Pribumi & Bumiputera Seduhan Ajip dan Bandung

Nationalism is just racism with a flag.

— Peter Joseph

 

 

“PRIBUMI” — APA ARTINYA?

Istilah pribumi biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi atau nonpri. Maksud istilah pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu. Penduduk yang benar-benar asli niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, istilah nonpribumi banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina – walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pribumi dan nonpribumi itu bersifat diskriminasi, bahkan ada yang menyebutnya rasial.

Memang aneh, karena kata nonpribumi tidak pernah atau jarang sekali dihubungkan dengan orang Arab atau orang India, meskipun mereka kedudukannya seperti orang Cina sudah entah berapa keturunan hidup di Indonesia.

Sebagai lawan kata nonpribumi digunakan kata asli, artinya orang yang dianggap asli penduduk Indonesia, walaupun kalau diteliti secara ilmiah mungkin sukar dibuktikan. Istilah Indo yang dahulu digunakan untuk menyebut orang-orang peranakan campuran antara orang kulit putih (biasanya ayahnya) dengan pribumi (biasanya ibunya), sekarang jarang terdengar digunakan. Akan tetapi istilah Indo hanya bertalian dengan darah ayah-ibunya, tidak dihubungkan dengan kedudukannya sebagai orang pedatang, sehingga tidak pernah dihubungkan dengan pribumi karena itu tidak pernah disebut sebagai nonpri, meskipun pada masa sebelum perang (zaman Hindia Belanda) istilah bumiputera memang dipertentangkan dengan orang Belanda sebagai penjajah. Istilah bumiputera mungkin terjemahan dari istilah inlander dalam bahasa Belanda. Akan tetapi, istilah inlander digunakan untuk menghina penduduk asli, sehingga tidak disukai oleh orang pribumi. Pengumuman dalam bahasa Belanda yang dipasang di berbagai tempat misalnya berarti “Inlander dan anjing tidak boleh masuk”.

Pemakaian istilah nonpribumi bagi sebagian orang Cina terasa diskriminatif, sehingga mereka cenderung menolaknya. Mereka sebagai orang yang sudah beberapa keturunan lahir dan hidup di Indonesia, merasa berhak juga untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Banyak di antaranya yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masa sebelum perang sampai pada masa revolusi kemerdekaan dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak yang pernah diangkat menjadi menteri atau anggota parlemen. Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan eng Hoa duduk sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia), dan Yap Tjwan Bing duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara yang menjadi anggota parlemen atau menteri antara lain Tan Po Goan, Ong eng Die, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjhan, Lie Kiat Teng, dan Tan Kim Liong. Pada masa perjuangan menumbangkan Orde Lama muncul nama-nama Harry Tjan, Arief Budiman (Soe Hok Djien), Soe Hok Gie, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Kun), dan lain-lain. Dalam perjuangan mengoreksi Orde Baru dengan melakukan reformasi, ada nama-nama Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, Alvin Lie, dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda memang ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi peranan orang Cina dan keturunannya dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga orang Cina tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang yang secara luas diberikan kepada keturunan Cina adalah perdagangan menengah dan kecil. Perdagangan besar dipegang oleh orang Belanda dan orang Barat lainnya, walaupun ada juga orang Cina yang muncul sebagai pedagang besar seperti Oei Tiong Ham (1866—1924) yang disebut sebagai “Raja Gula” karena memiliki beberapa pabrik gula di antaranya pabrik “Rejo Agung” yang merupakan pabrik gula terbesar dan termodern di dunia.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah selalu memperlihatkan politik diskriminatif terhadap orang Cina, sampai-sampai agama leluhurnya pernah dilarang dan namanya harus diganti. Akan tetapi, setelah reformasi, kebijaksanaan seperti itu disadari tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang dianggap merampas atau mengurangi hak-hak asasinya sebagai warga negara dan sebagai manusia, dibatalkan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Namun demikian, dalam masyarakat, pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi masih sering terdengar, masih sering digunakan dalam berita-berita surat kabar.

Namun seperti juga dengan setiap istilah, terjadi juga pergeseran arti dalam pemakaiannya. Misalnya berita yang berjudul “Pribumi Harus Diprioritaskan” (Pikiran Rakyat, 19 Juli 2010. hlm. 19), ternyata isinya bukan tentang orang asli yang dipertentangkan dengan nonpribumi (Cina). Maksud pernyataan anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta pribumi harus diprioritaskan itu ternyata penduduk setempat, artinya penduduk Kota Cimahi, tak peduli keturunan apa. Sebab pada praktiknya yang bekerja di Kota Cimahi itu banyak yang bukan penduduk kota tersebut. Padahal masih ada 40.000 orang penduduk Kota Cimahi yang menganggur.

Kata pribumi itu mungkin diambil dari bahasa Jawa, yang artinya wong asal ing tanah kono (Baoesastra Jawa Poerwadarminta), artinya penduduk asli suatu daerah atau tempat. Atau mungkin juga dari bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda juga ada kata pribumi yang artinya nu boga imah, nu boga daerah at. nagara (Kamus Umum Basa Sunda, LBSS), yaitu yang empunya rumah, yang empunya daerah atau negara. Tuan rumah.

Dalam lingkungan kesenian, istilah pribumi biasa digunakan untuk menyebut karya seni yang memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan tradisi setempat.

Ajip Rosidi, Penulis dan Budayawan

Pikiran Rakyat, 30 Okt 2010.

 

‘BUMIPUTERA’ DAN ORANG INDONESIA

 

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesieracademici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesiamelalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Bandung Mawardi, Esais dan Penyair

Majalah Tempo, 7 Nov 2011

 

BONUS

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA POLITIK

PARA penggerak sejarah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Keputusan itu terjadi dalam rapat-rapat menjelang pengumuman kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Para tokoh menghendaki bahasa Indonesia bisa mengubah nasib negeri terjajah. Proklamasi ditulis dengan bahasa Indonesia: menggugah dan memukau. Deretan kata mengartikan kehendak politik, menggunakan sintaksis bersahaja demi mencipta sejarah.

Bahasa Indonesia adalah representasi sejarah, identitas, nasionalisme, politik, emansipasi, dan pluralitas. Proklamasi berbahasa Indonesia “membahasakan” kehendak jutaan orang untuk mengalami kemerdekaan. Bahasa Indonesia ada di puncak momentum politik, melanjutkan kebermaknaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II (1928) dan ­Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Bahasa Indonesia menjadi modal pembentukan identitas-politik dan identitas-kultural, berhadapan dengan arogansi kolonialisme.

Sejarah bahasa Indonesia mengalami kejutan saat Belanda harus meninggalkan Indonesia (1942) akibat kalah oleh Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, memperkenankan semaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bergerak dalam agenda-agenda politik, pendidikan, pers, sastra, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan politik bahasa ini mengakibatkan pertumbuhan nasionalisme bersandar ke bahasa Indonesia. Para penggerak bangsa pun bergairah menggunakan bahasa Indonesia, disajikan dalam pidato dan tulisan-tulisan merangsang nasionalisme.

Radja Tjantik menulis artikel berjudul “Bahasa dan Kemerdekaan” di surat kabar Asia Raya (7 April 1945), menerangkan makna bahasa bagi kehendak kemerdekaan di Indonesia. Radja menulis:

“‘Mengapa darah tiada mendidih?’ itoe pertanjaan kita. ‘Dimanakah ditjari api oentoek mendidihkan darah kita?’ Bahasa Indonesia, bahasa persatoean, itoelah api jang dahsjat!”

Idiom ini menjelaskan tentang perhatian dan keseriusan mengurusi bahasa Indonesia sebagai fondasi berpolitik.

Kita jarang mendengar diskusi bahwa Proklamasi adalah urusan bahasa. Pengetahuan kita tentang Proklamasi adalah penculikan para tokoh, pembacaan di beranda rumah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia jarang menjadi tema dalam arus kesejarahan Proklamasi. Seruan Radja Tjantik membuktikan ada relasi intim antara bahasa dan kemerdekaan:

“Semoea bangsa pendjadjah insaf bahwa tjita-tjita kemerdekaan mendapat tenaga hidoepnja dari keinsafan bahasa. Kemerdekaan bahasa bukan lebih penting daripada kemerdekaan politik. Bahasa persatoean adalah momok jang berbahaja bagi pemeras bangsa.”

Tulisan ini hadir di hari-hari menjelang pengumuman kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Kita bisa membuat klaim: Proklamasi tak bakal ada tanpa bahasa Indonesia.

Kita bisa melacak sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa politik melalui peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Para guru, intelektual, jurnalis, pengarang, dan tokoh politik berkumpul untuk mengurusi bahasa Indonesia dalam agenda-agenda nasionalisme dan “kemadjoean”. Mereka menganggap bahasa Indonesia menapaki jalan terang, menggairahkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peristiwa itu mendapat apresiasi Sanoesi Pane dalam surat kabar Kebangoenan, 22 Juni 1938:

“… Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.”

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menguatkan komitmen membentuk Indonesia.

Kesadaran memuncak saat detik-detik sejarah berlangsung di Jakarta. Para tokoh bangsa melakukan perbincangan dan perdebatan sengit, mengarah ke pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kata-kata direnungkan, dituliskan, dan dimaknai. Deretan kata menentukan kebermaknaan Indonesia. Bahasa Indonesia hadir di lembaran kertas dan diwujudkan dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan naskah Proklamasi membuktikan “api jang dahsjat” telah membakar nasionalisme, menguatkan persatuan demi pembentukan Indonesia. Kolonialisme berakhir di lembaran kertas, sirna oleh bahasa Indonesia.

Kesejarahan bahasa Indonesia dan Proklamasi terus berlanjut di masa revolusi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pesona bahasa Indonesia tampak menguat dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Muhammad Yamin, tokoh sastra dan bahasa, memberi pidato berjudul “Pertumbuhan Bahasa Indonesia dalam Abad Proklamasi”. Bahasa Indonesia dianggap menjiwai Proklamasi, menggerakkan Indonesia secara revolusioner. Seruan Muhammad Yamin:

“Perubahan apapun jang akan terdjadi di Indonesia, namun satu hal tak akan berubah-ubah, bahasa Indonesia tidak akan lenjap dari bumi Indonesia, dan mungkin men­djadi bahasa jang terpenting diatas dunia.”

Ingatan atas sejarah bahasa Indonesia jarang jadi rujukan untuk perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Para penguasa dan publik sering lupa, tak memiliki referensi untuk menilik bilik sejarah. Bahasa Indonesia terbukti menggerakkan Indonesia, menjiwai Proklamasi. Kita mesti memiliki keinsafan bahwa bahasa Indonesia menentukan Proklamasi dan sejarah Indonesia.

Majalah Tempo, 16 Sep 2013

Legende dan Realiteit Sekitar Proklamasi 17 Agustus ‘45

Tiap-tiap kejadian yang bersejarah sering diikuti oleh dongeng dan legende. Legende itu ada yang keluar dari fantasi belaka karena ingin mendapat kenang-kenangan yang lebih bagus dari yang sebenarnya. Sering pula gambaran fantasi itu bertambah kocak dalam perkembangannya dari orang-seorang atau lingkungan kecil sampai kepada orang banyak. Ada pula legende itu dihidupkan dan dipupuk oleh sesuatu golongan yang berkepentingan, maupun untuk keperluan politik mereka atau pun untuk kebesaran bangsa yang membuat sejarahnya.

Dalam tiap-tiap gambaran daripada masa yang lalu, apa lagi jika ditulis dalam waktu yang amat banyak dekat dan pergolakannya belum lagi selesai, banyak bercampur “Dichtung und Wahrheit”. Gambaran itu lebih banyak memakai warna cita-cita pengarangnya daripada menyerupai kejadian-kejadian yang sebenamya. Dan di sinilah terletak kewajiban daripada ilmu sejarah untuk memisahkan Wahrheit dari Dichtung.

Cerita yang didengar tentang berbagai bukti yang terjadi jang tidak terjadi dikumpulkan dan diperbandingkan, diuji dengan logika yang tajam dan peninjauan yang kritis, dan diperiksa apakah benar duduknya menurut hukum kausal, y.i. perhubungan sebab dan akibat. Pendapat sejarah tadi menjadi dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan sejarah tentang suatu masalah yang telah dikupas tidak habis, sebab bahan-bahan yang terdapat kemudian menambah sempurnanya pengetahuan dan gambaran dan kebenaran tentang masa yang lalu. Maksud sejarah bukanlah memberikan gambaran yang lengkap tentang masa yang lalu, yang tidak pernah akan tercapai, melainkan memberikan bentuk daripada masa yang lalu, supaya roman masa yang lalu itu jelas terpancang di muka kita. Semangkin banyak “Wahrheit” yang diperoleh dan semangkin sedikit “Dichtung” yang tinggal pada bahan yang terkumpul, semangkin dekat bentuk masa yang lalu diperbuat itu pada kebenaran.

Proklamasi 17 Agustus adalah suatu Kejadian Besar yang menentukan jalan sejarah Indonesia. Dan sebagai suatu kejadian yang bersejarah sudah tentu ia diikuti pula oleh berbagai dongeng dan legende, yang jika diperhatikan betul satu sama lain ada yang tidak sesuai dan bertentangan. Salah satu dari legende itu ialah bahwa Sukarno dan Hatta hanya bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah dipaksa oleh pemuda.

Menurut legende itu, karena Sukarno dan Hatta tidak mau menyetujui desakan pemuda untuk memproklamirkan Indonesia Merdeka, maka pada tanggal 16 Agustus pagi mereka dibawa ke Rengasdengklok dan di sana dipaksa menandatangani Proklamasi Kemerdekaan itu yang esok harinya dibacakan di Pegangsaan Timur 56 pukul 10 pagi.

Pengaruh daripada legende ini kita jumpai dalam buku Muhammad Dimyati “Sejarah perjuangan Indonesia”. Pada halaman 90 kita dapati uraian seperti berikut:

“Pada tanggal 16 Agustus jam 4.30 pagi berangkatlah Bung Karno-Hatta keluar dari kota Jakarta, dengan mobil, diantarkan oleh Sukarni dan J. Kunto menuju ke tangsi Rengasdengklok, karena dikuatirkan kedua pemimpin itu akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya. Tangsi Rengasdengklok pada waktu itu sudah dikuasai oleh pemuda-pemuda Indonesia[1] yang akan memberontak kepada Jepang. Di sana diadakan perundingan untuk segera memproklamirkan Indonesia Merdeka. Karena belum tercapai kata sepakat dan kebulatan tekad, kemudian pada malam tanggal 17 Agustus jam 12 perundingan diteruskan di sebuah gedung di Nassauboulevard-straat kota Jakarta. Di situlah berkumpul segenap pemimpin-pemimpin Indonesia dan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tadinya dilantik oleh Jepang tapi sejak waktu itu telah memutuskan hubungan dengan Jepang. Dalam perundingan itu Sukarni menyorongkan teks Proklamasi Indonesia Merdeka di mana di bawahnya memakai kalimat: ‘Bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan yang ada harus direbut dari orang asing yang masih mempertahankannya.’

Susunan kalimat serupa itu tidak mendapat persetujuan dari hadirin; minta dirobah yang agak halus. Akhimya Sajuti Melik (M.I. Sajuti) dapat memecahkan kesulitan itu dengan mengemukakan susunan: ‘Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” ‘

Di sini dongeng telah berobah. Sukamo dan Hatta yang dilarikan ke Rengasdengklok “karena dikuatirkan kedua pemimpin itu akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya”, dibawa kembali ke Jakarta untuk meneruskan perundingan yang tidak selesai di Rengasdengklok. Dalam uraian yang beberapa kalimat saja sudah ada jalan pikiran yang bertentangan. Dikuatirkan kedua pemimpin akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya di Jakarta, tetapi mereka dibawa Kembali ke Jakarta. Logika?[2]

Dalam legende baru ini muncul Sajuti Melik sebagai seorang yang memberikan kata yang penghabisan tentang isi Proklamasi. Dokumen yang asli membuktikan bahwa Proklamasi itu ditulis dengan tangan Bung Karno sendiri, sedangkan patokan kalimatnya dan gaya bahasanya sarna sekali tak sesuai dengan “stijl” Sajuti Melik!

Sekian Legende sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagaimana realiteitnya?

Berlainan dengan cerita Mohammad Dimyati, sebenamya tidak ada perbedaan paham tentang memproklamirkan Indonesia Merdeka. Perbedaan terdapat tentang caranya.

Seperti diketahui, Sukarno, Hatta dan Dr. Radjiman Wedijodiningrat diundang oleh Panglima Tertinggi tentera Jepang di Asia Tenggara ke Dalat (Indochina) untuk menerima putusan Pemerintah Jepang tentang Indonesia Merdeka. Dalam pertemuan resmi tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi berkata: “Terserah kepada tuan-tuan akan menetapkan, kapan Indonesia akan merdeka.”

Waktu kembali dari Dalat utusan yang tiga tadi bertemu di Singapore dengan Mr. Teuku Hassan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, y.i. anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Sumatra, yang akan bertolak bersama-sama ke Jakarta. Juga mereka mendengar kabar bahwa Rusia telah mengumumkan perang kepada Jepang dan sudah menyerbu ke Mansyuria.

Setelah bertukar pikiran kami semuanya mendapat keyakinan, bahwa tiwasnya Jepang tidak akan berbilang bulan, melainkan berbilang minggu. Sebab itu pernyataan Indonesia Merdeka harus terjadi selekas-lekasnya.

Setelah kembali ke Jakarta tanggal 14 Agustus, masih di lapangan terbang Kemayoran Bung Kamo berpidato di muka khalayak ramai yang datang menyambut “Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga.”

Sorenya tanggal 14 Agustus itu juga Sjahrir datang memberi tahukan kepada saya bahwa Jepang telah minta damai kepada Sekutu, dan bertanya: bagaimana soal kemerdekaan kita? Jawab saya, soal kemerdekaan kita adalah semata-mata di tangan kita.

Menurut pendapat Sjahrir pernyataan kemerdekaan Indonesia janganlah dilakukan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebab Indonesia Merdeka yang lahir semacam itu akan dicap oleh Sekutu sebagai Indonesia buatan Jepang. Sebaik-baiknya Bung Karno sendiri saja menyatakan sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dengan perantaraan corong radio.

Bung Karno tidak setuju dengan usul Sjahrir, karena sebagai ketua Badan Persiapan tidak bisa ia bertindak sendiri dengan meliwati saja badan itu. Selanjutnya ia ingin mendapat keterangan dulu dari Gunseikanbu tentang berita Jepang menyerah itu.

Setelah keesokan harinya, tanggal 15 Agustus ternyata bahwa Jepang memang minta berdamai, maka kami putuskan mengundang Panitia Persiapan berapat tgl. 16 Agustus pukul 10 pagi di kantor Dewan Sanyo Pejambon 2. Pernyataan Indonesia Merdeka harus dilakukan selekas-lekasnya, Undang-Undang Dasar harus dimufakati dengan tiada banyak berdebat dan susunan pemerintahan Indonesia di pusat dan daerah harus dapat diselenggarakan dalam beberapa hari saja. Anggota-anggota Panitia Persiapan dari luar Jawa harus kembali selekas-lekasnya ke daerah masing-masing dengan membawa instruksi yang lengkap dari pemerintah Indonesia Merdeka. Waktu itu tidak boleh terbuang karena kalau mereka terlambat pulang, mungkin mereka dihalang-halangi berangkat oleh Jepang yang sejak menyerah kedudukannya di Indonesia hanya sebagai juru kuasa Sekutu saja lagi. Sungguhpun Jepang telah menyetujui kemerdekaan Indonesia, tentera Jepang di Indonesia boleh diperintah oleh Sekutu untuk menindas dan melikwidir Indonesia Merdeka. Kami harus memperhitungkan bahwa Sekutu akan mencoba mengembalikan Indonesia ke bawah pemerintah Hindia Be1anda. Revolusi yang diorganisir harus ada, barulah kemerdekaan dapat dipertahankan dengan perjoangan yang dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berdasar atas keyakinan inilah maka saya menolak teori merebut kekuasaan oleh pemuda, peta dan rakyat, yang dianjurkan kepada saya sore hari itu oleh almarhum Subianto dan Subadio, anggota Parlemen sekarang. Perebutan kekuasaan itu harus didahului oleh pernyataan kemerdekaan oleh Bung Kamo dengan perantaraan corong radio. Kepada kedua pemuda itu saya tegaskan bahwa saya suka revolusi, akan tetapi menolak putsch. Keterangan ini tidak memuaskan mereka, hanya menimbulkan kekecewaan mereka pada saya. Beberapa waktu Subianto, yang sejak zaman Jepang rapat hubungannya dengan saya seperti anak sama bapak, menjauhi saya. Tetapi kemudian ia kembali pada saya mengatakan bahwa pendirian sayalah yang benar. Sejak itu Subianto menerima tugas yang penting-penting dari saya yang diselenggarakannya dengan baik, sampai ia tiwas di Serpong.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 pagi hadirlah segala anggota Badan Persiapan dan beberapa orang terkemuka serta pers yang diundang di gedung Pejambon 2.

Tetapi yang tidak hadir ialah ………………….. yang mengundang, yaitu Sukarno dan Hatta, yang pagi itu pukul 4 dilarikan oleh Sukarni c.s. ke Rengasdengklok. Alasan yang dikemukakan Sukarni untuk membawa kami ialah begini. Oleh karena Bung Karno tidak mau menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagaimana mereka kehendaki, maka pemuda dan peta dan rakyat akan bertindak sendiri. Di Jakarta akan ada revolusi merebut kekuasaan dari Jepang. Bung Karno dan kami perlu disingkirkan ke Rengasdengklok untuk meneruskan pemerintahan Indonesia Merdeka dari sana.

Mendengar alasan ini tergambarlah di muka saya bencana yang akan menimpa Indonesia. Tindakan gila-gilaan dari pemuda ini pasti gagal. Putsch ini akan membunuh Revolusi Indonesia.

Hari itu juga ternyata, bahwa pemuda-pemuda yang berdarah panas ini tidak dapat merealisir teori mereka sendiri. Putsch tidak jadi terjadi, di luar Jakarta tidak ada persiapan sama sekali. Hanya Jepang yang telah siap dengan niatnya yang masih lengkap untuk menyambut segala kemungkinan.

Di Rengasdengklok tidak ada perundingan suatu pun. Di sana kami menganggur satu hari lamanya, seolah-olah mempersaksikan dari jauh gagalnya suatu cita-cita yang tidak berdasarkan realiteit. Tetapi, kalau ada satu tempat di Indonesia di mana betul-betul ada perampasan kekuasaan, tempat itu ialah Rengasdengklok. Atas anjuran Sukarni atau dari Jakarta, pasukan Peta di sana menangkap dan menawan Wedana yang berkuasa di sana beserta dua atau tiga orang Jepang “Sakura” yang mengurus hal beras. Kebetulan pula hari itu Sutardjo Kartohadikusumo, yang pada waktu itu menjadi Shuchokan Jakarta, singgah di Rengasdengklok untuk memeriksa keadaan persediaan beras, dan ia ikut ditawan. “Coup d’etat” ini terjadi dalam keadaan aman dan tenteram, sehingga tak banyak orang yang mengetahui. Mungkin seorang yuris yang tajam pandangannya akan bertanya: Untuk siapa dan atas nama siapa Peta itu merebut kekuasaan setempat? Untuk dan atas nama Indonesia Merdeka? Indonesia Merdeka pada hari itu belum lahir. Pemerintah revolusioner pun belum ada!

Waktu sore datang Mr. Subardjo sebagai utusan Gunseikanbu menjemput kami. Sukarni tidak menentang. Demikianlah malam itu kami kembali ke Jakarta disertai juga oleh Sutardjo dan Sukarni sendiri. Satu-satunya soal yuridis yang timbul ialah pertanyaan kepada pasukan Peta di sana: “Apa yang akan diperbuat dengan Wedana yang ditawan?” Kami jawab lepaskan saja ia. Dari mulai malam itu juga pimpinan Revolusi, yang akan bermula, jatuh kembali ke tangan Sukarno-Hatta.

Liwat tengah malam setelah mengadakan perundingan lengan Sumobucho di mana ternyata Jepang telah mengambil sikap sebagai juru kuasa yang menerima perintah dari Sekutu, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh segala anggota Badan Persiapan, wakil-wakil pemuda dan wakil-wakil beberapa golongan dalam masyarakat. Dalam sidang ini atas anjuran golongan pemuda ditetapkan dengan suara bulat, bahwa Proklamasi Indonesia Merdeka hanya ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi (waktu Indonesia) isi Proklamasi itu dimaklumkan kepada khalayak, disusul dengan menaikkan bendera “Sang Merah Putih”.

Pemuda, mahasiswa, pegawai Indonesia pada jabatan perhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh daerah. Dan wartawan Indonesia yang bekerja pada Domei menyiarkan Proklamasi Indonesia Merdeka ke luar negeri.

Maka Revolusi mulai berjalan!

Keesokan harinya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah ditambah anggotanya dengan putusan sendiri mulailah bekerja menyusun sendi pemerintahan negara.

Ditinjau dari bukti-bukti yang nyata, pernyataan kemerdekaan Indonesia tidak menjadi soal. Yang menjadi soal itu ialah caranya.

Golongan pemuda di Jakarta yang bemama Angkatan Pemuda Indonesia (Api), mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kedokteran beserta golongan Sjahrir berpendapat setelah diketahui Jepang menyerah, bahwa Proklamasi Indonesia Merdeka dilakukan “secara revolusioner”, y.i. lepas dari segala yang berbau buatan Jepang. Indonesia buatan Jepang pasti dibasmi oleh Sekutu. Bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan yang harus melakukannya, akan tetapi Bung Kamo sendiri seebagai pemimpin rakyat menyatakan dari muka corong radio ke seluruh dunia bahwa Indonesia merebut kemerdekaan dari kekuasaan Jepang.

Menurut pendapat kami, Proklamasi Indonesia Merdeka harus ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena mereka dianggap mewakili seluruh Indonesia. Jika perIu ditambah dengan beberapa anggota lainnya yang mewakili berbagai golongan dalam masyarakat. Sekalipun utusan-utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku itu diangkat oleh Jepang, suara yang mereka perdengarkan untuk menyatakan Indonesia Merdeka adalah suara dan cita-cita rakyat. Dengan ikutnya mereka terdapatlah simbol persatuan seluruh Indonesia. Rasa persatuan ke dalam itu lebih penting daripada pertimbangan yuridis dari luar apakah badan ini diangkat oleh Jepang atau tidak.

Soal masa datang yang harus dihadapi bukanlah soal terhadap Jepang yang tidak berkuasa lagi, melainkan sikap terhadap Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sebab itu persiapan revolusi bukanlah seharusnya ditujukan kepada Jepang yang sudah masuk zaman yang lampau, melainkan terhadap Belanda yang akan kembali menjajah.

Demikianlah perbedaan pendapat yang principieel antara golongan Sukamo-Hatta yang dianggap menempuh jalan legal dan golongan Api-Mahasiswa-Sjahrir yang menganggap jalan mereka revolusioner.

Dipandang dari jurusan yuridis-formeel, memang sikap yang kemudian ini “revolusioner” kelihatannya, Indonesia Merdeka adalah hasil tindakan sendiri dan bukan buatan Jepang.

Akan tetapi ditinjau dari keadaan nyata, alasan yuridis-formeel itu tidak benar artinya. Revolusi tidak berhitung dengan soal yuridis-formeel, melainkan dengan tenaga dan kekuatan yang ada. Orang Belanda yang mau mengembalikan kekuasaannya ke Indonesia tidak menimbang-nimbang apakah kemerdekaan itu buatan Jepang atau buatan Indonesia sendiri. Bagi mereka tiap-tiap revolusi yang akan melenyapkan kekuasaannya adalah antigezag dan harus dibasmi.

Suatu bukti nyata, yang tidak dapat ditiadakan dengan alasan yuridis-formeel, ialah bahwa persiapan untuk Indonesia Merdeka sudah bermula di dalam zaman Jepang.

Undang-Undang Dasar yang berlaku lima tahun dalam Republik Indonesia diperbuat dalam zaman Jepang oleh Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan yang bersidang sesudahnya Proklamasi Agustus 1945 hanya mengadakan beberapa perobahan saja yang tidak mengenai pokok.

Dan apabila benar orang menghendaki tindakan yang betul-betul revolusioner, lepas dari perhubungan dengan masa yang lampau, maka seharusnya proklamasi dilakukan oleh orang-orang baru sama sekali yang namanya tidak tersangkut dengan kerja-sama dengan Jepang. Setidak-tidaknya bukan oleh Sukarno-Hatta. Akan tetapi dalam hal ini kombinasi Api-Mahasiswa-Sjahrir tak sanggup. Mereka tidak opgewassen menghadapi situasi revolusioner yang mereka ciptakan sendiri. Inilah kelemahan mereka dalam batinnya. Mereka terpaksa juga bergantung kepada Sukarno-Hatta untuk mencapai suatu tindakan revolusioner memproklamirkan Indonesia Merdeka. Atau, sebagaimana sikap Sjahrir kemudian, ia memisahkan diri, tidak ikut proklamasi dan tidak aktif dalam politik sesudah Proklamasi, menolak keangkatannya menjadi Komite Nasional, mengambil sikap menunggu waktu yang baik. Sikap ini bukanlah sikap yang dapat disebut menyelenggarakan revolusi, karena untuk revolusi tak boleh waktu terbuang.

Kelemahan batin kombinasi-tiga tadi, yang merasa mampu menyelenggarakan sendiri suatu tindakan mereka ciptakan, menetapkan dari semulanya kegagalan segala tindakan mereka yang berikut. Golongan Api yang dipimpin oleh Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik dan Wikana yang disertai juga oleh Dr. Muwardi sonder barisan bantengnya, mau memaksa Bung Kamo jadi boneka untuk melakukan segala kemauan mereka. Taktik mereka ialah gertak dan intimidasi. Di sini mereka membuktikan tidak mengerti hukum revolusi, bahwa revolusi tidak dapat dipimpin oleh seorang boneka. Maunya langsung dipimpin sendiri, dengan tanggung jawab penuh. Revolusi hanya berhasil jika dikemudikan oleh pemimpin yang tahu apa maunya, pandai memperbuat perhitungan yang tepat dan pandai mengukur tenaganya sendiri terhadap tenaga lawannya.

Kelemahannya pula ialah bahwa kombinasi-tiga ini tidak tahu satu dalam tujuannya dan dalam semangatnya. Golongan Sjahrir yang kemudian berpendapat tindakan Sukarni c.s. itu menuju khaos dan anarkhi, melepaskan diri dari tindakan bersama tadi dan — seperti disebut di atas — mengambil sikap menanti. Golongan mahasiswa pun insaf kemudian, bahwa mereka diperalatkan saja oleh Sukarni c.s. dan ditipu dengan gambaran yang tidak benar tentang keadaan politik dan tenaga perjoangan rakyat. Hati pemuda yang revolusioner-romantik dan perwira dipikat oleh Sukarni dengan keterangan, bahwa tanggal 16 Agustus pukul 12 tengah hari 15000 rakyat akan menyerbu ke kota dan itulah saat yang baik bagi Peta dan pemuda untuk beserta merubuhkan pemerintahan Jepang. Pelajar-pelajar ini mengira, bahwa Peta seluruh Jawa telah siap untuk mengadakan coup d’ etat yang direncanakan, bahwa pemuda seluruh Jawa berdiri di belakang Api. Akan tetapi keadaan yang sebenamya ada lain. Pada saat yang ditentukan itu tidak ada yang terjadi, di Jakarta maupun di luamya. Tak ada 15000 rakyat yang bergerak ke kota, tak ada Peta yang bertindak, gerakan pemuda di tempat-tempat lain tak tahu apa yang direncanakan oleh Api. Mahasiswa yang kecewa tadi berbalik membelakangi Sukami c.s. Dalam pembentukan Komite Nasional Pusat tanggal 19 Agustus, ketuanya menyatakan dengan resmi, bahwa golongan mahasiswa berdiri di belakang Sukarno – Hatta.

Jauh daripada suatu kemenangan dari pemuda, penculikan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan kembalinya hari itu juga ke Jakarta adalah suatu pembuktian kepada sejarah daripada bangkrutnya suatu politik dengan tiada perhitungan, yang semata-mata berdasar pada sentimen. Pernyataan pula daripada politik-tidak-mampu! Karena penculikan itulah maka Proklamasi Indonesia Merdeka, yang mulanya kami tetapkan tanggal 16 Agustus, jadi terlambat satu hari.

Dengan kupasan di atas kami tidak bermaksud mengecilkan jasa pemuda dalam perjoangan kemerdekaan Indonesia. Jasa pemuda kita besar sekali. Juga mereka, yang tindakannya tidak selalu saya setujui dan bertentangan dengan pendirian kami, dapat saya hargai jasanya menurut nilainya. Sikap mereka yang mau benar sendiri dan segera curiga kepada pendirian yang berlainan, banyak menyulitkan jalannya perjoangan. Akan tetapi apabila semangat mereka tidak begitu meluap-luap pada permulaan Revolusi Nasional kita, maka sukarlah kiranya menghidupkan perjoangan rakyat yang begitu hebat, hingga sanggup menderita bertahun-tahun lamanya.

Kegiatan pemuda bertindak dan mendesak menjadi pendorong bagi pemimpin-pemimpin untuk sadar akan tanggung jawabnya dan mengundurkan diri kalau ia tak mampu. Tidak dapat disangkal, bahwa pemuda dan rakyat beserta alat-alat negara Republik Indonesia adalah motor daripada Revolusi Nasional kita. Gambaran bahwa hanya pemuda yang memegang obor Revolusi adalah gambaran yang salah.

Ada golongan pemuda yang berkehendak dari semulanya, supaya pimpinan revolusi di tangan mereka. Tetapi apabila pimpinan itu tidak diperoleh, janganlah disalahkan pada orang lain. Carilah keterangannya pada diri sendiri dan pada hukum sejarah yang berdasarkan atas keadaan yang nyata, menempatkan tiap-tiap golongan pada tempat yang seukuran dengan kesanggupannya dan sesuai dengan mentaliteitnya.

Pimpinan dalam revolusi tidak dapat dituntut, melainkan diperoleh atas kepercayaan rakyat kepada pimpinannya. Pilihan rakyat mungkin salah, tetapi selama rakyat percaya pada pimpinannya, selama itu Revolusi dijunjungnya. Hanya kepercayaan rakyat akan kemenanganlah yang membawa kemenangan bagi Revolusi.

Bung Hatta

Sumber : Mimbar Indonesia, 17 Agustus 1951 , No. 32/33

[1] Yang sebenarnya tangsi Rengasdengklok adalah ashrama Peta. Pasukan Jepang tak ada di sana.

[2] Dimyati menulis bahwa uraiannya tentang perjoangan Proklamasi diambil dari buku “Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945” karangan Adam Malik. Jika diperhatikan dengan teliti, Muhammad Dimyati baru menulis cerita dalam bukunya, belum menulis sejarah.

What the Mainstream Media Probably Won’t Tell You about the Protests against Ahok

In politics, everybody is free to choose his friends and allies – Lalu Prasad Yadav

Basuki Tjahaya Purnama, better known as Ahok, is currently under investigation by the authorities following allegations of blasphemy. The authorities began to investigate the case after a rally on 4 November 2016 that the mainstream media reported as being conducted by radical Muslim and/or intolerance groups. This rally, which was first rally in Jakarta to protest against Ahok, was attended by approximately 2 million people from all over Indonesia, although early estimates from the authorities were that there were at most 50 thousand people in attendance. The biggest group of participants for the rally came from the members of the Islamic Defender’s Front (FPI – Front Pembela Islam), who numbering approximately 200 thousand people. However, the rally was not only attended by FPI members. From the scattered reports from the mainstream and small media, we know that moderate and peaceful Muslim groups such as Majelis Adz Dzikra and Daarut Tauhid also sent hundreds or thousands of participants to the rally. It was also supported by more than twenty five moderate Islamic groups, such as Daarul Quran Indonesia and Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Even some Indonesian celebrities took part in the rally, including Neno Warisman, David Chalik, Ahmad Dhani, Peggy Melati Sukma, and Jaya Suprana. That such a diverse crowd went to this protest gives us a picture how the rally was against Ahok and not Christianity.

Some people, like Noor Huda Ismail, argue that the atmosphere of Jakarta towards the election for governor in 2017 is just a small part of a larger fight between the three big players in Indonesian politics: Megawati, SBY and Prabowo.[1] Hence, the issue of acts of blasphemy committed by Ahok is just the tip of the iceberg concerning the complexity of political intrigues between the big players. However, to say Ahok’s case is only provoked by political competition would be wrong.

What brings Ahok to this point is himself. While most mainstream media, not to mention foreign mass media, try to skew the narrative of what is happening in Indonesia on Ahok’s case concerning the accusation of blasphemy as I refer later for the sake of Islamophobia industry, other antecedent facts should also be added to the incident where Ahok is later accused for blasphemy.

Ahok has been accumulating problems for himself in Indonesian politics. Did you know that he often openly attacks his political opponents and critics and when he speaks he frequently uses the rude word such as “taik” (shit)? Have you heard that his policy on Jakarta Bay reclamation project, which causes social and economic problems for poor people, has been under investigation by the Corruption Eradication Commission of Indonesia since 2014 but without any resolution? Have you heard that the reclamation project in Jakarta Bay and the relocation of poor people in Bukit Duri is being questioned by Mahfud MD as against the law, criticised for marginalising urban poor people by some national journalists like Wisnu Nugroho, and portrayed in, which is now banned for public watching in Jakarta, a documentary movie “Jakarta Unfair”? Did you know that the exaggerated claim that Ahok is the one of the frontiers in corruption eradication and humane urban planning policies in Indonesian politics has also been debunked? Have you heard how Catholic activists like Romo (Father) Sandyawan Sumardi  and national Chinese humanist activists like Jaya Suprana are against Ahok for his behaviours and policies? Have you ever heard about the controversies surrounding the land procurement for Sumber Waras hospital done by the Jakarta’s government under Ahok? What about the dispute over BMW Park? Have you also read a satire written by senior Indonesian journalist, Rusdi Mathari, about the feud between Khoe Seng Seng[2] and Ahok entitled “Balada Bacot Ahok”? Did you know that Ahok also created tension with the native Jakartanese, the Betawi people? Have you also heard about gentrification in Jakarta and the problems caused by the eviction of poor people in some parts of Jakarta?

Ahok was not attacked by protesters in the rally held on 4 November 2016 simply because he is a Christian. That is, if I may say, maybe half-truth for some protesters as there were some hate speech against Ahok’s religion and ethnicity reported also. But if you take a close look on Jakarta’s politics, the hate speech against Ahok was articulated long before the blaphemy case started. It actually began with Ahok’s policy where he arrogantly[3] evicted people in Luar Batang and Pasar Ikan areas for the sake of controversial reclamation project in Jakarta Bay.[4][5] Jakarta has had a Non-Muslim governor before and some parts of Indonesia have been ruled by non-Muslim governors.[6] It is not true if there is a claim that Ahok is [or would be] the first non-Muslim governor in Jakarta and or in Indonesia which creates this chaotic situation. There was a Jakarta’s governor named Henk Ngantung, a Chatolic.[7] Ahok was protested and fought because he is believed to make jokes about others’ beliefs, which is considered inappropriate in Indonesian politics (or not elegant in any country’s politics), as one of many contributing matrix.

We need to look back on Ahok’s case to get a thorough understanding of the sentiments mounting because of Ahok’s behaviour in public and his government policies. On 26 September 2016, he visited Pulau Seribu to promote the provincial government’s program on fish nurseries. At the event, he said: “Kalau bapak ibu gak bisa pilih saya karena dibohongi pakek surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Kalau bapak ibu merasa gak milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu, ya gak apa-apa.” (If you cannot choose me because you are being manipulated by some people who use one verse in the Quran Al Maidah: 51, and other stuff about not giving your vote to me. If you feel that you cannot vote for me because you are afraid of hell if you decide to vote me, being manipulated by this verse, it is okay then).  He was not just endorsing himself for the next gubernatorial election in 2017, but criticising the use of one particular verse in the Quran which is used internally within some Muslim groups to direct them to only choose their fellow believers as their leaders. And it was not Ahok’s first time to criticize, and make fun to what most Muslims believe about the verse.

The verse mentioned by Ahok, Al Maidah: 51, has been used by some Muslim groups for decades to determine how they choose their leaders generally, whilst other Muslim groups interpret this verse contextually based on the situation when the verse was revealed to the prophet Muhammad (pbuh), hence they believe that it can only be applied by Muslims when there is a conflict only between religions. Other Muslim groups interpret it progressively and believe the verse is no longer relevant considering the spirit of democracy and or pluralism. These three interpretations live side by side in the Indonesian democracy as personal preference, as it is every citizen’s right to hold onto what they believe, just like anyone else in different parts of the world.

” … so most Christian political parties are run by Christians with Christian candidates. The CDP aims to glorify God through politics by standing candidates of faith. As Christians, it is imperative that when we vote we do so according to our biblical beliefs. We must grasp the fact that our government cannot save us. Only God can. The church continues to make a mistake if it thinks it is the job of secular politicians to defend, to advance, and to guard biblical truths and Christian values. Where we have a voice and can elect our leaders, we should exercise that right by voting for those whose views most closely parallel our Bible-based beliefs” (Greg Bondar & Brad Chilcott, 10 June 2016, “Should A Christian vote for a Christian party?” Bible Society Australia).

“Romney, while far from perfect, has got to win this election if we are going to have any hope of preserving biblical morality or the American dream. I never look for the best Christian to be President – I look for the one who best reflects a strong moral character, and who is most likely to preserve my rights as a Christian and freedom-loving American.” (Rebecca Hagelin [US Evangelist], 11 September 2012. “Can A Christian Vote for Non-Christian Candidate?” The Patriot Post)

“As a bishop it’s my obligation in fact, to urge the faithful to carry out their civic duty in accord with their Catholic faith. … You could never justify voting for a candidate who not only does not want to limit abortion but believes that it should be available to everyone. … Where there is unjust discrimination –for instance, where you say that a fellow human being, because of the color of his skin, is not a part of the same race as someone, say, who is a Caucasian, that is a kind of discrimination which is unjust and immoral, … there is a discrimination which is perfectly just and good, and that is the discrimination between what is right and what is wrong. Between what is according to our human nature and what is contrary to our human nature. So the Catholic Church, in teaching that sexual acts between persons of the same sex are intrinsically evil, are against nature itself, is simply announcing the truth, helping people to discriminate right from wrong in terms of their own activities.” (Archbishop Raymond Burke [Catholic], 28 October 2010, “Cardinal-designate Burke speaks about obligation to vote for truth.” Catholic News Agency)

“In an increasing number of cases, elections feature two major party candidates, neither of whom is in total agreement with the Church. Some say it is ‘throwing away your vote’ to choose an independent or third-party candidate whose position is consistent with Catholic teachings. But our obligation as Catholics is to vote for the person who reflects Catholic teaching.(American Life League Voter Guide [Catholic])

When Ahok consistently attacks the first interpretation believed by some Muslims in Indonesia should be considered as harsh. This is not to mention where he once also boastfully promoted himself in a sensitive term such as “proud kafir.” Ahok could have intensified his campaign to Muslims, a majority in Jakarta, who did not hold the first interpretation of the verse but instead he kept harshly attacking some groups of Muslims that believe the first interpretation of the verse. Ahok, and Ahok himself, not his campaign team, made open and harsh attack to this interpretation.

Another thing is, he has been creating racist public discourse and wild comments over time.

Ahok on Human Rights (24 July 2015): “Saya ingin 10 juta orang hidup, bila 2 ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh di depan Anda. … Supaya kamu tahu, saya punya pandangan. Itu saya. Saya nggak mau kompromi. Saya bunuh di depan Anda 2 ribu, depan TV, semua itu. Korbankan 2 ribu di atas 10 juta.” If I want 10 million people to live, while there were 2 thousand people against me and might threaten these 10 million people, I would kill these people in front of you all. … Just to show you, that is my principle. That’s me. I don’t want to compromise. I would kill in front of you those 2 thousand people, [even if it would be broadcasted] on TV, all. I would sacrifice 2 thousand over 10 million (Danu Damarjati, 22 August 2015, “Ham versi Ahok untuk Melindungi Rakyat Banyak”, detikNews)

Ahok on his Religion: “Sekali lagi saya bukan orang Kristen! Saya orang Indonesia yang beriman pada Kristus” I am not a Christian! I am just an Indonesian who believes in Christ (Sukma Alam, 24 April 2014, “Ahok: Sekali lagi, saya bukan orang Kristen!” Merdeka.com)

Ahok on God: “Saya mah nggak peduli. Kalo Tuhan ngaco juga gua lawan. Makanya Tuhan gak boleh ngaco. Kalo ngaco pasti bukan Tuhan. Sederhana bagi saya.” I don’t care. If God also makes mess, I would stand against God. That is why God cannot make mess. If He does so, wouldn’t He be God. It’s that simple (Edi Sumardi (ed.), 19 March 2016, “Rekaman Ahok berang, sebut kalo Tuhan ngaco juga gua lawan karena ini,” Tribun Timur)

Ahok on Protesters: “Kalau mereka anarkis, saya katakan akan saya lawan … Yang akan saya lakukan, saya bakar hidup-hidup mereka. Kalau [tindakan saya itu] melanggar HAM, masih ada proses pengadilan.” If they act violent behavior, I will fight them … What I will do, I will burn them alive. If it violates Human Rights, I can defend myself in the court (Dharmawan Sutanto, 14 October 2014, “Ahok ingin pinjam pistol buat tembak demonstran anarkis,” Merdeka). In another occasion, he said: “Water canon itu diisi bensin sekali-kali biar kebakaran. Ya kalau rusuh disemprot bensin kira-kira ia berteriak tobat [e]nggak?” Those water canons need to be filled with gasoline to burn those protesters. If they commit violence, just spray them with [gasoline to burn them] so they can stop (Putri Artika R. 25 September 2014. “Ahok usul water canon diisi bensin buat hadapi pendemo bayaran,” Merdeka).

Ahok on Christianity and Salvation: “Ajaran Kristen itu agak konyol, … kalau Islam itu lebih realistis” The teaching of Christianity [on salvation] is bit silly, … whilst Islamic teaching [on salvation] is more realistic (Seputar Nusantara (uploader), 16 November 2015, “Gubernur Ahok: Ajaran Kristen konyol dan menyesatkan, Islam lebih realistis,” YouTube)

Ahok on Sharia Law and The Punishment for Corruptors: “Cantumin aja hukum syariah berlaku aja kalau mau. Yang korupsi, asal pake hukum pembuktian terbalik ya, dipenggal, digantung, dicincang dua belas bila perlu.” You can declare that Sharia law is used in this country if you want to. Those corruptors, as long as shifting burden of proof is applied, must be decapitated, hanged, and then mutilated to twelve pieces if necessary (Jokowi Ahok (uploader),[8]20 December 2013, “Ahok: Saya setuju hukum Syariah Islam (Ahok: Penggal, Gantung, dan Potong Kepala Koruptor)

Recently it was reported that on 2 December 2016 there was another rally to protest that Ahok be seated before the law for the accusation of blasphemy. The rally was held peacefully, just like the one that happened on 4 November 2016. We all need to know that some incidents on the rally on 4 November 2016 were exaggerated by some members of the mass media. We need to know that the small riots following the rally on that day were not started by the protesters, as confirmed later on by BBC Indonesia.[9] They were started by the intruders and criminals who were using the rally to cover their intention to make chaos and/or commit burglary. From the report by BBC Indonesia about the 4 November 2016 protest, the violence to journalists on duty must also be seen by the previous incidents where journalists from some local mass media are believed to report any Muslim issue in negative tone, as it happened again in peaceful rally on 2 December 2016.[10]

15202696_1822411478030107_4926411416082457799_n

A PHOTO WHERE ONE PROTESTER DECLARES WHAT THE RALLY ON 2 DECEMBER 2016 IS ALL ABOUT, AND WHAT IS NOT. Ahok is a Chinese … that’s not my concern.  Ahok is a Christian … that’s also not my concern.  Ahok is running for Jakarta’s Gubernatorial election … that’s also not my concern.  Ahok disrespects Ulema … that’s my concern.  Ahok insults Quran …. that’s surely my concern.

The protest held on 2 December 2016, which was attended by millions of Muslims, was peaceful and occurred without incident. However, it seems that some mass media instead focus on another issue that misses the essence of the rally, framing the rally more about hardline arrogant Muslims who are against a Christian Chinese governor and have coup d’état intentions. The essence of the proven peaceful rally, where the protesters want Ahok to be taken to the court for his joke on the interpretation held by some Muslim groups to endorse himself in an event has no place for political campaign and where he is considered violating the ethics in Indonesian politics to stay away from what others’ beliefs, has been lost behind those highlighted issues.

The accusation of the coup d’état plan of some mostly nationalist politicians – not Islamist politicians is on focus (well, actually one of them were taken by the authority because of insulting Jokowi and has nothing to do with coup d’etat while the other, who have no masses, were still under investigation on coup d’etat accusation). Ahok has been positioned in the mainstream media as a target simply because he is a Christian and the other accumulating contributing factors for the movement against him have been ignored. See these following examples:

It is clear that Ahok’s opponents are more opposed to his ethnicity and religion than to his policies. (Thomas Latschan, 18 November 2016, “Why Indonesian Islamists are Targeting Jakarta’s Christian Governor,” Deutsche Welle)

This is why resentment of Ahok specifically comes from the fact that, first, he is an Indonesian of Chinese descent, and second he is a Christian. (Lailatul Fitriyah, 15 October 2016, “Indonesian Muslim’s Religious Arrogance,” The Jakarta Post)

The rally on 2 December is reported to be conducted by radical and intolerant Indonesian Muslims, described by some journalists as conservative Muslims, while again, it is possible to see in the photos of Indonesian people’s Facebook accounts that moderate modern Muslim groups such as Muhammadiyah and some of Nadlothul Ulama’s members supported the rally (even PWNU Jakarta) and that Indonesian moderate right wing nationalists (if I may use this term), doctors and professionals, and celebrities also joined the rally. The protest was attended and supported by people from a variety of social backgrounds, even Chinese and Christian people also gathered also on that day for the rally against Ahok. However, in the mass media you will probably only see pictures of some the so-called radical Muslim leaders appearing in the rally, with the main narrative consistently voiced about the Indonesian Muslim protest against Ahok that it occurred just because he is Christian, or Chinese Christian.

It is also important to note that the number of the protesters is downsized to only, as some mass media reported, “tens of thousands.” The downsizing number of protesters has also manipulated the depiction of people power related to the protest. We all should know that the number is bigger as you can check on many Indonesian Facebook accounts for the photos and do the calculation using Google Earth (for example, MF Kasim estimates that the rally was attended by between 2 to 7 million people).[11]

In the time where Islamophobia industry is on the rise, the report about the protests against Ahok by Indonesian Muslims cannot escape from words such as: Christian Ahok, violent protest, hate speech rally, and or radical / intolerant / conservative Muslims.

“Indonesia: 200,000 protest Christian governor of Jakarta,” Kathy Quiano & James Griffiths, 2 December 2016, CNN

“Jakarta’s Christian Governor to face blasphemy trial over Islam insult claim: Case against Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama seen as test of Indonesia’s commitment to religious tolerance and pluralism,” Kate Lamb, 16 November 2016, The Guardian

Painting with the same brush to anti-Ahok protesters as a bunch of radical or intolerant Muslims is beneficial because it strengthens the established narrative on Muslims and or political Islam. We can learn this issue and relate it from how Iraq War was started through mass media framing.[12][13][14] The covering of how [conservative] Muslims are not compatible with the idea of tolerance in pluralistic society and modernity must be maintained. Thus, Ahok has to be the innocent one whilst the resistance against Ahok done by Muslims needs to be labeled as the evil one. It may also be beneficial, I may argue, in creating public consent for any policy directed towards Muslims in any country where it pours big money, either for foreign war policy or local surveillance and intervention policy on Muslim communities.[15][16][17]

Dipa Nugraha

The Chairman of Muhammadiyah Special Branch of Australia and New Zealand 2015 – 2017

(Muhammadiyah is the second largest Moderate  and Mainstream Muslim Organization in Indonesia)

A PhD Candidate in Cultural and Literary Studies – Monash University

Endnotes

[1] Megawati is the leader of PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan – Indonesian Democratic Party for Struggle). She is also the fifth president of Indonesia. Her party supports Ahok in Jakarta’s gubernatorial election held next year. SBY, or Susilo Bambang Yudhoyono, is the sixth president of Indonesia. He is the chairman of Democratic Party of Indonesia. His son, Agus Yudhoyono, is running for the next year’s gubernatorial election of Jakarta. Prabowo Subianto, chairman of Gerindra party who lost to Joko Widodo from PDIP in the previous presidential election with very small margin, has Anies Baswedan to support in the next campaign in Jakarta gubernatorial election. In the Jakarta gubernatorial election next year, Ahok, Agus and Anies are the only three names to compete.

[2] You can read also on Sindo Weekly (April 2016) about this feud, “Ahok Juga Manusia.”

[3] Salsabila Qurrataa’yun. 18 May 2016. “Warga Luar Batang Anggap Ahok seperti Anak Kecil”. OkeZone News.

[4] Ahmad Sakirin. 3 May 2016. Warga Luar Batang Demo di Balaikota, Demonstran: Tangkap Ahok.” Arah

[5] May 2016. “Pendemo Warga DKI Jakarta Membawa Spanduk Ganyang China. “ Babiat

[6] Karta Raharja Ucu. 16 September 2016. “Abah Alwi: Henk Ngantung Gubernur Non-Muslim, Tapi tak Kasar”. Republika

[7] 11 August 2012. “Henk Ngantung, Gubernur DKI Non-Muslim yang Mampu Merangkul Semua Pihak,” Suara Pembaruan

[8] This YouTuber is pro-Ahok

[9] Watch also the explanation on the riot happened after the rally on 4 November 2016 given by the police.

[10] The negative perception towards how mass media portrays Islam happens also in other countries, e.g. in the UK.

[11] Smaller number is given by Reza Lesmana where he calculates  the protesters were approximately 426 thousands people.

[12] Stephen D. Reese & Seth C. Lewis. 2009. “Framing the War on Terror: The Internalization of Policy in the US Press,” Journalism, Vol. 10(6): 777–797.

[13] See also, Michael Parenti. 2002. “Monopoly Media Manipulation,” Mediterranean Quarterly 2002, Volume 13, Number 2: 56-66.

[14] See also, Edward Said. 2 August 2003. “A Window on the World,” The Guardian.

[15] Arun Kundnani. 29 March 2014. “No NSA reform can fix the American Islamophobic complex.” The Guardian.

[16] Diana Ralph. 2006. “Islamophobia and the War On Terror: The Continuing Pretext for U.S. Imperial Conquest,” in Paul Zarembka (ed.) The Hidden History of 9-11-2001 (Research in Political Economy, Volume 23), pp.261-298.

[17] I plan to add some comment on the words “Jihad” & “Mujahid (or Jihadi[st])” used in the rally against Ahok for later revision-addition (or cancel it?). These words are also interesting in the narrative of Islamophobic industry and how they become “a highlighted potential issue in any Islamic movement” and “have always to be related with Islamic State or referenced to terror and violence.”

Another issue on “hate speech” as equal to “uncivilized” and “violence” is also interesting when it comes to Muslims (cf. Randa Abdel-Fattah, 12 Januari 2015, “The privelege to insult,” ABC – Opinion).

Legenda Chairil Anwar

Tulisan Maman S. Mahayana[1]

Kisah Chairil Anwar dengan segala hal tentang sepak-terjang kepenyairan dan sikap berkeseniannya adalah sebuah legenda. Dalam perjalanan hidupnya yang pendek itu (26 Juli 1922—28 April 1949), ia berhasil menanamkan pohon kreativitas yang hingga kini masih terus berkembang-berbuah. Bahwa pohon kreativitas yang berupa sejumlah puisi dan esai-esainya itu sampai sekarang masih terus berbunga—berbuah, sangat mungkin lantaran Chairil Anwar sendiri menanamnya sebagai sikap hidup.[2] Dan itu diperlihatkannya dalam wujud perbuatan. Jadi, hampir semua buah karya Chairil Anwar laksana merepresentasikan sikap hidup, gagasan, dan perbuatannya. Dengan demikian, usaha memahami sosok penyair binatang jalang ini secara lengkap, tidak dapat lain, kita mesti menelusuri ketiga hal itu –sikap hidup, gagasan, dan segala perbuatan dalam masa hidupnya yang pendek itu. Ketiganya berjalin-kelindan, dan ketika kita coba menelusuri salah satunya, kita seperti didesak-paksa mencantelkannya dengan dua hal yang lainnya.

Sikap hidup Chairil Anwar yang paling banyak disoroti para pengamat sastra adalah hasrat mencipta yang didasari oleh semangat kebebasan, tanpa sekat isme, konvensi, dan segala bentuk pemasungan kreatif. Sikap hidup Chairil Anwar yang menempatkan kebebasan sebagai hal yang penting dalam mencipta ditunjukkan dengan kebenciannya terhadap kebijakan politik pemerintah pendudukan Jepang.[3] Menurut Aoh K. Hadimadja, “dari tulisan-tulisan Chairil Anwar kepada H.B. Jassin, tampak betapa ia benci dengan tipuan-tipuan Jepang itu. Hanya tiga bulan ia bekerja di Kantor Statistik dalam masa Jepang itu sebagai penyalin bahasa Belanda—Jerman. Akan tetapi sebab-sebabnya benar ia tidak bekerja pada pemerintah itu, ialah karena pekerjaannya tidak sesuai dengan panggilan jiwanya sebagai seniman. Maka dipilihnya penghidupan melarat yang pahit itu daripada jalan yang burgerlijk, tetapi tidak memuaskan batin.”[4]

Pada masa itu pula kebenciannya pada Jepang dan sinismenya pada sejumlah seniman yang tergabung dalam Kantor Pusat Kebudayaan yang dikatakan Aoh sebagai pemijit jiwa yang harus menelorkan “seni” kalau segera diminta oleh Badan-badan Pemerintah lebih-lebih untuk kepentingan propaganda,[5] diejawantahkan melalui sejumlah puisinya yang menyuarakan jiwa pemberontak dan jiwa yang bebas. Dalam hal pemberontakan ini, Chairil tidak hanya menunjukkan sikapnya yang menolak segala bentuk penjajahan, tetapi juga tampil sebagai pelopor yang mula pertama merombak konvensi berkesenian—khasnya sastra—yang berlaku pada masa itu dan masa sebelumnya yang diusung Pujangga Baru. Perhatikan motto yang ditulis Chairil Anwar dalam “Pidato Chairil Anwar 1943.” [6]

Motto:

Kita guyah lemah

Sekali tetak tentu rebah

Segala erang dan jeritan

Kita pendam dalam keseharian

Mari berdiri merentak

Diri-sekeliling kita bentak

Ini malam bulan akan menembus awan

Motto yang ditulis dalam bentuk puisi ini seperti hendak menegaskan, bahwa kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia, begitu goyah-lemah yang dalam sekali hentakan saja akan rubuh. Segala hal yang dalam masa Pujangga Baru disuarakan dengan gaya keluh-kesah, mengerang—menjerit sebagai perilaku kehidupan keseharian, harus segera ditinggalkan, dibenamkan. Dengan cara itu, kegelapan tidak bakal lagi menutupi harapan. “Ini malam bulan akan menembus awan”.[7]

Penolakan Chairil Anwar atas model estetik Pujangga Baru, ditegaskan lagi dalam Kata Pendahuluan antologi puisi, Tiga Menguak Takdir,[8] sebuah antologi puisi yang memuat karya Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin merupakan bentuk penolakan Chairil Anwar –dan sastrawan seangkatannya—terhadap Pujangga Baru. Sementara itu, sikap berkesenian Chairil, tampak pula dalam Lampiran Kebudajaan Gelanggang yang memuat tulisan Chairil Anwar berjudul “Angkatan 1945”.[9] Tulisan Chairil Anwar itu dimaksudkan untuk menolak gagasan Sutan Takdir Alisjahbana yang menganjurkan agar bangsa Indonesia “Bekerdjalah dengan sungguh2 dan girang dilapangan masing2.” Menurut Chairil, “Angkatan 1945 harus merapatkan barisannja dan berusaha sekeras2nja untuk menegakkan selfrespect dan melaksanakan selfhelp. Pertjaja pada diri sendiri dan berusaha meneguhkan ikatan-sosial dan ikatan-nasional dikalangan bangsa Indonesia.”

Sikap non-kooperatif dengan segala bentuk penjajahan itu diperlihatkan lagi, ketika Chairil Anwar, Asrul Sani, Mochtar Apin, Rivai Apin, dan Baharudin, diminta mengelola majalah Gema Suasana, Januari 1948 yang diterbitkan oleh Stichting-Opbouw—Pembangunan. Salah seorang redaktur lainnya adalah seorang Belanda dari kabinet van Mook. Pada awalnya, sebagaimana yang ditulis Chairil Anwar dalam edisi pertamanya, semangat majalah ini adalah hendak menembus kabut dan hawa busuk dari pers (Indonesia) selama tahun awal Indonesia merdeka (1945—1947).

Majalah ini juga membuka diri atas “segala pikiran yang paling maju di dunia, yang tidak menghendaki pagar-pagar kepicikan dan menganjurkan persaudaraan manusia seluruh dunia.”[10] Belakangan disadari, bahwa Belanda melalui majalah itu sesungguhnya hendak menyebarkan semangat kemanusiaan sejagat (humanisme universal), justru untuk mengendorkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang waktu itu penting artinya dalam menghadapi kedatangan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Terjadinya agresi militer yang dilakukan tentara Belanda menyadarkan sastrawan Indonesia yang menjadi redaktur majalah itu. Maka, pada bulan Juni 1948, setelah enam penerbitan majalah itu, Chairil Anwar dan kawan-kawan, menyatakan keluar dari majalah itu dan memperkuat redaksi Gelanggang, sebagai lampiran majalah Siasat yang sebenarnya sudah terbit sejak Maret 1948. Gema Suasana yang kemudian berganti nama menjadi Gema masih terus hidup dengan jajaran redaksi yang lain. September 1950, majalah itu almarhum.

***

Gagasan Chairil Anwar, baik yang diwujudkan dalam sejumlah puisi, maupun dalam esai-esianya yang menegaskan sikap hidup dan pandangannya tentang kesusastraan dan kebudayaan Indonesia, ternyata begitu inspiring yang kemudian tidak hanya mempengaruhi teman-teman sesama sastrawan, tetapi juga sesama seniman. Untuk puisi, sebagaimana yang telah begitu banyak disinggung para peneliti sastra Indonesia, Chairil Anwar telah menanamkan tonggak penting dalam sastra Indonesia atau dalam menghidupkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesusastraan.[11]

Dalam hal itu, Aoh mencatat bahwa dekorasi sandiwara Usmar Ismail menunjukkan adanya usaha untuk menghemat sebagaimana yang dilakukan Chairil Anwar dalam memanfaatkan kata sehematnya dalam puisi dan esainya. Basuki Resobowo dan Affandi, juga memperlihatkan keterpengaruhan Chairil Anwar dalam menawarkan gaya ekspresionistis seni lukisnya. Jadi, dengan demikian, dalam pergaulan dengan teman-teman seangkatannya, ia tidak hanya pandai menyihir, tetapi juga selalu tampil meyakinkan ketika ia melakukan provokasi dan menanamkan pengaruhnya. Di sana, kita melihat, dominasi dan pengaruh Chairil Anwar telah ikut mewarnai pandangan mereka dalam kehidupan berkesenian.[12]

Sementara itu, dalam hal penamaan Angkatan 45 yang konon pertama kali dilansir Rosihan Anwar di dalam majalah Siasat, 9 Januari 1949,[13] sejumlah besar tulisan yang membicarakan masalah itu, nyaris semuanya menempatkan Chairil Anwar sebagai tokoh sentral Angkatan 45. Beberapa esai yang berkaitan dengan persoalan itu, seperti yang ditulis, antara lain, Rosihan Anwar,[14] dua tulisan Sitor Situmorang,[15] Achdiat Karta Mihardja,[16] atau dua esai Pramoedya Ananta Toer, meskipun esai yang ditulis dalam majalah Poedjangga Baroe mengkritik tajma Pujangga Baru dan Angkatan 45.[17] Bahkan, di antara sejumlah nama angkatan yang ditawarkan, seperti Angkatan Perang, Angkatan Merdeka, atau Angkatan Chairil Anwar, menurut Sitor Situmorang[18] penamaan Angkatan 45 itu justru datang dari Chairil Anwar. Lebih lanjut dikatakan Sitor Situmorang sebagai berikut:

Sebutan ini berasal dari Chairil Anwar. Dia memilih angka 45. Orang akan bertanja mengapakah bukan angka 42 atau angka lain? Pilihan ini sebenarnja hanja soal “momentopname” sedjarah bagi Chairil sendiri dan bagi angkatan jang dimaksudnja. 17 Agustus 1945 hanja satu moment, saat meletusnja revolusi Indonesia. Angka 45 hanja suatu angka patokan dalam kelandjutan sedjarah.

Bukan suatu angka mutlak, tetapi suatu istilah jang dapat harganja dari complex peristiwa-peristiwa dan perobahan-perobahan tjepat dilapangan politik, sosial, dll. Dan antaranja jang terpenting ialah Proklamasi 17 Agustus. Karena itu Chairil memilih tahun 45 dan bukan tahun lain.

H.B. Jassin yang—mungkin—pada awalnya sekadar hendak memperkenalkan capaian estetik Chairil Anwar, tentu saja ikut menggelindingkan kisah penyair itu menjelma menjadi mitos.[19] Dalam sebuah tulisannya yang bertajuk “Selamat Tinggal Tahun ‘52” (Zenith, No. 2, III, Februari 1953) sebagai kritikus, Jassin ternyata juga tidak dapat melepaskan diri dari kekagumannya pada diri Chairil Anwar dengan menggelamkan reputasi dan capaian estetik sastra Indonesia lainnya, seperti Pramoedya Ananta Toer, Achdiat Karta Mihardja, atau Mochtar Lubis. Dalam esai itu, dikatakan: “Chairil Anwar telah menciptakan suatu dunia baru dalam persajakan, tetapi yang melebihi dia, sekarang sudah empat tahun ia meninggal, belum lagi kelihatan. Semuanya baru sampai pada pembikinan kepingan-kepingan, belum bisa bikin monumen yang besar.”[20]

Sosok Chairil dengan segala sepak-terjangnya itu, tidak terhindarkan pada akhirnya membawa nama dan Chairil Anwar begitu reputasional. Chairil Anwar pada akhirnya tidak hanya menjadi salah satu ikon kesusastraan Indonesia, melainkan juga telah menjadi tonggak penting yang menjulang sendiri di antara nama-nama penyair lain. Kerajaan Chairil Anwar dibangun karya-karya dan gagasan-gagasannya yang begitu kuat mempengaruhi sastrawan seangkatannya –bahkan sastrawan angkatan selanjutnya hingga kini—yang kemudian meluas memasuki wilayah dunia pendidikan yang dari tahun ke tahun peranannya terus mengalami reproduksi. Para kritikus, sastrawan, dan guru-guru sastra tanpa sadar telah menciptakan legenda tentang Chairil Anwar. Maka, sampai sejauh ini, entah sudah berapa ribu tulisan tentang Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45 diproduksi, direproduksi yang pada gilirannya menciptakan tafsir baru, makna baru, mitos baru.

Pertanyaannya kini: apa sumbangan Chairil Anwar bagi usaha menanamkan semangat kebangsaan? Lewat puisi-puisinya, Chairil Anwar telah mencengkeramkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan, yang menjadikan anak-anak sekolah yang senang berpuisi, mencintai puisi, mencintai sastra, mencintai Indonesia.

Lewat pemberontakannya, Chairil Anwar telah mengajari sejumlah sastrawan seangkatannya dan sastrawan yang kemudian, untuk juga melakukan pemberontakan, mengejar capaian estetik sampai ke tingkat tertinggi. Seperti yang dilakukan Chairil Anwar terhadap Amir Hamzah atau sastrawan Pujangga Baru, pemberontakan dan capaian estetik itu hanya dapat dilakukan, jika ia juga memahami capaian estetik yang digapai sastrawan sebelumnya.

Di mata masyarakat sastra Internasional, Chairil Anwar boleh dikatakan sebagai perintis, pelopor pertama yang membukakan pintu kesusastraan Indonesia seluas-luasnya. Berkat karya-karya Chairil Anwar pula, kesusastraan Indonesia memperoleh reputasi internasional. “Seniman adalah seorang perintis jalan yang penuh keberanian dan vitalitas yang sanggup mengambil gambar rontgen sampai ke putih tulang-belulang. Maka, berserulah Chairil Anwar: “Sekarang: Hopplaa! Lompatan yang sejauhnya, penuh kedararemajaan bagi Negara remaja ini.”[21]

Akhirnya perlu saya sitir kembali tulisan H.B. Jassin yang mengutip pernyataan Sarojini Naidu: “Nama jenderal-jenderal besar, raja-raja, dan pendeta-pendeta dilupakan. Tetapi ucapan-ucapan seorang pengarang atau seorang penyair yang bermimpikan mimpi persatuan dan peri kemanusiaan akan hidup selalu….”[22] Chairil Anwar agaknya telah membuktikan itu!

msm/mklh/ca/15042008
—————————————————-

[1] Tulisan ini diambil dari situs sastra-indonesia.com dengan pengeditan dan komentar pada dan melalui endnotes sehingga penomoran endnotes berubah dari aslinya dengan hanya selisih satu angka; angka 2 pada endnotes dalam terbitan ini pada tulisan aslinya adalah angka 1. Endnote nomor 1 dan 22 seluruhnya adalah komentar saya, endnote 21 perujukan tambahan dari saya, sedangkan endnote nomor 11 terdapat tambahan komentar dari saya. Dari situs yang menjadi sumber salin tempel terbitan ini tidak didapati tanggal terbitan kecuali sumber tulisan yang disebut dari http://mahayana-mahadewa.com/ dan tanpa keterangan tanggal terbit namun memiliki kode “msm/mklh/ca/15042008.” Penelusuran ke sumber asli terbit awal tulisan mengarahkan pada situs bertuliskan aksara Jepang sedangkan kode yang ada setelah penelusuran di dunia maya mendapatkan tanggal terbit tulisan ini sebagai “Selasa, 14 Oktober 2008” sebagai tanggal terbit di dunia maya yang paling awal. Dengan demikian besar kemungkinan kode tersebut terbaca sebagai “Maman S. Mahayana / Makalah / 15 April 2008”

[2] H.B. Jassin dalam suratnya kepada M. Balfas (bertarikh 31 Desember 1952) mengatakan, bahwa masa hidup Chairil Anwar yang pendek itu tidak mengurangi kesungguhannya sebagai penyair yang menempatkan pengetahuan sebagai hal yang penting dalam karier kepenyairan. Dikatakan Jassin, “Di sinilah letaknya kekuatan Chairil Anwar sebagai penyair. Dalam usianya yang hanya 27 tahun, 7 tahun yang akhir merupakan hidup yang intensif dalam segalanya, dalam mencari pengalaman dan menambah pengetahuan. Di dalam 7 tahun itu dia membuat 75 sajak …. Ini menunjukkan bagaimana sungguh-sungguh Chairil Anwar dalam pertanggungjawaban mengenai kesenian …” (H.B. Jassin, Surat-Surat 1943—1983, Jakarta; Gramedia, 1984; hlm. 110).

[3] Berdasarkan kolofon yang memuat tarikh yang terdapat dalam puisi-puisi Chairil Anwar, kita dapati puisi yang dihasilkannya antara 1943—1945 sebanyak 42 puisi. Tetapi yang dipublikasikan pada zaman Jepang, sejauh pengamatan, hanya satu, yaitu puisi yang berjudul “Siap Sedia” dimuat Keboedajaan Timoer, No. 3, 1945, hlm. 166 yang menurut Jassin tahun 2604 yang berarti tahun 1944 (Lihat juga E.U. Kratz, Bibliografi Kesusastraan Indonesia dalam Majalah, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988, hlm. 86—87). Dalam hal ini, Jassin keliru, seharusnya tahun 2605. Sementara itu, menurut Aoh K Hadimadja (Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 31), puisi pertama yang dipublikasikan adalah “Diponegoro” dimuat harian Asia Raja (?). Dalam penelitian yang saya lakukan terhadap karya-karya sastra yang dimuat harian itu (29 April 1942—7 September 1945), saya tidak menemukan puisi “Diponegoro”.

[4] Aoh K Hadimadja (Karlan Hadi), Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 30—31.

[5] Aoh K Hadimadja sendiri ketika itu bekerja di Kantor Pusat Kebudayaan bersama Armijn Pane. Usmar Ismail, Sutomo Djauhar Arifin, dan Inu Kertapati. Aoh juga menyadari peranan lembaga ini. Dikatakannya, “Dapatlah dimengerti Pemerintah Fascis (sic!) itu diharamkan oleh kaum seniman karena perkosaannya terhadap suara jiwa yang diiinjak-injaknya dengan semena-mena.”

[6] Pidato Chairil Anwar 1943 dimuat majalah Zenith, Th I, No. 2, Februari 1951. Dalam buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, H.B. Jassin memberi catatan kaki atas pidato itu sebagai “Diucapkan di muka Angkatan Baru Pusat Kebudayaan, 7 Juli 1943. Menurut keterangan Aoh K Hadimadja yang ketika itu bekerja sebagai sekretaris “Angkatan Muda,” sebuah perkumpulan sastrawan yang dibentuk Pusat Kebudayaan, Pidato Chairil Anwar itu tidak pernah diucapkan, karena Chairil ditangkap polisi beberapa jam sebelum malam pidato dilaksanakan.

[7] Penolakan Chairil Anwar atas konsepsi Pujangga Baru dan kebijaksanaan pemerintahan pendudukan Jepang, lebih jelas lagi dalam esainya yang bertajuk “Hopplaa!” Dikatakan Chairil Anwar, “Pujangga Baru sebenarnya tidak membawa apa-apa dalam arti penetapan-penetapan kebudayaan …. Sekarang: Hopplaa! Lompatan yang sejauhnya, penuh ke dara-remajaan bagi Negara remaja ini. Sesudah masa mendurhaka pada Kata kita lupa bahwa Kata adalah yang menjalar mengurat, hidup dari masa ke masa, terisi pada dengan penghargaan, Mimpi Pengharapan, Cinta dan Dendam manusia. Kata ialah Kebenaran!!! Bahwa kata tidak membudak pada dua majikan, bahwa Kata ialah These sendiri!!… Kemerdekaan dan Pertanggungan Jawab adalah harga manusia, harga Penghidupan ini….

[8] Terbit Januari 1950 yang sebenarnya sudah dipersiapkan pertengahan tahun 1948. Pernyataan-pernyataan dalam Kata Pendahuluan itu, antara lain, “… Angkatan ini tidak saja harus ada, tapi juga harus mempunyai pandangan hidup, suatu tujuan takdir… Di dalam memperbincangkan soal-soal Weltanschauung dari angkatan Gelanggang ini, kami merasakan pendekatan kami bertiga.”

[9] Chairil Anwar, “Angkatan 1945” Gelanggang, 6 November 1949. Jika benar ini tulisan Chairil Anwar, maka pemuatan tulisan ini tujuh bulan setelah Chairil meninggal, 28 April 1949.

[10] Aoh K Hadimadja (Karlan Hadi), Beberapa Paham Angkatan ’45, Djakarta: Tintamas, 1952, hlm. 102.

[11] Pembicaraan mengenai puisi-puisi Chairil Anwar sebagai monumen penting dan kepeloporannya dalam sejarah kesusastraan Indonesia sangat boleh jadi telah mencapai ribuan tulisan. Dan selalu, pembicaraan itu mengungkap sisi lain dari kelebihan-kedalaman atau apa pun dari puisi-puisinya itu. Untuk menghindari pembicaraan yang berulang-ulang dan duplikasi, dalam tulisan ini saya sengaja tidak menyinggung terlalu jauh tentang capaian estetik puisi-puisi Chairil Anwar. [Tiga tulisan yang menurut saya bisa dijadikan rujukan. Tulisan Sylvia Tiwon (1992. “Ordinary Songs: Chairil Anwar and Traditional Poetics.” Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 20:58, 3-18) bisa menjadi rujukan yang padat mengenai beberapa kontribusi kebaruan pada Chairil dan tulisan Teeuw, mengenai craftmanship Chairil di dalam mengembangkan potensi bahasa muda Bahasa Indonesia di dalam persajakan (1979. “Chairil Anwar,” dalam Modern Indonesian Literature I, The Hague: Martinus Nijhoff. hlm. 145-159, serta bahasan singkat kebaruan ekperimen bentuk oleh Chairil yang ditulis oleh Muhammad Haji Salleh (1977. Tradition and Change in Contemporary Malay-Indonesian Poetry. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm. 142-144)]

[12] Salah satu pengaruh Chairil Anwar, tampak misalnya, dari prakarsanya membentuk perkumpulan kesenian (kunstkring) yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Gelanggang Seniman Merdeka. Beberapa seniman yang tergabung di sana,selain Chairil Anwar sendiri, antara lain, Asrul Sani, Rivai Apin, M. Akbar Djuhana, Mochtar Apin, Baharudian, Henk Ngantung. Kelompok seniman ini kemudian merumuskan sikap mereka dalam memandang kebudayaan Indonesia yang terungkap dalam preamble Gelanggang bertarikh 19 November 1946, berbunyi: “Generasi “Gelanggang” terlahir dari pergolakan ruh dan pikiran kita, yang sedang mencipta manusia Indonesia yang hidup. Generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya penjadian dari bangsa kita. Bahwa kita hendak melepaskan diri kita dari susunan lama yang telah mengakibatkan masyarakat yang lapuk, dan kita berani menantang pandangan, sifat dan anasir lama ini untuk menyalakan bara kekuatan baru, dan anggaran dasarnya seperti yang tertera di halaman-halaman yang sudah.”

[13] H.B. Jassin, “Angkatan 45” Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay, (Djakarta: Gunung Agung, 1954), hlm. 189; A. Teeuw, Sastra Baru Indonesia 1 (Ende: Nusa Indah, 1978), 169; Teeuw menyinggung juga artikel Hazil Tanzil, “Pemuda dan Perdjuangan Kita,” Pudjangga Baru, 10. 5, November 1948: 19–23 yang menurutnya, istilah Angkatan 45 sudah digunakan Tanzil, tetapi publikasinya lebih dahulu artikel Rosihan Anwar; Keith Foulcher, Angkatan 45: Sastra Politik Kebudayaan dan Revolusi Indonesia (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1994) cenderung menggunakan sumber Jassin yang menyebutkan Rosihan Anwar yang pertama mencetuskan nama Angkatan 45; Periksa juga “Angkatan 45 dan Warisannya: Seniman Indonesia sebagai Warga Masyarakat Dunia,” Asrul Sani 70 Tahun (Pustaka Jaya, 1997; hlm 85–114). Lihat juga Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia (Bandung: Binacipta, 1976; Cet. I, 1969), hlm. 91.

[14] Rosihan Anwar, “Angkatan 1945 buat Martabat Kemanusiaan,” Siasat, No. 2, 1948.

[15] Sitor Situmorang, “Konsepsi Seni Angkatan 45,” Siasat, No. 3, 1949 dan “Angkatan 45” Gelanggang, 6 November 1949.

[16] Achdiat Karta Mihardja, “Angkatan ’45 Angkatan Chairil Angkatan Merdeka,” Poedjangga Baroe, No. 10, Oktober 1949.

[17] Pramoedya Ananta Toer, “Tentang Angkatan,” Indonesia, Th. I, No. 12, Desember 1952 dan “Tentang Angkatan,” Poedjangga Baroe, No. 4, Oktober 1952.

[18] Sitor Situmorang “Angkatan 45” Gelanggang, 6 November 1949.

[19] Pada tulisan-tulisan awal H.B. Jassin tentang Chairil Anwar, tampak bahwa Jassin ketika itu belum menunjukkan kekagumannya. Dalam esainya yang bertajuk “Kesusasteraan di masa Djepang” yang bertarikh 31 Juli 1946 (H.B. Jassin, “Kesusasteraan dimasa Djepang,” Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay (Djakarta: Gunung Agung, 1954, hlm. 74—85) Jassin belum banyak mengangkat Chairil Anwar, hanya, dikatakannya, “Penjair jang paling individualistis dalam zaman Je¬pang, tapi bisa djuga muntjul ialah Chairil Anwar.” Dikatakan pula, “Perlu diingat bahwa Chairil Anwar masih sangat muda sekali, pada waktu Djepang baru masuk umurnja belum dua puluh, dan karena itu keberaniannja boleh dikatakan masih keberanian orang muda jang belum usah memikirkan anak bini dan rumah tangga, dan belum pula usah berkompromi dengan dunia sekelilingnja.” Dalam Pendahuluan buku Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang (1948), kutipan di atas dihilangkan, dan diganti dengan pembicaraan yang agak panjang tentang pembaruan yang telah dilakukan Chairil Anwar. Sebagai contoh, kalimat “Penjair jang paling individualistis dalam zaman Djepang, tapi bisa djuga muntjul ialah Chairil Anwar” dalam Pendahuluan itu ditambahkan dengan kalimat: “Dia membawa udara jang segar dalam kesusasteraan Indonesia, dengan sadjak-sadjaknja jang isi dan bentuknja revolusioner. …” Penambahan pembicaraan tentang Chairil Anwar itu tentu saja bukan sekadar demi kepentingan Pendahuluan untuk buku yang terbit tahun 1948 itu, melainkan justru memperlihatkan perkembangan Jassin dalam mengamati kepenyairan Chairil Anwar itu sendiri. Dalam tulisan-tulisan lainnya yang muncul selepas itu, makin tampak pengamatan Jassin tentang Chairil Anwar cenderung menjadi kekaguman terhadap sosok penyair itu.

[20] Artikel Jassin itu memang terasa begitu pedas. Pramoedya Ananta Toer kemudian menanggapi artikel itu dalam esainya yang berjudul “Offensif Kesusasteraan 1953” (dimuat majalah Poedjangga Baroe, No. 8, Februari 1963). Dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, artikel inilah yang kemudian mengawali terjadinya polemik, bahkan konflik Pramoedya Ananta Toer—Jassin, meskipun dalam beberapa tulisannya yang lain, Jassin tetap memuji novel-novel Pramoedya.

[21] Chairil Anwar, “Hoppla[a]!” Desember 1945

[22] Hingga kini saya belum menemukan di buku manakah atau pada tulisan manakah HB Jassin mengutip ini. Akan tetapi yang menarik dari kutipan atas kutipan ini oleh Maman S. Mahayana di dalam tulisan ini adalah bagaimana Maman kembali menggunakan kutipan ini untuk memuji Rendra yang dikukuhkannya sebagai seniman besar yang menjadi “inspirasi untuk membangun manusia Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat-bermarwah!” (2015. Kitab Kritik Sastra. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 196)

Tentang “Sastra Pedalaman” Itu

Akhir-akhir ini, dalam khazanah sastra kita, “dominasi pusat” kembali dipersoalkan beberapa sastrawan (di) daerah “angkatan” terbaru. Sejumlah kegiatan sastra yang muncul di beberapa kota di Jawa dan Sumatera — meliputi pembacaan puisi, diskusi sastra, penerbitan buku puisi dan buletin sastra — diwarnai ketidakpuasan terhadap sang pusat yang berlaku sewenang-wenang: meremehkan atau mengabaikan bakat dan kekuatan baru yang muncul di wilayah “pedalaman” itu.

Saya nyaris bersorak girang menyambut arus gugatan baru ini. Tapi saya segera tersadar, ini mengulangi lagu lama. Saya teringat kepada Gerakan Puisi Mbeling di majalah Aktuil pimpinan Remy Sylado (1972-1973), Pengadilan Puisi di Bandung (1974), Proklamasi Puisi Bebas oleh Grup Apresiasi Sastra ITB (1979), Emha Ainun Nadjib dengan kumpulan esainya Sastra yang Membebaskan (1982), dan Perdebatan Sastra Kontekstual di Solo (1984): semuanya, dengan pengetahuan yang luas dan argumentasi yang kokoh, tuntas menggugat tatanan sastra yang mapan.

Kini para “penggugat” mutakhir itu menamakan sastra mereka “sastra pedalaman”, “sastra arus bawah”, dan “sastra pinggiran”. Dengan ini seakan-akan mereka menegaskan perbedaan dengan “sastra pusat”. Tapi apakah perbedaan itu benar-benar ada?

Saya membaca karya-karya mereka, terutama puisi. Ternyatalah, itu merupakan turunan langsung dari tradisi perpuisian Indonesia yang mapan. Mereka bahkan sangat menggandrungi gaya para penyair pendahulu yang “baik dan benar”, dan berusaha menghidupkannya lagi (mungkin tanpa sadar) dalam sajak-sajak mereka. Saya tak berkeberatan dengan reproduksi gaya (apalagi dilakukan sebagai parodi). Namun jika dihubungkan dengan seluruh tindak sastra mereka, hal ini mengandung paradoks. Yakni, mereka mengingkari sumber utama penciptaan mereka — yakni karya-karya sastra Indonesia yang utama – – dan dengan demikian mereka terkurung pemusatan yang justru mereka mau tolak.

Maka “perlawanan” yang mereka lontarkan terhadap pusat menjadi semu belaka! Bacalah misalnya sejumlah artikel dalam jurnal Revitalisasi Sastra Pedalaman nomor pertama, yang diterbitkan jaringan bernama sama. Mereka tidaklah mempersoalkan “pusat sastra” secara mendasar. Dengan kemarahan dan kegelisahan yang naif, mereka menyebut “persekongkolan Jakarta” yang sengaja meminggirkan mereka. Dengan begini — dan inilah paradoks kedua — mereka malah mengakui, bahkan memitoskan, “kekuasaan Jakarta”.

Bagi saya, kekuatan pusat yang dipersoalkan sepanjang 1972-1984 kini sudah tiada. (Berarti, serangkaian perlawanan pada masa itu membuahkan hasil.) Kehidupan sastra kita kini tak lagi tergantung pada hanya sebuah majalah sastra dan sebuah pusat kesenian. Dalam pada itu, koran-koran pun menyediakan “suaka sastra” dengan baik. Nama cerpenis baru bermunculan di Kompas. Ruang puisi Republika menampung puisi dari pelbagai pelosok secara bergantian. Lembar budaya Jawa Pos tak henti-henti menyulut pelbagai polemik.

Bisa disaksikan pula maraknya kegiatan penerbitan swadaya. Yang mengesankan, berkala-berkala seperti Menyimak (oleh Yayasan Membaca di Pekanbaru) dan Surat (Gorong-gorong Budaya di Depok). Sementara itu, terselenggara pula pelbaga diskusi, lomba penulisan, loka karya, apresiasi, di Bali, Padang, Banjarmasin, Jambi, Ujung Pandang, Tegal, Jember, Ngawi, dan sejumlah kota lain.

Sungguh geografi sastra yang berwarna-warni! Betapa sayang jika limpahan energi mereka terlalu banyak tercurah untuk membikin-bikin perlawanan semu. Membidik Jakarta-sentrisme, berarti membidik sasaran yang keliru!

***

SAYA akan bersemangat lagi seandainya perlawanan mereka tertuju ke sasaran yang tepat. Sasaran itu tidak berada di luar mereka, tetapi dalam tindak sastra mereka sendiri. Dan inilah pusat yang sesungguh-sungguhnya: sejumlah standar dalam (sejarah) sastra Indonsia yang mereka percayai dan mereka anut, di bawah sadar. Mereka terjebak dalam karya-karya “kanonik” Indonesia, tanpa sikap kritis memadai.

Sungguh ironis jika para pelaku sastra begitu berwatak “nasionalistik”. Mereka begitu serius dengan, dan terbeban pula, oleh sejarah dan tradisi sastra Indonesia. Tentu saja mereka tak usah merasa demikian gentar dan rendah diri, seandainya mereka mau berdialog dengan khasanah sastra di dunia mana pun. Dengan kata lain, mereka mestinya “melupakan”, atau melampaui sastra Indonesia.

Saya bermimpi “sastra pedalaman” itu benar-benar menjadi genre yang hidup, bukan sekadar varian yang rendah diri dari sastra Indonesia yang mapan. Sebagai kekuatan baru — seperti halnya Afrika Utara dan Karibia dalam sastra (berbahasa) Perancis, India dan Nigeria dalam sastra Inggris, Amerika Selatan dalam sastra Spanyol. Saya tahu, mimpi saya tidaklah mustahil karena kenyataan Indonesia yang begitu rumit dan fantastis mestinya tidak cuma “diwakili” hanya satu sastra Indonesia.

***

BENO Siang Pamungkas, salah seorang penggerak Revitalisasi Sastra Pedalaman, menyatakan, “Kalau saja jurnalisme seni kita lebih punya kesungguhan untuk memotret… bukan mustahil akan terkuak
tambang-tambang emas karya sastra yang sampai saat ini masih terpendam jauh di bawah permukaan bumi.”

Idealisme semacam itu tidaklah cukup! Karena jalan dan terowongan menuju “tambang emas” itu harus mereka bikin sendiri. Bukan hanya dengan mobilitas fisik antardaerah untuk menggalang kekuatan, tapi juga mobilitas pikiran dan mental yakni dialog yang aktif dan terus-menerus dengan khasanah seluruh dunia. Usaha macam ini tinggallah diperbesar. Saya senantiasa mengagumi terjemahan puisi dan prosa oleh Hasan Junus yang muncul secara ajeg pada Menyimak. Pada Revitalisasi Sastra Pedalaman nomor pertama terjemahan bebas puisi oleh Tan Lioe Ie jauh lebih berharga ketimbang tulisan-tulisan asli yang lain.

Adapun “kebanggaan daerah” itu janganlah diperalat untuk membela karya yang tak bermutu. Ia mestinya benih local- genius yang tumbuh karena menyerap daya dukung lingkungan dan tradisi setempat. Ingat Amir Hamzah tidaklah serta-merta dilahirkan tradisi Melayu. Ia juga buah pergaulan dengan sejumlah khasanah Asia. Memang, sebuah etnosentrisme pada akhirnya hanya membutakan mata terhadap kekayaan pelbagai khasanah tradisi.

Dan jika “tambang emas” itu mulai terkuak, tak bisa pula kita meminta-minta perhatian dari jurnalisme dan kritik seni. Seperti Wole Soyinka dan Derek Walcott pun tak bisa meminta-minta untuk diakui sebagai warga sastra Eropa. Penemuan “sastra pinggiran” sedunia adalah juga akibat dinamika yang terjadi di dunia penerbitan dan dunia ilmiah di Eropa dan Amerika.

Demikianlah, perjuangan “sastra pinggiran” mestinya juga disertai perjuangan teori (bukan maki-makian!) dan juga perubahan di sektor-sektor kebudayaan yang lain. Teori yang saya maksud bukanlah jungkir balik hapalan rumus filsafat dari buku-buku pintar, tetapi refleksi yang mendalam tentang karya dan kerja kesenian kita sendiri. Sungguh berbahaya, manakala menganggap sastra begitu penting dan suci, dan dengan demikian malah membuatnya miskin.

Di tengah banjir informasi sedunia, mestinya “sastra pedalaman” bukanlah sastra yang mengisolasi diri lantaran dihantui trauma sastra nasional. Ketika karya-karya dunia mutakhir bisa dengan mudah didapat, yang diperlukan adalah mengelola aliran penyebarannya dan mencernanya dengan sehat. Sungguh, pelbagai arus perkembangan baru sedunia lalu-lalang di depan hidung kita sementara kita nyinyir menganggap penting sastra sendiri.

Setidak-tidaknya ingar-bingar jaringan “sastra pedalaman” akan melangkah ke tahap yang lebih segar jika mereka tak merepotkan diri dengan “pusat sastra nasional”. Menggali tambang emas sastra memerlukan watak kosmopolit sekaligus sikap tahu diri terus- menerus. Bagaimanapun, sastra kita tetaplah sastra yang terbuka, berubah, dan meluas. Ia tidaklah angker, lalim dan maha kuasa, kecuali kita sendiri secara kekanak-kanakan menganggapnya demikian.

Nirwan Dewanto – Ketua Redaksi Jurnal Kebudayaan Kalam

Harian Kompas, 4 September 1994

Kriteria Penilaian Karya Sastra

Disalin tempel dari blog AGEPE – Media Pembelajaran Sastra Indonesia


================================


Ketika seorang pembaca berhadapan dengan karya sastra, apakah ia dapat langsung mengatakan bahwa karya itu baik atau tidak? Tentu saja penilaian dengan cara demikian ngawur dan tidak objektif. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membaca karya itu dahulu. Jika sudah kita cermati benar, barulah kita dapat memberi penilaian atas karya yang bersangkutan. Tetapi persoalannya kemudian, bagaimana kita memberi penilaian terhadapnya? Atas dasar apa pula karya itu dikatakan berhasil atau tidak? Apakah kita dapat mengatakan bahwa karya itu baik, bagus atau berhasil, karena kita menyukal temanya; kagum dan terpesona terhadap tokoh-tokoh yang digambarkannya atau karena kita mengagumi pengarangnya?Guna menghasilkan penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu saja cara penilaian yang seperti itu tidaklah tepat. Bahkan terkesan sangat subjektif. Penilaian demikian jelas sangat bergantung pada kesan dan suka atau tidak suka. Ia akan menghasilkan penilaian yang relatif karena sangat ditentukan oleh subjektivitas pembaca. Jika demikian, dasar apa yang dapat kita gunakan untuk menentukan sebuah karya sastra dikatakan baik atau buruk, berhasil atau tidak? Kritena apa yang kita gunakan untuk menentukannya sehingga ada genre sastra garda depan (avantgarde), sastra serius, dan sastra populer.Ketika ada orang bertanya, mengapa dan atas dasar apa sebuah karya dikatakan populer atau serius, tentu saja kita tidak dapat menjawab dan menghubungkannya dengan nama pengarangnya. Hal yang sama juga berlaku untuk karya-karya Pramudya Ananta Toer atau para pengarang Lekra. Kita hanya dapat memberi penilaian terhadap karya-karyanya jika kita sudah membaca karya pengarang bersangkutan.

Sebagai contoh, sebutlah, misalnya, nama Motinggo Busje. Apakah semua karya-nya termasuk karya pomografi atau populer? Sejumlah novelnya yang dihasilkan tahun 1970-an, memang dapat dimasukkan sebagai novel populer. Tetapi karya-karya awalnya, seperti dramanya Malam Jahanam atau sebagian besar cerpennya, tidak dapat dikatakan populer. Demikian juga novel terakhirnya, Sanu Infinita Kembar (1985) dikatakan H B Jassin sebagai “novel mistik-falsafi yang mencapai kedalaman yang belum pernah kita saksikan dalam roman-romannya terdahul. Satu buku yang memerlukan kesadaran total untuk memahaminya.”

Demikianlah untuk menentukan sebuah karya berhasil atau tidak, kita mesti memisahkannya dahulu dari nama pengarangnya. Oleh karena itu kita mesti menjawabnya berdasarkan karyanya itu sendiri dan bukan karena pengarangnya atau latar belakang diri pengarang bersangkutan. Untuk menghasilkan penilaian yang objektifdan dapat dipertanggungjawabkan, pusat perhatian kita mesti jatuh pada karya itu sendiri. Inilah yang disebut ergosentrisme, yaitu penilaian yang berangkat dan berpusat pada karyanya itu sendiri, dan bukan pada pengarangnya, temanya atau tokoh-tokoh yang digambarkannya. Itulah pula sebabnya, kita perlu mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan baik-buruknya, berhasil-tidaknya atau populer tidaknya karya sastra yang bersangkutan.

Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk membuat penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah karya sastra, dapat dilakukan dengan mencermati sedikitnya enam kriteria yaitu kriteria kebaruan (inovasi), kepaduan (koherensi), kompleksitas (kerumitan), orisinalitas (keaslian), kematangan (berwawasan atau intelektualitas), dan kedalaman (eksploratif).

 

***

 

Kriteria pertama adalah apakah karya sastra yang bersangkutan itu memperlihatkan adanya kebaruan (inovasi). Dalam hal ini, acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar kriteria adalah kenyataan bahwa sastra selalu berada dalam ketegangan antara konvensi dan inovasi. Artinya, bahwa dalam kesusastraan modern, apakah kebebasan berkreasi sebagai hak “istimewa” pengarang, telah dimanfaatkan pengarang untuk memajukan mutu dunia sastra atau menggunakan hak istimewa itu hanya sebagai usaha untuk menghasilkan karya sastra yang biasa-biasa saja, atau bahkan untuk sekadar “main-main” agar kelihatan sebagai karya avant garde?Untuk melihat adanya kebaruan atau inovasi dalam karya yang bersangkutan, tidak dapat lain, kita mesti mencermati semua unsur intrinsik yang melekat dalam karya tersebut.Dalam hal ini, acuan untuk menentukannya bukan pada tema karya bersangkutan, melainkan pada semua unsur intrinsik yang terdapat pada karya-karya yang terbit sebelumnya. Sebagai contoh, apakah tema novel Sitti Nurbaya (1922) atau Salah Asuhan (1928) memperlihatkan kebaruannya atau tidak? Untuk memperoleh jawabannya, maka kita harus melihat dahulu karya yang terbit sebelumnya; Azab dan Sengsara (1920) misalnya.

Lalu dalam hal apa kebaruannya? Dalam Azab dan Sengsara, adat dan peranan kaum lelaki memperoleh kemenangan, sedangkan dalam Sitti Nurbaya, adat dan peranan kaum lelaki sama-sama kalah, meskipun Sitti Nurbaya juga mengalami nasib yang sama. Tetapi, dalam Salah Asuhan, kaum lelaki (Hanafi) kalah, karena yang dihadapi adalah perkawinan antarbangsa (Hanafi, Padang dan Corrie, Indo-Perancis).

Contoh lain yang lebih jelas dapat kita lihat dalam puisi-puisi Chairil Anwar. Bagaimana bahasa sehari-hari yang dalam zaman Pujangga Baru tidak digunakan, dimanfaatkan Chairil Anwar dengan sangat mengagumkan; bagaimana pula pola bait yang dalam puisi sebelumnya masih sangat mendominasi, tidak begitu dipentingkan lagi. Ringkasnya, makna puisi bagi Chairil Anwar tidak ditentukan oleh bait, melainkan oleh kata-kata itu sendiri, dan hanya diperlukan jika makna puisi itu sendiri memang memerlukannya.

Itulah beberapa contoh karya sastra yang memperlihatkan adanya kebaruan. Jika demikian, dari aspek kebaruannya, karya itu boleh dikatakan berhasil!

Kriteria berikutnya yang dapat kita gunakan untuk membuat penilaian adalah masalah yang menyangkut aspek kepaduan. Pada karya-karya Chairil Anwar, kepaduan itu terlihat dari pilihan kata (diksi) yang digunakannya dalam setiap larik puisi. Dan keseluruhannya membangun sebuah tema. Puisi Chairil yang berjudul “1943” atau “Aku”, misalnya, mengapa larik-lariknya tidak membangun bait-bait (” 1943″), mengapa pula satu baitnya kadang kala hanya terdiri dari satu kata (“Aku”)? Perhatikan beberapa larik puisi” 1943″ berikut ini:

Jalan kaku-lurus. Putus
Candu
Tumbang
Tanganku menadah patah
Luluh Terbenam
Hilang
Lumpuh,
Rata
Rata
Rata
Duma
Kau
Aku
Terpaku.

Timbul Pertanyaan: di manakah letak kepaduannya? Kepaduan dalam puisi “1943” justru tampak lantaran makna keseluruhan puisi itu memang tak memerlukan adanya pemisahan makna lewat bait-bait. Dengan cara demikan, larik yang dibangun oleh satu atau dua kata itu, justru tampak padat dan lugas yang mengesankan kegelisahan dan penderitaan luar biasa si aku lirik. Penghilangan bait memperlihatkan kepaduannya karena ia benar-benar fungsional mendukung tema.

Contoh lain dapat kita lihat pada novel Hamka, Tenggelamnya Kapal van der Wijck (1939). Dari segi tema, novel ini masih mengangkat persoalan adat. Tetapi ada kebaruannya dalam novel ini, yaitu adat yang dibenturkan dengan masalah keturunan dan orang dagang (perantau). Tema ini digambarkan tidak berdiri sendiri atau lepas dari unsur lainnya. Latar tempat (Minangkabau), latar social (lingkungan keluarga dan status sosial tokoh-tokohnya) serta karakter tokoh-tokohnya, menciptakan peristiwa demi peristiwa yang penuh dengan tegangan. Demikian juga bentuk surat-menyurat yang digunakan tokoh-tokohnya (Zainuddin dan Hayati), tidak hanya menciptakan serangkaian peristiwa yang berkelanjutan, tetapi juga membina tegangan demi tegangan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Tampak di sini, tema, tokoh, latar, dan alur, saling mendukung dan menciptakan kepaduan dalam keseluruhan cerita novel itu.

Kriteria lainnya adalah kompleksitas. Puisi Chairil Anwar “1943”, misalnya, memberi gambaran dan pencitraan yang sangat kompleks, rumit dan problematik yang dihadapi aku lirk yang gelisah dan meradang. Persoalan yang dihadapi tokoh Siti Nurbaya, Hanafi, atau Zainuddin, juga bukanlah persoalan yang sederhana. Mereka harus berhadapan dengan masalah sosio-kultural yang tentu hanya mungkin dapat diselesaikan melalui proses penyadaran yang juga menyangkut masalah sosio-kultural.

Dilihat dari sudut pengarang, kompleksitas itu juga sangat bergantung pada memahaman sastrawan bersangkutan mengenai masalah budaya yang melingkarinya. Pemahaman kultural itulah yang kemudian disajikan dan berusaha diselesaikan pengarang, juga melalui pendekatan budaya. Dengan begitu, penyelesaiannya juga tentu saja tidak seder hana, dan tidak mungkin dapat dilakukan secara hitam putih.

Kriteria kompleksitas atau kerumitan ini akan lebih jelas jika kita membandingkannya dengan novel populer. Di dalam novel populer, semua persoalan akan diselesaikan secara gampangan, hitam-putih. Dalam Ali Topan Anak Jalanan, misalnya, dengan mudah saja Ali Topan membawa kabur kekasihnya, tanpa proses yang rumit yang melibatkan konflik batin atau problem kultural. Kemudian, orang tua kekasihnya yang semula tidak merestui hubungan anaknya dengan Ali Topan, dengan mudah saja terpaksa merestui hubungan itu. Mereka pun akhimya memkah. Selesai, happy ending!

Dalam Sitti Nurbaya, bisa saja pengarang tidak mematikan Sitti Nurbaya dan Samsul Bahri. Bisa juga dalam duel antara Datuk Maringgih dan Samsul Bahri, yang mati Datuk Maringgih. Dengan demikian, terbukalah peluang untuk Samsul Bahri untuk menikahi pujaan hatinya, Sitti Nurbaya. Ternyata penyelesaiannya tidak demikian. Ketiga tokoh itu, semuanya akhimya mati. Dengan cara penggambaran seperti itu, pembaca secara langsung diajak untuk ikut berpikir memaknai akhir cerita yang tragis itu. Dan secara tidak langsung pula, pembaca “digiring” untuk berpihak; simpati atau antipati kepada tokoh-tokoh itu. Dalam hal kriteria kompleksitas ini, seperti telah disinggung, pembaca diajak juga untuk merefleksikan atau ikut memikirkan persoalan yang dihadapi tokoh-tokoh dalam novel bersangkutan. Jadi bisa saja masalahnya sederhana, tetapi penyajiannya begitu rumit yang menyangkut masalah sosial budaya yang pada akhirnya bermuara pada masalah manusia dan kemanusian secara universal.

Kriteria beriktunya menyangkut orisinalitas. Kriteria ini tentu saja tidak harus didasarkan pada keseluruhan unsurnya yang memperlihatkan keaslian atau orisinalitasnya. Bagaimana juga tidak ada satu pun karya yang 100 persen memperlihatkan orisinalitasnya. Selalu saja ada persamaannya dengan karya-karya yang terbit sebelumnya. Oleh karena itu pula, untuk menentukan orisinalitas karya yang bersangkutan, kita harus juga melihat karya-karya yang terbit sebelumnya. Mengingat kriteria orisinalitas sangat ditentukan juga oleh keberadaan karya-karya yang terbit sebelumnya, maka di dalam pelaksanaannya kritena orisinalitas bertumpang tindih dengan kriteria kebaruan.

Banyak aspek yang dapat digunakan untuk menilai orisinalitas karya sastra. Pertama, dilihat dari salah satu unsumya yang membangun karya sastra yang bersangkutan; tema, latar, tokoh, alur, atau sudut pandang (jika novel); bait, larik, diksi, atau majas (jika puisi), atau tokoh, tema, latar, alur, bentuk dialog atau petunjuk pemanggungan (jika drama). Kedua dilihat dari cara penyajiannya; bagaimana pengarang menyampaikan kisahannya (novel), citraannya (puisi) atau dialog dan petunjuk pemanggungannya (drama).

Sebagai contoh, perhatikan puisi “1943” karya Chairil Anwar itu. Meskipun ia menggunakan bahasa Indonesia seperti juga para penyair sebelumnya, keaslian atau orisinalitas puisi Chainl —salah satunya— terletak pada pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari yang oleh para penyair sebelumnya tidak digunakan. Demikian juga, bentuk larik yang digunakan Chairil, merupakan sesuatu yang khas dan orisinal karya Chairil. Contoh yang lebih ekstrem lagi dapat kita lihat pada beberapa puisi Sutardji Calzoum Bachri seperti “Tragedi Winka & Sihka”, “Q”, “Luka” yang hanya berisi satu larik: ha ha atau puisi “Kalian” yang juga berisi satu larik yang lebih pendek lagi: pun.

Ketika kita membaca puisi-puisi Sutardji seperti tersebut di atas, maka komentar yang sering kali muncul adalah pernyataan berikut: “Ah, jika itu puisi, maka kita juga dapat membuat puisi yang seperti itu.” Tetapi, apakah pernyataan yang sama itu akan muncul sebelum kita tahu ada puisi yang demikian? Dalam hal ini, orisinalitas terletak pada orisinalitas gagasannya yang justru pada waktu itu tidak terpikirkan oleh penyair lain. Jadi, apakah karya yang seperti itu sebelumnya telah ada? Jika ada, apakah polanya persis sama? Dalam hal tersebut, selalu saja kita akan menemukan sesuatu yang baru, yang orisinil.

Satu contoh lagi, perhatikan sebuah puisi karya Agus R. Sarjono berjudul “Sajak Palsu”. Bagaimana penyair ini memotret kehidupan masyarakat bangsa ini yang penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Bahwa kehidupan seperti itu setiap saat kita saksikan, lalu siapa yang merefleksikan peristiwa itu ke dalam sebuah puisi yang lalu diberi judul “Sajak Palsu”? Gagasan tentang kehidupan yang penuh kepalsuan dan kemudian mengungkapkannya lewat puisi dengan penyajian yang ringan, terkesan berseloroh, tetapij ustru mengangkat sebuah persoalan besar yang menyangkut kehidupan bangsa. Dalam hal inilah “Sajak Palsu” memperlihatkan orisinalitasnya yang khas lahir dari gagasan penyaimya.

Kriteria berikutnya menyangkut kematangan pengarangnya menyajikan dan menyelesaikan persoalannya atau tidak. Ringkasnya, kriteria ini berkaitan dengan bagaimana pengarang mengolah kenyataan faktual, baik peristiwa besar atau biasa, menjadi sesuatu yang memukau, mempesona dan sekaligusjuga merangsang emosi pembaca, meskipun pengarangnya sendiri mungkin tidak mempunyai pretensi untuk itu.

“Sajak Palsu” karya Agus R. Sarjono jelas merupakan karya yang berhasil. Perhatikan beberapa larik terakhir puisi itu: …Lalu orang-orang palsu / meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan / gagasan-gagasan palsu di tengah seminar / dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya / demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring / dan palsu.

Puisi itu mengangkat potret sosial. Dengan gaya penyajian seperti itu, Agus seolah menertawakan kehidupan sosial kita yang serba palsu dan penuh kepura-puraan. Mengingat potret sosial itu disajikan secara berseloroh, apa adanya, maka refleksi evaluatifatas peristiwa itu tidak muncul sebagai keprihatinan yang dapat merangsang emosi pembaca.

Bandingkanlah dengan cara penyampaian yang dilakukan Taufiq Ismail dalam salah satu puismya, “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia”. Perhatikan bait terakhir puisi itu:

Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh
Tun Razak
Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam
kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu akujadi orang Indonesia

Baik Agus maupun Taufiq Ismail, secara tematis mengangkat persoalan yang sama yang menimpa moral bangsa Indonesia. Tetapi kedalaman yang dapat kita tangkap dari puisi Taufiq Ismail, yaitu refleksi evaluasinya tentang masalah yang melanda bangsanya. Larik terakhir: Malu aku jadi orang Indonesia merupakan ungkapan yang menggambarkan kepedihan mendalam atas berantakannya akhlak bangsa ini. Dengan cara begitu, meskipun Taufiq juga sekadar memotret problem sosial kita, secara langsung kita (pembaca) disentuh hati nuraninya; dirangsang emosi kebangsaannya; masih patutkah kita mengaku sebagai bangsa yang beradab, jika kehancuran akhlak terjadi di mana-mana?

Demikianlah, kriteria kematangan (wawasan dan intelektualitas) ini dapat kita gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat kematangan seorang pengarang dalam menangkap dan menyajikan sebuah persoalan. Satu persoalan yang sama akan dimaknai secara berbeda oleh para penyair, bergantung pada tingkat kematangan masing-masing. Perhatikan juga sebait puisi Sapardi Djoko Damono, berjudul “Layang-layang” berikut ini:

Layang-layang barulah layang-layang jika ada angin
memainkannya. Sementara terikat pada benang panjang,
ia tak boleh diam -menggeleng ke kiri ke kanan, menukik,
menyambar, atau menghindar dari layang-layang lain.

Puisi di atas jelas temanya berbeda dengan puisi Agus R. Sarjono dan Taufiq Ismail. Demikian juga cara penyajiannya. Terkesan puisi itu begitu sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya itu, ada kedalaman yang tersembunyi. Bahasanya yang jernih itu justru sangat kuat menampilkan serangkaian citraan. Dalam hal inilah, emosi pembaca dibawa hanyut dalam keterpesonaan pada citraan- citraannya.

Kriteria terakhir menyangkut kedalaman makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Larik terakhir puisi Taufiq: Malu aku jadi orang Indonesia atau citraan yang ditampilkan Sapardi dalam puisi “Layang-layang” sesungguhnya memantulkan kedalaman gagasan kedua penyair itu dalam mengangkat masalah yang dihadapi umat manusia. Apa yang dikatakan Taufiq, Malu akujadi orang Indonesia, sungguh mewakili kedukaan luar biasa, kepedihan yang perih, sekaligusjuga kegeramannya pada kebejatan moral. Di balik sikap itu, ia justru sangat peduli pada nasib masa depan bangsanya.

Yang disajikan Sapardi lain lagi. Dalam puisinya yang tampak sederhana itu, ada makna simbolik yang hendak ditawarkannya. Gambaran tentang layang-layang itu, sebenamya merupakan analogi kehidupan kita. Manusia, baru jadi manusia jika ia mampunyai semangat, gairah, keinginan, elan yang membawanya hidup menjadi lebih bermakna. Semua itulah yang membentang serangkaian harapan. Dan ketika manusia berusaha meraih harapan-harapan itu, ia akan berhadapan dengan berbagai masalah yang hams dapat diselesaikannya. Termasuk konflik-konflik dengan fihak lain.

Demikianlah, kriteria kedalaman ini cenderung mempakan refleksi dari berbagai gejolak kegelisahan pengarang yang mengristal dan kemudian diejawantahkan ke dalam larik-larik dalam puisi atau narasi dalam novel atau cerpen. Semakin karya itu memperlihatkan kedalamannya, semakin terbuka peluang lahimya berbagai tafsiran dan pemaknaan. Dengan demikian, karya sastra yang demikian, akan memberi tidak saja sekadar kenikmatan estetis, tetapi juga pencerahan batin dan pemerkayaan wawasan pembacanya. Ia mengeksplorasikan serangkaian kegelisahan pengarangnya, dan sekaligusjuga mengekplorasi emosi dan wawasan pembaca untuk mencoba memahami kedalaman makna karya bersangkutan.

 

***

 

Karya-karya agung biasanya mengandung keenam kriteria tersebut di atas. Lalu bagaimana jika ada karya sastra yang hanya mengandung beberapa dari kriteria tersebut? Apakah kemudian karya tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak? Keenam kriteria penilaian ini sebenamya hanyalah sekadar alat. Sebagai alat, ia dapat dimanfaatkan untuk menilai karya sastra secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin saja ada karya yang hanya mengandung dua atau tiga kriteria. Tetapi lalu tidak berarti karya itu gagal. Tiadanya salah satu kriteria, dapatlah kita anggap sebagai salah satu kelemahan karya itu. Tetapi secara keseluruhan, kita tetap dapat mengatakannya bahwa karya itu berhasil. Dalam hal apa keberhasilannya? Penjelasannya dapat dilakukan lewat kriteria-kriteria itu.Pemahaman mengenai keenam kriteria itu, sangat mungkin akan memudahkan kita untuk menilai karya sastra. Bagaimana juga, dengan keenam kriteria itu, kita mempunyai ukuran, parameter, atau dasar objekti vitas untuk menilai keberhasilan atau kelemahan karya bersangkutan. Paling tidak, penilaian kita terhadap karya sastra tertentu, mempunyai landasan yang dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan beralasan.***

 

Maman S. Mahayana, staf pengajar Fakultas Sastra
Universitas Indonesia, Depok.
Diambil dari Kakilangit 38 / Maret 2000