Home » Selected Contemplation » Pernik Facebook: Pilkada Jakarta dan Voter Preferences Muslim

Pernik Facebook: Pilkada Jakarta dan Voter Preferences Muslim

RAKYAT TAHU SIAPA YANG BAIK DAN BENAR KERJA?

Pernyataan itu sejatinya agak susah dijawab. Salah satu faktornya adalah bagaimana kekuasaan bisa menguasai sorot lampu.

Suara-suara sumbang yang menyuarakan hal-hal negatif penguasa kerap dianggap murni politik. Bahwa mereka yang menyuarakan keburukan penguasa adalah oposan yang hendak merebut kekuasaan.

Suara-suara sumbang lainnya yang menyuarakan keburukan penguasa juga kerap kalah kanal toa, kalah intensitas penampilan, dibekap kekerapan penguasa menampilkan hal-hal yang hebat dari dirinya.

Untuk kesekian kalinya saya akan merujuk pada Noam Chomsky: “The general population doesn’t know what’s happening, and it doesn’t even know that it doesn’t know.”

Bahwa kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan cilakanya kebanyakan orang ini tak sadar bahwa dirinya tidak tahu.

Kata kuncinya tentu saja adalah well-informed atau tidak.

Hadirnya media sosial memberikan harapan pada penyebaran informasi kepada khalayak.

Di satu sisi, benar bahwa informasi yang tersebar bisa valid tetapi bisa juga hoax (fake), dan juga bisa campuran keduanya. Dan ini membuat kebingungan khalayak, confusion, sebab memisahkan informasi valid, dengan hoax, dan juga yang campuran antara valid dengan hoax menjadi susah.

Akibatnya adalah kadang muncul “ambil gampangnya” saja; bahwa sistem berjalan dengn baik: yang jahat, yang menyeleweng, yang menyalahgunakan wewenang pasti diurus oleh sistem, oleh pihak berwajib.

Jadi saat penguasa yang dikecam suara sumbang dan kadang satu dua media massa besar turut memberitakan, dianggaplah sebagai “kurang benar” atau “melulu bermotif politis.”

Dengan adanya media sosial-lah, suara-suara sumbang yang lamat-lamat saja atau kadang rancu diwartakan oleh media massa besar mendapatkan kesempatan didengarkan, dibaca, ditimbang secara seimbang kadang langsung dari tangan pertama.

Lewat media sosial-lah, informasi-informasi yang berseliweran, tumpang tindih, saling berganti bisa dirangkaikan sebagai satu kesatuan sebagaimana saya sedang lakukan ini.

Saya tentu tidak akan bosan menyoroti Jakarta dan memang status ini akan berbicara mengenai Jakarta. Saya akan berbagi informasi yang saya yakin bukan hoax, valid dan bisa diverifikasi sumber dan kontennya, mengenai Ahok.

Dari kacamata saya sebagai Muslim, saya sangat tersinggung dengan gaya Ahok membahas satu ayat di dalam AL Quran yang mengganjal ambisi politiknya. Ia bukan hanya “mengeluh” bahwa sebagai seorang yang bukan Muslim, keyakinan sebagian besar Muslim mengenai pemilihan pemimpin yang mengutamakan persamaan keimanan bisa mengganjal ambisi politiknya. Ahok melangkah lebih jauh dari itu, ia konsisten membuat olok-olokan mengenainya.

Bagian ketersinggungan saya, sudah sekian kalinya saya bahas. Tentu dari kacamata gelut keilmuan saya (S2 saya adalah Manajemen Pemasaran, dan dulu pernah mendapat offer dari salah satu Universitas di New Zealand untuk riset PhD di bidang Pemasaran Politik), pendekatan pemasaran politik Ahok adalah kasar. Tetapi entah mengapa kekasaran terhadap Muslim di beberapa negara malah mendapat normalisasi, lihat saja misalnya di Amerika Serikat dan Belanda. Bahkan di Australia, politisi yang kasar terhadap Islam juga mulai naik daun meskipun banyak orang Australia yang saya temui di sini sangat mencibirnya.

Tulisan saya terbaru memang berharap masyarakat Jakarta bisa mengikhlaskan Ahok untuk dilupakan dari target coblosan. Mungkin harapan saya akan dicibir karena, misalnya saya seorang Muslim, atau misalnya saya bukan orang Jakarta (sehingga tidak elok bicara mengenai Jakarta).

Tetapi justru saya sebagai Muslim berharap kepada semua umat beragama di Indonesia untuk tidak menormalisasi dan menjustifikasi pendekatan pemasaran politik Ahok dengan terus-terusan membelanya sebagai “tidak bersalah” dan “sah-sah saja” seolah sebagai “minoritas yang terzalimi.” Saya sudah sampaikan di tulisan di blog saya bahwa ada banyak cara misalnya Ahok hendak berkampanye sebagai seorang minoritas.

Dia bisa bermain di dua segmen jenis voter Muslim yang sudah saya jabarkan di tulisan saya sebelumnya: Muslim Sekular dan Muslim yang membagi kekuasaan ala demokrasi menjadi beberapa bagian. Dan bahkan ia bisa juga mencuri hati voter Muslim di dalam isu “pemimpin yang amanah dan tidak khianat.”

Tentu kecuali jika Ahok menyadari bahwa ia “kurang” di dalam menampilkan argumen-argumen bahwa ia mempunyai banyak kelebihan dibandingkan kompetitor lainnya.

Isu agama akan menguntungkan dirinya sebagai minoritas ketika, maaf, yang tersulut berhasil ditampilkan media sebagai “Islam yang tidak toleran, kasar, dan merusak NKRI.”

Ia sebagai minoritas tentu akan didukung oleh minoritas dan citraan dizalimi akan membuatnya mendapat simpati dari Muslim yang masih mudah terhanyut dengan ibaan “tokoh terzalimi.”

Justru di situlah masalahnya.

Ketika Ahok kemudian mendapatkan dukungan dan kemudian menang dengan pendekatan pemasaran politik yang seperti itu di Ibu Kota negara, saya khawatir ke depannya akan menjadi teladan atau blue-print bagi pendekatan pemasaran politik dengan mengangkat isu agama secara brutal; mengolok-olok keyakinan liyan dan bisa melenggang menduduki kursi kekuasaan.

Itu buruk sekali.

Saya hendak menyampaikan bahwa koar-koar Ahok yang selalu mengklaim bahwa ia hendak mengadu program kerja dan atau prestasi miliknya, selalu ia katakan: “Mereka (para lawan dia) tidak mau adu program kerja dan pencapaian tetapi selalu bawa-bawa isu agama.”

Benarkah demikian? Coba misalnya kita semua untuk sementara lupakan hiruk pikuk isu agama yang selalu dijadikan sorot utama Ahok dan membuat kita semua (tidak hanya warga Jakarta tetapi seluruh Indonesia) terlena dan tidak mau mencari tahu bagaimana program kerja Ahok dan atau pencapaian Ahok.

Cobalah lupakan bahwa Anda mendukung Ahok karena sama agama dengan Ahok atau beragama yang minoritas. Cobalah lupakan bahwa Anda tidak mendukung Ahok karena Anda beragama kaum mayoritas (Islam) yang terbawa fokus pikiran dan perasaan (dan saya anggap wajar) terkait dengan olok-olok Ahok mengenai keyakinan pada satu ayat di dalam Al Quran.

Cobalah Anda semua fokus pada misalnya prestasi Ahok (mengenai program kerja, di mana-mana petahana bisa di atas angin jika ia berniat meneruskan program kerja sebelumnya).

Mengenai prestasi, sebelum Anda melangkah lebih jauh mencari dengan niat adil pada diri Anda sendiri di dalam menentukan pemimpin dan teladan lewat banyak situs dan opinion leader di media sosial yang pro dan kontra, ingatlah dulu bahwa seorang yang sudah pernah menjabat tentu ada bukti fisik membangun sesuatu.

Saya padankan, maaf agak ekstrem, semua pemimpin atau kepala daerah yang kemudian tersandung kasus korupsi atau penyelewengan amanah, pasti ada bukti-bukti fisik pernah membangun sesuatu, sudah “kerja nyata.” Logikanya adalah, masak seorang kepala daerah yang sudah pernah menjabat tidak pernah membangun sesuatu? Kan tidak mungkin tidur saja selama menjabat kan? Jadi hal ini juga mohon dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan pada seorang petahana yang mengklaim sudah membangun sesuatu.

Baiklah Anda-anda semua saya ajak bersafari kepada beberapa hal yang semoga Anda bisa terbuka menerima “suara-suara sumbang” mengenai Ahok di kotak komentar saya di bawah ini.

Saya akan tautkan beberapa hal yang semoga Anda, sudi membaca dulu, merenung, dan kemudian menentukan sikap, apakah memang Ahok adalah pemimpin yang Anda harapkan untuk menjadi kepala daerah Anda, menjadi teladan kepemimpinan, dan menjadi model pemasaran politik yang menormalisasi tindak pemasaran politik brutal dengan isu agama sebagai fokus.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 11 Februari 2017

TOKOH KITA DAN MUSLIM

Mengenai Tokoh Kita, kita bisa melihat bahwa ia bisa tetap bisa mengambil suara voters Muslim.

Paling tidak, ada beberapa jenis voters Muslim.

  • 1). Yang memegang keyakinan bahwa selama ada opsi yang seiman di dalam memilih pemimpin publik, ia tidak akan memilih kecuali yang seiman.
  • 2). Yang memegang keyakinan bahwa adanya opsi seiman atau tidak adalah tidak relevan. Sebab pemimpin publik dianggap tidak ada relevansi dengan wilayah dan pengaruh keberagamaan. Jabatan pemimpin publik adalah jabatan sekuler. Atau “tidak sekuler” namun ada hal lainnya yang menjadi pertimbangan.

Model voter ini terbagi pada:
a. Benar-benar tidak relevan memilih kandidat berdasar kesamaan iman sebab kepemerintahan di negara yang bukan negara teokratis adalah tak melibatkan agama. Jadi fokusnya adalah sistemnya seperti apa.
b. Sedikit relevan namun percaya bahwa kaku untuk fokus ke kandidat seiman tidak sesuai dengan tiga pilar kepemimpinan sistem demokrasi di mana eksekutif hanya “sepertiga” dari kekuasaan dan peneluran kebijakan publik. Artinya, ketika di wilayah kuasa legislatif sudah memilih perwakilan yang Muslim maka dianggap sudah memenuhi pemberian kuasa pada kandidat seiman.
c. Model pemikiran Martin Luther (?), Bapak Pendiri Protestan, yang paling tidak nampaknya mempengaruhi sekulerisme Barat dan menginspirasi (tanpa disadari) beberapa Muslim bahwa pemimpin keduniaan harus dibedakan dengan pemimpin kesurgaan. Sehingga, model apapun wilayah atau negaranya, pejabat publik dianggap tidak sama dengan pejabat keagamaan dan kemudian masa bodoh dengan kesamaan atau tidaknya keimanannya.

  • 3). Mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu adalah “haram” karena ia bukan sistem pemilihan yang Islami. Model ini akan selalu golput.
  • 4). Mereka yang tak mau terlibat dalam pemilu karena pemilu tidak Islami namun akan bergerak ikut pemilu jika ada pandangan darurat bahwa ketidakterlibatannya akan berarti membiarkan kezaliman berkuasa.
  • 5). Mereka yang melihat bahwa politik itu busuk sehingga tak mau membicarakan agama atau keterlibatan keyakinan di dalam pemilu atau politik. Mereka khawatir bahwa masuknya agama akan mendesakralisasikan agama.
  • 6). Mereka yang tergerak sesuai tokoh anutan kharismatik. Ikut apapun dawuh atau anjuran tokoh anutannya.
  • 7). Mereka yang tak peduli politik dan siapa pemimpin yang memimpin selama ia bisa melihat ada pembangunan dan tidak merugikan kehidupan pribadinya (Model ignorant yang sengaja saya bedakan dengan penganut sekularisme).
  • 8). Mereka yang memilih sesuai uang saku gerilya simpatisan pada saat operasi fajar.

Mengingat terdapat dua paslon lain yang berkompetisi dengan Tokoh Kita, dan misalnya pada voter jenis nomor 1 akan bisa terpecah pada dua paslon lain, maka Tokoh Kita justru dari mobilisasi liyan (yang saya yakin ada), malah bisa mengeruk suara dari voternya yang seiman.

Kemudian untuk mengambil suara dari voters Muslim, Tokoh Kita bisa bermain dan bermanuver di jenis voter Muslim kecuali nomer 1 dan 4.

Kalau penulis status ini model voter yang seperti nomer berapa? Silakan tebak sendiri.

Jadi bagi yang masuk pada voter nomer 1 atau 4, kerja political marketing-nya harus giat dan cerdas. Isu perbedaan keyakinan untuk memilih atau tidak memilih kandidat MESKI TETAP BISA DAN SAH dipakai karena itu menyangkut keyakinan, akan tetapi di dalam political marketing yang sukses, bahan pemenangan “pertempuran” juga harus memahami medan dan tidak terlena.

Misalnya saja setelah tahu medan yang bisa digarap, adanya jenis-jenis voters ini, walau SATU IMAN dan bisa melenakan jika dihitung berdasar angka demografik Muslim namun itu tidak cukup.

Tengoklah misalnya kemungkinan menampilkan sisi-sisi lain dari Tokoh Kita yang banyak publik belum tahu. Misal klaim pencapaian dengan faktanya, klaim prestasi dan faktanya, spin doctoring masalah rasisme, sengketa penggusuran yang MELANGGAR hukum (lebih dari satu kasus), rekam jejak politik, dan lain sebagainya.

Semua harus dilakukan dengan sebisa mungkin profesional. Kurangi atau bahkan hilangkan kebiasaan panggil yang “sah secara teologis” namun tak nyaman di telinga liyan ketika hendak mengeruk simpati tidak hanya dari voter Muslim semisal panggilan “Kafir.”

Poster, meme, status, ketik sebaik mungkin. Kurangi salah ketik, pelajari kata depan “di” dan bedanya terhadap imbuhan “di.” Misalnya. Bayangkan saja seperti membuat undangan pernikahan milik kita sendiri.

Jika diniatkan kampanye sebagai serupa “dakwah” mengapa tidak dipilih dilakukan dengan baik (ihsan), terpuji akhlaq, dan mengandung nasehat-nasehat yang “bil hikmah”? Mengapa tidak mau profesional dan umuk lena pada jumlah?

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 15 Januari 2017

TENTANG PUSINGAN

Tidak pas jika mengatakan bahwa domain pembicaraan tafsir sebuah ayat adalah milik mufassir saja, kadang orang awam juga ngobrol dan komentar tentang suatu ayat dalam konteks yang berbeda-beda: bertanya, aplikasinya, aktualisasinya, relevansinya, baiknya tanya ke siapa, dst., dst.

Yang menjadi masalah dan ini jadi fokus agar orang “cerdik pandai” tidak membuat pusingan adalah bagaimana Ahok menyerang para pendakwah dari agama yang berbeda dan meyakini bahwa suatu ayat di dalam Quran mempunyai makna aplikatif dalam [keadaan yang ideal] untuk tidak memilih pemimpin dari golongan lain. Ia menyerang dengan kalimat: jangan mau dibohongi (merekakah para pendakwah pembohong sedangkan nasehat bersandar tafsir itu sudah ratusan tahun ada? Bahkan terjemah Quran Depag di Indonesia yang sudah berdekade menyatakan hal yang sama?), pengecut dan rasis (mengapakah menggelari demikian sedangkan beberapa agama memang ada “guidance mengenai siapa yang baiknya dipilih”?).

Bahkan jikalau ada pembelaan mengenai tiada niat “menyerang,” bukankah ia sudah bahas itu lebih dari dua kali? Coba tengok buku tulisannya, coba berapa kali ia mengeluarkan pernyataan menyindir tentang itu di beberapa kali kesempatan?

Bahkan misalnya, misal, ia kelak hendak mengaitkan dengan pilkada, maka ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama adalah musim kampanye pilkada belum dimulai. Jika ia sudah bergerak duluan (di Pulau Seribu) maka ia sudah berada pada posisi yang tidak pas. Kedua, kandidat pesaing belum atau tidak memberikan ke publik pernyataan mengenai bagaimana tak usah memilih Ahok sebab ia bukan Muslim atau menggunakan ayat itu dalam kampanye mereka, yang juga belum mulai karena belum saatnya.

Justru ketika Ahok paham berdasarkan bimbingan yang ia peroleh mengenai adanya tafsiran lain dari ayat tersebut yang sama-sama kuat dan hidup dinamis di internal Muslim sebagai target voter mayoritas yang hendak ia bidik untuk “ikhlas menjadi penguasa Jakarta dan membangun hal-hal gigantis di Jakarta bagi kaum urban menengah-atas dan atas” maka perlukah ia begitu konsisten untuk menyerang satu tafsiran dari umat lain daripada secara elegan misalnya, membicarakan tafsiran lainnya demi ambisi politiknya? Bukankah endorsement lewat kerja political marketing melalui beberapa “ulama” bisa dan mungkin diterapkan di dalam kompetisi meraih kekuasaan? Mengapakah ia harus menyeberang pagar dan merusak taman yang penuh aneka bunga?

Dan, janganlah kawan, kau lihat ini sebagai minoritas dizalimi mayoritas. Janganlah ada pikiran yang teracuni media massa Barat dan takut bahwa Ahok dibawa ke pengadilan akan berimbas kepada kami, minoritas Muslim di negara lain. Adakah kau menyebut ini nanti jadi kausa primer Islamophobia yang telah sedang ada sebelumnya? Bukankah justru kau, aku, kita bisa menjelaskan kepada mereka di sini bahwa Ahok selama ini, jauh sebelum kasus ini, memang kerap kontroversial dalam ucapan? Lainnya yang perlu dicatat adalah “Islamic Movement” sinonim dengan “radikalisme dan intoleransi” sell their papers dan menguatkan industri Islamophobia bahkan ketika movementnya sangat damai dan dijamin UU sekalipun? Bukankah jadi tugas indah kita untuk dengan baik menjelaskan kepada mereka?

Dipa Nugraha

Status Facebook 13 Desember 2016

MASALAH SUARA DAN REPRESENTASI YANG DIWAKILKAN SERTA OTORITAS NARATIF

Ada sebuah paper yang berbicara mengenai sampai sejauh mana kesahihan suara yang diwakilkan menetapi suara yang terwakili.

Apakah pesan dan keluhan dari orang tertindas akan sama disuarakan oleh pembela kaum tertindas ketika menyuarakannya kepada penguasa penindas?

Paper itu menarik. Ada di komputer saya dan saya lupa judul dan penulisnya. Biasa, saya berfacebookan lebih kerap di hape layar kecil saya, seperti saat saya membuat status ini sehingga tak bisa mendudah paper itu. [Judul paper itu “The Problem of Speaking For Others” karya Linda Alcoff]

Paper itu dibuka dengan kutipan Presiden Amerika Serikat yang berpidato mengenai betapa sengsaranya rakyat di negara X dan dunia harus membebaskan mereka dari kesengsaraan yang lebih jauh.

Saya akan melompat-lompat di dalam menenun kisah satu dengan lainnya berkenaan dengan isu besar mengenai sebuah kota di negara seberang lautan.

Kemudian kita bisa mendarat pada ucapan Chomsky yang terkenal, bahwa default mayoritas awam adalah tidak tahu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu.

Tentu kecuali ada yang pegang toa menyuarakan. Oposan, kontra, kaum resisten, golongan kalisan.

Kemudian kita bisa menjelajah pada kisah Foucault dengan medical gaze-nya. Bahwa pasien ditempatkan dalam keadaan untuk ditelanjangi dan diceritakan lewat otoritasi keprofesian, dari profesi di dalam struktur di masyarakat, yang bernama dokter.

Dokter mempunyai kewenangan untuk melakukan apapun, dalam batas kekuasaannya, untuk menuliskan sesuatu mengenai pasien: sehat, sakit, kurang ini, kebanyakan itu, obatnya ini, dst. dst. Pasien bisa protes, bisa ganti dokter, tetapi dokter memiliki privelege superior dibandingkan pasiennya.

Kita bisa meloncat lagi kepada kisah Sitor Situmorang yang pergi menemui dokter di dalam salah satu sajaknya.

Bahwa ia datang dalam keadaan merasa sehat, hanya berniat kontrol kondisi tubuh, hanya kemudian mendapati bahwa dokter menemukan, memberikan pandangan medis, mendiagnosis bahwa ia bermasalah organ ininya, salah bagian itunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ia yang semula bisa mengklaim diri merasa sehat, ternyata sebenarnya terdapat laten penyakit, potensi sakit dikarenakan ini dan itu.

Dari banyak hal melompat ke sana kemari itulah, lewat status ini, saya hendak menjawab tiga komentator di status-status saya yang bunyi pertanyaannya bernada sama: Tidak tinggal dan merasakan Jakarta tetapi menyuarakan tentang Jakarta, bagaimanakah Anda mendapatkan justifikasi dan siapa yang memberikan otorisasi?

Atau, dalam bahasa pendek: “Tak tinggal di Jakarta, tapi sok tahu tentang Jakarta!”

Semoga paragraf-paragraf meloncat-loncat di atas bisa memberikan gambaran ketidakelokan mengenai klaim: “Kami selalu lebih tahu karena kami warga kota ini.”

Klaim “selalu lebih tahu” dengan justifikasi “karena kami ada di sini dan merasakan” adalah tahbis otoritasi sahihnya suara yang sebaiknya direnungkan ulang.

Ambil contoh Bukit Duri. Apakah seorang warga Jakarta selalu bisa disebut bisa merasakan duka hilang rumah dan linang mata jika ia tinggal di menara tinggi kota?

Apakah seorang warga Jakarta selalu bisa mengklaim bahwa ia tahu duduk perkara di Bukit Duri kecuali tersampaikan padanya pelanggaran hukum lewat tulisan ahli hukum dan kemudian terbuktikan lewat keputusan di pengadilan, dan kemudian paradoks dengan menyepelekan “suara” ahli hukum yang andaikan ia bukan warga Jakarta?

Bagaimana mengklaim SELALU lebih tahu mengenai Jakarta dengan bermodalkan argumen “saya besar dan lahir di kota ini” ketika menyepelekan, mengejek, membuli, orang lain yang “bersuara” mengenai Jakarta sementara orang lain ini fokus pada beberapa aspek-aspek yang mungkin tak terasa oleh si saya, tak terkait langsung dengan si saya?

Benar bahwa menjadi sebuah keuntungan ketika seseorang memiliki latar belakang “saya berada di dalam, saya ada di lingkaran, di habitat, di komunitas ini” untuk bersuara. Itu benar.

Pasien tidak salah jika ia merasa sehat, tak ada masalah apa-apa. Tak elok menyalahkan pasien ketika ia mengklaim lebih tahu tentang tubuhnya. Tetapi menafikan atau bahkan melecehkan suara dokter, atau orang lain yang bisa jadi melengkapi pemahaman mengenai keadaan sebenarnya, juga perlu disadari bisa berbahaya. Sembari kita juga tidak menempatkan dokter selalu benar ketika dalam alam bawah sadar berpatok pada struktur sosial, menempatkan dokter pada pemegang tatapan diagnosis dan pena resep. Dokter pun bisa salah dan ada potensi salah.

Apalagi jika pembicaraan suara representatif kita geser ke arah kemajemukan, kompleksitas, ruang yang luas, daerah yang tertebar, motif ini dan itu, bukan mengenai seorang dokter dan seorang pasien saja.

Sebab berbukalah pikiran, bahwa bisa jadi apa yang sedang kamu rasakan sebagai warga kota Jakarta, kebetulan belum mendapati informasi mengenai apa yang saudara lain sesama warga kotamu rasakan.

Bisa jadi banyak hal yang kamu rasakan, hanyalah sekedar perasaan saja, dan mungkin ada hal-hal lain yang terluput dari amatan, hal-hal lain yang belum terbaca sebab belum memperkaya asupan informasi, dan bisa jadi akan terbelalak tak percaya bahwa hal-hal buruk ternyata ada di sana, menunggu singkapan dan reaksi kagetmu saja.

Bahwa Presiden Amerika Serikat bisa bicara begitu tentu ia punya informasi, walaupun sah-sah saja dicurigai sedang berpropaganda. Bahwa kaum oposan bisa bicara hal-hal yang berbeda dengan “pengetahuan” publik tentu punya dasar dan bukti. Bahwa dokter bisa bicara yang kadang berbeda dengan perasaan pasien atas tubuhnya, tentu ada dasarnya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 16 Februari 2017

POLITICAL ISLAM DAN ISLAM DI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

Seolah-olah kedua istilah di judul tersebut sama.

Kajian mengenai Political Islam sendiri sejatinya merupakan hal yang unik. Ia menjadi bukti subjektifikasi Islam ketika ia bergerak masuk ke politik.

Padahal agama-agama lain juga “peduli” dengan politik.

Memang benar bahwa kemudian ada yang membedakannya yaitu dua hal; semangat mengenalkan syariah di dalam politik dan adanya cita-cita idealisme kekhalifahan. Dua hal ini, kadang disebut tidak bisa komplimentari dengan nilai-nilai demokrasi.

Padahal, nilai-nilai demokrasi sendiri mulai dari sejarahnya yang Eurocentric dan Habermas menyindir mengenai pengaruh tak visible dari tradisi Judeo-Kristian justru menampakkan pembicaraan mengenai absorbsi Islamic tradition dan values ke dalam sistem menjadi unik serta normalisasi keberterimaan nilai baru dan penghilangan nilai yang lama adalah dinamis dan bisa diakomodasi di dalam demokrasi.

Political Islam juga kadang dilihat sesempit respon yang muncul dari dekolonisasi negara-negara Muslim setelah sebelumnya terkolonisasi Barat yang polanya adalah White Christian tradition.

Meski tak semuanya senada dengan apa yang saya sampaikan, tulisan Edward Said berjudul “Yeats and Decolonization” menjadi menarik semenarik pengantar Ricklefs pada bab mengenai alasan sebenarnya orang Kulit Putih Belanda Kristen Borjuis “memaksa” pelaksanaan Politik Etis di wilayah Dutch East Indies yang saat dulu fokusnya adalah ekspansi pasar dan menjaga hegemoni Eurocentric kini tudungnya adalah bisa saya koarkan dalam bentuk demokratisasi.

Bagi saya, ketika bicara mengenai apa yang saya yakini mengenai partisipasi politik sebagai seorang Muslim di dalam demokrasi, saya bedakan manuver partai Islami dengan apa perkataan ulama-ulama dulu, pendapat yang jumhur dari mereka, dan bagaimana ulama non-partisan di masa kini (yang juga tak ada rekam jejak kerap nyeleneh) memberikan pendapatnya untuk dijadikan panduan.

Apakah kemudian saya meremehkan partai-partai Islami? Tidak. Meskipun tidak semua manuvernya kadang saya pahami dan atau apresiasi.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 15 Februari 2017

SEDIH

Sedih saat kekukuhan memilih berdasar alasan “pembangunan” dan “fasilitas yang dinikmati”

Dan tak ambil pusing, hilang tepa slira, pada orang kere yang disikat ganas,

Bahkan saat dikoarkan, dipindah orang kere ke tempat yang lebih manusiawi,

Mengapa abai fakta bahwa di tempat yang dulu, mereka mempunyai rumah sendiri, dan dekat dengan tempat mereka cari duit

Kini mereka membayar sewa dan jauh dari tempat cari duit.

“Sudahlah, kau ngomong aja, gak paham kenikmatan hidup dan fasilitas yang aku nikmati! Tetap dukung penggusuran, demi kenyamanan hidup, peduli setan dengan kere-kere!”

Sedih saat seolah-olah memilih Tokoh Kita adalah bentuk penolakan kepada Habib Rizieq dan FPI-nya.

Bagaimana cara berpikirmu, kawan?

Itu cara pelogikaan yang salah. Siapapun gubernurnya, Habib Rizieq dan FPI-nya insyaAllah akan tetap ada dan nguprek-uprek hal-hal yang justru “relatif” mengganggu kalian di bulan Ramadan, justru membantu kalian saat banjir, atau misalnya ada serupa Laskar Kelelawar Hitam mengancam kalian.

Jangan karena tak suka Habib Rizieq dan FPI-nya lantas menempatkan diri akan memilih Tokoh Kita karena seolah-olah Tokoh Kita adalah di sisi yang dimusuhi [hanya] oleh Habib Rizieq dan FPI-nya.

Sedih saat tudingan rasisme tidak dilihat secara adil hanya gara-gara pendapat menyesatkan bahwa minoritas tidak bisa menyulut isu rasisme dan bersikap rasisme.

Tidakkah diingat bahwa jauh-jauh hari sebelum bahkan kampanye pilgub kali ini, Tokoh Kita sudah menabuh gendang rasisme terhadap kaum mayoritas?

Bukankah ingatanmu bisa didudah untuk mendapati fakta-fakta itu? Tidakkah sedikit saja terlintas di benakmu bahwa justru isu itu muncul untuk membelah massa yang besar dan juga mengalihkan perhatian pada isu-isu lain yang sangat relevan untuk dipertimbangkan mengenai integritas, bersih isu hukum, dan kualitas kenegarawanan di dalam masyarakat yang majemuk?

Sedih saat, berkilah bahwa ada sebagian ulama, sebagian tirisan, yang membolehkan memilih liyan, tetapi melupakan konteks dan kompleksitas penerapan pendapat ulama-ulama yang membolehkan ini.

Bahkan tetap kukuh membela dan merasa “biasa saja” saat ia mencemooh keyakinan yang dipilih saudaranya sepersaksian, bahkan di kesempatan lain, menjadikan ayat itu sebagai olok-olokan wifi dan passwordnya.

Bukankah ia juga membuat olok-olokan kepada konsep keselamatan yang konon dipegangnya? Bukankah ia ada “masalah” di dalam dirinya?

Bisakah Saudara sepersaksian dan Kawan Liyan Sebangsa Semua beda KTP dan domisili, tetap bersikukuh pada pembelaan seperti itu, dan membuat satu orang ini, pembuat status ini, … atau mungkin banyak orang di luaran sana, …. sedih dan mengelus dada saja?

Tuhan, dalam termangu, di dinding Facebook ini, aku menyeru nama-Mu
Biar susah sungguh, …

Dipa Nugraha

Status Facebook 14 Februari 2017

CONTOH PEREKAYASAAN SOSIAL DI DALAM KERJA PEMASARAN POLITIK

Menyambung status saya sebelumnya mengenai curhat baper Pak Beye dan geser fokus publik dari isu serius mengenai mantan presiden yang bisa secara terbuka khawatir dengan kehidupan pribadinya padahal amanat undang-undang mengatakan bahwa negara (pemerintah berkuasa) wajib melindungi mantan presiden, saya dalam status ini hendak memberi contoh lain lagi bagaimana pemasaran politik bisa terlihat hasil kerjanya.

Di status sebelumnya, saya sudah menyinggung mengenai isu “dizalimi” yang menjadi barang dagangan laku di dalam meraih simpati publik di Indonesia.

Saya hendak mengajak melihat bersama fenomena Tokoh Kita.

Tak bisa dipungkiri, Tokoh Kita justru berada di atas angin ketika timnya mengedepankan isu SARA.

Kadang kita berpikir bahwa pihak yang menyerang pada suatu “hal X” dari seorang tokoh adalah mereka yang aktif di dalam menyodorkan ke publik mengenai “hal X.” Bahwa “hal X” adalah serangan murni dari pihak anti-tokoh yang diserang.

Benar, memang benar bisa begitu.

Tetapi di dalam “peperangan,” konsep gunakan kekuranganmu sebagai kekuatanmu sangat bisa diterapkan di dalam pemasaran politik.

Berapa banyak sih buku pemasaran yang menyepadankan strategi pemasaran dengan strategi perang? Ratusan! Bahkan istilah-istilah dalam penyerangan, daerah penguasaan, dan detail strategi memang mendapatkan inspirasi dari strategi jenderal-jenderal di dalam peperangan.

Oleh sebab itulah, saya melihat tim pemasaran politik Tokoh Kita justru bisa berselancar nyaman dengan isu SARA sebab ia berfungsi sebagai dua hal:
1. Konsep dizalimi sebagai minoritas mengemuka dan itu penting di dalam mendekap perasaan simpati publik.
2. Isu SARA menutup banyak hal lain yang sebenarnya buruk bagi keperluan elektabilitas Tokoh Kita. Publik justru direkayasa persepsinya untuk fokus pada isu SARA sebab isu-isu lain yang bisa digarap oleh pihak oposan bisa mengganggu rating elektabilitasnya.

Berselancar dan memanfaatkan pada isu-isu yang bisa kamu kuasai, adalah prinsip lain dari peperangan.

Isu Sumber Waras dari temuan BPK, isu disposisi reklamasi, isu Bukit Duri Kampung Nelayan, isu efektifitas manajemen, isu etika politik, isu kontrol diri adalah isu-isu yang akan membuat peperangan berjalan tidak imbang dan akan membuat Tokoh Kita kalah, oleh sebab itulah penting sekali untuk terus panas memanasi isu SARA karena pada bagian ini tim pemasaran politik Tokoh Kita mempunyai amunisi misalnya: ada ormas tertentu (yang dulu) yang bisa mendukungnya, ada perbedaan pendapat di antara voter mayoritas yang diincarnya, ada sejarah sentimen anticina, dan nilai-nilai kompetisi di dalam demokrasi.

Oleh sebab itu janganlah heran jika justru isu SARA ini akan terus dipancingkan kepada pihak oposan dan publik untuk direkayasa berterusan menggarap isu ini dan melupakan isu-isu lain yang sebenarnya bisa merugikan Tokoh Kita.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 8 Februari 2017

PERTARUNGAN ISU HASIL KERJA PEMASARAN POLITIK:

ANTARA CURHAT YANG BAPER, BULI KEPADA PROTES POLITIK, DAN ABAI PADA MASALAH SERIUS

Saya tidak tahu bagaimana cuitan Pak Beye menjadi begitu “aduhai” meminjam kata cerpenis Bung T Agus Khaidir.

Bisa itu terjadi karena citra Pak Beye yang dulu saat menjabat dikenal dengan “curhat”-nya di depan publik dengan istilah semisal “saya merasa prihatin” tetap melekat di benak masyarakat sebagai presiden yang sentimentil di dalam retorika politiknya.

Di dalam pemasaran politik, ingatan publik akan Pak Beye menunjukkan bahwa usaha branding beliau, usaha beliau tidak dilupakan oleh publik, telah berhasil.

Tentu saja ini bisa menjadi sesuatu yang baik tetapi bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, tergantung situasi politiknya.

Ia tak ubahnya dengan presiden lainnya yang dikenal dengan “gitu aja kok repot,” atau presiden lainnya lagi yang menggunakan akhiran “ken,” sebuah privelege power terekspresikan lewat bahasa sementara EYD jaman beliau mengenal bentuk akhiran baik dan benar “kan,” atau kita juga bisa ingat dengan istilah “menurut instruksi Bapak Presiden” yang menjadi sebuah ekspresi yang sifatnya “titah,” atau juga kita ingat melekat di benak “uangnya bocor” versus “uangnya ada” dan visi ekonomi berbasis sains, “akan meroket.”

Catchy phrase, tag line, ekspresi yang melekat sebagai ciri “brand” (ya, manusia atau figur adalah barang dagangan pemasar politik) bisa dibuat di dapur pemasar politik untuk dilemparkan ke publik lewat retorik politik si figur di dalam aktivitas politiknya, bisa lewat pamflet ketika berada dalam masa kampanye seperti misalnya “… adalah kita,” bisa karena si figur sendiri yang mencelotehkan demikian kemudian publik bisa mengingat kekhasan itu sebagai suatu ciri.

Judul status saya mengetengahkan tiga hal. Tentu yang pertama adalah masalah curhat yang baper, dan ini sudah saya sebutkan terkait dengan imaji “brand” Pak Beye yang melekat di benak publik yang bisa bermanfaat tetapi bisa negatif sesuai dengan konteks politiknya.

Nah, yang kedua justru menjadi menarik. Sebab ia juga menjadi bagian kerja dari pemasaran politik. Suatu aksi yang memang dimanfaatkan pihak lawan terkait dengan “brand” Pak Beye. Tentu kita semua paham bahwa kerja pemasaran bukan melulu mengusung dan meningkatkan citra positif brand yang digarapnya, tetapi kadang juga bekerja menebarkan citraan negatif pada kompetitor.

Protes politik di media sosial adalah hal yang lumrah di banyak negara demokratis yang maju; bisa dengan cara galak, sindir halus, retorik santun, retorik sarkasme, dll.

Akan tetapi, protes politik (atau kritik) ini kemudian menjadi dilabeli sebagai sesuatu yang negatif atas “brand” Pak Beye ketika pihak lawan bisa menyebutnya sebagai “tak patut” atau misalnya dengan istilah lain “curhat yang baper.”

Bagi saya, justru poin ketiga dari judul status ini yang harusnya menjadi kepedulian kita semua. Justru seharusnya menjadi kekhawatiran kita semua.

Bahwa mantan kepala negara yang sesuai undang-undang (yang seharusnya) dijaga dan dikawal oleh negara bisa SECARA TERANG-TERANGAN merasakan dirinya tidak aman kehidupan pribadinya dan seolah-olah negara abai terhadap keluhannya.

Tentu saja, mereka yang “pro” negara (baca: fans partai berkuasa, atau figur yang berkuasa) baik yang terikat secara ideologi kepartaian, atau sukarelawan bayaran, atau fanatik embuhan akan mengabaikan isu serius ini dan bersikeras bahwa itu “curhat yang baper,” atau bahkan lebih parah misalnya menuduh itu sebagai “manuver politik dizalimi” yang memang laku di republik ini.

Lihatlah misalnya bagaimana Tokoh Kita yang arogan pun juga bisa merasa dizalimi. Sebuah anomali, sebenarnya, ketika dihadapkan pada kasus Sumber Sehat, Bukito Duri, dan lain sebagainya, kecuali tim pemasaran politiknya kemudian bisa mengemas kerja pemasaran politik meraih simpati publik dengan isu “dizalimi karena SARA.” Jadi timnya berhasil menggeser mind set mengenai dizalimi dari kontes politik sebelumnya yang kata “dizalimi” merujuk pada manuver dari yang berkuasa secara politik kepada “yang oposan” sebagaimana terjadi atas Bu Mega dan Pak Beye, MENJADI “dizalimi” oleh mayoritas.

Begitulah hebatnya kerja pemasaran politik.

Jika publik kemudian gagal dicekoki sebuah imaji bahwa protes politik itu menyodorkan isu serius di dalam republik ini, atau dengan kata lain publik TIDAK melihatnya pada “curhat baper” saja, maka itu berakibat buruk pada figur penguasa (baca: pengelola negara sekarang) sebab gagal menjalankan penjagaan pada mantan presiden. Dan kesan itu tentu ingin dihindari oleh penguasa sekarang.

Dipa Nugraha

Status Facebook 7 Februari 2017

 

JANGANLAH JUGA KECINTAAN BERLEBIH MENGHALANGI BERSIKAP ADIL

Seringkali kita diberikan hujah, atau dalil, mengenai ketidaksukaan kita pada suatu kaum kemudian membuat kita tak berlaku adil.

Berbuat adil mendekatkan diri kita pada ketakwaan.

Segala sikap tidak adil kepada siapapun, takutlah kepada Allah sebab Allah Maha Mengetahui.

Jadi pesannya sungguh dalam. Orang yang percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, percaya bahwa Allah selalu dekat, sebagai bagian dari konsep ketakwaan seorang Muslim, tidak elok bahkan dikecam jika tidak berlaku adil.

Kebetulan ayat yang menyinggung ini ada di dalam surat Al Maidah, surat yang di Indonesia menjadi fokus mengenai “auliya (wala, wali, dst.),” dan isu mengenai golongan yang menusuk dari belakang barisan kaum Muslimin ketika ada perseteruan dengan liyan; kaum munafik, atau dalam bahasa politiknya disebut sebagai the fifth column.

Lawan dari keadilan, tentu saja kezaliman. Di dalam Islam, perkara bersikap adil di dalam praktiknya adalah kurang lebih: menegakkan keadilan dalam hukum dan persaksian, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menunaikan hak pada pemiliknya.

Dari pemahaman ini, kadang kita juga terlewat atau sengaja melewatkan bagian lain dari potensi untuk bersikap tidak adil; berlebihan mencintai.

Pesan dari rasulullah saw. mengenai terlalu mencintai sehingga abai pada banyak hal bisa menjerumuskan seseorang. Cobalah simak hadist berikut:

“Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya, bisa jadi di satu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai.” [HR. At-Tirmidzi]

Atau hadist yang bicara khusus tentang komitmen rasa dan tindak adil berlaku kepada orang yang kita cintai adalah hadist panjang ini:

Golongan Quraisy direpotkan oleh masalah seorang perempuan Mukhzumiyah yang mencuri. Orang-orang Quraisy berembuk, “Siapakah yang akan membicarakan masalah perempuan ini kepada Rasulullah saw?
Ada yang memberi pandangan: “Siapakah yang berani menyampaikan selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah saw.” Maka Usamah pun membicarakannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, “Apakah kamu mau memintakan syafaat dalam hukum di antara hukum-hukum Allah?” Kemudian Rasulullah Saw berdiri lalu berkhutbah, sabda beliau, “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka dulu apabila orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya; tetapi kalau orang lemah di antara mereka yang mencuri maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.”

(Dalam sebuah riwayat disebutkan maka berubahlah wajah Rasulullah Saw lalu bersabda, “Apakah kau akan memberi syafaat dalam urusan hukum di antara hukum-hukum Allah?”
Usamah berkata, “Mintakanlah ampunan untukku, ya Rasulullah.” Kemudian Rasulullah menyuruh bawa perempuan itu, lalu dipotonglah tangannya.”) [HR. Bukhari]

Menimbang isu panas mengenai pilkada, masyarakat di negeri seberang yang terbelah pada “cinta atau benci berlebih,” tulisan ini hendak mengajak semuanya termasuk saya untuk merenung dan semoga bisa memperbaiki diri sendiri.

Kecintaan yang berlebih juga kebencian yang berlebih adalah racun bagi sikap yang adil.

Ada Muslim yang tak adil pada seseorang gara-gara seseorang berstatus Kafir. Ada juga Kafir yang tak adil gara-gara seseorang berstatus non-Kafir.

Bahkan berlaku juga sikap tak adil pada sesuatu yang sifatnya partai, ormas, suku bangsa.

Saya perluas “subjektifikasi” pembicaraan bukan atas Muslim saja. Subjektifikasi pada Muslim, di dalam pembicaraan mengenai sikap adil di suatu negara di mana isu “sikap adil” mengena kepada semuanya, tentu bagi yang belajar mengenai diskursus kekuasaan adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Oleh sebab itulah status ini kemudian meniscayakan pembicaraan mengenai ini diperluas kepada semua warga negara.

Contoh:

1. Muslim yang melarang seorang Kafir untuk ikut berkontes dalam pemilu adalah bentuk ketidakadilan. Sebab kesepakatan antara Muslim dan liyan adalah sistem demokrasi di mana semua boleh maju di dalam kompetisi.

2. Kafir yang melarang Muslim menjalankan keyakinannya di dalam memilih pemimpin, dalam konteks pemimpin apapun selama kepemimpinan itu diyakini masuk dalam kewilayahan yang bisa mempengaruhi keberagamaan, juga tidak adil sebab tiap pemeluk keyakinan mempunyai standar dan panduan hidup masing-masing.

3. Sikap adil di dalam melihat pelaku korupsi dari agama tertentu, partai tertentu, etnis tertentu. Saat pelaku korupsi berasal dari latar belakang yang berbeda dari kita, maka caci keji luar biasa muncul dari mulut kita, status, atau cuit media sosial kita. Atau bahkan dalam pikiran kita. Atau dalam penegakan hukum kita, proses cokok dan peradilannya. Atau juga tidak adil dalam “coverage” pemberitaan kita.

4. Sikap tidak adil dalam membela tokoh-tokoh kita di dalam pengusungan dan pembelaan. Seringkali kita tidak adil saat menghajar tokoh tertentu pada “konteks yang serupa” dilakukan oleh tokoh yang tidak kita bela. Misalnya kita mengejek seorang tokoh yang melakukan politik meraih simpati dengan klaim “dizalimi” sebagai pencitraan sedangkan pada tokoh yang lain, bahkan dengan diksi yang persis, klaim “dizalimi” diyakini sebagai fakta.

5. Begitu juga sikap tidak adil bisa muncul terkait misalnya “dugaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum.” Saat seorang tokoh yang kita bela terduga temuan penyelewengan yang merugikan negara dari lembaga resmi yang mengurusi audit, kita tak ribut. Sementara cuitan dari orang yang tak jelas mengenai tuduhan korupsi kepada seorang tokoh yang tak kita dukung, kita teriak-teriak minta pemrosesan hukum. Bahkan ketika hasil audit resmi dan audit independen sudah menyatakan tidak ada penyimpangan, kita tidak percaya dan terus-terusan menghajar ketidakbersihan tokoh yang tak kita dukung itu.

6. Sikap tidak adil lainnya contohnya adalah misalnya sangat aktif di dalam menyoroti isu kerusakan lingkungan di daerah di Jawa Tengah yang dikhawatirkan akan membuat banyak penduduk bisa kehilangan penghidupan dan harus pergi dari tempat tinggalnya, tetapi di tempat lain misalnya di ibukota, pura-pura buta kepada jerit tangis nelayan terusir dari dekat lokasi penghidupannya bahkan sudah hancur rumah tinggalnya gara-gara pelaku tindakan adigang adigungnya adalah tokoh yang ia bela. Celakanya lagi, juga mengadakan acara doa bersama atas tokoh yang membuat nelayan menangis itu, sementera secara unik, sebelumnya mengadakan doa bersama untuk petani di Jawa Tengah atas nasibnya.

7. Juga misalnya bentuk tidak adil adalah menakar seorang tokoh yang dibelanya sebagai “baik bagi kemajuan dan peradaban” sementara ia pura-pura abai pada banyak pelanggaran dan sulut kekacauan.

Saya pikir saya tak perlu menambah contoh-contoh mengenai “terlalu benci” atau “terlalu cinta” bisa membuat kita semua, baik yang Muslim maupun yang Kafir, atau yang Kafir dengan yang non-Kafir, di negeri seberang bisa menjadi tidak adil dalam bersikap dan bertindak.

Adil itu mulia. Adil itu bagian dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab dekatnya seseorang pada Tuhan adalah mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Mengetahui.

Meyakini ke-Maha Mengetahui-annya Tuhan itu berarti mempercayai bahwa Tuhan pasti mengetahui apa-apa yang tidak hanya nampak dalam tindakan tetapi jauh menembus kepada apa yang ada di dalam benak, tersimpan di dalam hati: sebuah sikap (attitude).

Hal ini tak terkait dengan kekayaan, gelar akademik yang tinggi, atau keturunan. Subjeknya adalah setiap insan.

Adil itu juga harus dimulai dalam pikiran. Pikiran yang menggerakkan pena penulisan artikel, jempol pembuat status, jari-jari di papan ketikan, mulut dalam tuturan, dan tindakan pada liyan dalam perbuatan dan otoritas atau kewenangan.

Dalam bahasa Pramoedya, sastrawan kekiri-kirian terbaik Indonesia, yang sudah meninggal, yang baru saja berulang tahun dan dirayakan Google: “Adil [itupun] sejak dalam pikiran.”

Yang dibutuhkan dari seseorang untuk bisa adil, menurut ajaran Islam, adalah insan yang takwa. Yang percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang ada di benaknya: baik ketulusan (keikhlasan) atau nafsu keduniawian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 6 Februari 2017

BERITA DARI JAUH, SEBELUM KAPAL ANGKAT SAUH

Judul di atas adalah baris dari sajak merdu Sitor Situmorang.

Sitor memang tenggelam di balik nama besar Chairil Anwar padahal kira-kira keduanya persebayaan.

Walaupun kedua nama itu saya sukai karya-karyanya, tetapi bagi saya, justru sajak Toto Sudarto Bachtiar entah mengapa begitu dalam menyentuh saya.

Benar bahwa Chairil Anwar begitu kuat pada banyak hal, paper dari Sylvia Tiwon menjabarkannya, dan ada seorang akademisi dari Malaysia juga menceritakan (saya lupa nama beliau), akan tetapi secara personal TSB …

Judul di atas adalah baiter, di dalam dunia maya, tujuan baiter adalah memperbanyak klik dengan memancing ingin tahu orang dengan judul yang “unik.”

Di dalam dunia pemasaran politik, baiter memancing orang “sembarang share” dengan judul yang provokatif “cinta atau benci” pada seorang tokoh padahal isi berita sangat tak mbejaji dibandingkan provokasi judul.

Sedihnya adalah beberapa media massa daring juga kerap membuat judul “baiter” untuk memperbesar “klik kunjungan” entah untuk kepentingan “traffic” entah untuk “klik masukan pendapatan dari iklan.”

……….

Saya tahu ada seorang pegiat Muslim Indonesia di Australia protes keras dengan melayangkan surel kepada kanal berita Australia ini selepas dulunya melaporkan Tokoh Kita dengan mengabaikan angle-angle lain, suara-suara lain, kekompleksan dimensi kasusnya.

Kanal berita Australia ini dulunya mengklaim bahwa reportasenya sudah layak terbit, tak ada cacat rilis karena sumber informasinya jelas. Ia menyebut nama ini dan itu. Meskipun gugatan dari penulis surel itu sederhana: sudahkah reporter mencari bandingan perspektif dari ini, itu, iku, iku, dan kae?

Rilis berita terbaru bunyinya dalam melaporkan kisah Tokoh Kita sudah sedikit berbeda sebagaimana tautan status ini.

Berita ini sebenarnya telat dibandingkan surat kabar daring besar dari UK (Britania Raya, Inggris Raya), The Guardian sudah beberapa minggu yang lalu memberitakan bagaimana Tokoh Kita seharusnya mulai diberitakan melalui “suara-suara orang pinggiran yang tergusur.” Dan mereka did that.

Tentu dendang mengenai “orang tergusur” akan susah diharapkan dari Ivan Merdu. Ivan Merdu sudah tak bernyanyi “Oo ya o ya o” kecuali “Penguasa beri hambamu …”

Sedangkan pendendang lainnya yang pernah menyuarakan “orang pinggiran ho we ya we yo,” Pak Franky Sahilatua, sudah tidak ada lagi.

Oh ya, sudah mendengar kisah tunggakan dan susah hidup para penghuni “rumah apartemen murah” belum? Kalau belum, coba ditelusur. Kecuali Anda semua tetap beranggapan bahwa “memanusiakan mereka ke rumah sewa (yang konon) murah” adalah membuat kehidupan mereka menderita maka urungkan niatan telusur berita itu.

Demikian.

——

Jika tadi di awal status sebelum saya tambahi paragraf ini saya letakkan pembicaraan mengenai sajak-sajak dan kemudian sajak mana yang menurut saya menyentuh, memotret manusia lebih dalam, kemudian saya sebut nama Toto Sudarto Bachtiar, maka “baiter” itu saya rusakkan lewat edit ini.

Kisah sebuah kota yang “unfair” dengan adigang adigung Tokoh Kita-nya mengingatkan saya pada sajak: “Gadis Kecil Berkaleng Kecil.”

Penggusuran orang-orang demi kemegahan dan kemayaan riang menciptakan keadaan:

“Ah kotaku hidupnya tak lagi punya tanda.”

Dipa Nugraha

Status Facebook 5 Februari 2017

 

PERKARA IMAM DAN TOKOH KITA

Saya tak tahu darimana istilah “Imam Umat Islam Indonesia” bermula dengan seperti apakah argumennya justifikasinya.

Begitu juga saya tak tahu siapa yang memulainya.

Tetapi ijinkanlah saya, seperti biasa, berbeda mengenai itu.

Perbedaan pandangan saya, tentu bukan dalam konteks keustadzan karena saya bukan ustadz, dan bukan sesuatu yang baru kecuali mengulang saja, karena dulu ada komentar mengenai imam yang saat itu saya timpali pernyataan yang bernada sama dengan status ini.

Yang pertama tentu saja, sebelum terjadi salah paham, perlu saya tegaskan bahwa pada perkara Tokoh Kita, saya bisa sesuara dengan beliau yang disebut oleh beberapa orang sebagai “Imam Umat Islam Indonesia.”

Saya salut bagaimana beliau berani memegang toa. Saya salut bagaimana potensi penyerangan pribadi beliau, khilaf beliau, sejarah hidup beliau, kehidupan pribadi beliau, bakal terjadi, dengan segala cara oleh mereka yang mengusung Tokoh Kita.

Tentu penyerangan ini, bagi saya, adalah strategi politik, sebuah makar, atau tipu daya, jika kemudian memang ada yang tidak baik, tidak pas, tidak sesuai harapan, akan dilemparkan ke publik.

Tentu publik akan sengaja digiring pada dua hal yang berbeda dan seharusnya DIPAHAMI TIDAK RELEVAN dengan gugatan kita semua terhadap Tokoh Kita.

Bahwa Tokoh Kita menurut saya bertindak sangat tidak pas di Pulau Sebaku, juga menuliskannya di bukunya. Sebagai suatu kesatuan dari “memang sejak semula” berniat mempersoalkan itu.

Bagi saya, tulisan Tokoh Kita, baik ber-shadow writer, ber-editor jamaah atau tidak, sebagai sesuatu concern dia sebagai seorang politisi berkeyakinan minoritas. Dia melihat obstacle itu bisa menghambat karir politiknya.

Kalimat yang ada di buku itu justru tidak potensial disebut menyerang liyan. Kalimat-kalimatnya “relatif netral” dari kemungkinan penafsiran “sedang menyerang keyakinan dan atau tokoh agama liyan.”

Akan tetapi kemudian ketika di Pulau Sebaku, lewat tuturnya sendiri dengan diksi “dibohongi dengan,” bagi saya menjadi penuh masalah. Ia menyerang pemuka agama liyan dan atau keyakinan liyan secara publik dengan diksi yang buruk. Bahkan ketika ia hendak berkelit bahwa ia menunjuk itu kepada kompetitornya, masalahnya adalah ada perbedaan mengenai “yang resmi dikabarkan sebagai bagian kampanye” dengan “yang tak resmi dikabarkan sebagai poin kampanye.” Dan ini tidak bisa (atau sulit) dibuktikan apalagi misalnya, ketika kampanye belum dimulai.

Jika kasus yang pertama diterima Tokoh Kita, maka ia telah rasis. Sedangkan jika kasus yang kedua yang diterima, maka ia memang menyulut isu rasisme dengan cara yang tak elok. Apalagi jika melihat rekam jejaknya, ia dulu pernah begitu arogan, begitu songong, berkoar-koar “bangga menjadi Kafir.”

Apa-apaan ini?

Kembali kepada perkara penyerangan kepada pribadi yang disebut beberapa orang sebagai “Imam,” saya teringat kepada, maaf, jangan bosan membaca sekian kalinya saya merujuk ini, film “Enemy of the State.”

Film ini unik karena definisi “Enemy of the State,” di dalam dunianya film itu, sesuatu yang kabur. Kita sebagai penyimak film yang bukan bagian dari dunia film itu, bisa sejak awal menyebut bahwa Tokoh Baik Will Smith adalah “Hero of the State” sedangkan Tokoh Jahat nan Rakus Jon Voight sebagai “Enemy of the State”-nya. Tetapi di dalam film itu, dunia film itu, publik film itu, Enemy-nya adalah Will Smith.

Will Smith secara tak sengaja mempunyai video yang merekam Jon Voight bunuh seorang politisi yang menghambat ambisi politiknya.

Singkat cerita, Jon Voight tahu bahwa Will Smith memegang kartu truf yang bisa mengakhiri karir politiknya. Cilakanya, Jon Voight ini punya otoritas kepada perangkat dan fasilitas negara di dalam perkara sadap menyadap.

Gagal segera menangkap dan menghabisi Will Smith untuk mencegah Will Smith menyebarkan rekaman itu kepada publik, Jon Voight tidaklah putus asa.

Ada bagian di film itu yang menarik dan relevan bagi kisah Tokoh Kita.

Bahwa Jon Voight dengan segala kemampuan mengulik dan menyibak segala aspek dari kehidupan pribadi Will Smith, ia bikin makar, rencana tipu daya kepada publik.

Jon Voight menyusun rencana bagaimana agar kehidupan pribadi Will Smith rusak. Diteror rumah dan dibuat kehidupan profesionalnya rusak. Uang tabungannya dibuat tak bisa diakses.

Will Smith dibuat stres.

Langkah berikutnya adalah merusak reputasi Will Smith: dijebak melakukan affair dan pembunuhan. Tentu penjebakannya sangat canggih.

Ada sidik jari, rekaman ini itu, ada keterkaitan “bisnis,” sehingga sangat masuk akal.

Kalimat Jon Voight kurang lebih, di film itu: jika reputasi Will Smith kita buat buruk di mata publik, ucapan apapun meski benar yang ia sampaikan ke muka publik akan dianggap kebohongan.

Semisalnya, seorang pelacur meski berkata benar bahwa ia memang diperkosa, publik yang mendapati bahwa perempuan tersebut adalah “pelacur” atau “punya sejarah melacur” akan dianggap publik sebagai pembohong.

Jadi cara kerjanya begitu.

Jika memang ada pikiran bahwa melawan bukti-bukti dan argumen yang dibawa oleh Will Smith akan susah dan pasti kalah, maka seranglah kehidupan, riwayat hidup, pribadi Will Smith.

Sebutan untuk cara kerja makar (tipu daya) ini adalah “ad hominem” atau “personal attack.”

Benar bahwa kita patut berhati-hati kepada seseorang yang kita ketahui berkarakter buruk, punya rekam jejak negatif, fasik, di dalam mempercayai ucapannya. Quran mengajari itu.

Pesannya adalah berhati-hati untuk tak terburu percaya akan “esensi pesan,” untuk diklarifikasi dulu sebelum dipercayai, dan apalagi kemudian disebarkan.

TETAPI PESAN DI QURAN, sebagaimana pemahaman saya, mohon koreksi saya, saya bukan ahli tafsir, adalah “berhati-hati” dan BUKAN SERTA MERTA MENOLAK.

Kembali pada kasus Tokoh Kita, maafkan jika saya menafsirkan “akan satu-persatu dipermalukan” mendapati konteksnya pada contoh di film “Enemy of the State” terhadap Tokoh Baik (Hero) Will Smith.

Bahwa kasus yang menjerat Tokoh Kita saya punya bayangan akan muncul personal attack terhadap mereka yang mengangkat toa.

Status ini, tentu saja, bukan “pasti seperti itu.” Anggap saja “bisa jadi seperti itu.” Ada kemungkinan begitu dan baiknya tak pas dinafikan.

Terkait dengan status “Imam,” sekali lagi, jika makna “Imam” pada istilah “Imam Umat Islam Indonesia” adalah khusus pada kasusnya Tokoh Kita, maka saya kurang sepakat.

Mengapa? Karena yang mengangkat toa banyak dan misalnya kelompok pengawal fatwa beliau berada di posisi “ketua” atau “koordinator” atau bahasa lainnya “imam,” maka bagi saya hanya khusus spesifik pada “aksi massa damai saat itu,” DAN TENTU TANPA MENGABAIKAN “imam-imam” lain yang mengangkat toa, yang bersama jamaahnya ikut berpartisipasi. Atau sebutlah: “ada beberapa imam.”

Saya, maafkan saya, tentu saja tak bisa sepakat jika kemudian ada penahbisan, ada baiat, bahwa ia “diperluas” keimamannya menjadi “seluruh umat Islam Indonesia.” Siapakah yang menahbiskan? Siapa saja ulama-ulama hanif dan ‘alim yang memberi otorisasi?

Saya bukan fifth column. Sebagai catatan: perjuangan jalan terus.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 4 Februari 2017

HABIB RIZIEQ

Akan menarik memang melihat bagaimana tiap kita akan kelabakan jika diberikan kuis bagaimana membuktikan bahwa Habib Rizieq tidak dibidik.

Sebut saja bagaimana acara ILC yang berencana menyuguhkan tema “Habib Rizieq Dibidik” tidak bisa ditayangkan.

Belum lagi misalnya, beliau diperkarakan melalui banyak jalan.

Mulai dari isu Pancasila, sedangkan argumen dan pandangan Habib Rizieq justru didasarkan pada karya ilmiah (riset) beliau di sebuah universitas yang bukan bodong dan di luar negeri (Malaysia). Tentu riset beliau diawasi supervisor riset dan diujikan secara akademik. Artinya, Habib Rizieq tidak sembarangan punya pandangan.

Dan sanggahlah bahwa ia tidak dibidik, saat pelaporan atas dirinya begitu banyak terkait Pancasila.

Sebutlah lagi isu mengenai “bidan” dan Trinitas. Jika Anda semua benar-benar mengikuti nasehat “Ustadz” Tokoh Kita untuk tidak melihat potongan video saja namun utuh menyimaknya dari awal hingga akhir kemudian kita tambahi sedikit konteks audience-nya dan bidang garapannya, maka pelaporan atas Habib Rizieq pada perkara “bidan” adalah absurd. Akan berbeda jika kita membandingkan kondisi “Ustadz” Tokoh Kita yang berdakwah tafsir satu ayat dengan banyak rambu dilanggar. Mulai dari bukan bidangnya, curi start, kepejabatanpubliknya, audience-nya, dan pelecehan terhadap tokoh-tokoh lain atau umat liyan yang mempunyai penafsiran berbeda.

Belum lagi misalnya kita bicara santriwati gaib, Aisha Nurramdhani yang membuat tulisan daqiq mengenai trinitas kemudian menghilang ditelan bumi. Di dalam tulisan itu, ada propaganda membela “Ustadz” Tokoh Kita dan mencela Habib Rizieq.

Sanggahlah bahwa Habib Rizieq tidaklah dibidik.

Daftar bidikan tersebut bisa ditambahkan misalnya beredar tulisan-tulisan mengenai “habib” yang tidak selalu “orang baik,” tulisan bahwa banyak yang “aslinya punya darah kehabiban” namun “diklaim rendah hati tak mau mencantumkan sebutan habib atas namanya.” Seolah secara implisit hendak menyebut bahwa habib “yang itu” bukan orang baik dan “tidak termasuk rendah hati.”

Sanggahlah sekayang-kayangnya bahwa Habib Rizieq tidak dibidik.

Masih berlanjut, setelah tuduhan makar atas aksi yang digalang susah dibuktikan, kemudian isu “aliran dana” atas aksi bisa menjurus pada isu perzinaan.

Tepuklah dada sekencangnya dan cobalah jika bisa teriakkan tangkisan: Tidak, Habib Rizieq tidak dibidik.

Benar, kita tidak tahu apakah tudingan ini benar atau tidak. Saya tidak tahu. Saya kesampingkan dulu apakah itu benar atau salah akan tetapi keberuntunan isu yang ditembakkan ke Habib Rizieq akanlah wagu jika dikatakan “tidak ada yang membidik.”

Lepas dari itu, sekali lagi, itu benar terjadi atau tidak, masalah ini sungguh serius untuk direnungkan:
1. Bagaimana percakapan WhatsApp bisa beredar? Apakah ada handphone yang dicuri? (Jika memang itu benar terjadi kasus yang dituduhkan itu). Ataukah ada hacking WhatsApp? Siapa yang bisa melakukannya? (Sekali lagi jika itu benar) Siapakah penyebar pertamanya? Apakah ia “hacker” ataukah pion dari pembidik Habib Rizieq? (Jika itu benar)

2. Gaya ketikan seseorang dan bicara seseorang tak bisa berganti-ganti kecuali seseorang adalah aktor atau con-artist. Sebagaimana saya sering disindir oleh beberapa orang dekat mengenai bahasa ketik pesan dan tutur yang kurang gaul. Untuk mengubah menjadi “gaul” tidak bisa dilakukan sekali jadi dan kemudian balik lagi ke model aslinya sekali tepuk.

3. Zina adalah perkara berat. Ustadz saya, tanpa tanda kutip, Ustadz beneran, menasehati saya bahwa menuduh orang berzina adalah perkara yang serius; sangat serius. Ini adalah bagian dari adab Muslim dalam penuduhan Zina. Tentu kecuali melihat “pensil masuk ke dalam botol” dengan mata kepala sendiri. Itupun …

Oleh sebab itulah, saya tak habis pikir, ketika isu ini masih samar, mengapakah sebagian Muslim berteriak kegirangan, menyindir-nyindir, senang tidak ketulungan ketika isu ini mencuat?

Benar bahwa tiap orang ada potensi melakukan khilaf, salah kecil maupun salah besar. Itu benar.

Akan tetapi mengapakah pada perkara yang sangat berat tuduhannya, masih samar dan banyak “hole”-nya serta ada keberuntunan bertubi-tubi kasus yang dicuatkan dan ditimpakan sehingga pantas untuk “sangat berhati-hati” untuk berkomentar karena bisa jadi ini juga bagian dari peluru ditembakkan, tempik sorak dengan bangga kau tuliskan di status-status media sosialmu? Dengan enteng kamu “share” tulisan-tulisan yang bernada serupa itu?

Tidak ada yang kebetulan di dalam politik. Cobalah berpikir sederhana saja, bertubi-tubi kasus ditimpakan kepada Habib Rizieq itu dimulai dari perlawanannya kepada siapa?

Siapakah yang dilawan Habib Rizieq? Apakah yang ia lawan adalah “aset” pengaman proyek yang bernilai sekian trilyun dan proyeksi politik ke depan sekian besar?

Marilah secara jujur, baik kau secara pribadi maupun keimanan setuju atau tidak setuju dengan gaya Habib Rizieq, cobalah duduk merenung dan menguatkan benak untuk dengan mantap menyatakan: Tidak, saya tidak melihat Habib Rizieq dibidik.

Jika bisa. Jika bisa.

Dipa Nugraha

Status Facebook 31 Januari 2017

KYAI TIDAK SELALU BENAR, HABIB TIDAK SELALU BENAR, TETAPI

Kapan hari yang lalu, saya berbincang secara pribadi dengan seorang Muslim yang berpendidikan “ngaji” lama dan punya kiprah lama di bidang hukum.

Ia mengumpat-umpati Kyai dan Habib karena punya pandangan begini dan begitu dalam politik.

Selain nampaknya ia “mengutuk” keterlibatan Kyai dan Habib dalam politik, ia juga “mendamprat” pandangan mereka dalam kontes demokrasi.

Saya ngobrol banyak dengan dia. Percakapan itu masih tersimpan di Fb Messenger saya.

Saya bertanya mengapakah ia punya pendirian seperti itu. Apakah sebabnya.

Ia lalu merujuk pada pernyataan “Kyai Besar” bahwa di dalam demokrasi itu begini dan begini. Bahwa agama tak boleh dimasukkan dalam politik.

Saya kemudian bertanya kepadanya. Pertama tentu saja, bukankah “Kyai Besar” itu dulunya sebelum meninggal sangat aktif di pentas politik? Bahkan bukankah setidaknya ia mahfum bahwa “Kyai Besar” itu juga mendirikan partai; bukti semangat ia memperjuangkan umat dalam dan lewat politik? Dus, Kyai Besar pujaannya tak bisa melepaskan diri untuk nimbrung di politik.

Jadi tak tepat pernyataan jangan masukkan agama dalam politik. Tentu kecuali jika maksudnya adalah jangan sampai kontestasi politik membenturkan antaragama dalam retorika dan praktik. Tetapi bukan berarti politik itu steril dari agama.

Kurang lebih begitu, alur percakapan kami. Kurang lebih.

Lalu saya tanyakan lagi, jika sama-sama Kyai yang satu (dan Habib) disebut “salah dan ngawur” di dalam menetapkan pandangannya atas seseorang, apakah berarti Kyai yang satunya, Kyai Besar yang jadi rujukannya berpendapat, berarti (pasti) “benar”?

Ia tidak mengatakan “ya” secara eksplisit. Namun saya ajak ia ngobrol agar bisa mengarah kepada poin saya mengenai keanehan mengambil sikap pada dirinya.

Saya bertanya, apakah “Kyai Besar” yang dipujanya selalu benar di dalam kiprah politiknya?

Ia pertama enggan menjawab.

Kami berjeda kontak kira-kira dua hari. Sebelum akhirnya ia menjawab: tidak semua hal dari “Kyai Besar” itu benar menurut saya. Ia bahkan bisa memberi contoh konkret.

Contoh yang ia berikan menunjukkan bahwa ia peduli politik. Itu sisi positif dirinya. Di sisi lain, saya menimpali: Berarti “Kyai Besar” itu tidak selalu benar bukan? Keputusannya selain tidak pas juga menimbulkan hal yang tidak baik bagi banyak orang.

Ia terdiam.

Lantas saya sodorkan perspektif bahwa sikap yang diambil Kyai dan Habib yang ia serang itu, besar jadi malah benar dan bermanfaat bagi umat dan JUGA bangsa Indonesia tidak hanya sekarang namun hingga ke depan, mengapakah tidak dihormati? (atau malah diikuti).

Ia terdiam.

Kyai dan Habib bisa keliru, tetapi Kyai yang kamu rujuk juga belum tentu benar, apalagi hanya pendapat menurut rendah ilmu “kita.”

Belum misalnya jika kita tambahkan sebuah fakta bagaimana Tokoh Kita yang DULU didukung Kyai Besar itu di hadapan banyak massa, bisa jadi, jika beliau kini masih sugeng, tidak akan didukung lagi SEKARANG karena kasar dan penuh kontroversi terkait proyek berbalasan “kontrak sukarela” barang dan donasi kampanye tak terlaporkan dan gebuk kasar tutur dan kebijakan menurut sisi kemanusiaan.

Sayang, saya lupa menambahkan hal penting mengenai pandangan tokoh-tokoh religius (agama apapun) berkenaan dengan demokrasi di dalam perbincangan Fb Messenger itu.

Begini. Pendapat Martin Luther, tokoh pendiri Kristen Protestan, nampaknya mewarnai pemikiran beberapa tokoh religius.

Martin Luther memiliki pandangan bahwa pemilihan pejabat publik berbeda dengan pemilihan imam keagamaan. Tetapi bagian ini, harus juga dipahami dua poin penting: bahwa ia mengalami kisah “Gereja Katolik dan Penguasa Bangsawan yang disokong buta oleh Gereja SAAT ITU” dan model yang ditawarkan Martin Luther meretaskan jalan pada sekularisasi Barat. Meski, meskipun dalam praktiknya di politik Barat, isu agama tidak lekang dan sayap kanan hingga kini punya banyak sokongan. Malah, kini di beberapa negara Eropa kian kuat. Silakan saja telusur di internet dan rujuk pada kolumnis-kolumnis politik yang “jelas keilmuan dan atau kiprah jurnalistik politiknya”: benar demikian adanya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 28 Januari 2017

HOAX DAN ALTERNATIVE FACTS

Hampir disepakati bahwa hoax (fake news) tidak terkait dengan tingkat literasi.

Nyatanya banyak negara besar dengan tingkat literasi bagus juga meresahkan beredarnya hoax di masyarakat mereka. Atau mungkin katakanlah bahwa semakin tinggi tingkat literasi sebuah masyarakat maka pembuat hoax juga semakin canggih.

Di Amerika Serikat, isu hoax begitu kuat di panggung politik. Ada kolumnis politik yang membuat klaim bahwa kekalahan Hillary Clinton dari Donald Trump karena beredarnya hoax, salah satunya mengenai kesehatan Hillary.

Di dunia politik Amerika Serikat juga kapan hari yang lalu diributkan dengan istilah “alternative facts” juga “false claim.” Banyak yang mempertanyakan mengapakah ketika para politisi di Amerika Serikat “spreading lies” hanya disebut dengan menyodorkan “alternative facts” atau “false claim” dan tidak disebut dengan “berbohong” saja.

Bagi wartawan untuk menyebut atau menulis seorang politisi melakukan kebohongan, menyebut sebagai pembohong, kadang kala berisiko. Apalagi jika politisi tersebut diusung, didukung pemilik surat kabar tempat ia bekerja. Bisa kena pecat, cari pekerjaan tidak mudah.

Itulah mengapa kini pilar keempat demokrasi: surat kabar, media massa, disebut sudah sering melempem. Kritik publik, kontrol publik terhadap pemerintah yang sedianya menjadi tugas media massa menjadi melesap bersama kepentingan pemilik media massa yang terlibat aktif dalam patronase politik.

Balik kepada hoax, alternative facts, false claim, dan kita arahkan pada politik di Indonesia, banyak yang menyatakan bahwa hoax awal di dalam politik adalah “mobil Esemka.”

Menurut saya, pernyataan ini tidak tepat. Banyak bukti menunjukkan bahwa mobil Esemka selain riil ada, juga mengalami usaha serius untuk keberlanjutannya. Mengenai belum terwujudnya sesuai harapan, banyak faktor bisa diajukan.

Menurut saya malah, hoax awal di dalam politik Indonesia adalah pernyataan: “uangnya ada, uangnya ada.”

Pernyataan ini jika merujuk pada “facts” dan “alternative facts” sebagaimana perpolitikan Amerika Serikat berpolemik mengenai hoax, fake news, false claim, mengenal dua istilah tersebut sebagai “fakta sesungguhnya” dan “bukan fakta” maka kita bisa mengatakan bahwa yang merupakan fakta adalah “uangnya bocor” dan yang berkebalikan pernyataannya, “uangnya ada, uangnya ada” adalah …

Dan mungkin dari situlah kita harus memaafkan diri kita yang membuli seseorang yang tahu dan mengatakan kondisi negara sebenarnya. Menyatakan kekhilafan kita dan menaruh hormat padanya.

Demikian.

Dipa Nugraha

Status Facebook 26 Januari 2017

KAFIR DAN TOKOH KITA

Tokoh Kita ini konsisten di dalam mengelabuhi publik lewat gaya ngotot seolah tidak bersalahnya.

Kita bisa ingat bagaimana klaim bahwa ia sudah tahu tafsir ayat dari kitab suci liyan yang kini menjeratnya, melupakan bahwa setidaknya ada tiga tafsir yang dipakai Muslim di Indonesia pada ayat yang sama.

Mengkampanyekan satu tafsir “yang menguntungkan dirinya” sebagai politisi yang bukan dari pemercaya kitab suci itu sembari menyebut pengusung tafsir yang diperanginya sebagai para pembohong adalah kurang ajar, bagi saya.

Belum lagi terbukti ketidakpahaman Tokoh Kita terhadap tafsir yang diperanginya ketika ia menuduh penyembunyian riwayat kerja saksi yang melaporkannya mengenai Fitsa Hats.

Tokoh Kita, bagi saya, kurang ajar dan ngawur. Saya tak peduli jika ada video tokoh nasional atau kyai besar mendukungnya, bagi saya Tokoh Kita memang membuat masalah dengan kebhinekaan. Bukan sebaliknya.

Tentu saja menurut kacamata hukum, saya tidak tahu. Tentu saja bagi hukum, uang, dan mega proyek bernilai trilyunan yang dipertaruhkan, saya semakin tidak tahu. Maklum, saya bukan praktisi hukum, bukan patron modal politisi, dan bukan makelar hukum.

Yang terbaru dari Tokoh Kita adalah kemarahan disebut “kafir.”

Saya masih ingat bagaimana ia pernah menyatakan di depan wartawan bagaimana ia “bangga menjadi kafir.” Ada pernyataan itu dalam tautan tulisan mengenainya di sebuah tulisan di blog saya.

Jika kemudian ia kini marah-marah tidak ketulungan disebut orang lain sebagai “kafir” di pengadilan maka saya tak tahu lagi bagaimana menyebut kepribadian Tokoh Kita ini.

Tambahan pula, penolakannya terhadap definisi “kafir” yang ditujukan baginya juga aneh. Seolah-olah ia menyamakan “kafir” dengan “atheis.” Entah apa saja istilah-istilah yang ia pahami beda dengan pemahaman umum atau berubah-ubah berbeda menurut kepentingan pragmatisnya.

Saya tak habis pikir, saya hampir-hampir kering kata.

Status saya ini bukan hendak menormalisasi pemakaian istilah “kafir” dalam kontestasi politik di ruang publik di negara Indonesia tercinta. Bukan dan jangan lakukan itu.

Hanya saja, saya menulis status ini dalam keadaan sedih karena seolah menguatkan pandangan awam saya bahwa Tokoh Kita memang berani begitu dan tanpa kapoknya kecuali jika tanpa patron yang kuat yang, paling tidak, bisa menjamin “keselamatan”-nya di dalam aktivitas publiknya sebagai politisi untuk mengumbar hal-hal mengenai sesuatu yang milik liyan dengan tafsiran sesuka hatinya.

Salut! Salut! Salut! begitu keprihatinan ini mengejakan duka tak bisa apa-apa.

Dipa Nugraha

Status Facebook 25 Januari 2017

PAGELARAN WAYANG

Walisongo konon ada perbedaan pendapat mengenai media dakwah lewat seni wayang.

Silakan simak bagaimana Sunan Ampel yang berbeda dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus di dalam berdakwah lewat media budaya.

Apapun, yang beredar di masyarakat bahwa SEMUA dari Walisongo setuju dan atau berdakwah memakai media wayang adalah tidak akurat. Silakan misalnya rujuk pada buku John Renard, “Tales of God’s Friends” (2009: 356). Juga bisa ditelusur lewat pendapat Abdul Rahman, pengkaji riwayat Sunan Ampel.

Dan juga misalnya ada posibilitas modifikasi cerita agar tidak kehindu-hinduan walaupun tidak tertutup kemungkinan ada yang dakwah tetap baku dengan nuansa “India” [baca: cerita asli wayang adalah bukan Indonesia asli kecuali modifikasi Punakawan] dengan nasehat ikutannya Islami, ada yang anggap cerita “India” itu anggap saja sebagai amsalan kehidupan manusia tentu tanpa kerasukan Hinduisme India. Dan di sisi lain, wayang sendiri dalam rupa fisiknya adalah bukan rupaan 3 Dimensi dan stilistik dibuat tak persis manusia beneran, sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat kebolehannya dari empat mahzab tentangnya.

Oleh karena itulah tidak mengherankan jika MUI ternyata juga wayangan. Muhammadiyah juga wayangan, NU juga. PKS ternyata juga.

Misalnya ada ormas Islam lain yang tidak sepakat dengan wayang kulit, mbok ya jangan dibilang dengan julukan yang kasar. Katanya menerima perbedaan pendapat? Sunan Ampel tidak wayangan. Katanya hendak santun menasehati? Lha wayang kulit yang ditentang itu yang bagaimana juga sih?

Problem lain dari baliho atau spanduk itu adalah, siapa yang memasangnya, lokasinya di mana, bagaimana memastikan bahwa pemasangnya adalah suatu ormas (baca: ormas Islam)? Belum lagi, wayang itu biasanya “digelar,” “dipertunjukkan” dan bukan “diputar.”

Kalau mau provokasi, adu domba, umat Islam (atau anak bangsa ini) maka baliho itu sungguh lucu unyu-unyu sebab umat Islam (atau anak bangsa ini) insyaAllah tak gampang terprovokasi.

Makanya kalau mau provokasi, mbok jangan lucu unyu-unyu.

Lagian, sebenarnya yang ditolak itu semua pagelaran wayang kulit, atau “satu” wayang kulit yang akan diselenggarakan terkait materinya yang nggombali; wayang kulit politik?

Referensi

1. http://mui.or.id/…/06/09/suguhan-wayang-santri-ijtima-ulama/

2. http://www.muhammadiyah.or.id/news-137-detail-pertunjukan-w…

3. http://www.nu.or.id/…/pesantren-kaliopak-gelar-pekan-pering…

4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208372280649888&set=a.1042799435511.2008388.1391342298&type=3&theater

5. https://www.merdeka.com/…/jauhi-bidah-sunan-ampel-tolak-ide…

Dipa Nugraha

Status Facebook 23 Januari 2017

TENTANG GULMA (WEED) DAN HAMA (PEST) [ARTIKEL] DI REPUBLIK[A] ITU

Arcioni (2004) dari Universitas Wollongong tak mungkin gegabah dan tak mungkin tanpa reviu ketika ia menuliskan kajiannya yang berjudul “What’s in a Name? The Changing Definition of Weeds in Australia” yang isinya mengenai perubahan definisi dan kebijakan mengenai gulma di Australia dari 1788 hingga masa modern.

Dua fokus utama yang menjadi kajian Arcioni adalah pertanyaan: “by whom are the plants unwanted and why are the plants unwanted.” (hlm. 443)

Ia mendudah sejarah perbedaan pandangan dan perubahan pendefinisian gulma mulai dari sudut pandang Aborigin, kolonial Inggris, agrikultural, dan sudut pandang lingkungan.

Arcioni di dalam paragraf awal kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: “The way in which plants are characterised, as good or bad, deserving of protection and encouragement in their growth and spread, or requiring management, control or eradication, says much about the society which makes those choices, what that society values and why. The way in which plants are characterised in Australia and how that has changed over time reflects a change in the nature of Australian society, its values and characteristics.” (hlm. 456)

Kemudian dari pendefinisian gulma yang sifatnya mengikuti sudut pandang mana yang hendak diambil, narasi bagaimanakah yang hendak dipakai, kita kemudian bisa menuju pada istilah kedua pada judul di atas yaitu Hama (Pest).

Di dalam pendekatan akan hama, kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan Integrated Pest Management (IPM). Pendekatan dalam IPM adalah pendekatan holistik yang tidak mengesampingkan keseimbangan ekosistem di mana “tanaman yang digarap” dengan “hama yang merugikan” kadangkala memiliki keterkaitan keberadaan dan tak bisa diganyang hingga habis kecuali dikontrol sesuai takar harapan (Hough, “The Global Politics of Pesticides,” 2013: 131).

Pendekatan modern ini mengurangi kerusakan yang tidak perlu, mengurangi kerusakan lingkungan lewat pemakaian pestisida yang berlebihan, dan yang terpenting adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Pemakaian predator hama kadang dipakai seiring dengan pengurangan pemakaian pestisida. Namun pendekatan ini juga ada kekurangannya.

Pada beberapa kasus, terjadi misalnya predator hama yang dilepaskan untuk mengurang hama malah kemudian “memakan hewan lain di ekosistem yang bermanfaat bagi tanaman” atau malah “merusak tanaman yang digarap” (Hough, hlm. 133) dan tentu saja pelepasan predator hama butuh penelitian yang seksama serta biaya yang lebih mahal dibandingkan gampangan semprot pestisida. Salah menakar predator yang dilepaskan untuk mengganyang hama tentu saja malah menjadi bencana.

Perkembangan berikutnya di dalam manajemen hama tentu saja rekayasa genetika terhadap tanaman garapan. Jadi tanaman garapan dididik, eh maaf, direkayasa jalan berpikirnya, eh, maaf kelepasan ngetiknya, direkayasa gen-nya sehingga lebih bisa resisten terhadap hama. Mengenai rekayasa genetika ini, selain biaya risetnya besar dan butuh waktu yang agak lama, beberapa isu mengenai dampak penularan perekayasaan ini yang bisa di luar kontrol. Gen yang direkayasa bisa berimplikasi pada ekosistem secara tidak terduga dan ini yang ditakutkan oleh para ahli.

=====

Istilah gulma berkaca dari sejarah di Australia tentangnya sungguh menarik. Bahwa pandangan tiap komunitas mengenai gulma bisa berbeda-beda tergantung sudut pandangnya.

Sebagaimana hama, yang merupakan bagian dari ekosistem, cara mengontrolnya bisa dengan banyak cara. Cara yang mudah dan berpotensi merusak keseluruhan ekosistem adalah tentu saja semprot dan semprot terus dengan pestisida; hama mati, cepat beres, ekosistem dapat bonus residu kimia. Residu kimia ini bisa dikenang, eh maaf, keterucut ketik, bisa mengendap sangat lama di ekosistem. Begitu juga misalnya diambil keputusan melepaskan predator pemangsa hama, siapa bisa menjamin bahwa aksi predator bisa dikontrol dan malah tidak menularkan hal-hal yang bisa buruk kepada ekosistem di masa mendatang?

=====

Susah memang saat gelisah memegang kekuasaan, eh silap ketikan, tidak gampang memang untuk bercocok tanam.

Dipa Nugraha

Status Facebook 20 Januari 2017

JEBAKAN FOTO TOKOH KITA DAN MILEY CYRUS

Menarik sekali mendapati bagaimana aktivis-aktivis saiber Muslim dijebak dan kemudian bisa mendapatkan gelar “Onta Bodoh.”

Kasus yang terbaru adalah foto Tokoh Kita yang diedit dengan Miley Cyrus dan dikait-kaitkan dengan Alexis.

Saya mencoba menelusuri “asal” sebaran foto tersebut. Yang kemudian disambar oleh beberapa aktivis Muslim yang terlalu bersemangat, sangat bersemangat.

Mereka terkecoh sebuah akun penebar foto tersebut yang: seolah bagian dari “perjuangan” dan juga sudah dibumbui memakai “sumpah.”

Entah benar atau tidak runut balik kepada sumber foto itu, namun saya mendapati penyebarnya adalah Du** Abra***

Ia menyebarkan ke grup Anti Jo**** dan Tokoh Kita dengan sumpah potong telinga jika foto tersebut adalah editan.

Saya cek akun Du** Abra*** ini dan mendapati sekitar sepuluh posting terbaru di Facebooknya adalah “Islami” dan anti kepada Tokoh Kita. Akan tetapi jika kita scroll hingga ke bawah maka akan kita dapati bahwa pemilik akun ini “bukan seperti itu.”

Bahkan profil akunnya pun menyiratkan ia “bukan seperti itu.”

Saya tidak tahu apakah ini sebutannya. Istilah buzzer nampaknya tidak pas.

Buzzer di political marketing itu sependek paham saya biasanya dipakai untuk menyebut seseorang yang menciptakan [ilusi] keramaian orang sepakat pada suatu ide.

Buzzer bisa bertugas me-retweet (mencuit ulang) seorang opinion leader. Dulu Ust** Abu J**** tidak saya masukkan dalam kategori ini karena ia menurut saya lebih masuk kepada con artist, abuser dan satirist BUKAN HOAXER namun di sisi lain ia juga selama telah menjadi opinion leader dalam konteks abuser, atau syubhater (menebar syubhat dan hate).

Ketika ia menyatakan model gerakan baru untuk men-share tulisan dari beberapa opinion leader maka ia kemudian saya masukkan sebagai buzzer. Ya, social media buzzer!

Di dalam kerja political marketing di media sosial, pasukan saiber yang berdana besar akan memanfaatkan teknologi di dalam melakukan bots–automated political marketing.

Jadi jangan heran jika kemudian opinion leader ketika mencuit di twitter atau membuat status di Facebook, jumlah like atau retweet-nya bisa menukik naik dengan cepat.

Untuk melakukan hal itu, diperlukan software yang memang tujuannya untuk membuat keramaian political propaganda, harassment campaigns, dan hal-hal serupa itu. Yang bekerja tentu butuh koordinator profesional, bayaran yang jelas, dan tentu saja sumber dana yang banyak.

Jadi bukan satu orang menggarap banyak akun akan tetapi satu orang dengan software khusus menangani banyak akun sehingga tidak gempor dan efisien di dalam melaksanakan profesinya sebagai buzzer.

Jadi ada opinion leader, ada buzzer dengan software, ada manager political marketing yang merawat kesejahteraan dan mengkoordinir opinion leader dan buzzer. Tentu saja manager political marketing disokong dana dari sponsor politik suatu kandidat.

Dari situlah masyarakat awam akan “terdikte pikiran” pada suatu ide, kampanye, kecenderungan pada kandidat karena “banyak like” dan “banyak share” atas suatu cuit twitter atau status Facebook. Atau bisa “didikte pikiran” untuk membenci suatu kandidat.

Dari situlah jugalah awam tergiring untuk menaruh “like” atau “love” dan juga kadang kemudian “me-retweet” atau “men-share.”

Karena ada ilusi “yang retweet, love, share, atau like” banyak.

Nah, pada kasus melempar “ranjau” atau jebakan yang kemudian bisa dipungut oleh “lawan yang gegabah,” saya belum menemukan istilah yang pas untuk ini. Yang pasti ini bukan kerja buzzer. Bisakah profesi yang satu ini, melemparkan jebakan, disebut sebagai “baiter” [atau “trapper”]?

Dipa Nugraha

Status Facebook 17 Januari 2017

TAK HABIS KONTEMPLASI

Saya tak habis pikir mengapa isu pemilu dan agama mencuat justru dari seorang pemeluk agama yang agamanya berkaitan dengan hidangan sebagai salah satu tema penting dari surat itu.

Saya tak habis pikir mengapa hidangan menjadi penting dan mencuat saat meja hidangan dalam kehidupan sehari-hari kita meniscayakan “memilih dari yang terhidang.”

Saya tak habis pikir bagaimana ayat itu tidak mendapati “pemimpin” spesifik dalam bahasa Arab namun justru “auliya” dalam bentuk luasnya. Mengapa kata dalam ayat itu justru sesuatu yang luas?

Saya tak habis pikir mengapa “dengan meninggalkan” muslim dari opsi kita berauliya justru dalam, sangat dalam maknanya.

Saya tak habis pikir mengapa bahkan konteks ayat tersebut justru ketika terjadi persaingan, perselisihan, perang.

Juga saya tak habis pikir bagaimana sebelumnya ada kasus “wali pengganda uang,” dan orang-orang salih berkata: “Sebutan wali bukan sesuatu yang ditolokukurkan pada kemakmuran dunia, pencapaian duniawi!”

Saya tak habis pikir mengapa ini terus tengiang-ngiang. Kontemplasi tak sejarak saja bulanan.

Dipa Nugraha

Status Facebook 11 Januari 2017

BUZZER DAN MULA KEKACAUAN

Saya tak akan bicara tabur tuai, kecuali keknya tak ada amsal lain yang memadai.

Fenomena buzzer yang muncul dari kerja political marketing yang dimulai secara “profesional” di kampanye presiden 2014 oleh salah satu kandidat … menurut pendapat pribadi saya … justru kemudian memunculkan tradisi dan ketidaksungkanan menciptakan kondisi super fans versus super haters; chaos, kekacauan.

Saya sering mendapati hal tersebut pada dua kubu “residu” dari fans dua kandidat bersaing di 2014. Yang satu saya anggap memulai tradisi tersebut lewat pasukan saiber untuk pemasaran politik di dunia maya … yang di kubu lainnya merespon dalam semangat yang, kemudian mimikri, ngawur tak karuan.

Lihatlah di media sosial banyak sekali akun-akun yang tak jelas dan berkomentar jahat.

Atau memang kemudian kita ikut terbawa angin ini? Ataukah kemudian keluhan banyaknya hoax dan tebar ujar kebencian adalah tuaian?

Semoga kita, sebagai satu bangsa, bisa bersama-sama mentekel ini. Bukan siapa menabur kemudian kita soraki silakan menuai, namun kita bekerja sama.

Tentang ujaran kebencian, bisakah selebritis media sosial yang status-statusnya memancing komentar2 kasar diberikan tanggung jawab membersihkan kotak komentar tiap statusnya dari pengkomentar jahat? Misal.

Mari!

Dipa Nugraha

Status Facebook 31 Desember 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s