Home » Selected Contemplation » Mengikhlaskan Ahok

Mengikhlaskan Ahok

Perkenalkan nama saya Dipa Nugraha. Saya kini sedang melakukan riset doktoral mengenai diskursus maskulinitas di Indonesia di Monash University, Australia. Tahun ini adalah tahun ketiga saya dan proyeksi selesai riset saya adalah tahun depan. Sponsor riset saya adalah LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Di Monash University ini saya dibimbing oleh Assc. Prof. Sarah McDonald dan Prof. Harry Aveling. Bu Sarah, nama panggilan yang biasa saya pakai, adalah seorang ahli isu gender di Amerika Latin sedangkan Pak Harry adalah seorang mahaguru yang sangat senior di bidang terjemah, sastra, dan budaya Indonesia dan Malaysia.

Sebelum akhirnya mengambil kesempatan melakukan riset di Monash University dalam bidang kajian Sastra dan Budaya, proposal riset saya di bidang political marketing (pemasaran politik) diterima di The University of Auckland di bawah supervisi mahaguru ranking A di bidangnya, Assc. Prof. Jennifer Lees-Marshment dan proposal riset saya di bidang kajian feminisme sastra Indonesia (fenomena Sastra Wangi) diterima di University of Tasmania dengan supervisor Adj. Assc. Prof. Pamela Allen. Karena pertimbangan beberapa hal, saya memilih melakukan riset doktoral di Monash University.

Saya lahir di Kota Surakarta dan besar di tiga tempat, Demak, Semarang, dan Surakarta. Saya orang Jawa dengan sedikit darah tercampur Belanda dari orang tua bapak saya. Saya seorang Muslim dan keluarga besar saya mayoritas adalah Muslim. Saya sebutkan mayoritas Muslim dan bukan Muslim saja karena ada beberapa anggota keluarga besar saya yang Kristen dan Katolik. Di Indonesia, saya berdomisili di Palur, Karanganyar dan saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di Australia ini, saya aktif di Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia dan New Zealand. Di samping itu, saya juga terlibat organisasi Ausindo Educational, sebuah organisasi yang menautkan sekolah di Australia dengan sekolah di Indonesia untuk berekanan dalam program sister school. Saya juga terlibat di dalam Social Researcher Forum, suatu wadah bagi peneliti-peneliti dari Indonesia yang sedang melakukan penelitian baik master maupun doktoral di universitas-universitas di Melbourne raya.

Tulisan ini adalah tulisan kedua di blog saya yang berkaitan dengan LPDP. Tulisan saya sebelumnya berjudul “Saga di dalam Polemik LPDP.” Tulisan pertama saya itu berbicara mengenai polemik yang muncul di DPR dan saat itu media massa besar The Jakarta Post membuat peliputan yang menurut saya tidak pas sehingga, menurut saya, bisa memanaskan dan memperluas polemik itu ke publik. Saya pilih kata “saga” sebab saya hendak memberikan “penjelasan yang panjang atas beberapa kejadian bertaut” sebagai penjernih kekeruhan; pelerai polemik.

Tulisan ini muncul sebagai respon atas sentilan dari Ibu Sri Mulyani, yang kini sudah kembali lagi ke Indonesia, mengenai semangat menjadi “bagian dari solusi bangsa Indonesia.” Ibu Sri Mulyani ini, perlu saya sampaikan di sini, adalah penggagas munculnya LPDP di masa pemerintahan Pak SBY. Hal-hal lainnya mengenai LPDP bisa disimak lewat tulisan saya “Saga di dalam Polemik LPDP.”

16507821_10206236979562636_3027473276552670845_n

Judul tulisan ini adalah “mengikhlaskan Ahok.” Tulisan ini tentu saja akan berbicara mengenai Ahok. Paragraf-paragraf sebelumnya mengenai diri saya dan LPDP, sengaja saya berikan sebagai gambaran akan diri saya yang bisa saja dimaknai —bagi yang tak setuju— dalam kerangka subjektifitas saya dan konsideran timbang bobot pandangan saya terkait dengan kelindan bidang kajian yang saya geluti.

Tulisan mengenai Ahok di blog saya ini adalah tulisan ketiga saya. Salah satu tulisan sebelumnya mengenai Ahok, saya bagikan kepada tiga media massa besar di Australia, UK, dan Timur Tengah. Tulisan yang sama juga saya bagikan kepada beberapa orang kenalan saya di Australia yang tertarik dengan isu pergerakan Islam dan atau Islamophobia. Judul tulisan tersebut adalah “What the Mainstream Media Probably Won’t Tell You about the Protests against Ahok.” Saya bagikan kepada beberapa media massa luar negeri tersebut dalam konteks meminta kepada mereka agar memperdalam dan memperluas cakupan isu mengenai Ahok di dalam politik di Indonesia bukan dari satu angle saja.

“Mengikhlaskan Ahok” bisa diinterpretasikan dengan paling tidak tiga cara.

Ia bisa dimaknai membiarkan Ahok terus melakukan yang biasa ia lakukan di dalam aktivitas politiknya. Ia bisa ditafsirkan untuk dilepaskan dari pilihan-pilihan yang tersedia. Tetapi juga di dalam konteks persidangan yang sedang ia hadapi dengan tuntutan penistaan agama, ia berarti mengikhlaskan terjadinya kasus itu dan menerima apapun hasil keputusan persidangan tersebut.

SUKU, ASAL DAERAH, AGAMA, DAN GENDER

Berdasarkan literatur yang saya baca mengenai demokrasi dan preferensi pemilihan di dalam pesta demokrasi, saya bisa sebutkan bahwa isu suku (grup etnik), asal daerah (asli daerah, pendatang; pribumi, keturunan, asing; indigenius, ras dominan dan atau hegemonik, imigran), agama, bahkan gender memiliki pengaruh. Pemilih (voter) di dalam menjatuhkan kecenderungan dukungannya, akan menimbang faktor-faktor tersebut. Ini tidak terjadi di negara yang baru belajar demokrasi saja tetapi juga terjadi di negara yang sudah maju demokrasinya.

Jadi saya bisa memaklumi jika kemudian ada yang memiliki kecenderungan memilih kepada Ahok berdasarkan latar belakang etnisnya (seorang China), asal daerahnya (putra Bangka Belitung), kesamaan agama yang dianutnya dengan Ahok (Kristen), dan juga mungkin preferensi berdasarkan gendernya (laki-laki yang maskulin). Sebagaimana telah saya berikan di paragraf-paragraf perkenalan mengenai diri saya, bisa jadi saya akan memilih seorang kandidat di dalam pesta demokrasi sesuai dengan latar belakang saya baik terkait suku (grup etnik), asal daerah, agama, dan preferensi menimbang gender. Hal-hal seperti ini disebut sebagai antecedent factors atau faktor-faktor anteseden, tidak melulu itu namun menjadi faktor-faktor timbang-pilih seorang kandidat.

Preferensi menimbang gender ini terkait dengan ekspektasi kenormalan di dalam suatu masyarakat mengenai suatu gender. Jangan dikakuartikan bahwa laki-laki akan memilih laki-laki sedangkan perempuan akan memilih perempuan. Benar bahwa hal demikian bisa terjadi, misalnya ada isu krusial di tengah masyarakat akan keterwakilan suaranya sebagai liyan (baca: perempuan) di ruang publik dan kekuasaan, kesamaan gender bisa berpengaruh kuat. Yang saya maksudkan mengenai ekspektasi kenormalan adalah terkait gender performance yang ditakar sebagai normal di dalam suatu masyarakat. Misalnya kalau kandidat perempuan harus menampilkan kenormalan perilaku sesuai ekspektasi masyarakat mengenai normalnya perempuan begitu juga dengan laki-laki. Femininitas seorang perempuan dan maskulinitas seorang laki-laki di dalam dunia politik bisa berpengaruh dan beban justru ada di pundak laki-laki untuk selalu perform maskulin sedangkan perempuan justru bisa bermain di dua performance, sebagai feminin (mis. halus, lembut, keibuan) tetapi bisa juga berlaku sebagai maskulin (mis. tegas, berani).

(BUKAN) HANYA MILIK WARGA JAKARTA SAJA

Saya bukan seorang warga negara Indonesia yang ber-KTP Jakarta, misalnya ada yang bertanya tentang KTP. Lecut saya menulis ini sebagaimana saya sudah sampaikan adalah menyodorkan solusi bagi bangsa Indonesia dan saya melihat beberapa orang memandang Jakarta hanya sebagai isu sebuah kota saja dan melupakan bahwa ia adalah ibukota dan menjadi barometer dan cerminan politik bangsa Indonesia. Pandangan-pandangan yang beredar mengenai pilgub Jakarta hanya mengenai Jakarta saja, saya tentang keras. Saya berpandangan bahwa bukan hanya sebagai hak seorang warga negara untuk melibatkan diri secara positif di dalam isu-isu pilgub Jakarta tetapi dimensinya jauh dari itu yakni unjuk kepedulian anak bangsa terhadap kondisi perpolitikan tanah air yang tercerminkan di ibu kota Jakarta.

Tidak ada yang bisa menyanggah bahwa suasana pilgub Jakarta begitu mengkhawatirkan. Isu “ras dan agama” menjadi isu yang menyita perhatian publik dibandingkan isu-isu lain di dalam mengkampanyekan dan memilih gubernur di Jakarta. Meskipun ada juga beberapa pengamat yang menambahkan isu-isu lain seperti “daerah” (politisi daerah melompat ke ibu kota) dan isu non-partisan (tidak berpartai, independen), akan tetapi kedua isu ini melesap dan menjadi tidak relevan karena suara mengenai “putra daerah” melawan “bukan putra daerah” tidak ada sebagaimana isu “jalur independen” menjadi tidak relevan lagi sebab semuanya kini maju lewat jalur partai.

Isu mengenai ras dan agama adalah isu yang berisiko di dalam sistem demokrasi manapun ketika ia menjadi isu utama diekspresikan secara terbuka. Untuk kasus di Jakarta, menurut saya keduanya bermula dari isu agama atau katakanlah muaranya pada isu agama. Isu ras, yakni sentimen terhadap warga keturunan Cina seperti pada Ahok, menurut saya adalah ikutan saja dari isu agama.

ISU AGAMA MENJADI ISU YANG FRONTAL

Isu agama adalah isu yang selalu seksi sekaligus rentan gesekan di dalam demokrasi. Tidak hanya di Indonesia saja, di beberapa negara besar dan telah maju demokrasinya pun, agama seorang kandidat menjadi perbincangan publik. Saya bisa memberi contoh bagaimana dulu di tahun 2012 seorang seorang Mitt Romney mempunyai masalah di dalam pencalonannya sebagai presiden di Amerika Serikat karena ia seorang Mormon. Masalah ke-mormon-an Mitt Romney masih terus berlanjut pada niatan pencalonan sebagai presiden di tahun 2016. Mormon adalah sekte Kristen yang dianggap oleh sebagai jamaah menyimpang dari doktrin resmi Kekristenan dan Amerika Serikat berdasarkan lanskap keberagamaannya adalah mayoritas Kristen dan atau terikat dengan kultur Kristen walaupun banyak sekali tulisan mencoba membantah, bersikap moderat, atau memaklumi jika ada klaim seperti itu.

Seperti terlihat di dalam kasus Mitt Romney. Jikasanya ada yang membantah bahwa agama Mitt Romney menjadi kendala elektabilitasnya, akan tetapi di dalam kenyataannya isu mengenai agama Mitt Romney benar-benar menjadi perbincangan publik voter di Amerika Serikat. Sampai-sampai banyak sekali, tidak hanya satu dua artikel, yang membahas mengenai bisakah seorang Kristen (karena mayoritas di Amerika Serikat adalah Kristen) memilih presiden dari Mormon; apakah demikian akan menciderai keimanan. Salah satu artikel bahkan berbicara mengenai pandangan Martin Luther mengenai perbedaan memilih pemimpin keduniawian dengan pemimpin keagamaan. Ya, Martin Luther adalah salah satu pemikir awal gerakan protestanisme di dalam tradisi Katolik Eropa abad 16 yang saat itu terjadi fenomena kongkalikong lembaga gereja dengan penguasa.

Akan tetapi apa yang terjadi di Amerika Serikat dan juga beberapa negara maju demokratisnya lain dengan kebrutalan dan keterbukaan isu agama yang terjadi di dalam kampanye pilgub Jakarta. Masalah ini muncul dari belum adanya kedewasaan beretorika publik pada isu-isu yang rentan gesekan.

Di dalam sistem demokrasi, sistem yang disepakati sebagai sistem berjalannya dan berbaginya kekuasaan dan ruang publik di Indonesia, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang bersama. Kecuali jika kemudian negara kita tidak menerima demokrasi sebagai sistem yang dipakai, itu lain soal.

Pertama tentu saja, melarang orang lain untuk diperlakukan sama berdasarkan SARA-nya adalah keliru. Yang kedua adalah, menghambat kans orang lain untuk mencapai keinginannya berdasarkan SARA-nya adalah tidak demokratis. Dan yang terakhir tentu saja, menyerang orang lain secara spesifik berdasarkan praktik keyakinannya adalah tidak baik.

Tentu saja ketiganya menjadi buruk ketika digelontorkan di ruang publik. Ketiganya menjadi sesuatu yang berbahaya ketika diekspresikan secara frontal. Nuansanya akan berbeda jikalau ia dimunculkan di ruang yang bukan ruang publik dan sifatnya internal.

PENGAJIAN, KEBAKTIAN, SITUS AGAMA, KAMPANYE, DEMONSTRASI, DAN MEDIA SOSIAL

Saya sengaja memilih subjudul “pengajian dan kebaktian” dan bukan lain-lainnya karena saya hendak fokus membicarakan pilgub Jakarta dari konteks Islam dan Kristen karena hal yang menyeruak dari isu Ahok memang terkait dengan dua agama ini.

Menurut saya adalah lumrah bagi para pemuka agama untuk mengarahkan jemaatnya untuk memilih kandidat sesuai dengan panduan agama yang dipeluknya. Akan menjadi terasa aneh jikalau para pemuka agama memberikan siraman rohani mengenai pemilihan pemimpin, dan aspek-aspek duniawi lainnya jika tidak sesuai dengan panduan agamanya.

Oleh sebab itulah saya bisa memaklumi jika di dalam ruang pengajian atau sesi kebaktian, pemuka-pemuka agama menyampaikan ini kepada pengikutnya. Hal senada saya maklumi juga kepada siaran “live” pengajian atau kebaktian di media sosial seperti Facebook atau tulisan-tulisan yang dirilis di situs-situs suatu agama.

Tentu saja retorikanya tidak dengan cara frontal sehingga terkesan brutal (baca: tidak demokratis). Misalnya, “sebagai pemeluk agama A maka kita diperintahkan memilih kandidat yang begini dan begini sesuai skriptur agama A kita.” Bandingkan dengan gaya frontal: “jangan memilih si Fulan karena Fulan adalah bukan pemeluk agama A kita.” Selain kalimat ajakan kedua “jangan memilih” yang sudah langsung menembak pribadi si Fulan, kalimat kedua seolah-olah membuat batasan rentan gesekan antara kita beragama A dengan si Fulan. Sehingga retorika seperti ini walaupun sifatnya internal, sebaiknya pelan-pelan dikurangi dan dihilangkan apalagi ketika isu SARA sedang sensitif. Saya tidak akan berada di dalam posisi melarang pemuka-pemuka agama untuk mengajari pemeluknya apa yang memang diajarkan di dalam skriptur mereka karena hal itu bertentangan dengan kebebasan menjalankan keyakinan mereka.

Begitu juga di dalam kampanye, demonstrasi, dan status-status yang diposting dalam mode “public,” pertimbangan untuk memilih retorika yang baik di dalam ruang di mana kita semua saling berbagi dan menjaga, adalah niscaya. Ungkapan yang merujuk pada skriptur agama tertentu, bisa boleh bisa tidak elok disampaikan.

Misalnya pendukungan kita pada suatu kandidat (di luar pengajian, kebaktian, dan tulisan di situs agama) bisa kita lakukan dalam konteks yang netral misalnya: “Kita diajari untuk memilih orang yang baik (antikorupsi, rekam jejak baik, rajin ibadah, berjiwa sosial tinggi dll.) sesuai dengan dalil ini dan itu, maka pilihlah saudara X karena ia seorang A yang baik.” Akan menjadi masalah memang ketika kalimatnya berbunyi “jangan pilih Y karena ia bukan seorang yang beragama A.” Penyebutan “jangan” kemudian ditambah ditujukan “secara spesifik” kepada seseorang yang “beragama lain,” menjadikan masalah itu timbul.

AHOK, PENDEKATAN PEMASARAN POLITIK, DAN APA  YANG MUNGKIN TERKORBANKAN

Subjudul sebelumnya saya membahas retorika di dalam agama dan atau politik oleh pemuka-pemuka agama. Pada bagian ini saya akan menyorot Ahok, seorang politisi, di dalam mempromosikan dirinya sebagai bagian minoritas. Untuk kesekian kalinya saya akan menyebut pendekatan pemasaran politik Ahok bermasalah. Selama ini ia seolah menganggap bahwa ada keyakinan Muslim yang salah, dan atau pemuka-pemuka Muslim yang mendakwahkan keyakinan itu adalah pembohong atau rasis, dan Muslim harus berubah sesuai dengan apa yang diyakini Ahok mengenai suatu hal (baca: tafsiran sebuah ayat).

Ia menyulut api sejak dari semula. Ia tampaknya tidak menguasai materi kampanyenya dengan baik jika memang ia merasa keminoritasannya menjadi hambatan di dalam mencapai tujuan politiknya.

Jika sedari mula ia benar-benar paham, tidak asal tahu, bahwa sebuah ayat yang sering ia sitir dari kitab suci agama Islam memiliki beberapa interpretasi di kalangan Muslim, mengapakah ia menjadikan itu menjadi seolah-olah sebagai sebuah agenda pembaruan atau misalnya kemartiran memperjuangkan demokrasi di Indonesia sebagaimana bisa dimaknai dari pernyataan di bukunya? Bukankah ia tahu bahwa misalnya:

  1. Ada Muslim yang tidak mau ambil pusing dengan penerapan ayat itu dalam kehidupan demokrasi; bisa karena alasan sekularisasi, bisa karena menganggap tidak relevannya lagi konteks penerapan ayat itu di dalam “keadaan damai,” dan atau sistem demokrasi.
  2. Ada Muslim yang menganggap bahwa karena demokrasi membagi kekuasaan menjadi beberapa wilayah kekuasaan sedangkan kegubernuran hanyalah salah satu wilayah saja, sehingga tidak ada kekakuan untuk harus memilih seorang Muslim sebagai gubernur
  3. Ada Muslim yang menganggap bahwa mereka boleh memilih pemimpin yang bukan Muslim ketika kandidat Muslim yang ada dikhawatirkan akan berkhianat terhadap amanah dan umat.
  4. Ada Muslim yang menganggap bahwa selama ada kandidat Muslim walaupun fasik di antara kandidat yang ada, maka ia tetap harus memilih kandidat yang sama keyakinannya. Jika tidak ada kandidat yang seiman di dalam pilihan yang ada, maka ia akan memilih kandidat yang tidak ada rekam jejak dan visi yang merugikan Muslim.
  5. Ada Muslim yang bisa terlibat dengan proses demokrasi jika keadaan yang membahayakan umat kentara terlihat dan muncul ke permukaan.
  6. Ada Muslim yang tidak mau terlibat dengan demokrasi karena demokrasi itu haram tetapi semangat membela agama dan saudaranya tinggi. Mereka ini akan selalu golput selama sistem yang dipakai adalah demokrasi.

Mengapakah ia sebagai seorang Kristen secara frontal terbuka mengubek-ubek sesuatu yang menjadi keyakinan Muslim? Bukan hanya sekali saja, di dalam bukunya, di dalam acara di kepulauan Seribu, di dalam sebuah acara di mana ia berseragam bercanda mengenai “wifi dan password”-nya. Apakah ia lupa bahwa bukunya ia berikan untuk konsumsi publik secara cuma-cuma dalam konteks kampanye untuk kepentingan politik dirinya? Apakah ia lupa bahwa dengan pakaian seragamnya, sebagai pejabat publik, menyulut isu yang terkait dengan agama lain adalah sangat tidak etis?

Tidakkah ia melihat bahwa ia bisa bermain elegan di dalam menarik simpati voter dari tirisan umat Islam pada poin 1 dan 2? Dan saat kandidat pesaing memiliki kelemahan di dalam masalah rekam jejak menjaga amanah kepemimpinan maka ia bisa bermain juga pada voter nomer 3? Dan jika ia paham dengan lanskap pemetaan dari voter Muslim maka ia tidak akan risau dengan nomer 5 dan 6 sementara tipe pemilih nomer 4 anggap saja merupakan tantangan ia sebagai kandidat yang masuk di dalam kontes pilihan di mana Muslim sebagai voter mayoritas, atau dengan kata lain, ia tetap bisa fokus pada 1, 2, dan 3?

Mengapakah Ahok justru secara frontal membuat provokasi sehingga 5 ikut terlibat karena melihat Ahok sebagai “tidak etis” menyerang keyakinan Muslim? Sebagaimana mengapakah Ahok tidak memikirkan bahwa gaya provokasinya membuat Muslim tipe nomor 6 meskipun besar jadi tidak akan ikut mencoblos, tetapi di dalam konteks membela saudaranya yang diprovokasi akan ikut terlibat di dalam suasana panas?

Bukankah pendekatan Ahok di dalam mempromosikan dirinya menciptakan pro dan kontra yang malah kemudian didominasi isu agama? Bahkan, saya kemudian mempertanyakan misalnya Ahok memang serius menggarap potensi dirinya untuk tipe voter nomer 3. Apakah ia tidak bisa terus menerus mem-branding dirinya sebagai seorang Kristen yang “teguh,” baik, dan berprestasi serta tidak memiliki cacat rekam jejak politik dan amanah untuk dikontestasikan dengan kandidat-kandidat pesaing yang ada? Atau jangan-jangan saya malah curiga bahwa Ahok memang menyulut isu “agama” ini agar ia tidak perlu susah-susah memberikan data mengenai kebaikan, prestasi nyata, dan rekam jejak politik dan kekuasaan yang bersih untuk kemudian ia mem-branding dirinya sebagai yang terzalimi sebagai minoritas di sistem demokrasi dengan mayoritas Muslim?

Jika dugaan saya benar, maka pendekatan kampanye politik, strategi pemasaran politik yang ia pilih adalah berbahaya. Jika pendekatan ini kemudian dimaklumi, ternormalisasi, diikhlaskan untuk berlangsung, maka cita-cita membangun Indonesia yang beradab akan koyak. Tentu kita semua tidak suka bila hal itu terjadi bukan? Saat kita tidak ikhlas cita-cita kita bersama, sebagai sebuah bangsa yang menghargai keyakinan satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain, menjadi terkoyak maka tidak terlalu berlebihan jika misalnya kita harus rela secara logis melepaskan Ahok di dalam preferensi pilgub DKI dan juga ikhlas melihat ditempatkannya Ahok di depan kursi pesakitan; bukan sebagai sebuah praktik kezaliman. Saya tahu bisa jadi ada beberapa yang masih kuat memegang preferensi pilihan kelak kepada Ahok karena pertimbangan kesamaan faktor-faktor anteseden pilihan namun saya mengajak untuk berkontemplasi mengenai kesikukuhan itu. Mungkin kini saatnya untuk mengikhlaskan Ahok.

Keikhlasan yang akan bermanfaat mengurangi kegaduhan pro dan kontra. Keikhlasan yang akan membuat kita semua belajar menempatkan isu agama di dalam retorika politisi di dalam berkampanye dan berstrategi pemasaran politik. Keikhlasan yang akan melempangkan peta jalan yang jelas di dalam menjaga persatuan bangsa kita ini yang bisa memberi ruang pada kebhinekaan untuk beradab dan bekerjasama mencapai kemakmuran.

Dipa Nugraha

Ini kontribusiku memberi solusi bagi bangsa Indonesia; tulisan yang semoga bisa memberikan dampak positif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s