan mereka dalam kaitan dengan kasus buku tersebut, dan dengan demikian bukanlah fitnah. Maka ”kekasaran” kata tersebut bukanlah tanda terjadinya fitnah, tapi sekadar merupakan bagian dari gaya ungkap tertentu.

Mengapa gaya ungkapnya seperti itu? Perlukah sesuatu disampaikan dengan kata yang, bagi sebagian orang, terasa kasar dan kurang sopan? Ini pertanyaan menarik yang memang tidak jarang muncul di dunia sastra Indonesia. Pertama, perlu ditegaskan bahwa gaya ungkap seperti itu sangat lazim dijumpai di dunia sastra, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan baik di dalam karya sastra maupun dalam pergaulan dan polemik-polemik antar sastrawan. Seandainya semua penggunaan kata “kasar” di dunia sastra Indonesia mau diperkarakan, sepertinya kepolisian dan pengadilan perlu menambah staf baru terlebih dahulu, saking membludaknya kasus yang akan perlu ditangani. Namun kedua, memang tidak semua orang di dunia sastra Indonesia menyukai penggunaan gaya ungkap seperti itu. Kritik terhadap gaya ungkap “kasar” tidak jarang disampaikan, dengan alasan utama bahwa gaya ungkap tersebut dirasakan kurang sopan. Dengan kata lain, sastrawan memiliki pandangan yang beragam mengenai penggunaan bahasa berkaitan dengan akhlak dan kesopanan.

Saya pikir, ini adalah persoalan yang sangat penting dalam kasus yang sedang dituduhkan pada Saut dan Iwan. Masalah akhlak harus dibedakan dari persoalan fitnah dan pencemaran nama baik. Sah-sah saja kalau ada yang berpendapat bahwa penggunaan kata “bajingan” menandakan akhlak kurang baik. Namun sejauh saya pahami, akhlak buruk bukanlah tindakan kriminal, sehingga tidak ada urusan dengan kepolisian.

Nama seseorang tidak tercemarkan hanya karena gaya ungkap yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu tentang atau padanya, namun karena apa yang disampaikan itu sendiri. Maka kalau Fatin Hamama merasa namanya dicemarkan, seharusnya dia menunjukkan bahwa dalam kritik sastrawan-sastrawan yang keberatan pada buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terdapat fitnah, bukan malah berkonsentrasi pada penggunaan kata-kata tertentu yang kemudian diekspos di luar konteks.

Apakah terjadi pelecehan seksual verbal terhadap Fatin Hamama?

Apa itu “pelecehan seksual verbal”? Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menempatkan korban (seringkali, tapi tidak selalu, perempuan) sebagai objek seksual, dan membuatnya merasa dihina dan direndahkan. Bentuk verbalnya dapat berupa komentar seksis atau kasar tentang tubuh atau seksualitas seseorang, atau ajakan bernada seksual yang tidak diinginkan dan diutarakan tidak pada tempatnya. Sebagai sebuah tindakan kriminal, pelecehan seksual seringkali diperkarakan dalam konteks lingkungan kerja: Di wilayah di mana seseorang seharusnya dinilai berdasarkan kinerjanya dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya, dirinya dipandang justru murni sebagai tubuh seksual.

Berangkat dari definisi tersebut, tuduhan Fatin (dan tanggapan positif dari Komnas Perempuan) terkesan sangat ganjil. Ungkapan mana yang menempatkannya sebagai objek seksual? Justru, seperti yang sudah saya bicarakan di atas, Fatin dikritik murni atas dasar kinerjanya, yaitu keterlibatannya dengan kasus buku kontroversial 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, di mana dia berperan sebagai editor buku “puisi esai” dan terlibat dalam usaha meminta orang lain meresensi buku kontroversial itu. Perdebatan seputar buku itu terjadi dengan melibatkan banyak penulis, baik laki-laki maupun perempuan. Persoalan gender sama sekali tidak berperan dalam hal ini, termasuk dalam hal kritik terhadap Fatin Hamama. Tidak ada unsur pelecehan seksual, seksisme, atau penghinaan padanya khusus sebagai perempuan. Seandainya yang ada di tempat Fatin kebetulan bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki, apakah kritiknya akan berbeda? Saya yakin tidak.

Dalam pernyataannya seputar kasus tersebut di bulan Februari 2014 (di situs merdeka.com), Fatin Hamama memposisikan diri sebagai penyair yang memang terlibat sebagai editor dalam penerbitan “puisi esai”, namun menolak disebut perantara Denny JA. Terlepas dari setuju atau tidaknya kita dengan pembelaan dirinya tersebut, pemosisian diri itu sesuai dengan sifat awal perdebatan tersebut, yaitu diskusi antar sastrawan, di mana masing-masing dinilai atas dasar kinerjanya di dunia sastra. Maka sangat ganjil bahwa dalam pernyataannya yang lebih baru, yaitu tanggal 23 Oktober 2014, Fatin mendadak memposisikan diri sebagai korban kekerasan terhadap perempuan. Mengapa kata “penipu” dan “bajingan” yang dipakai Iwan dan Saut tiba-tiba dikaitkan dengan gender lawan debat mereka? Apa relevansi keperempuanan Fatin di sini? Dalam pernyataannya yang cukup panjang, saya sama sekali tidak menemukan penjelasan atas hal itu. Fatin marah dirinya dimaki. Namun bukankah dirinya dimaki atas dasar kinerjanya, bukan atas dasar gendernya atau seksualitasnya?

Apakah kata kasar dianggap otomatis menjadi pelecehan seksual ketika diarahkan pada seorang perempuan? Dan kata yang mana tepatnya yang dimaksudkan? Di samping kata “bajingan”, kata “mucikari” juga sempat dipersoalkan. Namun dalam konteks tersebut, sangat jelas bahwa kata itu dimaksudkan sebagai metafor, bukan sebagai penghinaan bernada seksual terhadap Fatin. Yang dikritik adalah pekerjaan Fatin yang mau-maunya ditugaskan sebagai editor puisi esai yang mesti merayu penulis lain agar bersedia menulis dengan genre aneh ciptaan Denny JA tersebut, dengan iming-iming honor yang termasuk relatif tinggi. Dengan kata lain, Fatin pada mulanya sepenuhnya dipersepsi dan ditanggapi berdasarkan kinerjanya di bidang di mana dia melibatkan diri, namun kemudian justru dirinya sendiri mendadak mengedepankan identitas gendernya, dan minta dipandang sebagai korban pelecehan seksual, ketimbang menjawab tuduhan yang diajukan padanya di wilayah intelektual.

Lalu bagaimana kita mesti menilai kata bajingan?

Pendapat mengenai penggunaan kata makian pasti beragam. Bagi sebagian orang, kata “bajingan” bersifat kelewat kasar dan tidak sopan untuk digunakan dalam sebuah perdebatan publik. Bagi sebagian orang yang lain, kata-kata makian seperti itu wajar-wajar saja digunakan. Bagi saya, kedua pendapat itu sama-sama sah, dan saya sama sekali tidak ingin mempersoalkannya. Niat utama saya dalam pembahasan di atas adalah memilah dengan jelas antara persoalan kesopanan bahasa dengan pencemaran nama baik dan pelecehan seksual. Seperti yang sudah saja paparkan di atas, ketiga hal itu sama sekali tidak sama, tapi harus dibedakan satu sama lain. Gaya ungkap Saut Situmorang, Iwan Soekri dan sejumlah kawan mereka memang kasar, namun yang mereka lakukan tidak dapat disebut tindakan kriminal berupa “pencemaran nama baik” atau “pelecehan seksual verbal.”

Sastra yang Mengundang Polemik

Berita ini disalin-tempel dari Koran Jakarta yang terbit pada tanggal 12 Januari 2014 hasil laporan Frans Ekodhanto.

=================================

Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia yang Paling Berpengaruh menuai kontroversi. Selain kriterianya dipertanyakan, munculnya nama seorang konsultan politik dalam buku ini juga dipertanyakan.

Tidak lama setelah kabar tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku sastra berinisial “S”, kali ini, jagat sastra Indonesia kembali digegerkan dengan munculnya buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Buku setebal 734 halaman tersebut disusun oleh Tim 8 yang terdiri dari para sastrawan, yakni Jamal D Rahman (ketua tim), Agus R Sarjono, Ahmad Gaus, Acep Zam-zam Noor, Joni Ariadinata, Maman S Mahayana, Berthold Damshauser, dan Nenden Lilis Aisyah. Buku yang diluncurkan pada 3 Januari 2014 di Pusat Dukumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Jakarta Pusat, itu lantas mengundang pro dan kontra. Mereka umumnya mempertanyakankriteria pemilihan para tokoh sastra tersebut. Apalagi, dari ke-33 nama tersebut, terselip nama Denny JA yang selama ini lebih dikenal sebagai pengelola sebuah lembaga survei politik, sedangkan nama-nama lainnya memang merupakan sastrawan terkenal seperti Kwee Tek Hoay, Marah Rusli, Muhammad Yamin, Hamka, Armijn Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, Achdiat Kartamihardja, Amir Hamzah, Trisno Sumardjo, HB Jassin, Idrus, Mochtar Lubis, Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, dan Iwan Simatupang.

Menurut Damhuri Muhammad, terminologi buku paling berpengaruh tidak jelas ukurannya. Menurut dia, seorang sastrawan bisa saja dulu berpengaruh, tapi belum tentu sekarang. Dalam artian, pengaruhnya harus jelas, apakah untuk umum atau untuk penulisnya. “Kalau begini kan membuat nama 33 itu menjadi heroik. Kalau tidak menggunakan terminologi paling berpengaruh maka buku itu sah. Misalkan, 33 tokoh sastra yang produktif. Dengan demikian, tidak ada makna yang superlatif,” jelas cerpenis tersebut.

Damhuri juga menambahkan bahwa tim penyusun seharusnya punya metodologi dalam menentukan angka 33, apa dasarnya. Apakah mau menunjukkan kepahlawanan atau menunjukkan orang-orang yang berjasa di bidang sastra. “Menurutku, yang paling bermasalah ketika ada nama Denny JA. Dia memang pernah menerbitkan buku puisi esai, beberapa tahun lalu, akan tetapi puisi esai itu masih dalam perdebatan. Sesuatu yang masih dalam perdebatan, belum dikaji oleh peneliti, belum patut masuk dalam daftar itu,” tegasnya.

Kecaman juga datang dari Zen Hae. Menurut penulis buku Paus Merah dan Rumah Kawin tersebut, tim 8 telah melakukan semacam upaya kanonisasi sastra sebagai panduan menuju sastra Indonesia modern. Akan tetapi, dia tidak paham bagaimana mekanismenya, apakah dilakukan semacam survei kepada khalayak umum, seperti pelaku dan pengamat sastra, pembaca, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. “Artinya, komposisi/keterwakilan harus diperhatikan, demikian juga dengan idiologi, gender, dan aspek-aspek lainnya. Jadi membuat kanon itu harus banyak yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan pengantar Tim 8 yang termaktub dalam buku 33 tokoh tersebut dikatakan kemunculan nama-nama itu didasarkan atas beberapa pertimbangan, Pertama, karya dan/atau pemikiran sang tokoh. Yang dimaksud di sini adalah karya sastra (puisi, cerpen, novel, dan drama) dan pemikiran sang tokoh, baik pemikiran itu dikemukakan dalam karya sastra atau esai dan sejenisnya. Kedua, kiprah dan kegiatan sang tokoh. Ketiga, muara dari dua pertimbangan tersebut—yang dapat diperinci melalui sejumlah pertanyaan—adalah sejauh mana pengaruh sang tokoh khususnya bagi kehidupan sastra, dan umumnya bagi kehidupan sosial, budaya, dan politik di Tanah Air. (hlm xii-xxxiii)

Siapa Memilih Siapa

Ketika dikonfirmasi soal ini, salah satu tim penyusun buku tersebut, Maman S Mahayana, menjelaskan kronologi terbentuknya tim dan kronologi pembuatan buku. Dosen sastra Universitas Indonesia itu menjelaskan bahwa pada bulan Februari 2013, dirinya dihubungi Jamal D Rahman (juga Agus R Sarjono). Jamal menyampaikan bahwa PDS HB Jassin memintanya untuk menulis buku tentang sastrawan Indonesia (yang fenomenal atau tokoh sastra yang berpengaruh pada kehidupan bangsa). Tentu saja Maman menyambut baik ajakan itu.

Di sini, ada tiga hal yang tak dapat ditolaknya: (1) buku tentang tokoh sastra, (2) sahabat Jamal D Rahman, (3) PDS HB Jassin, lembaga yang sangat dihormatinya, seperti dirinya menghormati gurunya, Pak Jassin. Kemudian mereka bertiga berkumpul membincangkan hal umum tentang pentingnya buku itu. “Saya diminta membuat draf dasar pemikiran, kriteria, dan senarai 40-50 nama sastrawan penting untuk didiskusikan. Sebagai proyek PDS HB Jassin, saya berpikir segalanya akan lebih mudah karena bahan-bahan sudah tersedia,” tutur Maman.

Pada pertengahan Februari, Maman kembali ke Seoul, Korea. Diskusi dilakukan lewat e-mail. Jamal dan Agus juga mengirimkan senarai nama sastrawan menurut pilihannya. Pada 26 Februari, Jamal mengirim e-mail dan meminta dirinya berkumpul di Cisarua. Disebutkan dalam e-mail, “Kegiatan ini secara formal dilaksanakan oleh PDS HB Jassin. PDS HB Jassin telah memberikan mandat kepada Jamal D. Rahman untuk mengoordinasi kegiatan dimaksud.” Dikatakan pula, tiket Seoul-Jakarta-Seoul, akan diganti Panitia.“Wow keren, PDS HB Jassin bikin kejutan!” ungkap Maman dalam hati. Pada 1 Maret, dirinya dijemput Jamal di Bogor. Jamal bersama Ahmad Gaus. Menurut pengakuan Maman, itulah awal dirinya mengenal Gaus. Di Cisarua, sudah ada Berthold Damshäuserdan Agus R Sarjono, tetapi dirinya tak jumpa teman-teman dari PDS HB Jassin. Malamnya, penulis lain datang. Lengkaplah delapan orang. Diskusi dimulai dengan pembahasan dasar pemikiran dan kriteria. Segalanya berjalan lancar. “Kemudian memasuki pemilihan nama-nama, dari rencananya 25 nama, membengkak lagi jadi 30, lalu ada lagi tambahan hingga sampailah ke angka 33,” katakritikus sastra Indonesia itu.

Mengenai alasan mengapa 33 tokoh dan latar belakangnya, Maman menyampaikan bahwa memilih sastrawan-sastrawan penting dalam rentang waktu yang panjang memang sangat sulit. Dari rencana awal 25 membengkak 30 sampai 33 menunjukkan proses yang tak mudah. Setiap nama yang dimunculkan diikuti argumen dan berbagai hal sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nama-nama seperti Yamin, Alisjahbana, Chairil Anwar, Iwan Simatupang, Jassin, Pramoedya, Sutardji, dan beberapa nama lain, seketika mendapat aklamasi. Ada juga nama yang disepakati melalui proses perdebatan seperti Trisno Sumardjo, Idrus, Arief Budiman, Emha, dan beberapa nama lain. Tetapi ada dua nama disepakati melalui prinsip mayoritas. Kedua nama itu, Wowok Hesti Prabowo dan Denny JA.

Menurut Maman, dia satu-satunya yang menolak nama Denny JA. “Meski saya menolak konsep estetik yang ditawarkannya seperti yang pernah saya tulis di di salah satu media massa nasional, penolakan saya pada nama Denny JA bukan pada konsep estetik, melainkan pada pengaruhnya yang belum menunjukkan sesuatu yang signifikan bagi perkembangan sastra Indonesia serta kiprah dan kontribusinya yang masih harus kita lihat dalam tahun-tahun ke depan dan kepantasannya jika dibandingkan sastrawan lain,” ungkapnya.

Ketika ditanya kenapa tidak keluar saja dari tim buku tersebut? Maman berkilah, “Tentu langkah itu akan mencederai persahabatan,toh saya sudah terbiasa berbeda pandangan dengan teman, sahabat, bahkan dengan guru saya sendiri. Adapun angka 33 pada dasarnya pilihan,” ujarnya.

Maman menjelaskan berapa pun selalu akan ada pertanyaan yang sama. Misal, memilih 30 nama, mengapa 30 dan tidak 40 atau 50? Meski begitu, idealnya 10, tetapi jelas akan sangat sulit karena diperlukan data kualitatif-kuantitatif. Memilih 33 nama itu pun sebenarnya perlu data kuantitatif yang bisa dilakukan melalui pendekatan resepsi atau frekuensi kemunculan nama itu dalam sejumlah majalah atau surat kabar, atau bahkan juga bisa melalui angket. “Memilih 100 nama dengan data kualitatif sebenarnya lebih aman, tetapi akan menjadi buku yang sangat tebal dan perlu tambahan penulis lain,” ujarnya.

Yang menarik, ternyata penerbitan buku ini bukan gagasan dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Ariany Isnamurti, Kepala Pelaksana Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, secara tegas menyampaikan bahwa dirinya ataupun H.B Jassin tidak pernah memberikan penghargaan sedemikian besar kepada ke-33 orang tersebut. “Kegiatan ini sama seperti kegiatan peluncuran buku pada umumnya. Kami hanya fasilitator tempat kegiatan dan buku-buku yang dibutuhkan oleh tim 8 sebagai bahan riset/penelitian,” tuturnya.

Perempuan yang akrab disapa Bu Rini itu menjelaskan bahwa awal tahun 2013 dirinya dan ketua tim 8, Jamal D Rahman, memang sempat berbincang mengenai hal ini. “Kalau tidak salah pada bulan Maret 2013. Setelah perbincangan itu, saya dan Jamal tidak pernah lagi berbicara soal penerbitan buku itu. Lalu, pada November 2013, saya diminta untuk memberikan sambutan tertulis. Hanya itu, tidak lebih,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan acara dan pembicara, Ibu Rini mengaku dirinya diberikan dana oleh Jamal D Rahman, yaitu dana untuk mengurus konsumsi peluncuran, dana untuk honor pemateri, dan honorarium bagi dirinya sebagai penyelenggara serta para pekerja/pegawai HB Jassin.

Puisi, Catatan Kaki, Fiksi & Kebebasan Membuat Rekaan

Tulisan ini adalah sebuah argumen urgensi catatan kaki, kutipan-kutipan, dan epigraf di dalam puisi-puisi Justin Evans yang terbit di dalam buku Hobble Creek Almanac (2013). Hobble Creek Almanac (2013) cukup mendapat sorotan di majalah sastra Pegasus dan jurnal ulasan sastra daring The Museum of Americana. Hobble Creek Almanac disebut mampu mengaburkan garis batas antara fakta dan fiksi serta dianggap relatif berhasil sebagai puisi dengan teknik gubah puisi yang jarang dipakai yaitu dengan catatan kaki. Justin Evans adalah sastrawan Amerika yang kini tinggal di Nevada. Karya-karyanya semisal dalam wujud buku tipis (chapbook) Four Way Stop (2005), Gathering Up the Scattered Leaves (2006), Working in the Birdhouse (2008), Friday in the Republic of Me (2013) dan buku Town for the Trees (2011) serta Sailing This Nameless Ship (2014). Tulisan yang judul aslinya “Poetry, Footnotes, Fiction, and Outright Lies” ini diambil dan diterjemahkan atas ijin Justin Evans dari blog miliknya Name This Place – Navigo Navis Sine Nomine.

============================

Puisi pada hakikatnya adalah bahasa. Puisi dapat disebut sebagai sisi artistik dari bahasa. Menengok bagaimana puisi diciptakan, puisi tetaplah sebuah fiksi, atau paling tidak, pasti punya elemen fiksi. Benar bahwa puisi dapat menggambarkan kejadian-kejadian sebenarnya, namun puisi cenderung tersusun dalam bentuk gaya bahasa (metafora, simile, dsb.) juga hiperbola dan perekaan kejadian, dan karena itulah telah beralih rupa -pada kadar tertentu- menjadi karya yang fiktif. Jadi jika puisi adalah fiksi, dan berkelindan dengan apa yang hendak saya bicarakan di dalam tulisan saya ini, maka saya perlu untuk beri argumen mengapa saya memakai catatan-catatan kaki di dalam buku puisi saya yang terbaru, Hobble Creek Almanac.[i]

Catatan kaki biasanya dipakai di dalam dokumen yang menggunakan sumber rujukan dan diniatkan dalam rangka menciptakan suatu kualitas cerminan keadaan sebenarnya, handal faktual, dan terpercaya. Begitu juga pada puisi. Puisi bergantung pada epigraf[ii] untuk memberikan sumber rujukan informasi dan kegayutan isi atau maksud yang ada di dalam puisi. Dan meski beberapa penyair telah mulai menggunakan halaman khusus penjelas citasi di dalam memberikan penjelasan lebih jauh dan juga pemberi cahaya pemahaman atas puisi-puisi mereka, bahkan di antara mereka, begitu setiti[iii] semisal T.S. Eliot lewat catatan kaki asli ia tempelkan terhadap puisi gubahannya “The Wasteland”.[iv] Tujuanku adalah mengikuti jejak langkah para penulis cerita fiksi yang telah menggunakan catatan kaki dan kutipan-kutipan fiktif yang berguna melengkapi keutuhan jalan cerita karya mereka. Kita bisa mengambil contoh sebuah novel yang baru saja terbit karya Tim O’Brien dengan judul In the Lake of the Woods. Di dalam novel ini, Tim O’Brien melakukan sesuatu yang fenomenal dengan mengaburkan garis batas antara fakta dan rekaan, sampai-sampai para pembaca benar-benar terkecoh batas antara mana fakta dan mana fiksi.

Di bukuku, aku menggunakan catatan kaki, kutipan-kutipan, dan epigraf berselang-seling dengan kadar relatif sama. Yang pertama dan yang utama adalah hasratku untuk menceritakan kisah nyata, kejadian sebenarnya yang benar-benar pernah terjadi. Aku merasa bahwa aku berhutang kepada para pembaca untuk memberikan dasar pemahaman akan puisiku, atau paling tidak, penampilan permulaan pemahaman. Ada kejelasan kisah yang kuceritakan ulang, khususnya saat aku membicarakan kejadian yang terjadi 150 tahun yang lalu. Apakah aku berharap pembacaku akan menilik citasi-citasi ini? Mungkin, namun mereka akan kecewa jika berharap terlalu banyak kepada citasi-citasi ini sebab beberapa di antaranya adalah fiksi. Lalu mengapa mencantumkan catatan kaki fiksi di dalam suatu manuskrip? Ya elah, mengapa terlalu serius kepada hal-hal seperti ini pada sebuah buku puisi? Sebut saja, misalnya, kontinuitas narasi dalam puisiku. Aku suka pada ide mengenai kekonsistenan, dan jika catatan kaki berguna di dalam membantu kepercayaan diri di dalam memahami puisi yang mereka baca, maka catatan kaki akan, dalam konteks puisi-puisi persona,[v] membantu visualisasi karakter atau persona di dalam puisi menjadi semakin nyata di dalam benak para pembaca. Dengan begitu, bakal ada gambaran yang sangat jelas antara puisi-puisi yang aku niatkan untuk menampilkan sejarah (atau kejadian sebenarnya) dan persona,[vi] dengan bagian-bagian dari bukuku di mana narator mengantarkan sebuah narasi atas puisiku. Ada tidaknya catatan kaki memberikan perbedaan yang krusial.

Kutipan-kutipan adalah perangkat lain, khususnya di dalam puisi, yang dipakai oleh para penyair dalam rangka mencoba memberikan landasan pemahaman pemaknaan kepada pembaca, secara singkat kurang lebih seolah-olah penyair mengatakan: “dari sinilah awal mula inspirasi puisi ini berasal”. Kutipan yang dipakai sebagai epigraf sebenarnya hendak menunjukkan asal mula inspirasi berawal. Beberapa penyair suka memakai epigraf namun ada juga penyair yang tidak suka memakai epigraf. Aku sendiri menyukai pemakaian epigraf, dan mungkin saja penyair lain benci memakai epigraf namun memilih memakai catatan tambahan di halaman terakhir dari manuskrip karya puisi mereka: jika aku tidak dapat memahami bagian tertentu dari puisi yang sangat esensial, lalu mengapa tidak dikomunikasikan di dalam puisi itu? Di dalam puisiku, aku benar-benar mengutip ucapan-ucapan orang lain dan karya lain, sedangkan kutipan-kutipan lainnya aku karang sendiri. Sekali lagi, aku niatkan teknik gubah seperti ini dalam rangka memberikan gambaran utuh yang hendak aku cangkokkan ke dalam benak pembaca. Hal ini adalah bagian dari teknik gubah dari karyaku dalam rangka menampilkan keutuhan gambaran kepada pembaca dan tidak mengharuskan bahwa semua kutipan adalah akurat  dan benar ada di dalam sejarah. Lagian, tadi sudah aku katakan bahwa aku menciptakan sebuah karya fiksi. Jadi apa perlu diperkarakan jika aku mengutip dari buku yang tidak pernah ada, atau mengutip ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seseorang, atau bahkan menciptakan karakter-karakter yang bisa aku “kutip” ucapannya? Toh akhirnya berkenaan dengan bukuku pilihannya cuman dua, diapresiasi sebagai sebuah karya sastra atau tidak. Dan perlu diketahui bahwa bagaimana aku membuat puisi dengan perangkat-perangkat teknik gubah ini adalah sesuatu yang aku garap sangat serius, meski mungkin hal ini bagi pembaca bukanlah sesuatu yang penting-penting amat.[vii]

===========================

Endnotes

[i] Justin Evans. 2013. Hobble Creek Almanac. CA: Aldrich Press. Buku kumpulan puisi dari Justin Evans yang menceritakan kisah sebuah kota kecil Springvalle, Utah. Puisi-puisi Justin Evans di dalam buku kumpulan puisi ini sengaja bercatatan kaki. Puisi-puisi yang ada di dalam  Hobble Creek Almanac bercerita mengenai bukan hanya sejarah kota itu namun bagaimana Justin Evans dibesarkan dan memiliki ikatan emosional dengan kota itu.

[ii] Epigraf atau epigraph adalah kutipan atau keterangan sebelum badan puisi sesudah judul yang dapat memberikan basis pemahaman di dalam pembacaan dan pemaknaan puisi.

[iii] setiti(Jw.), cermat, teliti, precise (Eng.)

[iv] bdk. Maman S Mahayana, “Posisi Puisi, Posisi Esai”, menengok pemakaian catatan kaki atau catatan tambahan pada karya puisi di Indonesia.

[v] persona poem atau dramatic monologue, sebuah puisi di mana penyair bermonolog sebagai persona rekaan.

[vi] lih. catatan kaki 5. Persona, dalam konteks ini, adalah karakter yang direka di dalam puisi.

[vii] Maksudnya adalah penggunaan catatan kaki, epigraf, atau catatan tambahan di akhir manuskrip pada puisi adalah pilihan personal dari tiap penyair. Beberapa penyair sengaja memilih melengkapi puisi mereka dengan perangkat gubah puisi dalam bentuk-bentuk catatan kaki, epigraf, dan atau catatan tambahan di akhir manuskrip dalam niatan mengkomunikasikan sebuah gambaran utuh dari puisi yang mereka buat. Perangkat gubah puisi ini juga bukan sesuatu yang remeh-temeh kecuali terkait dengan pemberian gambaran utuh sebagai dasar membaca dan memahami sebuah puisi kepada pembaca. Jadi, puisi dan perangkat-perangkat ini adalah satu puisi dan bukan dua entitas yang berbeda. Dus, memahami apa yang dikatakan oleh Justin Evans, sebuah puisi walaupun diberi perangkat penggubahan dalam bentuk catatan kaki, epigraf, dan atau catatan tambahan tetaplah disebut sebagai puisi dan bukan sebuah genre baru.

Posisi Puisi, Posisi Esai

“Posisi Puisi, Posisi Esai” adalah tulisan Maman S Mahayana yang pernah dimuat dalam Kompas, Minggu, 30 Desember 2012, pada halaman 20. Maman S. Mahayana selain dikenal sebagai kritikus sastra Indonesia, ia juga memiliki profesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia. Karya-karyanya di antaranya adalah Ringkasan dan Ulasan Novel Indonesia (Gramedia Widiasarana, 1992), Kesusastraan Malaysia Modern (Pustaka Jaya, 1995), Akar Melayu: Sistem Sastra & Konflik Ideologi di Indonesia & Malaysia (Indonesia Tera, 2001) dan Bermain dengan CerpenApresiasi dan Kritik Cerpen Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2006). Tulisan yang dikopi-tempelkan di blog ini dengan berpayung pada kondak ‘fair use‘ ini bersumber dari inspirasi.co: Denny JA’s Public Library.

______________________________

Ketika jurnalistik berhadapan dengan tembok kekuasaan, sastra dapat digunakan sebagai saluran”. Begitu pesan Seno Gumira Ajidarma dalam buku antologi esainya, Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (1997). Pesan itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban estetik atas sejumlah cerpennya yang berkisah tentang berbagai peristiwa aktual dan faktual. Secara cerdas, Seno menunjukkan posisi sastra yang bisa begitu lentur dalam menyampaikan kritik sosialnya. Maka, peristiwa sosial politik tentang petrus (Penembak Misterius, 1993) dan tragedi di Dili (Saksi Mata, 1994) yang tabu diberitakan sebagai laporan jurnalistik, dikemassajikan dalam bentuk cerpen yang asyik.

Begitulah, ketika kekuasaan melakukan pembungkaman atas kebenaran, sastra dengan caranya sendiri justru leluasa menyampaikannya, meski di sana bahasa denotatif disulap jadi konotatif. Tentu saja Ajidarma tak sendirian. Rendra, Taufiq Ismail, Pramoedya, dan sejumlah sastrawan lain adalah para pewarta yang memilih sastra sebagai medium ekspresi perlawanannya pada kebrengsekan. Fakta-fiksi dalam sastra seperti cuma dibatasi garis tipis. Itulah wilayah permainan sastrawan. Kini Denny JA, ilmuwan sosial dan penulis esai prolifik, menawarkan konsep puisi-esai, sebagaimana diniatkan dalam antologi Atas Nama Cinta (2012): sebuah judul yang sama dengan naskah drama Agus R Sarjono (2004). Di manakah konsepsi puisi-esai itu hendak ditempatkan?

Dalam pengantarnya, Denny menyebutkan kriteria puisi esai: (1) mengeksplor sisi batin, psikologi, dan sisi human interest pelaku; (2) dituangkan dalam larik dan bahasa yang diikhtiarkan puitik dan mudah dipahami; (3) tak hanya memotret pengalaman batin individu, tetapi juga konteks fakta sosialnya. Kehadiran catatan kaki dalam karangan menjadi sentral; dan (4) diupayakan tak hanya menyentuh hati pembaca/pemirsa, tetapi juga dicoba menyajikan data dan fakta sosial. Bagi sastra (yang baik) kriteria itu sudah seharusnya begitu; take for granted, meski data dan fakta menjadi fiksional, otonom, dan hanya berlaku dalam karya itu.

Ada lima peristiwa yang diangkat Denny, yaitu tragedi Mei (”Sapu Tangan Fang Yin”), musibah Ahmadiyah (”Romi dan Yuli”), petaka TKW (”Minah Tetap Dipancung”), perkawinan sejenis (”Cinta Terlarang”), dan kasih tak sampai karena perbedaan agama (”Bunga Kering Perpisahan”). Di sana ada 39 catatan kaki. Mencermati puisi-puisi itu, segera dapat dipahami kriteria yang diajukan Denny. Ada usaha sangat serius mengangkat fakta jadi puisi, meski dua puisi terakhir dalam sastra Indonesia bukanlah tema baru, seperti pernah diangkat Riantiarno (Cermin Merah, 2004) dan Ramadhan KH (Keluarga Permana, 1978).

Apanya yang esai jika puisi-puisi itu tidak berbeda dengan prosa liris Pengakuan Pariyem (1979) Linus Suryadi yang fenomenal? Jika kehadiran catatan kaki menjadi sentral, mengapa cuma 39 catatan kaki dari lima tema besar itu? Bahkan, enam catatan kaki pada ”Bunga Kering Perpisahan” terkesan laksana minyak dengan air; tak menyatu. Boleh jadi lantaran peristiwa Dewi-Albert tidak seheboh tiga peristiwa yang ditempatkan di awal. Jika Atas Nama Cinta termasuk puisi naratif, kita mudah saja menemukannya pada puisi-puisi Ajip Rosidi, Ramadhan KH, Rendra, Taufiq Ismail, atau Ridwan Saidi (Lagu Pesisiran, 2008) yang di sana-sini sengaja pula menyertakan catatan kaki.

Dalam khazanah sastra Sunda, pantun Lutung Kasarung atau Ciung Wanara dan sejumlah besar syair Melayu pada dasarnya adalah puisi naratif. Bahkan, pada 1890 Tan Teng Kie pernah membuat semacam laporan jurnalistik lewat tiga syair panjangnya. Salah satunya, peristiwa pembangunan jalan kereta api dari Cikarang-Kedung Gede, Karawang, berjudul Syair Djalanan Kreta Api (Bataviasche Oosterspoorweg dengan Personellnja bij gelegenheid van opening der lijn Tjikarang-Kedoeng Gede Bezongen oleh Tan Teng Kie). Di sana disertakan juga jadwal keberangkatan kereta api ”Djoeroesan Batawi Kedoeng Gede”. Jika Denny merasa langkahnya merupakan sesuatu yang baru dalam sastra Indonesia, oleh karena itu sangat mungkin menjadi genre atau paradigma baru, maka tawaran itu kesorean: sudah lama terjadi dalam tradisi perpuisian Indonesia. Mari kita coba tengok ke belakang.

Sastra dan seni niscaya selalu berada dalam ketegangan konvensi dan inovasi. Tarik-menarik tradisi dan eksperimentasi sebagai gerakan pembaruan yang menyangkut bentuk dan isi tiada henti timbul-tenggelam menandai perjalanannya. Ingat saja Muhammad Yamin yang menawarkan soneta untuk menolak syair dan pantun. Dengan semangat yang sama, Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan para penyair Pujangga Baru mengusung konsep Puisi Baru. Meski mereka berhasil meneguhkan isi dan bentuk baru dalam puisinya, jejak pantun dan syair masih sangat kentara. Pertanggungjawaban estetik yang dirumuskan STA dan esai-esai penyair Pujangga Baru gagal dilesapkan dalam puisi-puisi mereka lantaran spirit pantun dan syair tidak mudah begitu saja dibenamkan.

Konsep puisi baru penyair Pujangga Baru justru baru berhasil pada Chairil Anwar, meski ia tak merumuskan konsep estetiknya. Chairil lebih menekankan pada spirit, semangat, seperti disampaikan dalam esainya, ”Hopplaa!” Dikatakan, ”Pujangga Baru sebenarnya tidak membawa apa-apa dalam arti penetapan-penetapan kebudayaan. Sekarang: Hopplaa! Lompatan yang sejauhnya. Sesudah masa mendurhaka pada Kata kita lupa bahwa Kata adalah yang menjalar mengurat, hidup dari masa ke masa, terisi pada dengan penghargaan, Mimpi Pengharapan, Cinta dan Dendam manusia. Kata ialah Kebenaran!!! Bahwa kata tidak membudak pada dua majikan, bahwa Kata ialah These sendiri!!…

Kredo Sutardji Calzoum Bachri pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban estetik atas spiritnya mengembalikan kata pada mantra. Dikatakan Ignas Kleden, sebagai ”rencana kerja seorang penyair; sebagai suatu program, desain, dan bahkan tekad”. Langkah para sastrawan yang disebutkan tadi adalah fakta sejarah. Mereka selalu tergoda berada dalam ketegangan konvensi-inovasi. Tentu saja ketergodaan itu tak hadir seketika. Ada proses panjang kegelisahan untuk membangun saluran, estetika, dan paradigma baru. Dalam hal ini, tak berarti para sastrawan itu melalaikan fakta, menutup mata pada semangat zaman, atau abai pada gejolak kehidupan sosial politik. Segalanya justru berangkat dari fakta sosial dan sastra sekadar medium yang dipilihnya.

Tak ada karya sastra yang lahir dari ketiadaan. Mustahil pula sastra tanpa fakta. Sastra tak diturunkan malaikat dari langit, begitu Sapardi Djoko Damono berfatwa. Hakikat sastra yang fiksional tidak serta-merta merupakan kedustaan atau sekadar kebohongan. Ada kebenaran faktual. Lewat kreativitas fakta menjelma fiksi. Maka novel Wagahai wa Neko de Aru—Natsume Soseki(1905, I’m a Cat, 1972), Animal Farm—George Orwell (1945), Tikus Rahmat—Hassan Ibrahim (1963), dan Angin Musim—Mahbub Djunaedi (1986) adalah kisah para binatang yang merepresentasikan kehidupan sosial yang brengsek pada zamannya.

Puisi pamflet atau puisi gelap yang jumpalitan sekalipun berangkat dari fakta. Tetapi, ada fakta yang disembunyikan dalam lorong gelap, ada yang terang benderang, ada pula yang sekadar memberi sinyal untuk memasuki ruang puisi. Puisi-puisi dalam Atas Nama Cinta, hakikatnya puisi terang benderang. Maka, ada atau tidak ada catatan kaki, tak mengubah puisi itu jadi esai, bahkan tidak juga membuat pembaca mengalami kesulitan memahami isinya. Catatan kaki sekadar tambahan informasi dan tidak menjelma menjadi esai tersendiri.

Lalu bagaimana dengan catatan Ignas Kleden, Sapardi Djoko Damono, dan Sutardji Calzoum Bachri dalam antologi itu? Apakah itu sebagai stempel legitimasi tentang konsep puisi-esai? Catatan mereka adalah bentuk apresiasi yang tentu saja berbeda dengan legitimasi. Bahkan, tiga alinea terakhir catatan Sutardji menegaskan toleransinya pada siapa pun yang punya niat baik menyemarakkan khazanah perpuisian Indonesia. Dalam konteks itu, sastra Indonesia perlu memberi apresiasi atas sumbangan yang ditawarkan Denny JA.