Radikalisme di Sekolah Swasta Islam?

Tulisan Agus Mutohar di The Conversation yang terbit daring dalam bahasa Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018 lalu dan berturut baru kemudian edisi berbahasa Inggrisnya muncul di situs yang sama kemudian di The Jakarta Post sungguh menarik. Di dalam tulisan itu, teman saya Agus Mutohar menjabarkan tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap persebaran radikalisme berdasarkan temuan penelitian yang ia terlibat di dalamnya terkait dengan ekstremisme keberagamaan.

Tetapi sebelum menuju kepada hasil temuan penelitian tersebut, Agus Mutohar membuka tulisannya dengan penjabaran dari temuan tiga buah survei yang dilakukan oleh Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, dan Setara Institute berkenaan dengan intoleransi beragama di sekolah-sekolah negeri (bukan sekolah swasta Islam) yang menghasilkan semacam kesimpulan bahwa “sekolah-sekolah di Indonesia menjadi lahan tumbuh suburnya paham esktemisme” yang membuat usaha pemerintah memerangi terorisme dan penyebaran paham radikal terbentur oleh realitas “terjadinya penyebaran paham intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan Indonesia.”

Ia meyakini berdasar temuan-temuan tersebut bahwa adanya pemfasilitasian “sikap intoleransi dan paham radikal di lembaga pendidikan yang bisa berujung pada tindakan terorisme” hingga bahasan temuan penelitian ia dan kawan-kawannya tentang “keberhasilan mengidentifikasi tiga tipe sekolah [swasta Islam] yang rentan terhadap paham-paham radikal,” yakni sekolah tertutup (closed schools), sekolah terpisah (separated schools), dan yang ketiga adalah sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity).

Tulisan saya ini hendak mengkritik tulisan Agus Mutohar tersebut berdasarkan pembacaan cermat atas tiga hasil survei yang menjadi rujukannya di dalam konteks “lahan tumbuh suburnya ekstremisme … yang mengkhawatirkan” dan keberhasilan penelitian yang dilakukannya di dalam mengidentifikasi tipe sekolah yang rentan terhadap radikalisme di dalam konteks hambatan usaha pemberantasan terorisme oleh pemerintah.

Survei pertama adalah survei dari Wahid Institute yang dilakukan pada Juli-Desember tahun 2014 di lima sekolah menengah negeri di Jabodetabek yang melibatkan 500 pelajar. Pembahasan hasil survei ini dipublikasikan 23 Maret 2015 di laman Wahid Institute lewat sebuah artikel beserta  “data menarik” bahwa: “Dari 306 siswa, yang tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal 27 persen, ragu-ragu 28 persen.”

Kemudian yang berikutnya adalah survei dari Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah yang terbit secara daring di laman Tirto bertanggal 8 November 2017. Di dalam hasil survei yang disiarkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada tanggal 8 November 2017 ini dikemukakan bahwa dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa generazi Z (lahir tahun 1995 ke atas) di 34 provinsi yang dipilih secara acak: “terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.”

Survei ini juga menyuguhkan temuan bahwa: “sebanyak 54,87 persen generasi Z mencari pengetahuan agama melalui internet, seperti blog, website dan media sosial.”

Sementara itu, rujukan ketiga adalah survei dari Setara Institute yang dilakukan di Jakarta dan Bandung Raya di tahun 2016 yang berjudul “Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya”. Setara Institute mengukur kadar toleransi dengan merujuk dari definisi toleransi dari Little (2008) sebagai sublimated disaproval dan Andrew Cohen (2004) “tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk menahan diri terhadap urusan dalam mencampuri pihak yang berlawanan (tingkah laku dan sebagainya) dalam situasi yang berbeda. Di mana orang tersebut percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk ikut campur” tetapi kemudian rujukan definisi tadi dimodifikasi untuk mengakomodasi penciptaan dua istilah baru: intoleransi pasif dan intoleransi aktif.

Intoleransi pasif adalah, menurut Setara Institute, adalah sikap puritan yang mengajarkan bahwa keyakinannya paling benar. Sementara intoleransi aktif adalah “selangkah lebih ekspresif dari intoleransi pasif” yang membuka jalan ekspresi lewat kekerasan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya (hlm. 5).

Survei Setara Institute yang melibatkan 760 siswa dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung Raya ini menghasilkan temuan bahwa 87,8 persen siswa menggunakan internet untuk menambah pengetahuan mengenai agama tetapi hanya 2,2 persen saja yang mendiskusikan agama lewat media sosial atau internet. Meskipun demikian, 39,9 persen responden mengaku bahwa pengetahuan agama paling besar diperoleh dari guru agama sekolah, kemudian 23,2 persen dari orang tua, dan dari pengajian hanya 9,6 persen sementara 19,7 persen responden mengaku bahwa internet menjadi penyumbang pengetahuan keagamaan terbesar.

Penelitian Setara Institute juga menguak bahwa 81,5 persen responden “menghormati perbedaan dan menjaga tidak terjadi konflik” meskipun muncul temuan lain bahwa 97,1 persen responden yang memiliki sikap “intoleran pasif.” Sementara mengenai kebersediaan berkawan dengan mereka yang berbeda agama didapati ada pada 95,5 persen responden, bersedia menolong mereka yang berbeda agama sebanyak 97,1 persen dari responden (2,2  persen tidak menjawab atau memilih tidak tahu). Di dalam kesimpulan, Setara Institute mengatakan bahwa “terdapat (61,6 persen) siswa yang toleran, (35,7 persen) yang intoleran pasif/puritan, (2,4 persen) yang intoleran aktif/radikal, dan (0,3 persen) yang berpotensi menjadi teroris.” (hlm. 32).

Kritik terhadap tulisan Agus Mutohar tentu saja saya mulai dari pemaknaan dan penggunaan hasil tiga survei berkenaan dengan sikap intoleransi.  Pada temuan survei Wahid Institute, misalnya, pelabelan sikap intoleransi ditakar dengan “tidak mau mengucap hari raya keagamaan lain” menjadi fokus dari laporannya adalah sesuatu yang bermasalah. Di dalam ajaran Islam, toleransi terhadap umat beragama lain memiliki kaidah-kaidah tertentu yang mungkin berbeda dengan toleransi ala umat lain dan juga berbeda di dalam pandangan ideologi multikulturalisme pluralisme.

Di dalam ideologi multikulturalisme pluralisme ada semacam pembakuan bahwa apa yang berlaku di agama A harus juga bisa berlaku di agama B. Padahal, di dalam praktiknya, pandangan ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua agama. Di dalam Islam, mengucapkan hari raya kepada umat lain terdapat perbedaan pendapat walaupun pendapat jumhur malah menghindari praktik seperti itu. Sementara tidak mengganggu perayaan agama lain, disepakati di dalam Islam untuk dipraktikkan. Jadi, ada isu serius ketika menggunakan pendekatan multikulturalisme dan pluralisme di dalam menilai toleran tidaknya suatu ajaran agama hanya bersebab “tidak mau mengucapkan hari raya keagamaan lain” dengan melupakan aspek lain dari praktik toleransi Muslim.

Penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah juga problematik. Selain tidak mendukung alur tulisan Agus Mutohar mengenai persebaran paham radikalisme yang seolah terjadi di sekolah-sekolah sebab hampir 90 persen responden menambah pengetahuan agama justru dari internet dengan 19,7 persen mengaku bahwa sumber utama pengetahuan agama mereka justru dari internet. Juga tidak terdapat kejelasan di dalam laporan itu mengenai makna opini intoleransi terhadap sekte yang disebut sesat dan kepada agama lain.

Sebab, di dalam agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tidak hanya di dalam Islam saja tetapi di dalam Kristen kita mengenal sekte yang dianggap sesat seperti misalnya dulu kita mengenal aliran Pondok Nabi dari Sekte Hari Kiamat di dalam agama Kristen, atau misalnya di dalam tradisi Kekristenan hingga kini terdapat pandangan yang negatif terhadap gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan Children of God.

Di Hindu di Indonesia baru saja kita temui sekitar dua tahun kemarin kasus I Wayan Arka yang dianggap sesat, atau di dalam agama Budha kita juga bisa kita dapati kontroversi Dhammakaya. Tentu konteks keberagamaan dengan dinamika ajaran arusutama dan yang dianggap sesat atau menyimpang bisa terjadi dan menurut saya negara hanya bisa melakukan intervensi dalam bentuk edukasi terhadap publik akan perlunya sikap toleran untuk menahan diri dari tindak intervensi dan atau persekusi sebagaimana Cohen (2014) sampaikan. Sebab, hak warga negara di dalam keberagamaan mendapatkan jaminan konstitusi, bahkan ketika tidak sesuai dengan ajaran mainstream.

Jika definisi intoleransi yang dipakai misalnya memakai definisi yang mirip dengan definisi yang dipakai oleh Setara Institute bahwa opini intoleran melekat pada mereka yang masuk pada kategori “intoleran pasif,” maka permasalahannya malah pada pendefinisian intoleran pasif. Definisi intoleran pasif menurut Setara Institute merujuk kepada mereka yang merasa agamanya sendiri yang paling benar tetapi tidak ada kecenderungan untuk mengekspresikan lewat kekerasan terhadap realitas adanya perbedaan di antara manusia. Definisi toleransi yang seperti itu hanya memberikan label toleran bagi mereka yang tidak merasa bahwa agamanya sendiri yang paling benar.

Definisi yang dipakai Setara Institute berparadigma pluralisme dan ini bertentangan dengan definisi iman di setiap agama. Beriman dan memilih jalan keselamatan berbeda dengan kenisbian beriman ala pluralisme. Pandangan pluralisme mengajarkan bahwa perwujudan Tuhan bisa beraneka rupa dan semua agama adalah jalan menuju ke tempat yang sama. Jika misalnya ide pluralisme ini mengekor pada pemikiran John Hick yang terkenal dengan kisah gajah dan tiga orang buta-nya di dalam menjelaskan perbedaan manusia meraba Tuhan, maka sesungguhnya ini sudah dibantah lewat tulisan filosofis yang bagus oleh salah satu teolog seminari terkemuka Amerika Serikat, Keith E Johnson, atau oleh secara renyah meski tidak hilang nuansa kritis akademiknya oleh Houston Craighead.

Penggunaan istilah “intoleran” kepada yang bukan penganut pluralisme meskipun dengan penambahan “pasif” untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cenderung mengekspresikan iman mereka dengan kekerasan sendiri menunjukkan keragu-raguan pemakaian istilah kepada “mereka yang beragama tetapi tidak memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan terhadap liyan dan bukan pluralis.” Gaya pemakaian istilah ini, menurut saya, sangat tidak elok.

Jadi misalnya Agus Mutohar memakai tiga survei di sekolah-sekolah negeri tersebut (sekali lagi, bukan di sekolah-sekolah Islam atau swasta Islam) sebagai rujukan adanya sikap intoleransi yang mengkhawatirkan di antara siswa di Indonesia maka tergantung dari sudut pandang manakah ia mengambil definisi toleransi dan intoleransi. Jikalau Agus Mutohar hendak memakai pendefinisian menurut sudut pandang ideologi multikulturalisme pluralisme maka argumennya mengalami keberterimaan.

Akan tetapi argumen itu tidak mempunyai keberterimaan jika memakai sudut pandang non ideologi multikulturalisme pluralisme. Belum lagi jika kita misalnya berbicara tentang adanya perbedaan antara sikap intoleran yang berujung kekerasan dengan ideologi terorisme yang menghasilkan tindakan terorisme.

Kemudian identifikasian tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap penyebaran paham radikal sendiri, jika mengikuti gambaran umum dari pemaparan pendek Agus Mutohar dari hasil penelitian yang ia terlibat di dalamnya di dalam artikel itu, perlu juga dipertanyakan.

Misalnya pada sekolah tipe pertama (closed schools), pertanyaannya bisa menjadi apakah pembenturan peradaban antara Barat dengan Islam meniscayakan penyemaian bibit terorisme? Selain istilah benturan antarperadaban diperkenalkan justru oleh Samuel Huntington, seorang politisi dan akademisi penasehat kebijakan Amerika Serikat di dalam memprediksi apa yang mungkin dihadapi oleh Amerika Serikat dan sekutunya negara barat selepas usainya Perang Dingin, istilah ini juga menyebutkan tujuh peradaban lain yang dianggap perlu digarap di dalam penataan ulang World Order. Ini artinya bahwa diskursus benturan antarperadaban seusai Perang Dingin bukan eksklusif dan atau dimulai dari dunia Islam. Lebih dari itu, semangat anti [hal-hal negatif dari] Barat tidak bisa selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme.

Kemudian mengenai tipe sekolah kedua, yakni sekolah terpisah (separated school). Pertanyaan yang mengemuka dari pengidentifikasian model sekolah ini adalah masalah perekrutan guru. Jikasanya identifikasi tipe sekolah ini didasarkan dari tolok ukur bahwa sekolah ini tidak bisa merekrut guru agama dari kelompok keagamaan yang berbeda, adalah sesuatu yang problematik.

Pada sekolah swasta Islam (dan sekolah swasta agama lain), perekrutan guru agama tentu akan bersifat kaku. Menjadi kurang masuk di akal jika suatu sekolah swasta yang bernapaskan agama kemudian bisa merekrut guru agama yang berlatar belakang kelompok agama, aliran, atau denominasi yang berbeda.

Pun, jika misalnya identifikasi tipe sekolah ini merujuk kepada sekolah yang eksklusif merekrut guru dari kelompok keagamaannya sendiri, atau katakanlah memprioritaskan kelompok agamanya sendiri, seharusnya penelitian itu juga melihat kemungkinan sosiologis bahwa eksklusivitas bisa muncul sebab kebutuhan pemberdayaan kelompok atau yayasan yang masih kecil dan sangat berbeda untuk dibandingkan dengan Muhammadiyah atau NU yang sudah sangat besar.

Untuk tipe sekolah yang ketiga, yaitu sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity), ada kekurangjelasan dengan istilah yang dipakai dengan contoh yang diberikan. Jika identifikasi tipe ketiga ini berkaitan dengan puritanisme di dalam keberagamaan, atau di dalam Islam, maka harus pula diketahui bahwa puritanisme tidak selalu terkait dengan terorisme sebagaimana ia tidak selalu terkait dengan fundamentalisme dan atau radikalisme.

Jika misalnya yang dijadikan tolok ukur adalah kekakuan di dalam menerima perbedaan dan itu dikaitkan dengan terorisme, ini juga problematik. Sebab tidak semua jamaah di dalam Islam yang kaku di dalam menerima perbedaan memiliki ajaran memberontak kepada negara bahkan jamaah ini juga tidak bisa dianggap pendukung terorisme dan penolak usaha pemerintah di dalam memerangi terorisme. Oleh sebab itulah ada ketidaktepatan di dalam usaha memasukkan karakteristik jamaah tertentu di dalam kerangka toleransi, intoleransi dan permusuhan kepada negara, jika memang radikalisme yang dimaksudkan terkait dengan ideologi terorisme.

Kita semua harus mendukung pemerintah, siapapun presidennya, untuk memerangi terorisme. Melihat bahwa isu terorisme di Indonesia kebetulan difokuskan kepada terorisme yang menyimpangkan ajaran Islam, pemerintah harusnya melihat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebagai modal. Pemerintah juga harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali ormas dan jamaah keislaman yang berbeda-beda, sudah berdiri lama dan turut di dalam pendirian dan penjagaan Republik Indonesia, yang bisa dirangkul di dalam usaha pemberantasan terorisme.

Meskipun tulisan ini mengkritik bangunan argumen lewat penggunaan tiga survei lain dan mempertanyakan temuan penelitian Agus Mutohar dan kawan-kawan terkait pemetaan tipe sekolah Islam swasta yang rentan terhadap paham radikalisme, akan tetapi saya sepakat terhadap ide bagus Agus Mutohar untuk “menggunakan lembaga pendidikan”. Bukan dalam konteks menyebarkan definisi toleransi yang ambigu dari Setara Institute sebagaimana sudah saya bahas tadi, tetapi menjadi tempat vaksinasi para pemuda dari potensi terlibat terorisme dan imun dari paparan ideologi terorisme. Karena terorisme yang sedang kita perangi bersama terkait dengan ideologi yang menyimpangkan Islam maka menjadi keniscayaan bila objek di dalam vaksinasi ini menurut saya adalah siswa-siswa Muslim.

Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia misalnya bisa memasukkan pelajaran mengenai Islam dan terorisme di dalam buku pelajaran agama Islam di sekolah rendah. Materinya tentu bukan sesuatu yang sifatnya jargon dan klise sebagaimana saya lihat selama ini tetapi justru saya membayangkan bagaimana mengajarkan pemahaman anti terorisme itu dalam konteks fiqih, sejarah Islam, sejarah lahirnya ke-Indonesia-an dengan formulasi Pancasila (thesis Saifuddin Anshari yang berjudul “Jakarta Charter of June 1945” bisa menjadi rujukan yang bagus) yang mengikat umat Islam dengan umat lain di dalam negara Indonesia, dan sejarah organisasi teroris di dunia yang menunjukkan bagaimana banyak organisasi terorisme hanyalah permainan proksi negara-negara besar dunia. Mengikat isu dari sudut pandang Islam dan pemahaman akan realita terorisme dunia di dalam melawan terorisme di Indonesia justru menurut saya akan lebih efektif daripada memakai pendekatan dengan tolok ukur berparadigma dari luar Islam (ideologi multikulturalisme pluralisme).

Pemerintah sebaiknya tidak mengadopsi pendekatan stigmatis pluralisme terhadap keberimanan Muslim (atau umat beragama apapun) di dalam mendefinisikan sikap intoleransi apalagi misalnya secara jauh kemudian mengaitkannya dengan kerentanan terhadap ideologi terorisme. Hal ini justru akan bisa membuat jarak antara negara dengan umat Islam.

Pendekatan stigmatis dengan cara pandang pluralisme seperti itu tidak hanya kontraproduktif tetapi justru niscaya menimbulkan resistensi dari umat Islam. Kita semua tahu bahwa Muslim secara mainstream melihat pluralisme sebagai bentuk ekstrem yang lain dari penyimpangan pengakuan beriman. Sebagaimana umat beragama lain di Indonesia, saya yakin, juga demikian melihat ajaran pluralisme jika berkenaan dengan keberimanannya.

Sebagai penutup, hal yang harusnya terbaca oleh kawan saya Agus Mutohar di dalam membaca temuan survei-survei lainnya adalah mengenai peran internet sebagai sumber pencarian informasi mengenai agama Islam oleh siswa-siswa usia sekolah. Sudah banyak penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa internet dipakai oleh teroris di dalam menyebarkan paham radikalisme mereka dan merekrut anggota baru sebagaimana diungkapkan oleh pengamat terorisme di Indonesia kawan saya yang lain, Noor Huda Ismail.

Saya melihat bahwa pemerintah harus bekerjasama secara serius dengan “semua ormas-ormas Islam di Indonesia” yang mendaku antiterorisme di dalam operasi perang siber melawan persebaran paham radikalisme dan terorisme misalnya di dalam merilis rutin secara publik temuan situs di dunia maya atau akun di media sosial yang berkonten radikalisme dan terorisme dengan tanda-tangan perwakilan ormas-ormas Islam tersebut. Bahkan jika dirasa perlu sebagai edukasi publik khususnya Muslim di Indonesia, di dalam rilisan tersebut dijelaskan penyimpangannya [atau potensi pada ajaran terorisme khawarij] menurut pandangan Islam.

Penjelasan yang transparan di dalam praktik pemasukan seorang pendakwah, sebuah situs, atau sebuah akun media sosial di dalam kaitan persebaran ideologi terorisme sangat diperlukan dan bukan memakai definisi toleran-intoleran yang bias tadi, apalagi memaksakan keniscayaannya dengan ideologi terorisme. Agar tidak ada gaduh antara pemerintah dengan umat Islam, dan juga tidak gaduh di dalam umat Islam. Kegaduhan di dalam populasi yang besar sangat tidak baik bagi pemerintah.

Tentu saja pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan ringan. Akan tetapi di dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti terorisme, tentu dibutuhkan pengerjaan yang tidak biasa saja.

 

Terbit di Republika 26 Mei 2018

Radikalisme di Sekolah Swasta Islam_ _ Republika Online

Kalang & Kalangannya

Jika Valli dari The Four Seasons bilang “walk like a man” dan ada yang bersikeras bahwa konstruksi sosial pembentuk stereotip gender harus didobrak, bagaimana menafsirkan “walk like a man” jika batasannya dikaburkan?

Two women bisa diargumenkan bisa menjadi orang tua yang hebat, tetapi bagaimanakah mendefinisikan “good father” di dalam perikatan itu? Bisakah “mother” di-fatherkan? Siapakah yang bisa memenuhi hak anak akan kelengkapan?[1][2]

Bagaimana seorang “trans” perempuan, misalnya, bisa mengalami kesejatian keperempuan sedangkan dulu kau pernah menggaungkan bahwa laki-laki tidak bisa menuliskan biologis hormonal, pengalaman serta privelege dalam konstruk dunia patriarkis, dan psikis keperempuanan?[3][4][5][6][7]

Jika dalam kajian gender argumen mengenai heteroseksualitas dialamatkan pada konstruksi sosial dan menelurkan pada istilah preferensi seksusal mengapakah justifikasi untuk yang selain heteroseksual dinisbatkan kepada “born this way”?[8]

Juga, bukankah ada perbedaan, jika di masa lalu ditemukan “ada kasus” yang tidak dinormalisasi kemudian saat dikoarkan di dalam konteks kekinian usungannya adalah “normalisasi” bahkan legitimasi dan kemudian masuk ke dalam bagian ketidaksepakatan bisa memiliki hak sewenang untuk menstempel bigot? Quo vadis ilmu yang pertama dan utama? Dan di manakah kelak ulama yang disebut sebagai ‘takut pada Tuhan’ dan bukan hanya pintar saja?

Rapid pace and yet chaotic discourse. Menarik bagi pengkaji diskursus ini apalagi ketika memakai world view yang berbeda; yang theistik.

========================

[1] Schumm WR. (2016). “A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption,” Psychological Reports. 2016 Dec;119(3):641-760. Epub 2016 Sep 12.

[2] Lihat juga misalnya kampanye Katy Faust lewat blog pribadinya, “askthebigot.” Kanal kampanye lain yang berkelindan dengan isu ini adalah massresistance.org

[3] Akademisi dan penulis kelahiran Australia, Germaine Greer, pada 24 Oktober 2015 ketika diwawancarai Kirsty Wark dalam acara BBC Newsnight menyatakan bahwa perempuan transgender bukanlah perempuan. Sebab perempuan transgender tidak “look like, sound like, or behave like women.”

[4] Dame Jenni Murray, presenter kanal BBC Radio 4 selama lebih dari 30 tahun, menyatakan bahwa perempuan transgender tidak bisa disebut sebagai seorang perempuna karena: perempuan transgender memodelkan perempuan berdasarkan bagaimana laki-laki melihat perempuan dan “enjoying the privileged position in our society generally accorded to a man” (Rozina Sabur. 5 Maret 2017. “Jenni Murray: Transgender women are not ‘real women’,” The Telegraph, News, UK.). Murray menuliskan pandangannya di dalam sebuah artikel yang terbit di The Sunday Times yang terbit 5 Maret 2017 dengan judul “Jenni Murray: Be trans, be proud — but don’t call yourself a real woman” meskipun dimulai dengan kalimat pembuka: “Can someone who has lived as a man, with all the privilege that entails, really lay claim to womanhood? It takes more than a sex change and make-up. Let me make something absolutely clear at the outset. I am not transphobic or anti-trans. Not a Terf in other words. That’s trans-exclusionary radical feminist, to use one of the often-confusing expressions that have entered the language in this age of gender revolution.”

[5] Baik Greer maupun Murray walaupun memiliki pandangan terhadap perempuan transgender seperti itu dan oleh sebagian pengkampanye LGBTQ dianggap sebagai reductive (Stonewall) akan tetapi Murray berkata bahwa perempuan trangender ”should be treated with respect and protected from the bullying and violence” (dalam Tom Parry. 6 Maret 2017. “BBC presenter under fire for claiming transgender women ‘aren’t real women’” Mirror, UK) dan Greer pun memberikan pernyataan bahwa ia bersedia memakai pronoun perempuan kepada perempuan transgender sebagai “courtesy” (lih. Endnote no 3).

[6] Penulis dan pegiat feminisme kelahiran Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, juga memiliki pandangan bahwa “It’s not about how we wear our hair or whether we have a vagina or a penis. … It’s about the way the world treats us, and I think if you’ve lived in the world as a man with the privileges that the world accords to men and then sort of change gender, it’s difficult for me to accept that then we can equate your experience with the experience of a woman who has lived from the beginning as a woman and who has not been accorded those privileges that men are.” (Maya Oppenheim. 12 Maret 2017. “Chimamanda Ngozi Adichie faces backlash for suggesting transgender women are not real women” Independent, UK). Ketika ia dibombardir dengan serangan karena seolah memencilkan perempuan transgender dan bahkan transphobia, is kemudian menulis di akun Facebooknya “Chimamanda Ngozi Adichie” pada tanggal 11 Maret 2017: “Gender matters because of socialization. And our socialization shapes how we occupy our space in the world. To say this is not to exclude trans women from Feminism or to suggest that trans issues are not feminist issues or to diminish the violence they experience – a violence that is pure misogyny. But simply to say that acknowledging differences and being supportive are not mutually exclusive. And that there is space in feminism for different experiences.”

[7] Penulis dari Sydney, Allison Gallagher, menanggapi pendapat Murray dan Adichie dengan argumen bahwa perempuan trangender tidak merasakan privelege kelaki-lakian dalam tulisannya berjudul “No, transgender women like me did not grow up with ‘male privilege’” (Sydney Morning Herald, 14 Maret 2017).

[8] Silakan rujuk pada tulisan Simon Copland, “Born this way? Society, sexuality and the search for the ‘gay gene’” dalam The Guardian, 11 Juli 2015.

 

Modus Cara Menutur dan Motif Penuturan: Pelotot, Potelot, dan Pelotot

Siapapun bisa dituturkan, diceritakan, dituliskan, dipotelotkan sebagai “orang baik” ketika pelototan sengaja diarahkan kepada “hal-hal baik”-nya saja dan dipilih sedikit “hal-hal buruk”-nya dalam rangka memanipulasi pembaca melalui ilusi struktur konvensional keobjektifan sebuah tuturan, tulisan.

Bagi kita yang dilatih untuk mem-perceive segala sesuatu secara objektif sebab dari situlah konon tolok ukur keberadaban sebagai manusia, hal-hal yang sifatnya deceptive di dalam kreativitas penuturan, penulisan dengan mengarahkan pelototan sebagaimana tersebut sebelumnya menjadi kajian yang menarik di dalam bagaimana teks-teks naratif dibangun dan dikokohkan di dalam narasi mainstream sebagai bagian dari proses sosiologis relasi kuasa ala Bordeauian atau bagaimana kuasa di-exercise-kan melalui teks ala Foucault.

Lepas dari objektivitas sebuah teks yang bisa dibangun atas kesadaran subjektif, keberterimaan teks juga tak bisa lepas dari kesubjektifan objektivitas. Dari situlah post-truth dan post-facts menari-nari dan bersaing di dalam semesta realitas yang terepresentasikan, dan terpaksa hanya bisa dimanifestasikan, melalui teks.

Saya tidak sedang berbicara dengan mengkhususkan mengenai gubernur sebuah provinsi di Indonesia yang bermasalah sejak awal mendapat durian runtuh hingga yang terbaru tentang bagaimana pihak yang berwajib “mengamankan” (silakan dibaca kata “mengamankan” dalam konteks bermakna ambigu) yang bersangkutan.

Saya juga tidak sedang bicara bagaimana media massa mainstream menenun narasi bahwa si gubernur seolah-olah hanya bermasalah dengan “kelompok agama tertentu yang intoleran, radikal, penuh dengan hate speech.” Tidak perlu disebut misalnya masalahnya sudah si gubernur pupuk sedari durian runtuh pertama ia nikmati. Tidak perlu disebut misalnya ada kelompok-kelompok lain dari “ideologi” lain atau bahkan dari kelompok agama yang disebut-sebut tersebut yang sangat moderat dan toleran namun melihat bahwa si gubernur sudah keseringan adigang, adigung.

Yang begituan biarlah yang mengurusi dan peduli politik untuk mencerapi.

Poin saya adalah narasi bisa ditenun dan “nature” dari narasi, text, adalah textus, tenunan. Tentu saja penenun narasi bisa mengusahakan tampil keobjektifan teks-nya, narasi-nya. Ia butuh menyelimuti teks-nya dalam mode kestandaran objektif supaya pembaca yang dibayangkannya; audience yang ditargetnya tidak melihat teksnya utuh sebagai sebuah modus propaganda. Di dalam penenunannya, tentu saja harus kita bayangkan bahwa ia tak bisa terhindarkan untuk mengolah bagaimana pelototan diarahkan ketika potelot ia mainkan dan bagaimana narasi buatannya kelak ia bayangkan hendak dipelototkan di dalam sumuk sesak narasi-narasi lainnya.

Paham mengenai ini membuat kita menyadari bahwa seorang perompak bajingan bisa saja saya potelotkan sebagai seorang ksatria berbaju zirah putih yang baik hati. Saya bisa kurangi bagian keburukan-keburukan di dalam potelotan saya dan saya kuatkan bagian-bagian yang membuat perompak bajingan yang saya potelotkan tampak seperti santo saya berikan porsi segede gaban.

Every single empire in its official discourse has said that it is not like all the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten, civilise, bring order and democracy, and that it uses force only as a last resort. And, sadder still, there always is a chorus of willing intellectuals to say calming words about benign or altruistic empires.

Edward Said, “A Window on the World” (2003)

Begitu juga jangan heran misalnya pelotot, potelot dan pelotot naratif mengenai proyek besar imperialisme modern dan kapitalisme yang butuh perluasan dan pengembangan pasar dengan tudung demokratisasi menuansakan pembebasan dan kebaikan-kebaikan sedangkan pihak yang dijadikan subjek kuasaan disituasikan di dalam narasi sebagai penuh borok dan butuh disembuhkan. Narasi tersebut mengarahkan pelototan pada bagian-bagian yang dipilihkan untuk mengkonstruk sebuah frame sementara mengaburkan bagian-bagian lain —pada beberapa kasus malah ditelusupkan laporan dan atau data palsu di dalam narasi— di dalam lentuk lincah hasil goresan potelot kemudian dipelototkan kepada publik sembari lewat kuasa jaringan, relasi kuasa, secara rapi meminggirkan narasi yang tidak menguntungkan.

Demikian.

Legenda Chairil Anwar

Tulisan Maman S. Mahayana[1]

Kisah Chairil Anwar dengan segala hal tentang sepak-terjang kepenyairan dan sikap berkeseniannya adalah sebuah legenda. Dalam perjalanan hidupnya yang pendek itu (26 Juli 1922—28 April 1949), ia berhasil menanamkan pohon kreativitas yang hingga kini masih terus berkembang-berbuah. Bahwa pohon kreativitas yang berupa sejumlah puisi dan esai-esainya itu sampai sekarang masih terus berbunga—berbuah, sangat mungkin lantaran Chairil Anwar sendiri menanamnya sebagai sikap hidup.[2] Dan itu diperlihatkannya dalam wujud perbuatan. Jadi, hampir semua buah karya Chairil Anwar laksana merepresentasikan sikap hidup, gagasan, dan perbuatannya. Dengan demikian, usaha memahami sosok penyair binatang jalang ini secara lengkap, tidak dapat lain, kita mesti menelusuri ketiga hal itu –sikap hidup, gagasan, dan segala perbuatan dalam masa hidupnya yang pendek itu. Ketiganya berjalin-kelindan, dan ketika kita coba menelusuri salah satunya, kita seperti didesak-paksa mencantelkannya dengan dua hal yang lainnya.

Sikap hidup Chairil Anwar yang paling banyak disoroti para pengamat sastra adalah hasrat mencipta yang didasari oleh semangat kebebasan, tanpa sekat isme, konvensi, dan segala bentuk pemasungan kreatif. Sikap hidup Chairil Anwar yang menempatkan kebebasan sebagai hal yang penting dalam mencipta ditunjukkan dengan kebenciannya terhadap kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang.[3] Menurut Aoh K. Hadimadja, “dari tulisan-tulisan Chairil Anwar kepada H.B. Jassin, tampak betapa ia benci dengan tipuan-tipuan Jepang itu. Hanya tiga bulan ia bekerja di Kantor Statistik dalam masa Jepang itu sebagai penyalin bahasa Belanda—Jerman. Akan tetapi sebab-sebabnya benar ia tidak bekerja pada pemerintah itu, ialah karena pekerjaannya tidak sesuai dengan panggilan jiwanya sebagai seniman. Maka dipilihnya penghidupan melarat yang pahit itu daripada jalan yang burgerlijk, tetapi tidak memuaskan batin.”[4]

Pada masa itu pula kebenciannya pada Jepang dan sinismenya pada sejumlah seniman yang tergabung dalam Kantor Pusat Kebudayaan yang dikatakan Aoh sebagai pemijit jiwa yang harus menelorkan “seni” kalau segera diminta oleh Badan-badan Pemerintah lebih-lebih untuk kepentingan propaganda,[5] diejawantahkan melalui sejumlah puisinya yang menyuarakan jiwa pemberontak dan jiwa yang bebas. Dalam hal pemberontakan ini, Chairil tidak hanya menunjukkan sikapnya yang menolak segala bentuk penjajahan, tetapi juga tampil sebagai pelopor yang mula pertama merombak konvensi berkesenian—khasnya sastra—yang berlaku pada masa itu dan masa sebelumnya yang diusung Pujangga Baru. Perhatikan motto yang ditulis Chairil Anwar dalam “Pidato Chairil Anwar 1943.” [6]

Motto:

Kita guyah lemah

Sekali tetak tentu rebah

Segala erang dan jeritan

Kita pendam dalam keseharian

Mari berdiri merentak

Diri-sekeliling kita bentak

Ini malam bulan akan menembus awan

Motto yang ditulis dalam bentuk puisi ini seperti hendak menegaskan, bahwa kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia, begitu goyah-lemah yang dalam sekali hentakan saja akan rubuh. Segala hal yang dalam masa Pujangga Baru disuarakan dengan gaya keluh-kesah, mengerang—menjerit sebagai perilaku kehidupan keseharian, harus segera ditinggalkan, dibenamkan. Dengan cara itu, kegelapan tidak bakal lagi menutupi harapan. “Ini malam bulan akan menembus awan”.[7]

Penolakan Chairil Anwar atas model estetik Pujangga Baru, ditegaskan lagi dalam Kata Pendahuluan antologi puisi, Tiga Menguak Takdir,[8] sebuah antologi puisi yang memuat karya Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin merupakan bentuk penolakan Chairil Anwar –dan sastrawan seangkatannya—terhadap Pujangga Baru. Sementara itu, sikap berkesenian Chairil, tampak pula dalam Lampiran Kebudajaan Gelanggang yang memuat tulisan Chairil Anwar berjudul “Angkatan 1945”.[9] Tulisan Chairil Anwar itu dimaksudkan untuk menolak gagasan Sutan Takdir Alisjahbana yang menganjurkan agar bangsa Indonesia “Bekerdjalah dengan sungguh2 dan girang dilapangan masing2.” Menurut Chairil, “Angkatan 1945 harus merapatkan barisannja dan berusaha sekeras2nja untuk menegakkan selfrespect dan melaksanakan selfhelp. Pertjaja pada diri sendiri dan berusaha meneguhkan ikatan-sosial dan ikatan-nasional dikalangan bangsa Indonesia.”

Sikap non-kooperatif dengan segala bentuk penjajahan itu diperlihatkan lagi, ketika Chairil Anwar, Asrul Sani, Mochtar Apin, Rivai Apin, dan Baharudin, diminta mengelola majalah Gema Suasana, Januari 1948 yang diterbitkan oleh Stichting-Opbouw—Pembangunan. Salah seorang redaktur lainnya adalah seorang Belanda dari kabinet van Mook. Pada awalnya, sebagaimana yang ditulis Chairil Anwar dalam edisi pertamanya, semangat majalah ini adalah hendak menembus kabut dan hawa busuk dari pers (Indonesia) selama tahun awal Indonesia merdeka (1945—1947).

Majalah ini juga membuka diri atas “segala pikiran yang paling maju di dunia, yang tidak menghendaki pagar-pagar kepicikan dan menganjurkan persaudaraan manusia seluruh dunia.”[10] Belakangan disadari, bahwa Belanda melalui majalah itu sesungguhnya hendak menyebarkan semangat kemanusiaan sejagat (humanisme universal), justru untuk mengendorkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang waktu itu penting artinya dalam menghadapi kedatangan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Terjadinya agresi militer yang dilakukan tentara Belanda menyadarkan sastrawan Indonesia yang menjadi redaktur majalah itu. Maka, pada bulan Juni 1948, setelah enam penerbitan majalah itu, Chairil Anwar dan kawan-kawan, menyatakan keluar dari majalah itu dan memperkuat redaksi Gelanggang, sebagai lampiran majalah Siasat yang sebenarnya sudah terbit sejak Maret 1948. Gema Suasana yang kemudian berganti nama menjadi Gema masih terus hidup dengan jajaran redaksi yang lain. September 1950, majalah itu almarhum.

***

Gagasan Chairil Anwar, baik yang diwujudkan dalam sejumlah puisi, maupun dalam esai-esianya yang menegaskan sikap hidup dan pandangannya tentang kesusastraan dan kebudayaan Indonesia, ternyata begitu inspiring yang kemudian tidak hanya mempengaruhi teman-teman sesama sastrawan, tetapi juga sesama seniman. Untuk puisi, sebagaimana yang telah begitu banyak disinggung para peneliti sastra Indonesia, Chairil Anwar telah menanamkan tonggak penting dalam sastra Indonesia atau dalam menghidupkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesusastraan.[11]

Dalam hal itu, Aoh mencatat bahwa dekorasi sandiwara Usmar Ismail menunjukkan adanya usaha untuk menghemat sebagaimana yang dilakukan Chairil Anwar dalam memanfaatkan kata sehematnya dalam puisi dan esainya. Basuki Resobowo dan Affandi, juga memperlihatkan keterpengaruhan Chairil Anwar dalam menawarkan gaya ekspresionistis seni lukisnya. Jadi, dengan demikian, dalam pergaulan dengan teman-teman seangkatannya, ia tidak hanya pandai menyihir, tetapi juga selalu tampil meyakinkan ketika ia melakukan provokasi dan menanamkan pengaruhnya. Di sana, kita melihat, dominasi dan pengaruh Chairil Anwar telah ikut mewarnai pandangan mereka dalam kehidupan berkesenian.[12]

Sementara itu, dalam hal penamaan Angkatan 45 yang konon pertama kali dilansir Rosihan Anwar di dalam majalah Siasat, 9 Januari 1949,[13] sejumlah besar tulisan yang membicarakan masalah itu, nyaris semuanya menempatkan Chairil Anwar sebagai tokoh sentral Angkatan 45. Beberapa esai yang berkaitan dengan persoalan itu, seperti yang ditulis, antara lain, Rosihan Anwar,[14] dua tulisan Sitor Situmorang,[15] Achdiat Karta Mihardja,[16] atau dua esai Pramoedya Ananta Toer, meskipun esai yang ditulis dalam majalah Poedjangga Baroe mengkritik tajma Pujangga Baru dan Angkatan 45.[17] Bahkan, di antara sejumlah nama angkatan yang ditawarkan, seperti Angkatan Perang, Angkatan Merdeka, atau Angkatan Chairil Anwar, menurut Sitor Situmorang[18] penamaan Angkatan 45 itu justru datang dari Chairil Anwar. Lebih lanjut dikatakan Sitor Situmorang sebagai berikut:

Sebutan ini berasal dari Chairil Anwar. Dia memilih angka 45. Orang akan bertanja mengapakah bukan angka 42 atau angka lain? Pilihan ini sebenarnja hanja soal “momentopname” sedjarah bagi Chairil sendiri dan bagi angkatan jang dimaksudnja. 17 Agustus 1945 hanja satu moment, saat meletusnja revolusi Indonesia. Angka 45 hanja suatu angka patokan dalam kelandjutan sedjarah.

Bukan suatu angka mutlak, tetapi suatu istilah jang dapat harganja dari complex peristiwa-peristiwa dan perobahan-perobahan tjepat dilapangan politik, sosial, dll. Dan antaranja jang terpenting ialah Proklamasi 17 Agustus. Karena itu Chairil memilih tahun 45 dan bukan tahun lain.

H.B. Jassin yang—mungkin—pada awalnya sekadar hendak memperkenalkan capaian estetik Chairil Anwar, tentu saja ikut menggelindingkan kisah penyair itu menjelma menjadi mitos.[19] Dalam sebuah tulisannya yang bertajuk “Selamat Tinggal Tahun ‘52” (Zenith, No. 2, III, Februari 1953) sebagai kritikus, Jassin ternyata juga tidak dapat melepaskan diri dari kekagumannya pada diri Chairil Anwar dengan menggelamkan reputasi dan capaian estetik sastra Indonesia lainnya, seperti Pramoedya Ananta Toer, Achdiat Karta Mihardja, atau Mochtar Lubis. Dalam esai itu, dikatakan: “Chairil Anwar telah menciptakan suatu dunia baru dalam persajakan, tetapi yang melebihi dia, sekarang sudah empat tahun ia meninggal, belum lagi kelihatan. Semuanya baru sampai pada pembikinan kepingan-kepingan, belum bisa bikin monumen yang besar.”[20]

Sosok Chairil dengan segala sepak-terjangnya itu, tidak terhindarkan pada akhirnya membawa nama dan Chairil Anwar begitu reputasional. Chairil Anwar pada akhirnya tidak hanya menjadi salah satu ikon kesusastraan Indonesia, melainkan juga telah menjadi tonggak penting yang menjulang sendiri di antara nama-nama penyair lain. Kerajaan Chairil Anwar dibangun karya-karya dan gagasan-gagasannya yang begitu kuat mempengaruhi sastrawan seangkatannya –bahkan sastrawan angkatan selanjutnya hingga kini—yang kemudian meluas memasuki wilayah dunia pendidikan yang dari tahun ke tahun peranannya terus mengalami reproduksi. Para kritikus, sastrawan, dan guru-guru sastra tanpa sadar telah menciptakan legenda tentang Chairil Anwar. Maka, sampai sejauh ini, entah sudah berapa ribu tulisan tentang Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45 diproduksi, direproduksi yang pada gilirannya menciptakan tafsir baru, makna baru, mitos baru.

Pertanyaannya kini: apa sumbangan Chairil Anwar bagi usaha menanamkan semangat kebangsaan? Lewat puisi-puisinya, Chairil Anwar telah mencengkeramkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan, yang menjadikan anak-anak sekolah yang senang berpuisi, mencintai puisi, mencintai sastra, mencintai Indonesia.

Lewat pemberontakannya, Chairil Anwar telah mengajari sejumlah sastrawan seangkatannya dan sastrawan yang kemudian, untuk juga melakukan pemberontakan, mengejar capaian estetik sampai ke tingkat tertinggi. Seperti yang dilakukan Chairil Anwar terhadap Amir Hamzah atau sastrawan Pujangga Baru, pemberontakan dan capaian estetik itu hanya dapat dilakukan, jika ia juga memahami capaian estetik yang digapai sastrawan sebelumnya.

Di mata masyarakat sastra Internasional, Chairil Anwar boleh dikatakan sebagai perintis, pelopor pertama yang membukakan pintu kesusastraan Indonesia seluas-luasnya. Berkat karya-karya Chairil Anwar pula, kesusastraan Indonesia memperoleh reputasi internasional. “Seniman adalah seorang perintis jalan yang penuh keberanian dan vitalitas yang sanggup mengambil gambar rontgen sampai ke putih tulang-belulang. Maka, berserulah Chairil Anwar: “Sekarang: Hopplaa! Lompatan yang sejauhnya, penuh kedararemajaan bagi Negara remaja ini.”[21]

Akhirnya perlu saya sitir kembali tulisan H.B. Jassin yang mengutip pernyataan Sarojini Naidu: “Nama jenderal-jenderal besar, raja-raja, dan pendeta-pendeta dilupakan. Tetapi ucapan-ucapan seorang pengarang atau seorang penyair yang bermimpikan mimpi persatuan dan peri kemanusiaan akan hidup selalu….”[22] Chairil Anwar agaknya telah membuktikan itu!

msm/mklh/ca/15042008
—————————————————-

[1] Tulisan ini diambil dari situs sastra-indonesia.com dengan pengeditan dan komentar pada dan melalui endnotes sehingga penomoran endnotes berubah dari aslinya dengan hanya selisih satu angka; angka 2 pada endnotes dalam terbitan ini pada tulisan aslinya adalah angka 1. Endnote nomor 1 dan 22 seluruhnya adalah komentar saya, endnote 21 perujukan tambahan dari saya, sedangkan endnote nomor 11 terdapat tambahan komentar dari saya. Dari situs yang menjadi sumber salin tempel terbitan ini tidak didapati tanggal terbitan kecuali sumber tulisan yang disebut dari http://mahayana-mahadewa.com/ dan tanpa keterangan tanggal terbit namun memiliki kode “msm/mklh/ca/15042008.” Penelusuran ke sumber asli terbit awal tulisan mengarahkan pada situs bertuliskan aksara Jepang sedangkan kode yang ada setelah penelusuran di dunia maya mendapatkan tanggal terbit tulisan ini sebagai “Selasa, 14 Oktober 2008” sebagai tanggal terbit di dunia maya yang paling awal. Dengan demikian besar kemungkinan kode tersebut terbaca sebagai “Maman S. Mahayana / Makalah / 15 April 2008”

[2] H.B. Jassin dalam suratnya kepada M. Balfas (bertarikh 31 Desember 1952) mengatakan, bahwa masa hidup Chairil Anwar yang pendek itu tidak mengurangi kesungguhannya sebagai penyair yang menempatkan pengetahuan sebagai hal yang penting dalam karier kepenyairan. Dikatakan Jassin, “Di sinilah letaknya kekuatan Chairil Anwar sebagai penyair. Dalam usianya yang hanya 27 tahun, 7 tahun yang akhir merupakan hidup yang intensif dalam segalanya, dalam mencari pengalaman dan menambah pengetahuan. Di dalam 7 tahun itu dia membuat 75 sajak …. Ini menunjukkan bagaimana sungguh-sungguh Chairil Anwar dalam pertanggungjawaban mengenai kesenian …” (H.B. Jassin, Surat-Surat 1943—1983, Jakarta; Gramedia, 1984; hlm. 110).

[3] Berdasarkan kolofon yang memuat tarikh yang terdapat dalam puisi-puisi Chairil Anwar, kita dapati puisi yang dihasilkannya antara 1943—1945 sebanyak 42 puisi. Tetapi yang dipublikasikan pada zaman Jepang, sejauh pengamatan, hanya satu, yaitu puisi yang berjudul “Siap Sedia” dimuat Keboedajaan Timoer, No. 3, 1945, hlm. 166 yang menurut Jassin tahun 2604 yang berarti tahun 1944 (Lihat juga E.U. Kratz, Bibliografi Kesusastraan Indonesia dalam Majalah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988, hlm. 86—87). Dalam hal ini, Jassin keliru, seharusnya tahun 2605. Sementara itu, menurut Aoh K Hadimadja (Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 31), puisi pertama yang dipublikasikan adalah “Diponegoro” dimuat harian Asia Raja (?). Dalam penelitian yang saya lakukan terhadap karya-karya sastra yang dimuat harian itu (29 April 1942—7 September 1945), saya tidak menemukan puisi “Diponegoro”.

[4] Aoh K Hadimadja (Karlan Hadi), Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 30—31.

[5] Aoh K Hadimadja sendiri ketika itu bekerja di Kantor Pusat Kebudayaan bersama Armijn Pane. Usmar Ismail, Sutomo Djauhar Arifin, dan Inu Kertapati. Aoh juga menyadari peranan lembaga ini. Dikatakannya, “Dapatlah dimengerti Pemerintah Fascis (sic!) itu diharamkan oleh kaum seniman karena perkosaannya terhadap suara jiwa yang diiinjak-injaknya dengan semena-mena.”

[6] Pidato Chairil Anwar 1943 dimuat majalah Zenith, Th I, No. 2, Februari 1951. Dalam buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, H.B. Jassin memberi catatan kaki atas pidato itu sebagai “Diucapkan di muka Angkatan Baru Pusat Kebudayaan, 7 Juli 1943. Menurut keterangan Aoh K Hadimadja yang ketika itu bekerja sebagai sekretaris “Angkatan Muda,” sebuah perkumpulan sastrawan yang dibentuk Pusat Kebudayaan, Pidato Chairil Anwar itu tidak pernah diucapkan, karena Chairil ditangkap polisi beberapa jam sebelum malam pidato dilaksanakan.

[7] Penolakan Chairil Anwar atas konsepsi Pujangga Baru dan kebijaksanaan pemerintahan pendudukan Jepang, lebih jelas lagi dalam esainya yang bertajuk “Hopplaa!” Dikatakan Chairil Anwar, “Pujangga Baru sebenarnya tidak membawa apa-apa dalam arti penetapan-penetapan kebudayaan …. Sekarang: Hopplaa! Lompatan yang sejauhnya, penuh ke dara-remajaan bagi Negara remaja ini. Sesudah masa mendurhaka pada Kata kita lupa bahwa Kata adalah yang menjalar mengurat, hidup dari masa ke masa, terisi pada dengan penghargaan, Mimpi Pengharapan, Cinta dan Dendam manusia. Kata ialah Kebenaran!!! Bahwa kata tidak membudak pada dua majikan, bahwa Kata ialah These sendiri!!… Kemerdekaan dan Pertanggungan Jawab adalah harga manusia, harga Penghidupan ini….

[8] Terbit Januari 1950 yang sebenarnya sudah dipersiapkan pertengahan tahun 1948. Pernyataan-pernyataan dalam Kata Pendahuluan itu, antara lain, “… Angkatan ini tidak saja harus ada, tapi juga harus mempunyai pandangan hidup, suatu tujuan takdir… Di dalam memperbincangkan soal-soal Weltanschauung dari angkatan Gelanggang ini, kami merasakan pendekatan kami bertiga.”

[9] Chairil Anwar, “Angkatan 1945” Gelanggang, 6 November 1949. Jika benar ini tulisan Chairil Anwar, maka pemuatan tulisan ini tujuh bulan setelah Chairil meninggal, 28 April 1949.

[10] Aoh K Hadimadja (Karlan Hadi), Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 102.

[11] Pembicaraan mengenai puisi-puisi Chairil Anwar sebagai monumen penting dan kepeloporannya dalam sejarah kesusastraan Indonesia sangat boleh jadi telah mencapai ribuan tulisan. Dan selalu, pembicaraan itu mengungkap sisi lain dari kelebihan-kedalaman atau apa pun dari puisi-puisinya itu. Untuk menghindari pembicaraan yang berulang-ulang dan duplikasi, dalam tulisan ini saya sengaja tidak menyinggung terlalu jauh tentang capaian estetik puisi-puisi Chairil Anwar. [Tiga tulisan yang menurut saya bisa dijadikan rujukan. Tulisan Sylvia Tiwon (1992. “Ordinary Songs: Chairil Anwar and Traditional Poetics.” Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 20:58, 3-18) bisa menjadi rujukan yang padat mengenai beberapa kontribusi kebaruan pada Chairil dan tulisan Teeuw, mengenai craftmanship Chairil di dalam mengembangkan potensi bahasa muda Bahasa Indonesia di dalam persajakan (1979. “Chairil Anwar,” dalam Modern Indonesian Literature I, The Hague: Martinus Nijhoff. hlm. 145-159, serta bahasan singkat kebaruan ekperimen bentuk oleh Chairil yang ditulis oleh Muhammad Haji Salleh (1977. Tradition and Change in Contemporary Malay-Indonesian Poetry. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm. 142-144)]

[12] Salah satu pengaruh Chairil Anwar, tampak misalnya, dari prakarsanya membentuk perkumpulan kesenian (kunstkring) yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Gelanggang Seniman Merdeka. Beberapa seniman yang tergabung di sana,selain Chairil Anwar sendiri, antara lain, Asrul Sani, Rivai Apin, M. Akbar Djuhana, Mochtar Apin, Baharudian, Henk Ngantung. Kelompok seniman ini kemudian merumuskan sikap mereka dalam memandang kebudayaan Indonesia yang terungkap dalam preamble Gelanggang bertarikh 19 November 1946, berbunyi: “Generasi “Gelanggang” terlahir dari pergolakan ruh dan pikiran kita, yang sedang mencipta manusia Indonesia yang hidup. Generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya penjadian dari bangsa kita. Bahwa kita hendak melepaskan diri kita dari susunan lama yang telah mengakibatkan masyarakat yang lapuk, dan kita berani menantang pandangan, sifat dan anasir lama ini untuk menyalakan bara kekuatan baru, dan anggaran dasarnya seperti yang tertera di halaman-halaman yang sudah.”

[13] H.B. Jassin, “Angkatan 45” Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay, (Djakarta: Gunung Agung, 1954), hlm. 189; A. Teeuw, Sastra Baru Indonesia 1 (Ende: Nusa Indah, 1978), 169; Teeuw menyinggung juga artikel Hazil Tanzil, “Pemuda dan Perdjuangan Kita,” Pudjangga Baru, 10. 5, November 1948: 19–23 yang menurutnya, istilah Angkatan 45 sudah digunakan Tanzil, tetapi publikasinya lebih dahulu artikel Rosihan Anwar; Keith Foulcher, Angkatan 45: Sastra Politik Kebudayaan dan Revolusi Indonesia (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1994) cenderung menggunakan sumber Jassin yang menyebutkan Rosihan Anwar yang pertama mencetuskan nama Angkatan 45; Periksa juga “Angkatan 45 dan Warisannya: Seniman Indonesia sebagai Warga Masyarakat Dunia,” Asrul Sani 70 Tahun (Pustaka Jaya, 1997; hlm 85–114). Lihat juga Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia (Bandung: Binacipta, 1976; Cet. I, 1969), hlm. 91.

[14] Rosihan Anwar, “Angkatan 1945 buat Martabat Kemanusiaan,” Siasat, No. 2, 1948.

[15] Sitor Situmorang, “Konsepsi Seni Angkatan 45,” Siasat, No. 3, 1949 dan “Angkatan 45” Gelanggang, 6 November 1949.

[16] Achdiat Karta Mihardja, “Angkatan ’45 Angkatan Chairil Angkatan Merdeka,” Poedjangga Baroe, No. 10, Oktober 1949.

[17] Pramoedya Ananta Toer, “Tentang Angkatan,” Indonesia, Th. I, No. 12, Desember 1952 dan “Tentang Angkatan,” Poedjangga Baroe, No. 4, Oktober 1952.

[18] Sitor Situmorang “Angkatan 45” Gelanggang, 6 November 1949.

[19] Pada tulisan-tulisan awal H.B. Jassin tentang Chairil Anwar, tampak bahwa Jassin ketika itu belum menunjukkan kekagumannya. Dalam esainya yang bertajuk “Kesusasteraan di masa Djepang” yang bertarikh 31 Juli 1946 (H.B. Jassin, “Kesusasteraan dimasa Djepang,” Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay (Djakarta: Gunung Agung, 1954, hlm. 74—85) Jassin belum banyak mengangkat Chairil Anwar, hanya, dikatakannya, “Penjair jang paling individualistis dalam zaman Je¬pang, tapi bisa djuga muntjul ialah Chairil Anwar.” Dikatakan pula, “Perlu diingat bahwa Chairil Anwar masih sangat muda sekali, pada waktu Djepang baru masuk umurnja belum dua puluh, dan karena itu keberaniannja boleh dikatakan masih keberanian orang muda jang belum usah memikirkan anak bini dan rumah tangga, dan belum pula usah berkompromi dengan dunia sekelilingnja.” Dalam Pendahuluan buku Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang (1948), kutipan di atas dihilangkan, dan diganti dengan pembicaraan yang agak panjang tentang pembaruan yang telah dilakukan Chairil Anwar. Sebagai contoh, kalimat “Penjair jang paling individualistis dalam zaman Djepang, tapi bisa djuga muntjul ialah Chairil Anwar” dalam Pendahuluan itu ditambahkan dengan kalimat: “Dia membawa udara jang segar dalam kesusasteraan Indonesia, dengan sadjak-sadjaknja jang isi dan bentuknja revolusioner. …” Penambahan pembicaraan tentang Chairil Anwar itu tentu saja bukan sekadar demi kepentingan Pendahuluan untuk buku yang terbit tahun 1948 itu, melainkan justru memperlihatkan perkembangan Jassin dalam mengamati kepenyairan Chairil Anwar itu sendiri. Dalam tulisan-tulisan lainnya yang muncul selepas itu, makin tampak pengamatan Jassin tentang Chairil Anwar cenderung menjadi kekaguman terhadap sosok penyair itu.

[20] Artikel Jassin itu memang terasa begitu pedas. Pramoedya Ananta Toer kemudian menanggapi artikel itu dalam esainya yang berjudul “Offensif Kesusasteraan 1953” (dimuat majalah Poedjangga Baroe, No. 8, Februari 1963). Dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, artikel inilah yang kemudian mengawali terjadinya polemik, bahkan konflik Pramoedya Ananta Toer—Jassin, meskipun dalam beberapa tulisannya yang lain, Jassin tetap memuji novel-novel Pramoedya.

[21] Chairil Anwar, “Hoppla[a]!” Desember 1945

[22] Hingga kini saya belum menemukan di buku manakah atau pada tulisan manakah HB Jassin mengutip ini. Akan tetapi yang menarik dari kutipan atas kutipan ini oleh Maman S. Mahayana di dalam tulisan ini adalah bagaimana Maman kembali menggunakan kutipan ini untuk memuji Rendra yang dikukuhkannya sebagai seniman besar yang menjadi “inspirasi untuk membangun manusia Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat-bermarwah!” (2015. Kitab Kritik Sastra. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 196)

How Full-Day School Might Work in Indonesia

This article was rejected by The Jakarta Post, which previously had published a critique by Agus Mutohar on Muhadjir’s idea of Full-Day Schooling, addressing this piece “[would be something] too early to comment on the issue, because the education minister’s concept regarding full-day school remains unclear.” I was hoping that The Jakarta Post would create and accomodate a good and productive public debate on the direction on national education reform but I was wrong.

When the idea of full-day school in public schools for lower education was first introduced to public by the Minister of Education and Culture, Muhadjir Effendy, there were harsh criticisms of the idea. Actually, full-day school works like a mandatory after-school program designed to give more time for teachers to make innovations and deliver ‘casual subjects’ to improve students’ skills and knowledge and build good character. Moreover, most people did not recognize that full-day school was inspired by the Nawa Cita of Jokowi’s visionary presidency campaign.

Some parts of the full-day school idea were misinterpreted by public, such as how full-day school will work when students are already burdened with too many subjects to learn in school, dealing with too much homework on a daily basis. Additionally, they did not understand how full-day school would improve the quality of education.

Nevertheless, some aspects of full-day school do have the same goals as the critics. For example, Agus Mutohar wrote a criticism of full-day school that was published a couple of days ago in The Jakarta Post  (23/08). Agus points to the key elements in the 2013 curriculum (K13), where character building and skill developing already get a lot of attention.  Agus does not realize that what Muhadjir wants from this co-curriculum to K13 is similar to Agus’s notion “to assist students develop their skills, knowledge, and character.” Muhadjir’s says that the longer school hours will not be filled with ‘serious’ subjects but instead with adding extra skills and knowledge and building the good character of the students, thus providing what some critics want in our lower education system.

We all understand that Indonesia has many problems in lower and higher educations. Based on the latest Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) rankings, the country has a low ranking in maths and science for lower education in comparison to other South East Asian countries, such as Singapore (1st), Vietnam (12th), Thailand (47th) and Malaysia (52nd), a statistic that concerns many education practitioners and policymakers.

Referring to Agus’ observation, the problems in Indonesian education are the traditional methodologies used in education that prevent practitioners from making any innovations. The traditional methodologies demand teachers prepare their students to focus and succeed in the examinations based on rigid standardized curriculum.

Alas, the newest curriculum of 2013 (K13), which was introduced by the previous minister Muhammad Nuh and intended to change the way teachers teach  and promote active learning and character building, has not been successful in its implementation. The curriculum contains incomplete material and is inconsistent and there has been a lack of preparation from policymakers in ensuring the change from the previous curriculum to the new curriculum goes smoothly. These issues have raised concern and protests from teachers.

It is also important to note that time is needed for teachers to adopt and adapt to the new curriculum, not to mention changing the old paradigm in our education that focuses on preparing students for examinations. In addition to this, there is resistance to accepting the paradigm endorsed in the new curriculum, where teachers are to encourage their students to take part in active learning, to interpret into practice what character building really is and to manage their classes so that they are an exciting environment for learning. These points are related to the cognitive and emotional strains teachers experience with the change of curriculums.

Teachers are still used to the traditional way of teaching where, as Agus Mutohar states, “teachers tend to explain lessons abstractly, then they ask students to work on students’ worksheets.” The new curriculum, which is planned to promote critical thinking in classrooms, faces another obstacle in the teachers’ stand of unconsciously resisting changes from the old way they are used to.

In the grammar of schooling, a metaphor for the system of education coined by Tyack and Tobin (1994), there are a rigid set of rule for lecture-type sessions and clear boundaries between subjects and their examinations. This type of schooling is what is currently used in Indonesia. These structures and rules that organize instructional work in schools are used because they help teachers do their job, with their mission expected by the state, school boards, and parents to make students pass the examinations. However, this type of schooling holds back innovations in teaching and learning.

It is true that the policy on standardized national examination has changed in Anies Baswedan’s era. The way a student passes a level of their education is now not solely based on obtaining a required minimum score in the standardized national examination. However, it is undeniable that the culture in teaching has not yet shifted and most teachers prefer the lecture-type teaching style. The new curriculum, where rigid and standardized national examinations now only have a 30 per cent weight in deciding whether students’ pass to the next level, may help change the tendency of sticking to lecture-type teaching style. But the idea from the newly appointed minister, Muhadjir, about full-day school must be seen as a good idea to create an opportunity where the rigidness of schooling in the first half-day meets with the casual school activities in the next half-day with some benefits like giving more time supervising for students and giving opportunity for teachers to implement co-curriculum they design  in ‘casual subjects’ but still relevant with the idea endorsed by Muhadjir in adding skill & knowledge and building good character on students, or perhaps providing extra time to help poor students improve their study in a less formal way.

Whilst some people instantly reject Muhadjir’s idea of full-day school, it is actually not a new thing in Indonesia. Some private schools in Indonesia have implemented this type of schooling and they are doing very well.

In the United States, the very same idea was proposed by Peter Orszag in an article the Washington Post in 2012, with a focus on improving academic achievement and providing more time supervising for children, thus preventing them from getting into trouble. However,  just like what is now happening in Indonesia, the opposing voice also took place. For example, the cons said that longer school hours would give no contribution to the quality of education but the pros believed that longer hours of schooling and extensive teacher feedback with more selective teacher hiring as suggested by a Harvard research conducted by Dobbie and Fryer (2012) would elevate the quality of education. Still, implementing the transformation from half-day school to full-day school should not be done in a rush. A study by Thomas Coelen (2004) that compares the variety and implementation of full-day school with half-day school in some countries in Europe to Germany in response to the falling results of their pupils in OECD rankings in maths and science. Coelen illustrates that it is not an easy task to change nationally from a half-day school, such as is common now in Indonesia, to a full-day school system in public school. Many changes in attitude and practice are required for the adoption to be successful.

This is actually what becomes our concern now if the idea of full-day school is to be implemented. Our government still has not perfected the implementation of the K13 and teachers are still struggling with the interpretation of K13 in practice and the adaptation of its spirit with the way they teach their students and manage their classes. Full-day school is not a bad idea and it may work; nevertheless, further questions must be asked as to if it is appropriate to implement it now and whether the government will provide some incentives for teachers, as many teachers in Indonesian public schools are currently underpaid and would be required to spend extra hours learning and implementing ‘added curriculum’ from the not-yet-established K13 curriculum. Would the government provide incentives to teachers when they realize that money is too tight to mention in the revised 2016 state budget? Would the government insist on implementing this idea thus adding burden to the teachers who are already struggling with the K13 curriculum? Despite the idea begs some questions in regard to its feasibility, one thing is still hanging in the air in case the Minister has prepared the whole concept in detail and set plan to implement it soon or just to try to find out what people think about full-day school.

 

Perkara yang Disulut Jeffrey Beall

JURNAL PREDATOR!

Belakangan ini, saya sering ditanya tentang jurnal predator. Rupanya orang mulai meresahkannya.

Istilah jurnal predator pertama kali diajukan Jeffrey Beall, pustakawan yang bekerja di Universitas Colorado, Amerika Serikat. Puluhan penerbit dan ribuan jurnal ia kategorikan sebagai predator. Jurnal predator diterbitkan oleh penerbit predator dengan tujuan utama bisnis, menghasilkan uang bagi si pembuat jurnal. Biaya pemuatan per makalah ratusan hingga ribuan dollar AS. Tidak murah!

Jeffrey Beall saat ini rutin meneliti jurnal predator yang baru muncul dan bersifat open-access, yaitu jurnal yang hanya tersedia secara online, tidak ada versi cetak. Kalaupun ada, hanya versi cetak lepas (reprint) yang tentu saja sangat mudah dicetak dengan printer masa kini.

Skandal Ilmiah

Tidak sulit memulai bisnis ini asalkan bisa membangun situs yang menarik dengan embel-embel foto orang-orang berjas putih, memakai masker putih, seolah-olah sedang meneliti atau berdiskusi. Lebih meyakinkan lagi jika situs tadi ditempeli gambar rantai DNA agar terlihat lebih ilmiah. Ironisnya, bahkan untuk jurnal sosial pun, rantai DNA tetap dipajang.

Dengan menggunakan peranti lunak Open Journal System yang mudah dipasang dan gratis karena bersifat open source, remaja yang terlatih menggunakan teknologi informasi bisa mengendalikan aliran makalah yang masuk, proses penjurian (review), hingga penerbitan makalah secara profesional. Seperti kata Beall, prinsip pendirian jurnal predator adalah membuat situs, mengirim e-mail spam ke para ilmuwan, dan setelah itu tinggal berleha-leha menunggu konsumen datang.

Mungkin masalah terberat jurnal predator adalah mencari penulis makalah, juri (reviewer), dan dewan editor. Meski demikian, pendiri jurnal predator tidak kehabisan akal. Mereka mengirimkan e-mail spam ke ilmuwan-ilmuwan untuk mengisi.

Di negara berkembang, hal ini seperti gayung bersambut karena ilmuwan negara berkembang sangat membutuhkan aktualisasi diri melalui jurnal-jurnal dengan “cap internasional“. Semua itu untuk meraih hibah penelitian atau jabatan yang lebih tinggi meski harus membayar mahal. Jadilah “simbiosis yang saling menguntungkan”.

Sebenarnya tidak ada masalah jika makalah yang masuk benar-benar diperiksa juri yang mumpuni, sebidang, dan menggunakan standar ilmiah internasional. Kenyataannya, hampir semua jurnal ini menjamin makalah pasti diterima asal membayar. Di sini skandal ilmiah itu dimulai.

Contoh paling jelas adalah makalah hasil copy-paste di bidang pertanian yang mengatasnamakan penyanyi Inul Daratista dan Agnes Monica sebagai penulis makalah di sebuah jurnal predator di Afrika tahun lalu. Tentu saja, kejadian ini sangat memalukan bagi jurnal tersebut karena jelas sekali makalah tidak diperiksa oleh juri ahli sebelum diterbitkan. Saat ini, makalah itu sudah dicabut oleh pemilik jurnal, tetapi Jeffrey Beall masih menyimpan salinan makalah tersebut di lamannya.

Alamat palsu

Hasil penelitian Beall memperlihatkan, hampir semua jurnal predator dikendalikan dari India, Pakistan, serta negara-negara di Afrika meski di situsnya ada alamat surat di Amerika, Kanada, atau Eropa untuk mengelabui konsumen.

Pada umumnya, jurnal predator bisa ditengarai dari sulitnya menemukan alamat darat jurnal. Editor jurnal hanya dapat dihubungi melalui e-mail atau situs internet. Beberapa alamat yang dipajang, bila diperiksa dengan fasilitas Google Earth, hasilnya akan menunjuk ke alamat apartemen murah, apotek, atau tempat-tempat yang mustahil berbau ilmiah. Pemilik jurnal biasanya menyewa alamat kotak surat di Amerika atau Kanada.

Banyak juga jurnal predator yang judulnya dimulai dengan “American Journal of” atau “Canadian Journal of” semata-mata untuk menunjukkan bahwa jurnal ini merupakan produk Amerika atau Kanada.

Begitu pesatnya perkembangan jurnal predator membuat penerbit ataupun jurnal mulai kehabisan nama. Muncul nama-nama penerbit atau jurnal yang mirip atau malah sama. Bahkan, nama-nama tidak lazim mulai bermunculan, misalnya ada jurnal yang namanya “sampah“.

Jadi rumit

Masalah jurnal predator ini menjadi rumit karena kontribusi para ilmuwan (terutama dari negara berkembang) yang secara langsung turut membesarkan jurnal. Di lamannya, Beall mengajak para ilmuwan dan akademisi untuk menjauhi jurnal ini dengan cara tidak berkontribusi sebagai penulis makalah, juri, atau reviewer, serta editor jurnal.

Akibat kontribusi para ilmuwan, beberapa jurnal memiliki faktor dampak (impact factor/IF) meski IF tertinggi hanya 0,5. Sejumlah jurnal predator juga sudah diindeks oleh Scopus. Sebagai catatan, IF dipercaya banyak ilmuwan untuk menggambarkan kualitas jurnal, sedangkan indeks Scopus dalam skala nasional kita dianggap sebagai stempel jurnal internasional.

Bagi jurnal-jurnal ilmiah nasional yang sudah diakui keilmiahannya melalui akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, keberadaan jurnal predator jelas sangat merugikan. Makalah-makalah ilmiah yang potensial untuk diterbitkan jurnal nasional terserap oleh jurnal predator gara-gara ada embel-embel internasionalnya. Padahal, dalam banyak hal, jurnal nasional kita jauh lebih baik dibandingkan jurnal predator.

Ada satu kasus lagi yang direkam laman Beall. Seorang ilmuwan terpaksa harus menarik kembali makalahnya dari sebuah jurnal predator karena makalah tersebut terpublikasi juga di jurnal yang jauh lebih bergengsi. Namun, jurnal predator mengharuskan si penulis makalah membayar “biaya penarikan“.

Sangat mencengangkan, betapa komersial jurnal tersebut. Untuk memasukkan harus membayar, dan untuk menarik makalah juga harus membayar. Saya tidak dapat membayangkan berapa banyak biaya total yang dihabiskan ilmuwan negara berkembang untuk menarik makalah-makalah yang mereka tulis jika sekali waktu jurnal sejenis ini dimasukkan dalam daftar hitam pihak berwenang.

Permasalahan jurnal predator tidak akan begitu kronis jika para ilmuwan negara berkembang kembali menyadari hakikat makalah ilmiah (Kompas, 21 Februari 2012). Seberkas makalah ilmiah tidak lebih dari laporan hasil penelitian yang ditulis dalam format tertentu untuk dibaca para peneliti lain yang mengerti atau berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut.

Jurnal Komunitas

Saat ini ada puluhan ribu jurnal ilmiah sehingga peneliti harus mencari jurnal yang visible bagi pembaca targetnya. Jurnal komunitas—mayoritas komunitas penelitian tertentu memublikasikan hasil penelitian mereka—merupakan jurnal yang paling tepat untuk tujuan ini.

Di bidang fisika, misalnya, ada jurnal yang diterbitkan American Physical Society atau European Physical Journal dan merupakan contoh jurnal-jurnal komunitas yang sangat baik.

Kita sangat yakin bahwa ilmuwan yang baik tidak memerlukan jurnal predator karena komunitas ilmiahnya sudah memiliki jurnal-jurnal standar komunitas yang visibilitasnya sangat tinggi di komunitas itu. Meski saya tidak menampik bahwa IF dapat menggambarkan kualitas jurnal secara kualitatif, jurnal komunitas akan lebih efektif menyampaikan informasi.

Jurnal predator bisa dikategorikan sebagai jurnal subhat (meragukan) sehingga sebaiknya kita hindari.

Terry Mart
Pengajar Departemen Fisika FMIPA UI
(Kompas, 2 April 2013)

===========================================================

HEBOH JURNAL PREDATOR

Tulisan sejawat dari FMIPA UI, Terry Mart, berjudul “Jurnal Predator” (Kompas, 2 April 2013), sangat bagus dan mencerahkan. Akan tetapi, tulisan itu perlu dilengkapi dengan informasi terkait yang berimbang supaya dunia akademik kita tidak heboh yang sia-sia.

Sepanjang 2012-2013, dua artikel saya dipublikasikan pada Systemic Practice and Action Research (SPAR), salah satu jurnal milik penerbit terkemuka, Springer. Berkat tulisan pada jurnal ini, saya juga diminta editor SPAR untuk menjadi mitra bestari (reviewer) jurnal yang cukup banyak terindektasi tersebut. Di tengah kurun waktu terbitnya dua artikel pada SPAR itu, satu artikel saya yang lain dipublikasikan pada Human Resource Management Research, salah satu jurnal milik Sapub, penerbit yang masuk dalam daftar hitamnya Jeffrey Beall.

Terkait hebohnya tentang jurnal predator dalam kebijakan resmi Ditjen Dikti, Kemdikbud, saya berkomunikasi langsung dengan editor Sapub dan dengan Jeffrey Beall. Informasi ini kiranya dapat melengkapi tulisan Terry Mart dari sisi lain.

Penulisan artikel

Tiga artikel yang dipublikasikan pada dua penerbit itu—Springer yang top dan Sapub yang predator—adalah hasil riset yang dibiayai Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UI).

Sebelum dipublikasikan, artikel itu telah melewati proses akademik yang panjang dan memenuhi asas recoverability, sesuai prinsip riset tindakan berbasis soft systems methodology yang dapat dipertanggungjawabkan. Riset lapangan, presentasi dalam forum akademik internasional, dan proses penjurian telah dilakukan secara lengkap, berulang, dan dalam waktu yang panjang.

Kepentingan utama saya kontak langsung dengan Beall adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan Beall itu juga memenuhi asas recoverability akademik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Beall menuntut kepada para kontributor (penulis), editor jurnal, dan penerbit dengan standar tertentu, tetapi cara kerja Beall sendiri asal-asalan. Mula-mula diskusi lancar, tetapi belakangan Beall tak bersedia menjawab beberapa pertanyaan saya yang penting.

Pertama, Beall tidak bersedia menjawab mengapa dia melakukan analisisnya berbasis penerbit dan bukan berbasis jurnal. Beall lebih berorientasi pada penerbit predator daripada jurnal predator. Metode seperti ini mengandung kelemahan mendasar.

Banyak penerbit yang sedang berkembang. Dalam satu penerbit, boleh jadi ada jurnal yang sudah bagus, tetapi ada juga jurnal yang sedang pada fase pertumbuhan. Dengan analisis yang berbasis penerbit ini, Beall lebih senang menyimpulkan bahwa penerbit—yang menurut dia predator—sebaiknya dihindari. Mestinya akan lebih adil bila yang dinilai itu jurnalnya, bukan penerbitnya.

Kedua, ketika ditanya, mengapa Beall memasukkan Eurojournal sebagai penerbit predator, padahal banyak jurnal yang diterbitkan oleh penerbit ini juga memiliki faktor dampak (impact factor) dan terindeks pada Scopus? Dengan enteng Beall menjawab, banyak jurnal masuk ke Scopus itu karena kepentingan bisnis Scopus semata?

Bila jawaban ini dibalik ke pertanyaan mengapa Beall menulis laman tentang penerbit predator, jangan-jangan juga hanya didasari kepentingan bisnis Beall atau penerbit di balik Beall. Boleh jadi, sebagai pustakawan, Beall akrab dengan penerbit printed tertentu yang tidak suka dengan berkembangnya jurnal-jurnal yang terbuka diakses secara bebas.

Ketidaksediaan Beall menjawab pertanyaan, dan menghentikan diskusi sepihak, membawa pada kesimpulan, kejujuran dan kualitas akademik Beall sangatlah rendah. Analisisnya sulit dipertanggungjawabkan, kalau tidak hendak dikatakan justru berpotensi sebagai skandal ilmiah.

Penerbit jujur

Secara bersamaan, saya juga berkomunikasi dengan editor Sapub tentang heboh jurnal predator itu. Dapat dipahami bila editor Sapub menyanggah analisis Beall, dan secara sepihak menegaskan jaminan kredibilitas dan kualitas terbitannya. Editor Sapub juga menyayangkan kehebohan komunitas akademik di Indonesia akibat dipakainya laman pribadi Beall oleh otoritas Ditjen Dikti.

Namun, berbeda dengan Beall yang tak jujur dan tak bersedia melanjutkan diskusi, editor Sapub lebih jujur dan terbuka kepada kontributor. Karena artikel saya telah melewati proses akademik yang panjang dan terdapat peluang diterbitkan pada jurnal lain, saya menarik artikel itu dari jurnal yang diterbitkan Sapub. Ternyata, editor Sapub sangat mudah dan cepat memenuhi permintaan saya tanpa harus membayar satu sen pun.

Menariknya, beberapa hari setelah artikel saya itu dihapus dari Sapub, editor Springer melengkapi pengenal obyek digital (digital object identifier) dari referensi untuk draf naskah saya yang akan terbit segera dengan artikel yang pernah diterbitkan Sapub itu. Jelas Springer tidak mempersoalkan Sapub. Menyadari penghargaan Springer kepada Sapub seperti itu, buru-buru saya minta editor Sapub untuk mengembalikan lagi artikel saya yang sudah ditarik ke dalam jurnal Sapub. Ternyata editor Sapub memenuhi permintaan saya lagi juga tanpa harus membayar sepeser pun. Pengalaman ini tentu bertolak belakang dengan informasi yang ditulis oleh sejawat Terry Mart.

Harus kredibel

Kriteria jurnal dan publikasi yang baik, yang tidak baik, yang direkomendasi, dan tidak direkomendasi sangatlah penting untuk kemajuan dunia akademik kita. Tentu, penetapan kriteria ini juga harus dilakukan berdasarkan metodologi yang kredibel.

Kriteria adanya alamat darat suatu jurnal atau penerbit memang penting. Namun, penetapan kriteria dengan hanya menggunakan fasilitas Google Earth, seperti dilakukan Jeffrey Beall, yang kemudian dipakai untuk menyimpulkan status predator suatu penerbit sangatlah dipertanyakan. Ambil contoh Jurnal SPAR: board of editor beralamat di New York, editor-in-chief tinggal di Belanda, deputy editor tinggal di Inggris, anggota international advisory committee tersebar di semua benua, penerbitnya berdomisili di Jerman, production correction team berlokasi di India, dan penulis berkantor di Depok. Sulit dipahami teknik ecek-ecek yang digunakan Beall untuk menentukan status predator suatu jurnal atau penerbit.

Karena itu, patut disayangkan bila kemudian laman pribadi Jeffrey Beall yang kualitas ilmiahnya dipertanyakan itu digunakan otoritas resmi Ditjen Dikti untuk menentukan kriteria baik tidaknya suatu jurnal dan publikasi. Beall sendiri menyatakan disclaimer dalam lamannya itu. Opininya hanyalah pendapat pribadi, tidak mencerminkan posisinya sebagai pustakawan di Universitas Colorado. Akan lebih bijak jika Ditjen Dikti sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan kriteria jurnal dan publikasi yang berkualitas menggunakan prinsip, tata kerja, dan prosedur sendiri yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudarsono Hardjosoekarto

Dosen Departemen Sosiologi FISIP UI
(Kompas, 24 April 2014)

========================================================

JURNAL PREDATOR DAN POLITIK PENGETAHUAN

Di balik perdebatan tentang jurnal predator terkesan ada upaya saling merebut pengakuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas eksistensi peneliti dan karyanya.

Umum diketahui, menerbitkan artikel pada jurnal internasional dengan  peer review merupakan proses panjangdan tak mudah. Disisi lain, jurnal-jurnal kategori predator bersedia menerbitkan artikel secara cepat dan relatif mudah. Jika artikel-artikel yang diterbitkan melalui mutu proses yang amat berbeda itu diakui sama secara kualitas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), masuk akal bila para penulis pada jurnal peer review merasa keberatan.

Saya setuju dengan gagasan Terry Mart (Kompas, 13/5) bahwa Dikti harus memiliki standar penilaian yang lebih tegas dan jelas tentang definisi dan kategori jurnal ilmiah yang baik. Tidak semua jurnal yang berlabel internasional, misalnya, sungguh-sungguh berkaliber internasional.

Pengakuan oleh komunitas komunitas keilmuan sebidang merupakan indikator proses yang krusial untuk menilai kredibilitas dan mutu jurnal. Indikator krusial lainnya yakni tahap-tahap penilaian artikel yang harus dilalui sebelum editor memutuskan menerbitkan atau menolak. Tahap-tahap itu bisa menjadi panduan meneropong derajat mutu artikel-artikel yang dipublikasikan suatu jurnal.

Pada jurnal kategori predator, saringan atas kualitas artikel praktis tidak ada. Editor dengan mudah dan cepat memenuhi permintaan penulis artikel untuk ”menaikkan” atau ”menurunkan” artikelnya dari situs web jurnal (Kompas, 24/4).

Segera merevisi

Kiranya Dikti perlu segera merevisi daftar jurnal yang diakuinya dengan membuat kategorisasi dan kriteria standar mutu penilaian berdasarkan temuan dan perdebatan terbaru ini.

Di luar itu harus disadari bahwa menjamurnya gejala jurnal predator bukan semata-mata persoalan kredibilitas jurnal dan derajat mutu artikel-artikel yang diterbitkannya, tetapi berkaitan erat dengan politik ilmu pengetahuan.

Pada jurnal-jurnal dengan peer review, proses seleksi artikel yang secara substantif sudah ketat itu sering menjadi lebih ”ketat” karena unsur-unsur non akademik yang mendasari arah kebijakan editor dan penerbit jurnal.

Ada dua hal. Pertama, jurnal-jurnal berbasis komunitas keilmuan sering ”dikuasai” anggota-anggota komunitas atau bahkan oleh segelintir elite dengan aliran keilmuan tertentu dari komunitas itu. Kasus yang telah lama beredar adalah jurnal kedokteran umum milik sebuah asosiasi kedokteran di Amerika Serikat. Bukan hanya anggota asosiasi yang kesulitan memasukkan artikel pada jurnal asosiasi, anggota asosiasi pun mengalami kesulitan jika mereka berbeda aliran keilmuan dengan elite berpengaruh di asosiasi itu.

Kedua, kebanyakan penulis dari negara-negara ”berkembang” mengalami kesulitan ketika memasukkan artikel ke jurnal  peer review di negara-negara maju, kecuali jika mereka berafiliasi dengan institusi tertentu di negara maju. Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan pendapat peneliti Ariel Heryanto (2007), yang menyebutkan rendahnya produktivitas karya ilmiah ilmuwan Indonesia sebagai penyebab kesenyapan kiprah mereka di kancah keilmuan internasional.

Jika diperhatikan, banyak peneliti Indonesia menerbitkan artikel mereka di aneka jurnal ilmiah berkaliber dunia atau mempresentasikan hasil penelitian pada konferensi-konferensi asosiasi keilmuan internasional yang bergengsi. Namun, nyaris semua ilmuwan Indonesia itu memakai bendera institusi dari negara maju.

Kenyataan itu telah memunculkan perdebatan tentang gejala brain-drain  ilmuwan-ilmuwan Indonesia atau soal garingnya kebijakan Pemerintah RI dalam memfasilitasi dan mengelola sumberdaya manusia terdidik. Namun,yang luput dari perhatian adalah adagaris politik bersuasana kolonialisme baru dalam produksi (dan penyebaran) ilmu pengetahuan oleh negara-negara maju, khususnya di Barat.

Sebagaimana pendidikan formal di negara-negara kolonial di Asia, Amerika Latin dan Afrika dulu dibangun dengan kendali kebijakan yang berorientasi ke metropolimperial di Barat, demikian pun sekarang. Ilmu dan pengetahuan tentang bekas negara-negara kolonial, termasuk Indonesia, diproduksi oleh ilmuwan negara-negara maju atau lewat lembaga dan kacamata negara maju.Meskipun tidak sistemik, praktik ini tampaknya terjadi  by design, bukan  by accident.

Dugaan tersebut terdukung fakta bahwa jurnal-jurnal peer review yang diterbitkan oleh negara-negara maju bekas koloni kenyataannya dikelola dan dengan editor para ahli (bukan mitra bestari) yang disewa dari Amerika Serikatdan Eropa. Jurnal kajian Asia Tenggara yang cukup bergengsi di Singapura dan Jepang dikelola oleh editor profesional dari universitas-universitas di Eropa yang dikontrak khusus untuk tugas mengelola jurnal. Sebuah jurnal baru tentang kajian Asia di sebuah universitas di Korea Selatan pada acara peluncurannya tegas-tegas menyatakan peran utama editor berkebangsaan Eropa yang telah dikontrak untuk beberapa tahun ke depan.

Kendali ideologis

Terkesan  xenophobic, anti-asing, tetapi fakta-fakta itu menegaskan bahwa proses produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya lewat jurnal dan konferensi ilmiah, tak lepas dari kendali ideologis yang aromanya agak-agak neokolonialis. Jadi, bukan semata-mata soal mutu karya dan kredibilitas jurnal.

Kehadiran jurnal-jurnal kategori predator mungkin dapat dibaca dalam kerangka gugatan atau protes dari mereka yang selama ini tidak terwadahi dalam jurnal-jurnal  peer review terhadap dominasi negara-negara maju atau elite ilmuwan tertentu dari suatu komunitas keilmuan atas proses produksi, aksesibilitas, dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Karena itu, tidak cukup jika Dikti hanya membuat kriteria penilaian dan kategorisasi jurnal-jurnal yang baik dan yang predator berdasarka klasifikasi (dan klaim) yang dibuat ”orang luar” dan telah beredar global belakangan ini.

Dikti harus memfasilitasi dirintisnya jaringan jurnal-jurnal Indonesia berkaliber internasional dengan patokan mutu yang ditentukan sendiri oleh komunitas-komunitas akademisi Indonesia sesuai dengan peta kebutuhan dan kondisi keilmiahan di Indonesia saat ini.

Jika Dikti hanya menampik mengakui artikel-artikel yang diterbitkan jurnal berkategori predator tanpa menawarkan solusi, itu sama saja ia abai terhadap aneka faktor yang menyebabkan banyak akademisi Indonesia dengan bendera institusi Indonesia tidak dapat menembus jurnal internasionalpeer review.

Agus Suwignyo, Pedagog cum Sejarawan
Pendidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(Kompas, 23 Mei 2013)

=========================================================

The Sad Case of Jeffrey Beall

civ14i4