Radikalisme di Sekolah Swasta Islam?

Tulisan Agus Mutohar di The Conversation yang terbit daring dalam bahasa Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018 lalu dan berturut baru kemudian edisi berbahasa Inggrisnya muncul di situs yang sama kemudian di The Jakarta Post sungguh menarik. Di dalam tulisan itu, teman saya Agus Mutohar menjabarkan tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap persebaran radikalisme berdasarkan temuan penelitian yang ia terlibat di dalamnya terkait dengan ekstremisme keberagamaan.

Tetapi sebelum menuju kepada hasil temuan penelitian tersebut, Agus Mutohar membuka tulisannya dengan penjabaran dari temuan tiga buah survei yang dilakukan oleh Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, dan Setara Institute berkenaan dengan intoleransi beragama di sekolah-sekolah negeri (bukan sekolah swasta Islam) yang menghasilkan semacam kesimpulan bahwa “sekolah-sekolah di Indonesia menjadi lahan tumbuh suburnya paham esktemisme” yang membuat usaha pemerintah memerangi terorisme dan penyebaran paham radikal terbentur oleh realitas “terjadinya penyebaran paham intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan Indonesia.”

Ia meyakini berdasar temuan-temuan tersebut bahwa adanya pemfasilitasian “sikap intoleransi dan paham radikal di lembaga pendidikan yang bisa berujung pada tindakan terorisme” hingga bahasan temuan penelitian ia dan kawan-kawannya tentang “keberhasilan mengidentifikasi tiga tipe sekolah [swasta Islam] yang rentan terhadap paham-paham radikal,” yakni sekolah tertutup (closed schools), sekolah terpisah (separated schools), dan yang ketiga adalah sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity).

Tulisan saya ini hendak mengkritik tulisan Agus Mutohar tersebut berdasarkan pembacaan cermat atas tiga hasil survei yang menjadi rujukannya di dalam konteks “lahan tumbuh suburnya ekstremisme … yang mengkhawatirkan” dan keberhasilan penelitian yang dilakukannya di dalam mengidentifikasi tipe sekolah yang rentan terhadap radikalisme di dalam konteks hambatan usaha pemberantasan terorisme oleh pemerintah.

Survei pertama adalah survei dari Wahid Institute yang dilakukan pada Juli-Desember tahun 2014 di lima sekolah menengah negeri di Jabodetabek yang melibatkan 500 pelajar. Pembahasan hasil survei ini dipublikasikan 23 Maret 2015 di laman Wahid Institute lewat sebuah artikel beserta  “data menarik” bahwa: “Dari 306 siswa, yang tak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan selamat natal 27 persen, ragu-ragu 28 persen.”

Kemudian yang berikutnya adalah survei dari Pusat Pengkajian Islam Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah yang terbit secara daring di laman Tirto bertanggal 8 November 2017. Di dalam hasil survei yang disiarkan di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada tanggal 8 November 2017 ini dikemukakan bahwa dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa generazi Z (lahir tahun 1995 ke atas) di 34 provinsi yang dipilih secara acak: “terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.”

Survei ini juga menyuguhkan temuan bahwa: “sebanyak 54,87 persen generasi Z mencari pengetahuan agama melalui internet, seperti blog, website dan media sosial.”

Sementara itu, rujukan ketiga adalah survei dari Setara Institute yang dilakukan di Jakarta dan Bandung Raya di tahun 2016 yang berjudul “Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta & Bandung Raya”. Setara Institute mengukur kadar toleransi dengan merujuk dari definisi toleransi dari Little (2008) sebagai sublimated disaproval dan Andrew Cohen (2004) “tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk menahan diri terhadap urusan dalam mencampuri pihak yang berlawanan (tingkah laku dan sebagainya) dalam situasi yang berbeda. Di mana orang tersebut percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk ikut campur” tetapi kemudian rujukan definisi tadi dimodifikasi untuk mengakomodasi penciptaan dua istilah baru: intoleransi pasif dan intoleransi aktif.

Intoleransi pasif adalah, menurut Setara Institute, adalah sikap puritan yang mengajarkan bahwa keyakinannya paling benar. Sementara intoleransi aktif adalah “selangkah lebih ekspresif dari intoleransi pasif” yang membuka jalan ekspresi lewat kekerasan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya (hlm. 5).

Survei Setara Institute yang melibatkan 760 siswa dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung Raya ini menghasilkan temuan bahwa 87,8 persen siswa menggunakan internet untuk menambah pengetahuan mengenai agama tetapi hanya 2,2 persen saja yang mendiskusikan agama lewat media sosial atau internet. Meskipun demikian, 39,9 persen responden mengaku bahwa pengetahuan agama paling besar diperoleh dari guru agama sekolah, kemudian 23,2 persen dari orang tua, dan dari pengajian hanya 9,6 persen sementara 19,7 persen responden mengaku bahwa internet menjadi penyumbang pengetahuan keagamaan terbesar.

Penelitian Setara Institute juga menguak bahwa 81,5 persen responden “menghormati perbedaan dan menjaga tidak terjadi konflik” meskipun muncul temuan lain bahwa 97,1 persen responden yang memiliki sikap “intoleran pasif.” Sementara mengenai kebersediaan berkawan dengan mereka yang berbeda agama didapati ada pada 95,5 persen responden, bersedia menolong mereka yang berbeda agama sebanyak 97,1 persen dari responden (2,2  persen tidak menjawab atau memilih tidak tahu). Di dalam kesimpulan, Setara Institute mengatakan bahwa “terdapat (61,6 persen) siswa yang toleran, (35,7 persen) yang intoleran pasif/puritan, (2,4 persen) yang intoleran aktif/radikal, dan (0,3 persen) yang berpotensi menjadi teroris.” (hlm. 32).

Kritik terhadap tulisan Agus Mutohar tentu saja saya mulai dari pemaknaan dan penggunaan hasil tiga survei berkenaan dengan sikap intoleransi.  Pada temuan survei Wahid Institute, misalnya, pelabelan sikap intoleransi ditakar dengan “tidak mau mengucap hari raya keagamaan lain” menjadi fokus dari laporannya adalah sesuatu yang bermasalah. Di dalam ajaran Islam, toleransi terhadap umat beragama lain memiliki kaidah-kaidah tertentu yang mungkin berbeda dengan toleransi ala umat lain dan juga berbeda di dalam pandangan ideologi multikulturalisme pluralisme.

Di dalam ideologi multikulturalisme pluralisme ada semacam pembakuan bahwa apa yang berlaku di agama A harus juga bisa berlaku di agama B. Padahal, di dalam praktiknya, pandangan ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua agama. Di dalam Islam, mengucapkan hari raya kepada umat lain terdapat perbedaan pendapat walaupun pendapat jumhur malah menghindari praktik seperti itu. Sementara tidak mengganggu perayaan agama lain, disepakati di dalam Islam untuk dipraktikkan. Jadi, ada isu serius ketika menggunakan pendekatan multikulturalisme dan pluralisme di dalam menilai toleran tidaknya suatu ajaran agama hanya bersebab “tidak mau mengucapkan hari raya keagamaan lain” dengan melupakan aspek lain dari praktik toleransi Muslim.

Penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah juga problematik. Selain tidak mendukung alur tulisan Agus Mutohar mengenai persebaran paham radikalisme yang seolah terjadi di sekolah-sekolah sebab hampir 90 persen responden menambah pengetahuan agama justru dari internet dengan 19,7 persen mengaku bahwa sumber utama pengetahuan agama mereka justru dari internet. Juga tidak terdapat kejelasan di dalam laporan itu mengenai makna opini intoleransi terhadap sekte yang disebut sesat dan kepada agama lain.

Sebab, di dalam agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tidak hanya di dalam Islam saja tetapi di dalam Kristen kita mengenal sekte yang dianggap sesat seperti misalnya dulu kita mengenal aliran Pondok Nabi dari Sekte Hari Kiamat di dalam agama Kristen, atau misalnya di dalam tradisi Kekristenan hingga kini terdapat pandangan yang negatif terhadap gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan Children of God.

Di Hindu di Indonesia baru saja kita temui sekitar dua tahun kemarin kasus I Wayan Arka yang dianggap sesat, atau di dalam agama Budha kita juga bisa kita dapati kontroversi Dhammakaya. Tentu konteks keberagamaan dengan dinamika ajaran arusutama dan yang dianggap sesat atau menyimpang bisa terjadi dan menurut saya negara hanya bisa melakukan intervensi dalam bentuk edukasi terhadap publik akan perlunya sikap toleran untuk menahan diri dari tindak intervensi dan atau persekusi sebagaimana Cohen (2014) sampaikan. Sebab, hak warga negara di dalam keberagamaan mendapatkan jaminan konstitusi, bahkan ketika tidak sesuai dengan ajaran mainstream.

Jika definisi intoleransi yang dipakai misalnya memakai definisi yang mirip dengan definisi yang dipakai oleh Setara Institute bahwa opini intoleran melekat pada mereka yang masuk pada kategori “intoleran pasif,” maka permasalahannya malah pada pendefinisian intoleran pasif. Definisi intoleran pasif menurut Setara Institute merujuk kepada mereka yang merasa agamanya sendiri yang paling benar tetapi tidak ada kecenderungan untuk mengekspresikan lewat kekerasan terhadap realitas adanya perbedaan di antara manusia. Definisi toleransi yang seperti itu hanya memberikan label toleran bagi mereka yang tidak merasa bahwa agamanya sendiri yang paling benar.

Definisi yang dipakai Setara Institute berparadigma pluralisme dan ini bertentangan dengan definisi iman di setiap agama. Beriman dan memilih jalan keselamatan berbeda dengan kenisbian beriman ala pluralisme. Pandangan pluralisme mengajarkan bahwa perwujudan Tuhan bisa beraneka rupa dan semua agama adalah jalan menuju ke tempat yang sama. Jika misalnya ide pluralisme ini mengekor pada pemikiran John Hick yang terkenal dengan kisah gajah dan tiga orang buta-nya di dalam menjelaskan perbedaan manusia meraba Tuhan, maka sesungguhnya ini sudah dibantah lewat tulisan filosofis yang bagus oleh salah satu teolog seminari terkemuka Amerika Serikat, Keith E Johnson, atau oleh secara renyah meski tidak hilang nuansa kritis akademiknya oleh Houston Craighead.

Penggunaan istilah “intoleran” kepada yang bukan penganut pluralisme meskipun dengan penambahan “pasif” untuk menunjukkan bahwa mereka tidak cenderung mengekspresikan iman mereka dengan kekerasan sendiri menunjukkan keragu-raguan pemakaian istilah kepada “mereka yang beragama tetapi tidak memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan terhadap liyan dan bukan pluralis.” Gaya pemakaian istilah ini, menurut saya, sangat tidak elok.

Jadi misalnya Agus Mutohar memakai tiga survei di sekolah-sekolah negeri tersebut (sekali lagi, bukan di sekolah-sekolah Islam atau swasta Islam) sebagai rujukan adanya sikap intoleransi yang mengkhawatirkan di antara siswa di Indonesia maka tergantung dari sudut pandang manakah ia mengambil definisi toleransi dan intoleransi. Jikalau Agus Mutohar hendak memakai pendefinisian menurut sudut pandang ideologi multikulturalisme pluralisme maka argumennya mengalami keberterimaan.

Akan tetapi argumen itu tidak mempunyai keberterimaan jika memakai sudut pandang non ideologi multikulturalisme pluralisme. Belum lagi jika kita misalnya berbicara tentang adanya perbedaan antara sikap intoleran yang berujung kekerasan dengan ideologi terorisme yang menghasilkan tindakan terorisme.

Kemudian identifikasian tiga tipe sekolah swasta Islam yang rentan terhadap penyebaran paham radikal sendiri, jika mengikuti gambaran umum dari pemaparan pendek Agus Mutohar dari hasil penelitian yang ia terlibat di dalamnya di dalam artikel itu, perlu juga dipertanyakan.

Misalnya pada sekolah tipe pertama (closed schools), pertanyaannya bisa menjadi apakah pembenturan peradaban antara Barat dengan Islam meniscayakan penyemaian bibit terorisme? Selain istilah benturan antarperadaban diperkenalkan justru oleh Samuel Huntington, seorang politisi dan akademisi penasehat kebijakan Amerika Serikat di dalam memprediksi apa yang mungkin dihadapi oleh Amerika Serikat dan sekutunya negara barat selepas usainya Perang Dingin, istilah ini juga menyebutkan tujuh peradaban lain yang dianggap perlu digarap di dalam penataan ulang World Order. Ini artinya bahwa diskursus benturan antarperadaban seusai Perang Dingin bukan eksklusif dan atau dimulai dari dunia Islam. Lebih dari itu, semangat anti [hal-hal negatif dari] Barat tidak bisa selalu dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme.

Kemudian mengenai tipe sekolah kedua, yakni sekolah terpisah (separated school). Pertanyaan yang mengemuka dari pengidentifikasian model sekolah ini adalah masalah perekrutan guru. Jikasanya identifikasi tipe sekolah ini didasarkan dari tolok ukur bahwa sekolah ini tidak bisa merekrut guru agama dari kelompok keagamaan yang berbeda, adalah sesuatu yang problematik.

Pada sekolah swasta Islam (dan sekolah swasta agama lain), perekrutan guru agama tentu akan bersifat kaku. Menjadi kurang masuk di akal jika suatu sekolah swasta yang bernapaskan agama kemudian bisa merekrut guru agama yang berlatar belakang kelompok agama, aliran, atau denominasi yang berbeda.

Pun, jika misalnya identifikasi tipe sekolah ini merujuk kepada sekolah yang eksklusif merekrut guru dari kelompok keagamaannya sendiri, atau katakanlah memprioritaskan kelompok agamanya sendiri, seharusnya penelitian itu juga melihat kemungkinan sosiologis bahwa eksklusivitas bisa muncul sebab kebutuhan pemberdayaan kelompok atau yayasan yang masih kecil dan sangat berbeda untuk dibandingkan dengan Muhammadiyah atau NU yang sudah sangat besar.

Untuk tipe sekolah yang ketiga, yaitu sekolah yang mengajarkan identitas Muslim yang murni (schools with pure Islamic identity), ada kekurangjelasan dengan istilah yang dipakai dengan contoh yang diberikan. Jika identifikasi tipe ketiga ini berkaitan dengan puritanisme di dalam keberagamaan, atau di dalam Islam, maka harus pula diketahui bahwa puritanisme tidak selalu terkait dengan terorisme sebagaimana ia tidak selalu terkait dengan fundamentalisme dan atau radikalisme.

Jika misalnya yang dijadikan tolok ukur adalah kekakuan di dalam menerima perbedaan dan itu dikaitkan dengan terorisme, ini juga problematik. Sebab tidak semua jamaah di dalam Islam yang kaku di dalam menerima perbedaan memiliki ajaran memberontak kepada negara bahkan jamaah ini juga tidak bisa dianggap pendukung terorisme dan penolak usaha pemerintah di dalam memerangi terorisme. Oleh sebab itulah ada ketidaktepatan di dalam usaha memasukkan karakteristik jamaah tertentu di dalam kerangka toleransi, intoleransi dan permusuhan kepada negara, jika memang radikalisme yang dimaksudkan terkait dengan ideologi terorisme.

Kita semua harus mendukung pemerintah, siapapun presidennya, untuk memerangi terorisme. Melihat bahwa isu terorisme di Indonesia kebetulan difokuskan kepada terorisme yang menyimpangkan ajaran Islam, pemerintah harusnya melihat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sebagai modal. Pemerintah juga harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali ormas dan jamaah keislaman yang berbeda-beda, sudah berdiri lama dan turut di dalam pendirian dan penjagaan Republik Indonesia, yang bisa dirangkul di dalam usaha pemberantasan terorisme.

Meskipun tulisan ini mengkritik bangunan argumen lewat penggunaan tiga survei lain dan mempertanyakan temuan penelitian Agus Mutohar dan kawan-kawan terkait pemetaan tipe sekolah Islam swasta yang rentan terhadap paham radikalisme, akan tetapi saya sepakat terhadap ide bagus Agus Mutohar untuk “menggunakan lembaga pendidikan”. Bukan dalam konteks menyebarkan definisi toleransi yang ambigu dari Setara Institute sebagaimana sudah saya bahas tadi, tetapi menjadi tempat vaksinasi para pemuda dari potensi terlibat terorisme dan imun dari paparan ideologi terorisme. Karena terorisme yang sedang kita perangi bersama terkait dengan ideologi yang menyimpangkan Islam maka menjadi keniscayaan bila objek di dalam vaksinasi ini menurut saya adalah siswa-siswa Muslim.

Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia misalnya bisa memasukkan pelajaran mengenai Islam dan terorisme di dalam buku pelajaran agama Islam di sekolah rendah. Materinya tentu bukan sesuatu yang sifatnya jargon dan klise sebagaimana saya lihat selama ini tetapi justru saya membayangkan bagaimana mengajarkan pemahaman anti terorisme itu dalam konteks fiqih, sejarah Islam, sejarah lahirnya ke-Indonesia-an dengan formulasi Pancasila (thesis Saifuddin Anshari yang berjudul “Jakarta Charter of June 1945” bisa menjadi rujukan yang bagus) yang mengikat umat Islam dengan umat lain di dalam negara Indonesia, dan sejarah organisasi teroris di dunia yang menunjukkan bagaimana banyak organisasi terorisme hanyalah permainan proksi negara-negara besar dunia. Mengikat isu dari sudut pandang Islam dan pemahaman akan realita terorisme dunia di dalam melawan terorisme di Indonesia justru menurut saya akan lebih efektif daripada memakai pendekatan dengan tolok ukur berparadigma dari luar Islam (ideologi multikulturalisme pluralisme).

Pemerintah sebaiknya tidak mengadopsi pendekatan stigmatis pluralisme terhadap keberimanan Muslim (atau umat beragama apapun) di dalam mendefinisikan sikap intoleransi apalagi misalnya secara jauh kemudian mengaitkannya dengan kerentanan terhadap ideologi terorisme. Hal ini justru akan bisa membuat jarak antara negara dengan umat Islam.

Pendekatan stigmatis dengan cara pandang pluralisme seperti itu tidak hanya kontraproduktif tetapi justru niscaya menimbulkan resistensi dari umat Islam. Kita semua tahu bahwa Muslim secara mainstream melihat pluralisme sebagai bentuk ekstrem yang lain dari penyimpangan pengakuan beriman. Sebagaimana umat beragama lain di Indonesia, saya yakin, juga demikian melihat ajaran pluralisme jika berkenaan dengan keberimanannya.

Sebagai penutup, hal yang harusnya terbaca oleh kawan saya Agus Mutohar di dalam membaca temuan survei-survei lainnya adalah mengenai peran internet sebagai sumber pencarian informasi mengenai agama Islam oleh siswa-siswa usia sekolah. Sudah banyak penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa internet dipakai oleh teroris di dalam menyebarkan paham radikalisme mereka dan merekrut anggota baru sebagaimana diungkapkan oleh pengamat terorisme di Indonesia kawan saya yang lain, Noor Huda Ismail.

Saya melihat bahwa pemerintah harus bekerjasama secara serius dengan “semua ormas-ormas Islam di Indonesia” yang mendaku antiterorisme di dalam operasi perang siber melawan persebaran paham radikalisme dan terorisme misalnya di dalam merilis rutin secara publik temuan situs di dunia maya atau akun di media sosial yang berkonten radikalisme dan terorisme dengan tanda-tangan perwakilan ormas-ormas Islam tersebut. Bahkan jika dirasa perlu sebagai edukasi publik khususnya Muslim di Indonesia, di dalam rilisan tersebut dijelaskan penyimpangannya [atau potensi pada ajaran terorisme khawarij] menurut pandangan Islam.

Penjelasan yang transparan di dalam praktik pemasukan seorang pendakwah, sebuah situs, atau sebuah akun media sosial di dalam kaitan persebaran ideologi terorisme sangat diperlukan dan bukan memakai definisi toleran-intoleran yang bias tadi, apalagi memaksakan keniscayaannya dengan ideologi terorisme. Agar tidak ada gaduh antara pemerintah dengan umat Islam, dan juga tidak gaduh di dalam umat Islam. Kegaduhan di dalam populasi yang besar sangat tidak baik bagi pemerintah.

Tentu saja pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan ringan. Akan tetapi di dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti terorisme, tentu dibutuhkan pengerjaan yang tidak biasa saja.

 

Terbit di Republika 26 Mei 2018

Radikalisme di Sekolah Swasta Islam_ _ Republika Online

EPSXE Emulator, Windows 10, and Black Screen

Please check these solutions for those having problem with EPSXE emulator on Windows 10. I had this problem and found the solution by chance.

  • If you want to use the latest emulator of EPSXE (EPSXE v2.0.2-1), some people suggest to click options –> cpu overclocking –> click 1x
  • If it does not work, try to use the previous version of EPSXE (EPSXE v2.0.0.) and install Visual Basic 5.0 Run-Time Files. You can get this from Microsoft website.
    • Maybe, the problem with Windows 10 x64 with EPSXE emulator occurs from the non-existence of VBS 5. Windows 10 x64 does not ship with VBS. Cmiiw. I am not a computer savvy.
  • If you still get black screen, make sure you set up your graphic plugin correctly. E.g. try “fast” setting first, or follow the suggestion given by the EPSXE team for the best plugin for your computer.
  • If it still does not work, use BIN and CUE instead of ISO although you choose “run ISO.”

 

Links:

  1. http://www.epsxe.com/download.php
  2. https://support.microsoft.com/en-au/help/180071/file-msvbvm50-exe-installs-visual-basic-5-0-run-time-files

 

Good luck!

Pribumi & Bumiputera Seduhan Ajip dan Bandung

Nationalism is just racism with a flag.

— Peter Joseph

 

 

“PRIBUMI” — APA ARTINYA?

Istilah pribumi biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi atau nonpri. Maksud istilah pribumi sama dengan istilah bumiputera yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yang lalu. Penduduk yang benar-benar asli niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, istilah nonpribumi banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina – walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa istilah pribumi dan nonpribumi itu bersifat diskriminasi, bahkan ada yang menyebutnya rasial.

Memang aneh, karena kata nonpribumi tidak pernah atau jarang sekali dihubungkan dengan orang Arab atau orang India, meskipun mereka kedudukannya seperti orang Cina sudah entah berapa keturunan hidup di Indonesia.

Sebagai lawan kata nonpribumi digunakan kata asli, artinya orang yang dianggap asli penduduk Indonesia, walaupun kalau diteliti secara ilmiah mungkin sukar dibuktikan. Istilah Indo yang dahulu digunakan untuk menyebut orang-orang peranakan campuran antara orang kulit putih (biasanya ayahnya) dengan pribumi (biasanya ibunya), sekarang jarang terdengar digunakan. Akan tetapi istilah Indo hanya bertalian dengan darah ayah-ibunya, tidak dihubungkan dengan kedudukannya sebagai orang pedatang, sehingga tidak pernah dihubungkan dengan pribumi karena itu tidak pernah disebut sebagai nonpri, meskipun pada masa sebelum perang (zaman Hindia Belanda) istilah bumiputera memang dipertentangkan dengan orang Belanda sebagai penjajah. Istilah bumiputera mungkin terjemahan dari istilah inlander dalam bahasa Belanda. Akan tetapi, istilah inlander digunakan untuk menghina penduduk asli, sehingga tidak disukai oleh orang pribumi. Pengumuman dalam bahasa Belanda yang dipasang di berbagai tempat misalnya berarti “Inlander dan anjing tidak boleh masuk”.

Pemakaian istilah nonpribumi bagi sebagian orang Cina terasa diskriminatif, sehingga mereka cenderung menolaknya. Mereka sebagai orang yang sudah beberapa keturunan lahir dan hidup di Indonesia, merasa berhak juga untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Banyak di antaranya yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak masa sebelum perang sampai pada masa revolusi kemerdekaan dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak yang pernah diangkat menjadi menteri atau anggota parlemen. Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan eng Hoa duduk sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia), dan Yap Tjwan Bing duduk sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sementara yang menjadi anggota parlemen atau menteri antara lain Tan Po Goan, Ong eng Die, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjhan, Lie Kiat Teng, dan Tan Kim Liong. Pada masa perjuangan menumbangkan Orde Lama muncul nama-nama Harry Tjan, Arief Budiman (Soe Hok Djien), Soe Hok Gie, Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Kun), dan lain-lain. Dalam perjuangan mengoreksi Orde Baru dengan melakukan reformasi, ada nama-nama Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, Alvin Lie, dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda memang ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi peranan orang Cina dan keturunannya dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga orang Cina tidak boleh jadi tentara, pegawai negeri, polisi, dan sebagainya. Bidang yang secara luas diberikan kepada keturunan Cina adalah perdagangan menengah dan kecil. Perdagangan besar dipegang oleh orang Belanda dan orang Barat lainnya, walaupun ada juga orang Cina yang muncul sebagai pedagang besar seperti Oei Tiong Ham (1866—1924) yang disebut sebagai “Raja Gula” karena memiliki beberapa pabrik gula di antaranya pabrik “Rejo Agung” yang merupakan pabrik gula terbesar dan termodern di dunia.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah selalu memperlihatkan politik diskriminatif terhadap orang Cina, sampai-sampai agama leluhurnya pernah dilarang dan namanya harus diganti. Akan tetapi, setelah reformasi, kebijaksanaan seperti itu disadari tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang dianggap merampas atau mengurangi hak-hak asasinya sebagai warga negara dan sebagai manusia, dibatalkan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Namun demikian, dalam masyarakat, pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi masih sering terdengar, masih sering digunakan dalam berita-berita surat kabar.

Namun seperti juga dengan setiap istilah, terjadi juga pergeseran arti dalam pemakaiannya. Misalnya berita yang berjudul “Pribumi Harus Diprioritaskan” (Pikiran Rakyat, 19 Juli 2010. hlm. 19), ternyata isinya bukan tentang orang asli yang dipertentangkan dengan nonpribumi (Cina). Maksud pernyataan anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta pribumi harus diprioritaskan itu ternyata penduduk setempat, artinya penduduk Kota Cimahi, tak peduli keturunan apa. Sebab pada praktiknya yang bekerja di Kota Cimahi itu banyak yang bukan penduduk kota tersebut. Padahal masih ada 40.000 orang penduduk Kota Cimahi yang menganggur.

Kata pribumi itu mungkin diambil dari bahasa Jawa, yang artinya wong asal ing tanah kono (Baoesastra Jawa Poerwadarminta), artinya penduduk asli suatu daerah atau tempat. Atau mungkin juga dari bahasa Sunda, karena dalam bahasa Sunda juga ada kata pribumi yang artinya nu boga imah, nu boga daerah at. nagara (Kamus Umum Basa Sunda, LBSS), yaitu yang empunya rumah, yang empunya daerah atau negara. Tuan rumah.

Dalam lingkungan kesenian, istilah pribumi biasa digunakan untuk menyebut karya seni yang memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan tradisi setempat.

Ajip Rosidi, Penulis dan Budayawan

Pikiran Rakyat, 30 Okt 2010.

 

‘BUMIPUTERA’ DAN ORANG INDONESIA

 

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesieracademici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesiamelalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Bandung Mawardi, Esais dan Penyair

Majalah Tempo, 7 Nov 2011

 

BONUS

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA POLITIK

PARA penggerak sejarah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Keputusan itu terjadi dalam rapat-rapat menjelang pengumuman kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Para tokoh menghendaki bahasa Indonesia bisa mengubah nasib negeri terjajah. Proklamasi ditulis dengan bahasa Indonesia: menggugah dan memukau. Deretan kata mengartikan kehendak politik, menggunakan sintaksis bersahaja demi mencipta sejarah.

Bahasa Indonesia adalah representasi sejarah, identitas, nasionalisme, politik, emansipasi, dan pluralitas. Proklamasi berbahasa Indonesia “membahasakan” kehendak jutaan orang untuk mengalami kemerdekaan. Bahasa Indonesia ada di puncak momentum politik, melanjutkan kebermaknaan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda II (1928) dan ­Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Bahasa Indonesia menjadi modal pembentukan identitas-politik dan identitas-kultural, berhadapan dengan arogansi kolonialisme.

Sejarah bahasa Indonesia mengalami kejutan saat Belanda harus meninggalkan Indonesia (1942) akibat kalah oleh Jepang. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, memperkenankan semaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bergerak dalam agenda-agenda politik, pendidikan, pers, sastra, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan politik bahasa ini mengakibatkan pertumbuhan nasionalisme bersandar ke bahasa Indonesia. Para penggerak bangsa pun bergairah menggunakan bahasa Indonesia, disajikan dalam pidato dan tulisan-tulisan merangsang nasionalisme.

Radja Tjantik menulis artikel berjudul “Bahasa dan Kemerdekaan” di surat kabar Asia Raya (7 April 1945), menerangkan makna bahasa bagi kehendak kemerdekaan di Indonesia. Radja menulis:

“‘Mengapa darah tiada mendidih?’ itoe pertanjaan kita. ‘Dimanakah ditjari api oentoek mendidihkan darah kita?’ Bahasa Indonesia, bahasa persatoean, itoelah api jang dahsjat!”

Idiom ini menjelaskan tentang perhatian dan keseriusan mengurusi bahasa Indonesia sebagai fondasi berpolitik.

Kita jarang mendengar diskusi bahwa Proklamasi adalah urusan bahasa. Pengetahuan kita tentang Proklamasi adalah penculikan para tokoh, pembacaan di beranda rumah, pengibaran bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia jarang menjadi tema dalam arus kesejarahan Proklamasi. Seruan Radja Tjantik membuktikan ada relasi intim antara bahasa dan kemerdekaan:

“Semoea bangsa pendjadjah insaf bahwa tjita-tjita kemerdekaan mendapat tenaga hidoepnja dari keinsafan bahasa. Kemerdekaan bahasa bukan lebih penting daripada kemerdekaan politik. Bahasa persatoean adalah momok jang berbahaja bagi pemeras bangsa.”

Tulisan ini hadir di hari-hari menjelang pengumuman kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Kita bisa membuat klaim: Proklamasi tak bakal ada tanpa bahasa Indonesia.

Kita bisa melacak sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa politik melalui peristiwa Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Para guru, intelektual, jurnalis, pengarang, dan tokoh politik berkumpul untuk mengurusi bahasa Indonesia dalam agenda-agenda nasionalisme dan “kemadjoean”. Mereka menganggap bahasa Indonesia menapaki jalan terang, menggairahkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Peristiwa itu mendapat apresiasi Sanoesi Pane dalam surat kabar Kebangoenan, 22 Juni 1938:

“… Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.”

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, menguatkan komitmen membentuk Indonesia.

Kesadaran memuncak saat detik-detik sejarah berlangsung di Jakarta. Para tokoh bangsa melakukan perbincangan dan perdebatan sengit, mengarah ke pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kata-kata direnungkan, dituliskan, dan dimaknai. Deretan kata menentukan kebermaknaan Indonesia. Bahasa Indonesia hadir di lembaran kertas dan diwujudkan dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan naskah Proklamasi membuktikan “api jang dahsjat” telah membakar nasionalisme, menguatkan persatuan demi pembentukan Indonesia. Kolonialisme berakhir di lembaran kertas, sirna oleh bahasa Indonesia.

Kesejarahan bahasa Indonesia dan Proklamasi terus berlanjut di masa revolusi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pesona bahasa Indonesia tampak menguat dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Muhammad Yamin, tokoh sastra dan bahasa, memberi pidato berjudul “Pertumbuhan Bahasa Indonesia dalam Abad Proklamasi”. Bahasa Indonesia dianggap menjiwai Proklamasi, menggerakkan Indonesia secara revolusioner. Seruan Muhammad Yamin:

“Perubahan apapun jang akan terdjadi di Indonesia, namun satu hal tak akan berubah-ubah, bahasa Indonesia tidak akan lenjap dari bumi Indonesia, dan mungkin men­djadi bahasa jang terpenting diatas dunia.”

Ingatan atas sejarah bahasa Indonesia jarang jadi rujukan untuk perayaan hari kemerdekaan di Indonesia. Para penguasa dan publik sering lupa, tak memiliki referensi untuk menilik bilik sejarah. Bahasa Indonesia terbukti menggerakkan Indonesia, menjiwai Proklamasi. Kita mesti memiliki keinsafan bahwa bahasa Indonesia menentukan Proklamasi dan sejarah Indonesia.

Majalah Tempo, 16 Sep 2013

Kalang & Kalangannya

Jika Valli dari The Four Seasons bilang “walk like a man” dan ada yang bersikeras bahwa konstruksi sosial pembentuk stereotip gender harus didobrak, bagaimana menafsirkan “walk like a man” jika batasannya dikaburkan?

Two women bisa diargumenkan bisa menjadi orang tua yang hebat, tetapi bagaimanakah mendefinisikan “good father” di dalam perikatan itu? Bisakah “mother” di-fatherkan? Siapakah yang bisa memenuhi hak anak akan kelengkapan?[1][2]

Bagaimana seorang “trans” perempuan, misalnya, bisa mengalami kesejatian keperempuan sedangkan dulu kau pernah menggaungkan bahwa laki-laki tidak bisa menuliskan biologis hormonal, pengalaman serta privelege dalam konstruk dunia patriarkis, dan psikis keperempuanan?[3][4][5][6][7]

Jika dalam kajian gender argumen mengenai heteroseksualitas dialamatkan pada konstruksi sosial dan menelurkan pada istilah preferensi seksusal mengapakah justifikasi untuk yang selain heteroseksual dinisbatkan kepada “born this way”?[8]

Juga, bukankah ada perbedaan, jika di masa lalu ditemukan “ada kasus” yang tidak dinormalisasi kemudian saat dikoarkan di dalam konteks kekinian usungannya adalah “normalisasi” bahkan legitimasi dan kemudian masuk ke dalam bagian ketidaksepakatan bisa memiliki hak sewenang untuk menstempel bigot? Quo vadis ilmu yang pertama dan utama? Dan di manakah kelak ulama yang disebut sebagai ‘takut pada Tuhan’ dan bukan hanya pintar saja?

Rapid pace and yet chaotic discourse. Menarik bagi pengkaji diskursus ini apalagi ketika memakai world view yang berbeda; yang theistik.

========================

[1] Schumm WR. (2016). “A Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption,” Psychological Reports. 2016 Dec;119(3):641-760. Epub 2016 Sep 12.

[2] Lihat juga misalnya kampanye Katy Faust lewat blog pribadinya, “askthebigot.” Kanal kampanye lain yang berkelindan dengan isu ini adalah massresistance.org

[3] Akademisi dan penulis kelahiran Australia, Germaine Greer, pada 24 Oktober 2015 ketika diwawancarai Kirsty Wark dalam acara BBC Newsnight menyatakan bahwa perempuan transgender bukanlah perempuan. Sebab perempuan transgender tidak “look like, sound like, or behave like women.”

[4] Dame Jenni Murray, presenter kanal BBC Radio 4 selama lebih dari 30 tahun, menyatakan bahwa perempuan transgender tidak bisa disebut sebagai seorang perempuna karena: perempuan transgender memodelkan perempuan berdasarkan bagaimana laki-laki melihat perempuan dan “enjoying the privileged position in our society generally accorded to a man” (Rozina Sabur. 5 Maret 2017. “Jenni Murray: Transgender women are not ‘real women’,” The Telegraph, News, UK.). Murray menuliskan pandangannya di dalam sebuah artikel yang terbit di The Sunday Times yang terbit 5 Maret 2017 dengan judul “Jenni Murray: Be trans, be proud — but don’t call yourself a real woman” meskipun dimulai dengan kalimat pembuka: “Can someone who has lived as a man, with all the privilege that entails, really lay claim to womanhood? It takes more than a sex change and make-up. Let me make something absolutely clear at the outset. I am not transphobic or anti-trans. Not a Terf in other words. That’s trans-exclusionary radical feminist, to use one of the often-confusing expressions that have entered the language in this age of gender revolution.”

[5] Baik Greer maupun Murray walaupun memiliki pandangan terhadap perempuan transgender seperti itu dan oleh sebagian pengkampanye LGBTQ dianggap sebagai reductive (Stonewall) akan tetapi Murray berkata bahwa perempuan trangender ”should be treated with respect and protected from the bullying and violence” (dalam Tom Parry. 6 Maret 2017. “BBC presenter under fire for claiming transgender women ‘aren’t real women’” Mirror, UK) dan Greer pun memberikan pernyataan bahwa ia bersedia memakai pronoun perempuan kepada perempuan transgender sebagai “courtesy” (lih. Endnote no 3).

[6] Penulis dan pegiat feminisme kelahiran Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, juga memiliki pandangan bahwa “It’s not about how we wear our hair or whether we have a vagina or a penis. … It’s about the way the world treats us, and I think if you’ve lived in the world as a man with the privileges that the world accords to men and then sort of change gender, it’s difficult for me to accept that then we can equate your experience with the experience of a woman who has lived from the beginning as a woman and who has not been accorded those privileges that men are.” (Maya Oppenheim. 12 Maret 2017. “Chimamanda Ngozi Adichie faces backlash for suggesting transgender women are not real women” Independent, UK). Ketika ia dibombardir dengan serangan karena seolah memencilkan perempuan transgender dan bahkan transphobia, is kemudian menulis di akun Facebooknya “Chimamanda Ngozi Adichie” pada tanggal 11 Maret 2017: “Gender matters because of socialization. And our socialization shapes how we occupy our space in the world. To say this is not to exclude trans women from Feminism or to suggest that trans issues are not feminist issues or to diminish the violence they experience – a violence that is pure misogyny. But simply to say that acknowledging differences and being supportive are not mutually exclusive. And that there is space in feminism for different experiences.”

[7] Penulis dari Sydney, Allison Gallagher, menanggapi pendapat Murray dan Adichie dengan argumen bahwa perempuan trangender tidak merasakan privelege kelaki-lakian dalam tulisannya berjudul “No, transgender women like me did not grow up with ‘male privilege’” (Sydney Morning Herald, 14 Maret 2017).

[8] Silakan rujuk pada tulisan Simon Copland, “Born this way? Society, sexuality and the search for the ‘gay gene’” dalam The Guardian, 11 Juli 2015.

 

Siapa yang Berhak Bersuara di Dalam Industri Sepakbola?

Tulisan ini terbit di panditfootball pada 24 Februari 2017. Akses pada situs termaksud bisa dirambah lewat tautan ini.


Siapa yang paling berhak mewakili suara liyan adalah pertanyaan yang dikupas dengan sangat padat di dalam tulisan Linda Alcoff berjudul “The Problem of Speaking for Others.” Siapakah yang mempunyai otoritas lebih tinggi membicarakan suatu kelompok, suatu komunitas, apakah seorang ahli yang melakukan riset dan punya data ataukah orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas itu?

Pertanyaan itu juga muncul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tulisan Multatuli yang berjudul Max Havelaar, apakah ia tulus dan memiliki otoritas yang valid untuk menyuarakan ketertindasan pribumi ataukah Multatuli hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan salah di dalam menafsirkan penderitaan pribumi? Itulah yang dibongkar Nieuwenhuys dan juga sejarawan Belanda Wesseling meski van der Bergh membela pengaruh Max Havelaar terhadap pupusnya kolonialisme di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di Liga Inggris. Keributan baru saja terjadi antara pandit sepakbola Gary Neville dengan para kontributor ArsenalFanTV.

Pertanyaannya adalah, jika Arsenal dan masa depan Arsenal harus membicarakan masih perlu tidaknya peran Arsene Wenger maka suara siapakah yang lebih layak dipertimbangkan? Suara siapakah yang lebih layak didengar? Apakah seorang pandit sepakbola yang tahu permainan sepakbola dan punya beragam data tetapi tidak memiliki keterikatan emosional, pengorbanan uang dan waktu untuk membeli tiket dan menonton pertandingan seperti Gary Neville lebih punya otoritas dibandingkan para suporter di ArsenalFanTV yang menyuarakan pergantian manajer Arsenal?

Masalahnya dimulai ketika Gary Neville menyebut para suporter Arsenal di ArsenalFanTV sebagai embarassing (memalukan) karena meminta Wenger out sementara Wenger sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama 20 tahun menukangi Arsenal.

Robbie Lyle, pendiri dan pembawa acara ArsenalFanTV, sebuah kanal fans Arsenal di YouTube yang berdiri sejak November 2012, menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Gary Neville adalah seolah meremehkan suara suporter dari pertandingan sepakbola. Di dalam sebuah acara yang disiarkan oleh Ball Street Network, sebuah jaringan pemberi kanal bagi suporter sepakbola untuk menyuarakan diri mereka yang tidak melulu didikte oleh media massa arus utama, Robbie menekankan bahwa suara dari suporter harus mulai dipertimbangkan. Suporterlah yang menghidupkan pertandingan sepakbola dan membuat sebuah klub dapat terus hidup.

Beberapa media massa besar di Inggris (The Telegraph, Independent, The Guardian, The Evening Standard, Daily Mail) membicarakan polemik ini dan pembicaraan menjurus pada fenomena fan media atau fan TV ini muncul dengan berbagai perspektif.

Ada yang pesimis mengenai kelestarian kanal penyambung lidah fans seperti ArsenalFanTV ini tetapi juga ada yang melihatnya secara optimis bahwa tradisi baru di dalam pewartaan sepakbola kini telah berubah bukan hanya domain media massa besar, para pandit sepakbola, atau mantan pesepakbola saja. Suporter (sudah) mulai didengar, dan suara mereka yang dulu tidak muncul di khalayak ramai, terpisah-pisah, sepi, kini bisa didengar lebih luas dan tersatukan dalam emosi, keinginan, bahkan tuntutan yang sama.

Benar bahwa polemik yang muncul dari pernyataan Gary Neville terhadap ArsenalFanTV akhirnya terlerai setelah Garry Neville bertemu dan berbagi pandangan dengan para fan kontributor ArsenalFanTV. Benar bahwa Arsene Wenger tampaknya masih belum goyah juga padahal sudah dibombardir dengan teriakan dari kontributor ArsenalFanTV agar ia keluar; suara para suporter Arsenal seolah-olah tidak memberikan dampak berarti.

Tetapi munculnya polemik yang berawal dari komentar seorang pandit sepakbola yang cukup disegani di sebuah acara TV seperti Gary Neville mengenai suara-suara fan di kanal ArsenalFanTV dan coverage dari media massa utama di Inggris justru menjadi bukti bahwa otoritas suara media massa besar dan para pandit sepakbola kini tidak menjadi monopoli mereka semenjak fan media mulai pelan tetapi pasti masuk ke dalam pelibat diskursus mengenai bagaimana industri sepakbola dijalankan dan bagaimana sepakbola harus dimainkan.

Seperti penjelasan Alcoff di dalam tulisannya bahwa tidak jadi soal siapa yang harus menyuarakan sesuatu asalkan perubahan yang baik bagi semua pihak dapat terjadi. Hal inilah yang dilihat sebagai hal yang positif oleh Lawrence Tallis, seorang pengamat media sepakbola, mengenai fan media. Bahwa revolusi di dalam industri sepakbola di Inggris bisa diklaim sedang terjadi dan suara suporter lewat fan media kini menjadi bagian vital di dalamnya.

Bahwa perubahan yang baik di dalam industri sepakbola di Inggris kini tidaklah melulu berasal dari suara yang berasal dari media massa arus utama dan para pandit sebab suara para suporter bisa saja memberikan perubahan yang baik bagi industri sepakbola dan bagi sebuah klub.

Tentu saja untuk kasus Arsenal, belum tentu konsistensi yang dibela oleh Gary Neville, seorang pandit sepakbola, atas Arsene Wenger adalah baik bagi Arsenal. Bisa jadi suara para suporterlah yang menginginkan Arsene Wenger keluar dari Arsenal dan digantikan oleh manajer lainnya yang justru akan membawa Arsenal kepada jalan kejayaan.

Ketika

 

Ketika kau menagih sajak
Tantang aku tak pernah bikin satu
Maka relakan kalimat pendek ini
Merangkum segala sajak yang mungkin kubuat untukmu
Dalam suka dan duka, dalam tangis maupun tertawa.
Saat intensitas kasih terasa, atau bahkan saat bosan membuat tidur susah tahan jaga.

Dee, semoga Allah selalu merahmati dan menjagamu.

Itu.

Multikulturalisme; Semangat Lebur Agama versus Hidup Berdampingan dalam Perbedaan Keberagamaan

Multikulturalisme sebagai isme, world view, menyetarakan satu pandangan pukul rata pada keyakinan yang berbeda. Semua harus dilogikakan dengan “logika” dan perbedaan tradisi berpikir serta skriptur disingkirkan. Ia semacam universalisme, globalisasi, standardisasi gaya berpikir dan mencerapi kehidupan.

Seperti pluralisme yang berbahaya ketika ia menjadi -isme, multikulturalisme memiliki ruh yang sama. Hanya multikulturalisme mengusung penstandaran takaran sedangkan pluralisme menerima perbedaan namun menyamakan tujuan; sebuah kerelatifan. (Jangan salah campur dengan multikulturalisme sebagai “penerimaan diversitas dan pluralisme sebagai padanan kemajemukan lho …)

Tidak hanya sekali saya mengkritik bagaimana kita mengikuti gendang tabuhan multikulturalisme ini dan ini adalah racun.

Berkenaan dengan toleransi, ada dua pendekatan yang ramai di Indonesia dan salah satu dari ini tidak produktif. Justru yang tidak produktif ini yang kerap muncul di media sosial dan parahnya kadang disengkuyung, di-endorse, digaungkan oleh, dalam konteks keyakinan saya, akademisi-akademisi Muslim atau bahkan “Ulama” atau “Ustad Gadungan.” Pendekatan toleransi yang saling belajar untuk dapat belajar memahami ditinggalkan dan di media sosial malah ramai pada ide toleransi yang tak produktif. Kacau. Chaos.

Misal di dalam pemersoalan “topi Santa Klaus” yang asosiatif dengan (perayaan) Natal meski tidak dipakai pada hari Natal sekalipun.

Saya tak akan bicara kajian pop culture seperti misalnya bagaimana FIKSASI warna khas Santa Claus adalah merah dan putih yang ada sejarah kuat Coca Cola. Saya tak mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada representasi Santa dengan warna itu. Fokusnya adalah pengukuhan, fiksasi, bahkan mungkin bisa dikelindankan dengan kerja kapitalisme. Jika Panjenengan longgar, bisa do some research sendiri.

Argumen yang toksik menyinyirkan “apakah hanya dengan topi Santa” kemudian “imanmu menjadi lemah atau hilang atau terkristenkan” … “kalau begitu lemah sekali imanmu” atau kalimat semakna dengannya memiliki cara pandang multikulturalisme, bahwa dimunculkan keseragaman berpikir pada kekhasan tiap budaya, tradisi, agama. Ia seolah-olah “sangat logis” namun jika serius merenungi adalah racun.

Di dalam diskursus khas Islamik, ada panduan-panduan yang berlandas skriptur yang secara jelas melarang penyerupaan cara beraksesoris yang asosiatif dengn keyakinan liyan.

Jika misalnya di dalam agama lain, “hal yang sama” tidak disebut bermasalah (baca: dosa; menciderai iman), karena memang tidak ada panduan skriptur tentang itu di dalam tradisi mereka, maka itu adalah khas mereka.

Sungguh sangat tak elok mendampingkan satu fenomena yang sama dengan alat takaran yang berbeda. Upaya “standarisasi” ini adalah racun dan banyak yang tidak sadar tentangnya. Jika standarisasi penakaran ini kemudian dilazimkan dan menjadi sesuatu yang normal di mata awam, menjadi ternormalisasikan, maka banyak kekhasan tiap agama menjadi luntur dan terlebur serta semangat “berusaha memahami,” semangat toleransi, cita-cita Bhineka Tunggal Ika menjadi sesuatu basi.

Contoh lain yang dulu pernah saya bahas adalah karikatur para Nabi (salam dan sholawat atas mereka semua). Di dalam tradisi Islam, (isu ikonoklasme) adalah tercela jika menggambarkan Nabi, siapapun Nabi itu. Dan ini disepakati di dalam tradisi imam yang empat.

Nah, dalam konteks agama bertalian lewat Bapak Ibrahim, atau Abraham, di Indonesia, di dalam tradisi Katolik dan Kristen sependek pengetahuan saya, tidak ada larangan itu. Dan memang Katolik dan Kristen ada tradisi menggambarkan para Nabi (dan juga Yesus).

Pembicaraan tentang Yesus (Jesu, Joshua, ‘Isa) dan bagaimana “ia” direpresentasikan dan diyakini secara berbeda di dalam Katolik, Kristen, dan Islam tak perlu saya bahas panjang lebar kecuali bahwa seorang Muslim dianggap Kafir jika tidak meyakini Yesus (bukan sebagai bagian dari Trinitas, tentu saja, namun sebagai salah satu figur penting dalam penyampaian pesan Tuhan kepada kaum Yahudi: sebagai Nabi dan Rasul).

Oleh sebab itulah terjadi “toleransi” ketika Islam melarang penggambaran Nabi siapapun sedangkan Katolik dan Kristen mengharuskan pengimajian riil Yesus dalam patung dalam gambar, maka tirisan yang muncul adalah “toleransi, memahami” bagaimana keyakinan umat Katolik dan Kristen sedangkan untuk gambar Nabi Muhammad (sholawat dan salam atasnya), larangan itu berlaku. Kepada umat liyan, yang tiada urgensi keyakinan untuk menggambarkan Nabi Muhammad, maka penggambarannya adalah dianggap pelecehan.

Begitu juga misalnya bagaimana Sunan Kudus konon menasehati santrinya agar menghindari makan daging sapi sebab masih banyak umat Hindu saat itu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. (Mengenai apakah Hindu di Jawa saat itu, di India dan di Bali sama keyakinan akan sapi, saya belum mengkajinya) Bukan mengharamkan daging sapi namun jangan memprovokasi penyembelihan sapi, konsumsi daging sapi, di depan khalayak Hindu.

Kembali ke “gambar,” sangat tidak elok misalnya mengatakan: “lha wong di kita saja mau gambar ini dan gambar itu tidak masalah, masak kita menggambar Nabi Muhammad saja tidak boleh. Kamu boleh kok menggambar Nabi-nabi di tradisi kami. Begitu saja kok ribut. Jangan menjadi umat yang bersumbu pendek.”

Kalau yang bilang seperti itu adalah liyan, maka memahamkan dengan kasih dan lembut diperlukan. Sampaikan kepada mereka bagaimana “tradisi” kita dan berharap mereka mau “toleransi.” Kalau memang bersinggungan “kepentingan,” coba cari adakah tirisan atas itu. Damai itu baik bagi semua dan itu memerlukan saling belajar mendengarkan.

Nah, kalau misalnya ada “ulama nyinyirun” atau Ustad jadi-jadian seperti Ustad Abu Janda Al Boliwudi, yang “terkenal itu,” mengatakan kalimat seperti itu atau membuat meme berkalimat seperti itu, ….

Panjenengan harusnya tahu untuk tidak menenggak racun itu. Bahkan walaupun hanya untuk lucu-lucuan. Tidak elok (bagi diri Panjenengan) dan berbahaya (bagi liyan yang kemudian malah mem-perceive Islam dengan cara di luar tradisi mainstream dan malah memegang tradisi “popular” yang muncul dari justifikasi dan atau afirmasi JUSTRU dari umat Islam yang menganggap hal-hal itu HANYA “lucu-lucuan”).

Termasuk misalnya ide bergantian peribadatan, tukar menukar senandung peribadatan, berpinjaman tempat ibadah. Meskipun bagi suatu agama hal seperti ini “boleh tiada pantangan,” akan tetapi di dalam Islam, misalnya, semangat yang melatarbelakangi surat al Kafirun mengenai bergantian peribadatan dan bagaimana Umar r.a. menjaga dirinya dari beribadah di Gereja bisa dijadikan rujukan. Lha bagaimana kalau darurat? Pertanyaannya tentu saja, kedaruratan sampai di mana dan apakah tiada solusi lain dibandingkan melakukan sesuatu yang longgar penyepelean tidak karu-karuan.

Demikian.