Home » Selected Contemplation » Istilah dalam Bahasa, Kebakuan, dan Kuasa Perupaannya

Istilah dalam Bahasa, Kebakuan, dan Kuasa Perupaannya

Tak pernah tak bisa dikatakan tidak menarik dan juga kadang jenaka jika mengikuti status-status Facebook wartawan kawakan Rusdi Mathari. Status-statusnya mempunyai ciri khas dengan judul masuk menjadi kata pertama dari paragraf pertama dan diketik dengan huruf besar. Selain itu, khusus hari Selasa dan Jumat jikalau sedang beruntung, penikmat status Cak Rus, begitu kadang sebagian memanggil Rusdi Mathari, disuguhi Selasa Bahasa dan materi khotbah di hari Jumat [bukan materi khotbah sholat Jumat(an)].

Beberapa hari yang lalu Cak Rus membahas mengenai penggunaan istilah “gawai” dan “gajet” sebagai padan kata bahasa Inggris “gadget.” Mengikut ulasan Cak Rus, sidang pembaca seakan dimahfumkan bahwa istilah “gajet” lebih, katakanlah, pas dipakai di dalam pembahasaindonesiaan kata “gadget” dibandingkan “gawai.” Selanjutnya Cak Rus memberikan contoh, kalau saya tidak salah artikan, bagaimana bahasa Malaysia mempunyai kelentukan luar biasa di dalam mengadopsi kata-kata asing khususnya kata dari bahasa Inggris. Kata-kata dari bahasa Inggris dimasukkan ke dalam bahasa Malaysia sesuai bunyi bacanya.

Pada contoh “gadget” menjadi “gawai,” Cak Rus tampaknya kurang begitu suka dengannya. Ia melebihsukai “gadget” dibahasaindonesiakan menjadi “gajet.” Alasannya, kalau saya tidak salah cerna, adalah makna semula kata “gawai” di dalam bahasa Indonesia sebelum dijadikan padanan atas kata “gadget.” Entri “gawai” di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti: (1) pekerjaan; kerja, dan (2) alat; perkakas. Seolah terdengar ganjil jikalau “gawai” dipakai untuk “gadget.” Sehingga Cak Rus melihat pengadopsian “gadget” sesuai bunyi bacanya ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dilakukan di dalam bahasa Malaysia dirasa lebih enak dan pas.

Kita semua tahu bahwa bahasa meski manasuka adalah perkara konsensus penuturnya. Tetapi jangan pernah dilupakan bahwa pengertian konsensus atau konvensi para penuturnya tidak bisa dinisbatkan kepada kaum awam non-literawan. Konsensus ini terkait erat dengan pengaruh kebijakan penguasa, dunia pers dan dunia penerbitan. Memang benar bahwa dunia pers dan dunia penerbitan itu kadang terjadi di sebuah negara berada di bawah ketiak penguasa yang kaku dan hanya menjadi corong kekuasaan namun di dalam ketiak penguasa yang kaku-pun, keduanya turut menentukan arah bahasa. Massa akan memakai bahasa yang secara “normal atau lazim” dipakai di dalam dunia pemberitaan (pers) dan perbukuan (penerbitan) arus utama di mana suara-suara baik yang pro, kontra, atau netral diejawantahkan dalam bentuk terlihat (teks cetak), ada besar potensi untuk dikutip dan ditularkan, dan dari situlah sesuatu menjadi “lestari.” Tapi tentu sesuatu yang lestari tetap butuh kanonisasi istilah yang tak bisa tidak dilakukan kecuali melibatkan “penguasa” lewat badan negara.

Karya sastra kerap disebut juga memiliki pengaruh yang luar biasa kepada perkembangan dan perubahan bahasa. Shakespeare adalah satu contoh bagaimana bahasa Inggris diperkaya kosa katanya hingga puluhan ribu kata baru lewat karya-karya Shakespeare. Di dalam karya-karyanya terdapat hibrida bahasa Latin, Spanyol, dan Jerman. Dan dari Shakespeare-lah konon terdapat lebih dari 1500 istilah disumbangkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi pengaruh Shakespeare, dan ini kerap tidak dibicarakan terang-terangan, karena kanon yang tersedia buat Shakespeare sangatlah kaya.[1]Tetapi sastrawan yang mempunyai pengaruh terhadap bahasa suatu negara jumlahnya tidak begitu banyak. Kalau bicara bahasa Indonesia, kita lewat dawuh Andries Teeuw bisa menyebut nama Chairil Anwar.[2]Ya tentu saja Teeuw yang punya ping back dengan tradisi koneksi Leiden bisa kita curigai juga dengan bombardir sanjungan seorang penyair yang kental sekali dengan tradisi sajak Belanda dan Barat.[3] Jangan lupa bahwa dari akademisi-akademisi Leiden-lah politik etis yang salah satu sendinya adalah perasaan dan mata dunia yang asosiatif dengan Belanda berasal.

Penguasa sebuah negara memiliki peran yang menentukan dalam perupaan bahasa. Kalau berbicara bahasa Indonesia, semenjak Abendanon dan kawan-kawan ethici-nya[4] melihat kemungkinan dan keuntungan diseminasi bahasa Indonesia sebagai bahasa administratif penjajahan di Hindia Belanda, maka provokasi terhadap pemuda Indonesia golongan menengah ke atas dan atau terdidik dalam bahasa Belanda untuk menggunakan bahasa Melayu mulai digempitakan. Tengoklah bagaimana jurnal Bintang Hindia garapan duet Belanda dan Pribumi Clockener Brousson dan Abdul Rivai memuluskan kebijakan kebudayaan berkenaan dengan penyebarluasan bahasa Melayu ala Riau-Lingga kepada pembacanya di awal abad 20 (1904-1905) tentu dengan argumen di sebuah tulisan bahwa bangsa Indonesia layak memiliki bahasa sendiri.[5] Dari situlah kita kemudian bisa dengan latah namun sangat lantang berbicara bahwa kisah Sumpah Pemuda 1928 —lebih tepatnya Keputusan Rapat Kongres Pemuda II— yang menyatukan ini dan itu, yang tiga poinnya itu dikonsepkan oleh Muhammad Yamin, dan kelindan dengan tulisan ini, bahasanya, tanpa sadar akan adanya campur tangan kebutuhan Belanda di dalam keperluan administratif atas jajahan Hindia Belanda-nya.

Tapi perkara diseminasi bahasa Melayu Riau-Lingga sebagai bahasa-nya inlander bukan mentok karena kebutuhan adiministrasi daerah jajahan saja. Lihat saja bagaimana Jones[6] memaparkan bagaimana cultural policy atau kebijakan kebudayaan Belanda kepada Hindia Belanda memang didesain sedemikian rupa supaya Hindia Belanda bisa terdidik untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan Hindia Belanda —tentu saja buahnya akan kembali ke keuntungan Belanda— tanpa harus menjadi setara dengan Belanda. Tentu saja langkah ini pintu gerbangnya adalah inlander mempunyai bahasa sendiri dan bukan inlander yang menguasai bahasa tuannya (baca: bahasa Belanda).

Dan menarik benang merah dari kebijakan ini, Balai Pustaka merupakan alat lain dari kebutuhan akan pemulusan kebijakan. Kita ingat bagaimana Balai Pustaka menerbitkan buku bacaan yang penting bagi normalisasi bawah sadar kepada inlander akan kebijakan ini. Bukankah selain buku panduan praktis, terbitan awal Balai Pustaka adalah misalnya Habis Gelap Terbitlah Terang yang pro Belanda dan cita-cita perempuan pribumi untuk berubah menjadi perempuan yang sebebas perempuan-perempuan Barat sembari menggugat kejumudan adat untuk merubah tradisi niremansipasi perempuan pribumi di dalam konsep kemajuan yang dibutuhkan Belanda di dalam perang kebudayaan dan pengaruh yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan Inggris?[7][8][9] Tidakkah misalnya Sitti Nurbaja, salah satu novel terbitan awal Balai Pustaka, memberikan pahlawan yang asosiatif dengan Belanda dan penjahat jahat dari kalangan inlander yang patuh adat dan membiayai perlawanan kepada Belanda?[10] Bukankah Salah Asuhan memberikan gambaran bahwa pemuda cerdas pribumi yang hendak menyeberang menjadi setara dengan bangsa Eropa adalah salah jalan sebagai sebuah didikan bahwa inlander tetaplah menjadi inlander? Karena Balai Pustaka merupakan satu paket dari sejarah pengindonesiaan Indonesia lewat peran besar Belanda dalam proyek politik etis dan proyek ini think tank-nya adalah akademisi Leiden maka janganlah heran apabila diskursus keindonesiaan post­-Ducth East Indies butuh dikaitkan selalu dengan Balai Pustaka sebagaimana Teeuw —juga seorang akademisi Leiden— tak jemu suarakan.[11]

Dari kebijakan kultural itulah Belanda menciptakan elite pribumi baru yang berada di bawah kulit putihnya Belanda namun diposisikan berada di atas aristokrat sistem feudalistik tradisional pribumi dan ulama-ulama. Bahwa naiknya status seorang pribumi bisa lewat pendidikan dan tidak lagi melalui jalur feudalistik. Bukti dari naiknya status itu tentu saja tercerminkan dari ketersediaan panggung dengan saluran bahasa Melayu Riau-Lingga.

Dengan pengkondisian seperti itu, rujuk benar-salah [dalam berbahasa] adalah pusat (baca: Batavia). Imbas terselubung dari praktik ini adalah kebenaran sentralistis lewat bahasa menjadi eksis. Dari situlah operasionalisasi kekuasaan Foucauldian menemukan singgungannya dan dari situlah Ariel Heryanto mengiris praktik Politik Bahasa ala Orde Baru yang dulu kuat dengan jargon berbahasa yang baik dan benar.

Kembali kepada gadget. Jikasanya Pusat Bahasa menentukan bahwa padan kata gadget adalah “gawai” berdasar entri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “gawai” yang mengandung arti “alat” atau “perkakas” maka itulah padan kata yang benar dan bukan “gajet.” Namun berbicara “benar” atau “salah” di dalam berbahasa bisa membuat kita merujuk kepada Ariel Heryanto —yang getol ngonceki Orde Baru— mengenai operasionalisasi kekuasaan sentralistis lewat bahasa.[12]Padahal bahasa sering dikatakan tidak mengenal benar dan salah kecuali hanya kepada nilai guna praktisnya: alat berkomunikasi. Kalau pendapat ini yang dipakai, bentuk “gajet” bisa mempunyai keberterimaan dan sangat saru untuk disalahkan.

Namun jika kita kemudian serewel namun selogis George Orwell, pemakaian bahasa yang tidak bertele-tele[13] dan standar diperlukan di dalam transfer pemikiran. Dengan kata lain, ketiadaan standarisasi bisa membuat sebuah bahasa mengalami dekadensi.[14]Justru lewat standarisasi bahasa-lah unifikasi perbedaan dan pembentukan persamaan identitas bisa terjadi sehingga kemunduran bahasa sebagai alat transfer pemikiran bisa dicegah sebaik mungkin. Dan dari kebutuhan konvensional di dalam saling mengekspresikan gagasan dan juga menyatukan identitas, dari situlah konsep “satuan komunitas yang diangankan” ala Benedict Anderson sebagai bahan bakar ideologi nasionalisme bisa dimunculkan.[15]Belanda menstandarkan Melayu Riau-Lingga menjadi bahasa ajar utama di sekolah-sekolah kepada pribumi dan bahasa resmi administratif Hindia Belanda yang didesain untuk berbeda dengan negara induk Belanda dan berbeda dengan Melayu-nya Inggris memang dalam rangka membangun identitas Hindia Belanda dan kemudian kita sebut sebagai “Indonesia” sekarang ini. Pemaduan identitas yang dilakukan oleh kebijakan kultural Belanda atas Hindia Belanda itu berlanjut dengan proyek Politik Bahasa Nasional di masa Orde Baru.

Bahasa pemersatu haruslah tetap dijaga peran sentralnya di dalam bernegara. Kemurniannya dan perbedaannya dengan bahasa lain menjadikannya sebagai pengikat kesatuan. Dengan pemahaman seperti inilah maka janganlah heran apabila ada kekhawatiran yang luar biasa terhadap usaha-usaha penomorduaan bahasa nasional di dalam pendidikan sebagai kemarin pernah muncul di dalam polemik RSBI/SBI. Atas nama nasionalisme, bahasa Indonesia tidak boleh dinomorduakan (baca: hilang dalam pemakaian) di sekolah.[16]Misalnya saja ada bahasa lain yang terpaksa diajarkan karena kebutuhan Internasional,[17] faktor keagamaan,[18] dan kesadaran akan akar identitas lokal dan kekayaan,[19] bahasa yang dijadikan bahasa utama tetaplah bahasa nasional. Negara yang waras tidak akan sembrono di dalam mempertimbangkan pemakaian bahasa kedua di dalam praktik berkenegaraan kecuali ada tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi.[20]

Istri dan Anak Laki-lakiku. Istriku sedang belajar pembagusan baca teks skriptur Arab sedangkan anak laki-lakiku sedang belajar membaca skriptur dalam bahasa yang sama dalam rangka beribadah.

Istri dan Anak Laki-lakiku. Istriku sedang belajar pembagusan baca teks skriptur Arab sedangkan anak laki-lakiku sedang belajar membaca skriptur dalam bahasa yang sama dalam rangka “beribadah sesuai keyakinan” dan bukan dalam rangka kearab-araban sebagaimana mereka butuh menguasai bahasa Inggris bukan dalam semangat keinggris-inggrisan.

Salah dan benar, baku dan tidak baku di dalam pemakaian bahasa tidak pernah bisa lepas dari kebutuhan akan standarisasi bahasa di sebuah negara. Negara yang waras butuh itu meskipun penuturnya tak ambil pusing mengenai standar atau tidaknya selama komunikan saling paham satu sama lain. Standardisasi bahasa nasional sejatinya juag mempunyai aspek lain yang tidak melulu terkait dengan ideologi nasionalisme. Ia dibutuhkan sebagai acuan untuk pembelajaran, pengembangan, dan penyebarluasan.[21] Tiadanya pembakuan akan menyulitkan sebuah bahasa untuk melakukan tiga hal itu.

Lalu di manakah menempatkan kelebihsukaan Cak Rus pada “gajet” yang tidak baku dibandingkan dengan “gawai” yang merupakan padanan baku untuk istilah bahasa Inggris “gadget”? Well,[22]prinsip penting di dalam pemakaian bahasa adalah tergantung konteksnya. Jika Cak Rus konsisten memakai “gajet” di dalam tulisannya sebagaimana ada indikasi keinginan dan preferensi personal dirinya untuk itu maka ia bisa menjadi kekhasan diksi di dalam tulisannya. Tentu saja Cak Rus sadar diri bahwa istilah “gajet” adalah sesuatu yang tidak baku sehingga Cak Rus akan arif menyikapi bila di dalam tulisan akademik —jika ia berkehendak membuat sebuah— “gajet”-nya akan disunting oleh orang lain menjadi “gawai.” Namun ada hal lainnya yang perlu pula dicatat bahwa bahasa terus berkembang dan bisa menerima kemungkinan-kemungkinan baru sebagaimana bisa jadi kelak “gajet” diterima sebagai bentuk yang baku dari pengindonesiaan “gadget” beriringan dengan “gawai.” Tapi kemungkinan ini agak sulit sebab jika Cak Rus merujuknya pada apa yang terjadi di dalam bahasa Malaysia, kaidah pengadopsian, penyerapan, dan atau pembentukan istilah baru di dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Malaysia. Ingat, bahasa Indonesia yang “dikembangkan” Belanda lewat kebijakan kulturalnya yang berpusat di Batavia memang sedari mula didesain untuk berkembang berbeda dengan bahasa Melayu yang berpusat di tanah Melayu.[23]

Kasus yang diajukan oleh Cak Rus mengenai pembahasaindonesiaan “gadget” menjadi “gawai” dengan pemisalan kemungkinan gaya adopsi dan pembentukan istilah seperti yang terjadi di dalam bahasa Malaysia, Arab, dan Jepang untuk terbuka pada keberterimaan “gajet” di dalam istilah baku bahasa Indonesia sejatinya juga harus dilihat lebih teliti. Sekilas bahasa Malaysia jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia memang lebih lentuk di dalam ‘menculik’ istilah atau kata dari bahasa Inggris.

Contoh-contoh yang diberikan Cak Rus di dalam status Facebook-nya itu memang ‘seakan bisa’ memberikan gambaran bagaimana bahasa Malaysia [baku] sangat lentuk. Benar bahwa kata-kata di dalam bahasa Inggris “towel” diserap menjadi “tuala,” “bag” jadi “beg,” “size” jadi “saiz,” “brag” jadi “borak,” “bicycle” jadi “basikal,” “cube” jadi “kiub,” “summons” jadi “saman.”

Preferensi Cak Rus untuk memilih “gajet” seakan mendapatkan justifikasinya pada beberapa contoh pembahasamalaysiaan beberapa istilah. Seakan benar jika contohnya hanya berhenti pada beberapa kata atau istilah yang ia berikan. Tetapi perlu juga dicermati kata atau istilah baku di dalam bahasa Malaysia yang merupakan usaha pemadanan dari sebuah kata atau istilah dari bahasa Inggris. Bahkan pada istilah “gadget”! Ya, janganlah heran bilamana istilah baku dari “gadget” di dalam bahasa Malaysia bukanlah “gajet” sebagaimana bayangan yang bisa muncul dari tulisan Cak Rus itu. Padan kata baku “gadget,” asal tahu saja dan jangan kaget, di dalam bahasa Malaysia adalah “alat” atau “alatan.”[24]

Demikian.

Buat Dee dan Tole Lanang  yang setia menemaniku menulis ini.

Endnotes

[1] Lihat mis. Holger Syme. “Shakespearean Mythbusting I: The Fantasy of the Unsurpassed Vocabulary” (2011)

[2] Lihat mis. A. Teeuw. Modern Indonesian Literature (1967) atau Tergantung pada Kata (1980)

[3] Bicara tingkah polah Koneksi Leiden di dalam pengindonesiaan Indonesia dari tradisi Melayu, bisa dirujuk kepada buku yang disunting oleh Willem Otterspeer, Leiden Oriental Connections 1850-1940 (1989).

[4] Pendukung politik etis

[5] Lihat dalam Michael Francis Laffan. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia (2003).

Dari sumber lainnya:

Bahasa Melayu Riau-Lingga dipakai sebagai standar dari bahasa Melayu bisa disebut karena jasa Raja Ali Haji. Raja Ali Haji membuat buku tata bahasa Melayu yang dipakai Belanda (dan bangsa lainnya) dalam mempelajari bahasa Melayu. Kerajaan Riau-Lingga saat itu mempunyai pengaruh yang besar di wilayah nusantara. Oleh karena “tertata sistemis” itulah bahasa Melayu Riau-Lingga disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi (cf. “Sejarah Kerajaan Riau-Lingga Kepulauan Riau,” Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang).

Bahasa Melayu inilah yang tersebar ke seluruh “nusantara (makna nusantara di sini merujuk pada usulan Douwes Dekker dan bukan nusantara ala Majapahit)” dan mengalami kreolisasi dan variasi lainnya.

[6] Tod Jones. Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State (2013)

[7] Bahasan ini bisa dibaca di dalam buku Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja (1962).

[8] Kartini memang manjur menjadi tokoh yang dibutuhkan Belanda di dalam proyek pemajuan perempuan pribumi serta usaha pencibiran adat dan agama [Islam]. Namun di dalam perkembangannya Kartini sebelum meninggal justru menjadi seseorang yang lebih mendalami Islam (lihat di dalam Frances Gouda, Dutch Culture Overseas (2008).

[9] Menarik juga bagaimana diskursus Melayu dan Jawa di dalam munculnya kebangsaan Indonesia yang bermula dari Majapahit kemudian berterusan dengan persaingan Inggris di semenanjung Melayu dan Belanda di Batavia. Bahasa Melayu yang memang sudah menjadi lingua franca semenjak Sriwijaya lalu masih tetap kuat di jaman Majapahit (lihat mis. Riwanto Tirtosudarmo, “The Orang Melayu and Orang Jawa in the ‘Land below the Wind’” (2005)) berlanjut fungsinya di dalam kebijakan ethici Belanda tentu dengan pergeseran kemelayuan yang berpusat di semenanjung Melayu menjadi kebahasaindonesiaan yang berpusat di Jakarta (lihat mis. Ajip Rosidi, “Puisi Indonesia dalam Masa Duapuluhan”, Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Sastra Indonesia (1970)).

[10] Syamsul Bahri sebagai pahlawan dan Datuk Maringgih sebagai penjahat.

[11] Lihatlah bagaimana Teeuw konsisten menyanjung Balai Pustaka (“The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature” (1972)) dan bermasabodoh terhadap karya-karya di luar Balai Pustaka yang memiliki pengaruh di dalam radikalisme para pemuda pra-Indonesia di dalam membayangkan keindonesiaan.

[12] Dalam Mulyo Sunyoto, “Modernisasi Bahasa Indonesia lewat Negara” (2009).

[13] Saya belum pandai mempraktikkannya

[14] George Orwell. “Politics and the English Language” (1968).

[15] Benedict Anderson. Imagined Communities  (1991)

[16] Reni Permatasari. “SBI dan Politik Bahasa Nasional” (2010)

[17] Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris menjadi satu-satunya bahasa internasional yang bisa mengalahkan lima bahasa internasional lain (Arab, China, Perancis, Rusia, Spanyol) yang dipakai dan diakui oleh PBB. Tiga alasan sederhana mengapa bahasa Inggris “bisa mengalahkan” lima bahasa lain yang diakui oleh PBB yaitu: 1.) peran dominan Amerika Serikat —yang berbahasa Inggris— selepas Perang Dunia II di dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dunia menggantikan bahasa Perancis dan Jerman yang sebelumnya menggantikan bahasa Latin-Arab yang sebelumnya bahasa Yunani; 2.) Pendidikan Tinggi (Higher Education) yang masih terkait dengan poin nomer 1 menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan ini juga diperkuat dengan kenyataan bagaimana pemerankingan disandarkan dan kolaborasi ilmiah terpaksa harus dilakukan dengan standar “kebahasainggrisan” dan bukan bahasa lainnya sehingga memperkuat titel bahasa Inggris sebagai bahasa utama ilmu pengetahuan; 3.) Perdagangan dunia di era dunia terhubung sehingga Barat dan Timur kian merapat menggunakan bahasa Inggris sebagai “bahasa utama perdagangan internasional” bahkan di negara-negara yang bahasanya diakui sebagai bahasa internasional.

Oleh sebab itulah sangat kurang titis apabila Sumanto al Qurtuby, yang justru seorang akademisi antropologi, membuat status di sebuah media sosial bahwa orang-orang Arab di dalam praktiknya kini seakan terlihat menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa satu-satunya yang layak dikejar sedangkan bahasa Arab [tinggi] sepi gairah dipelajari. Analisis Sumanto bisa dijelaskan secara sederhana lewat tiga hal tersebut di atas. Bahasa Arab tinggi kurang begitu menimbulkan gairah untuk dipelajari karena bahasa model ini hanya dipakai di dalam skriptur, teks kuno, dan sastra. Berbeda dengan bahasa Arab pasaran yang dipakai oleh orang Arab di dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, wajarlah jika orang-orang Arab tidak begitu bersemangat mempelajarinya kecuali mereka sedang memperdalam agama, belajar teks kuno, atau tertarik dengan sastra.

Juga bagian dari klaimnya bahwa kefasihan berbahasainggrisnya orang Arab akan membuat dirinya lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka yang fasih di dalam bahasa Arab tinggi —bahasa yang tidak dipakai sehari-hari berlawanan dengan bahasa Arab pasaran— juga bisa dijawab dengan poin nomer dua. Bahwa di belahan dunia manapun, penguasaan bahasa Inggris pada diri seseorang yang bukan dari negara berbahasa Inggris dianggap sebagai kelebihan di dalam akses ilmu pengetahuan [dunia] dan seringkali disepadankan dengan status bahwa yang bersangkutan memiliki status sosial yang di atas rata-rata; baik karena kebisaan berbahasainggrisnya maupun karena asumsi umum bahwa penguasaan bahasa Inggris terdapati pada mereka yang berstatus sosial tinggi.

Dinamika penempatan bahasa Inggris yang kian dominan di berbagai sektor tidak hanya terjadi di dunia Arab sebagaimana tonjok tendensius antropolog Indonesia yang bekerja di salah satu negara Arab namun terlalu rajin membuat status di media sosial yang mengkritisi negara-negara Arab. Jika ia hendak fair, cabang keilmuan yang dikuasainya akan memudahkan dirinya untuk membandingkan apa yang terjadi di dunia Arab dengan misalnya —satu contoh saja— pada apa yang terjadi dengan bahasa Perancis dengan sejarahnya yang dulu pernah gagah di berbagai bidang di dunia internasional. Dan kisah bahasa Inggris di negara-negara Arab, ambil contoh Qatar sebagaimana disinggung oleh antropolog Indonesia itu, sejatinya bisa dijelaskan dengan tiga poin yang sudah tersebut di atas dan gairah pemerintah Qatar di dalam akselerasi kebutuhan keduniawian mereka tanpa mereka melupakan bahwa bahasa Arab tetaplah penting sebagai bahasa utama dan penanda identitas mereka.

Keterpaksaan untuk berintegrasi dalam komunitas global yang mengkondisikan bahasa Inggris kini sebagai bahasa utamalah yang membuat banyak negara dan persona yang berkecimpung di pergaulan internasional untuk bisa berbahasa Inggris. Walaupun demikian, bersamaan dengan pelan namun pastinya kekuatan ekonomi dunia bergeser ke Cina maka tidaklah mengherankan jikasanya Amerika Serikat, Australia, dan Inggris justru menggalakkan pembelajaran bahasa Cina.

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, menargetkan pada tahun 2020 sekitar satu juta warga Amerika Serikat sudah bisa berbahasa Cina lewat program The One Million Strong Initiative. Bahkan Obama selama kurun waktu empat tahun menargetkan 100.000 orang pelajar untuk belajar bahasa dan budaya Cina secara langsung di Cina.

Pengaruh ekonomi Cina yang kian kuat juga membuat munculnya usulan bagi pemerintah Australia untuk memaksa diri merubah kurikulum pendidikan supaya dapat mengakomodasi pembelajaran bahasa dan budaya Cina.

David Cameron, Perdana Menteri Inggris, malah menganjurkan agar para pelajar untuk belajar bahasa Mandarin (Cina) sembari mengatakan bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang jadi “kunci keberhasilan perjanjian bisnis di masa depan.” Menteri Pendidikan Inggris, Elizabeth Truss, juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2020 jumlah tenaga pengajar dan pelajar bahasa Mandarin di Inggris sudah meningkat pesat lewat kebijakan pemerintah. Yang unik dari pembelajaran bahasa di Inggris adalah ada perbedaan penekanan pembelajaran bahasa yang diingini pemerintah dengan yang diminati warga untuk dipelajari. British Council —sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan— melihat tren berdasar data dan minat warga Inggris justru menempatkan bahasa Spanyol dan Arab sebagai bahasa asing yang dipelajari warga dibanding bahasa Perancis dan Mandarin zonder kebijakan pemerintah atas urgensi pembelajaran bahasa Mandarin.

Dari paparan di atas, kegalauan yang dimiliki oleh Sumanto al Qurtuby dan ia tularkan kepada banyak orang mengenai motivasi belajar bahasa khususnya bahasa Arab [tinggi] harus dilihat dari motifnya. Orang Arab bersemangat belajar bahasa Inggris karena kebutuhan komunikasi perdagangan internasional kekinian memaksa mereka untuk belajar bahasa Inggris. Bisa jadi kelak mereka akan memaksa diri belajar bahasa Mandarin, dengan alasan serupa, demi kelancaran di dalam aktivitas perdagangan internasional sebagaimana Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menempatkan bahasa Mandarin sebagai bahasa yang mulai dianggap penting di dalam konteks perdagangan internasional terkait dengan mulai kuatnya Cina di dalam perdagangan internasional. Fenomena ini sangat tidak tepat jika disebut misalnya orang Arab sudah mulai keinggris-inggrisan sebagaimana juga tidak tepat dikatakan bahwa orang Amerika Serikat sudah mulai kecina-cinaan.

Bicara tentang alasan dan perjuangan warga Saudi Arabia belajar bahasa Inggris, sebuah paper yang ditulis oleh Radhika Jaidev dengan judul “Investing in Learning English” bisa memberi gambaran dan jawaban atas kegalauan Sumanto al Qurtuby. Sebagai tambahan informasi, King Abdullah Scholarship Program yang menyasar pemuda potensial untuk belajar di negara-negara berbahasa Inggris sebagai bentuk investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia memang menunjukkan bahwa bagi pemerintah Arab Saudi bahasa Inggris merupakan bahasa nomor dua untuk dikuasai oleh generasi muda mereka. Begitu juga misalnya kita berbicara mengenai Qatar, lanskap demografis ketenagakerjaan negara itu yang didominasi oleh tenaga kerja dari India dan Pakistan serta kian kuatnya hubungan dan perdagangan internasional dengan negara-negara berbahasa Inggris bisa memberikan alasan mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa yang diminati untuk dipelajari. Kisah bahasa Inggris di negara Arab lainnya seperti Kuwait bisa dibaca lewat disertasi doktoral Reem Al-Rubaie di Universitas Exeter dengan judul “Future Teachers, Future Perspectives The Story of English in Kuwait.” Di dalam disertasi itu, peran globalisasi yang membuat bahasa Inggris menjadi bahasa yang penting di kawasan Arab membuat pembelajaran bahasa Inggris menjadi niscaya.

Lalu bagaimanakah melihat fenomena ekspansi brand-brand, hotel, dan supermarket internasional di negara-negara (baca: pasar) Arab maka sejatinya ini adalah fenomena biasa. Kita semua sepakat bahwa kebanyakan negara-negara Arab adalah negara yang makmur. Kemakmuran ini berimbas kepada keinginan beberapa brand dan perusahaan internasional untuk “berdagang” dan tentu harus beradaptasi dengan pasar dan juga bertahan —dan nampaknya berhasil— dari adanya gerakan anti brand dari Barat. Tidaklah mengherankan bila brand-brand dan perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba masuk ke pasar menggiurkan ini. Tidak hanya di bidang perdagangan barang dan jasa, bahkan bisnis infrastruktur juga dilakoni oleh perusahaan-perusahaan asing (mis. Inggris) dan negara-negara sesama kawasan Arab. Perdagangan internasional tidak bisa dielakkan oleh setiap negara untuk mencukupi kebutuhan domestiknya dan memperoleh pendapatan demi kemakmuran negara dan rakyat. Ini merupakan sesuatu yang lumrah.

Di sisi lain, milyader-milyader Arab juga berdagang dan aktif berinvestasi di negara-negara Barat. Kita misalnya tahu bagaimana Qatar getol berinvestasi di Amerika Serikat dan dengan angka investasi yang sangat besar. Kita juga paham bagaimana investasi antara Amerika Serikat dan Arab Saudi juga saling terjadi. Kita juga tahu bahwa perusahaan minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, tidak alergi berinvestasi di Cina. Sebagaimana bukan hal yang aneh jika negara-negara Arab berinvestasi sangat besar di bidang pangan, agrikultura, dan infrastruktur di Australia. Perdagangan dan investasi antarnegara memang terjadi dan tidak bisa dihindarkan bahkan pada negara yang berseberangan ideologinya atau bahkan sedang “saling berperang.”

Lalu bagaimanakah dengan konsumerisme yang kini melanda dunia Arab? Satu hal yang pasti, tanpa melihat bangsa, manusia punya kecenderungan terjangkit konsumerisme ketika kondisi ekonomi berkelimpahan dan lingkungan sekitarnya memberikan tawaran dan godaan tiada henti. Benar bahwa konsumerisme, sebagai dampak kemakmuran ekonomi beberapa negara Arab dan ekspansi “pedagang-pedanga” dari luar yang melihat potensi pasar yang bisa digarap, sudah lama merebak di dunia Arab. Ada riset yang menunjuk ini akibat bujuk rayu e-marketing yang agresif dan pengaruh media massa yang sudah sedikit longgar dibandingkan tahun-tahun yang dulu di dalam mempersuasi konsumen di pasar Arab. Di dalam riset yang lain juga dinyatakan bahwa konsumerisme di negara Arab —dalam riset ini Arab Saudi— bisa dijelaskan dalam kacamata yang kompleks berkenaan dengan keterkaitan antara faktor global dan lokal. Meskipun demikian, bunyi kesimpulan riset sosial dan dinamika temuan sosial selalu terbuka untuk didebat tergantung dari angle mana sebuah fenomena hendak diteropong dan dijelaskan.

Banyak orang yang melupakan bahwa konsumerisme bisa terjadi pada siapa saja, bangsa apa saja, dan tidak eksklusif dengan keyakinan [atau perubahan keyakinan] tertentu. Hal lain yang juga harus dipahami bahwa konsumerisme merupakan dampak dari globalisasi dan ekspansi yang nggegirisi dari perusahaan multinasional dan ia tidak mengenal Barat atau Timur. Pelabelan konsumerisme dengan “hidup kebarat-baratan” adalah hal yang kurang pas dalam konteks dunia menjadi satu desa yang saling terhubung. Baik masyarakat Barat maupun Timur, bersamaan dengan kondisi yang memungkinkan bagi perusahaan multinasional untuk menancapkan kakinya dan bujuk rayunya maka konsumerisme bisa muncul sebagaimana Steven Miles lewat Consumerism: As A Way of Life (1998) bisa bicara panjang lebar tentangnya. Termasuk di manakah konsumerisme pertama bermula dan bagaimanakah keadaan masyarakat yang memulakannya saat itu; revolusi industri dan perubahan perilaku konsumen sebagai imbasnya pada abad 18 di Inggris.

[18] Poin ini juga menjawab urgensi setiap muslim untuk paling tidak ada niat di dalam hati untuk paling tidak menyanjung atau lebih mantap lagi untuk belajar bahasa Arab. Penyanjungan pada bahasa Arab bagi muslim adalah sesuatu yang wajar karena bahasa identitas persatuan, bahasa yang dipakai di dalam peribadatan, dan bahasa skriptur yang dipilih Tuhan —sebagaimana keyakinan muslim— adalah bahasa Arab dan bukan bahasa lainnya. Sedikit berbeda namun sedikit relevan dengan pembicaraan bahasa dan agama, kita bisa memahami bagaimana bahasa Latin dan Yunani begitu sentral di dalam teologi Kristen meskipun keduanya tidak secara praktis dipakai oleh umat Kristen awam. Bahasa Yunani penting karena skriptur Bible tertua yang didapati bukan di dalam bahasa Aramaik sebagaimana bahasanya Yesus (a.s.) namun berbahasa Yunani. Bahasa Latin menjadi penting di dalam studi teologi Kristen karena terjemahan dan penafsiran Bible secara masif dilakukan oleh teolog-teolog Kristen awal di dalam bahasa Latin. Baru kemudian kalau hendak melangkah lebih dalam, bahasa Aramaik menjadi penting untuk dipelajari dan dirujuk berkenaan dengan studi Talmudik dan sejarah ke belakang dari masa pra-Yesus (a.s.).

[19] Pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah di Indonesia masuk dalam kategori ini.

[20] Kisah pembelajaran bahasa Aborigin di sekolah-sekolah Australia adalah sebuah contoh bagaimana perjalanan panjang indegenous Australia menuntut haknya. Di tengah deru dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam hampir semua aspek keseharian dan terlalu lamanya pemarjinalan bahasa Aborigin dan berkurangnya nilai praktis penguasaannya bahkan pembelajaran bahasa Aborigin di sekolah-sekolah akan tak mudah membendung laju kepunahannya (bdk. Jane Simpson, “Indegenous languages won’t survive if kids are learning only English” (2014)) bahkan ketika ada pandangan dan harapan positif tentangnya.

Kasus yang bisa dijadikan teladan dari perubahan bahasa utama sebuah negara lewat kebijakan yang diniatkan di dalam penjagaan kohesi bangsa adalah Singapura. Meskipun bahasa nasional Singapura adalah Melayu namun dalam perkembangannya, bahasa Inggris kini dapat dikatakan menjadi bahasa utama karena kebijakan dan visi Lee Kuan Yew atas Singapura (lihat mis. Yunita Ong. “Lee Kuan Yew’s Legacy for Singapore: A Language Policy for A Globalized World” (2015)).

[21] Kisah bahasa Inuktut di Kanada dapat dijadikan rujukan mengapa standardisasi menjadi esensial (cf. Jeela Palluq-Cloutier, “The need for standardization” (2012)). Sebuah kumpulan makalah mengenai standardisasi bahasa nasional yang dipresentasikan di sebuah simposium yang diadakan oleh kerjasama Universitas Hamburg dan Unesco yang berjudul Standardization of National Languages (1991, eds. Utta von Gleich dan Ekkehard Wolff) adalah rujukan yang lebih memadai mengenai isu ini.

[22] Maafkan gado-gado bahasa dan ketidakbakuan di dalam tulisan ini

[23] Lihatlah bagaimana persatuan guru bahasa Melayu protes di tahun 1933 mengenai “rusaknya” bahasa dan tradisi sastra Melayu karena Pujangga Baru, sebuah jurnal sastra tahun 1930-an yang dikelola eksponen Balai Pustaka, memasukkan beberapa istilah-istilah baru dan abai pada istilah-istilah yang sudah ada di dalam bahasa Melayu (Hans Bague Jassin, Pujangga Baru: Prosa dan Puisi, (1987:8-9)).

[24] Bentuk “gawai” di dalam bahasa Indonesia yang aslinya pada entri kedua KBBI berarti “alat” yang Cak Rus anggap bisa merancukan dengan “gawai” yang berarti “pegawai” sebenarnya bisa disejajarkan dengan istilah di dalam bahasa Inggris yang pengindonesiaannya adalah “perangkat” yang kerap dipakai di dalam istilah “perangkat desa.” Tentu saja bisa saja pendapat ini ditolak karena “perangkat” mempunyai arti tunggal sebagai “alat kelengkapan” dan “perangkat desa” tidak mengandung kerancuan. Akan tetapi, “gawai” yang diputuskan sebagai istilah baku dari “gadget” semisal dianggap berpotensi rancu dengan “gawai” yang merujuk “pegawai” tetap memiliki pijakan di dalam bahasa sebagai fenomena adanya homonim.

Beberapa contoh pembanding bagaimana istilah-istilah di dalam bahasa Inggris dibahasamalaysiakan dan dibahasaindonesiakan adalah sebagai berikut: “keyboard” menjadi “papan kekunci” (MAS) dan “papan ketik” (INA); “mouse” menjadi “tetikus” (MAS, INA); “code” menjadi “kod” (MAS) dan “kode” (INA); “device” menjadi “peranti” (MAS) dan “perangkat” (INA); “software” menjadi “perisian” (MAS) dan “perangkat lunak” (INA); “hardware” menjadi “perkakasan” (MAS) dan “perangkat keras” (INA); “web browser” menjadi “pelayar web” (MAS) dan “peramban web” atau “penjelajah web” (INA); “search engine” menjadi “enjin gelintar” (MAS) dan “mesin pencari” (INA); “e-mail” menjadi “e-mel” atau “surat elektronik” atau “mel elektronik” (MAS) dan “surat elektronik” atau “surel” (INA); “update” menjadi “pengemaskinian” (MAS) dan “pembaruan” (INA); “timeline” menjadi “garis masa” (MAS) dan “linimasa” (INA); “tweet” menjadi “ciak” atau “ciap” (MAS) dan “kicau” atau bisa dimungkinkan pemakaian “oceh” (INA); “mention” menjadi “sebut” (MAS, INA); “thread” menjadi “urutan” (MAS) dan “utas” (INA); “link” menjadi “pautan” (MAS) dan “tautan” (INA). Contoh-contoh pembanding tersebut hendak menunjukkan bahwa bahasa Malaysia sebagaimana bahasa Indonesia, lepas dari persepsi kita mengenai kelentukkannya, sebenarnya lumayan pelik juga di dalam memasukkan atau mencari padanan sebuah istilah dari bahasa asing.

Perhatikan juga bagaimana bahasa Indonesia bisa memasukkan “boulevard” menjadi “bulevar” yang disepadankan dengan “adimarga” sementara bahasa Malaysia memilih bentuk hanya “lebuh hias.” Baik bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia sama-sama memakai bentuk “fail” sebagai padanan istilah bahasa Inggris “file” berdasarkan cara pembunyian kata “file” dalam bahasa Inggris namun berbeda mengadopsi “station,” “stesen” (MAS) dan “stasiun” (INA). Untuk istilah “download” dan “upload,” bahasa Indonesia justru memilih “unduh” dan “unggah” sementara bahasa Malaysia memilih “muat turun” dan “muat naik.” Beda pula dengan istilah dalam bahasa Inggris untuk “online” yang mendapatkan padanan di dalam bahasa Indonesia dengan “dalam jaringan” yang kemudian bersingkatan menjadi kata baru “da(lam-ja)ring(an)” atau “daring” sementara bahasa Malaysia menggunakan “dalam talian.” Bentuk “daring” sebagai kata baru yang merupakan pemendekan dari bentuk awal “dalam jaringan” mendapatkan contohnya dari bentuk-bentuk sebelumnya di dalam bahasa Indonesia semisal “(pelu)ru (ken)dal(i)” dan “ga(bungan anak) li(ar).”

Berkenaan dengan istilah dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari dua kata seperti “real estate,” bahasa Indonesia memilih “realestat” dan bukan “real estat” sebagaimana bentuk “kudeta” dan “prodeo” yang diambil dari istilah bahasa Perancis dan Latin “coup d’etat” dan “pro Deo.” Istilah “kudeta” memiliki arti yang sama dengan istilah asalnya sedangkan “prodeo” meluas maknanya jika dibandingkan dari makna istilah asalnya menjadi bukan hanya “karena Tuhan atau untuk Tuhan” namun juga “gratis; cuma-cuma.” Untuk “realestat,” bahasa Indonesia juga memiliki padanan lain “layan yasan” sementara bahasa Malaysia hanya mengenal “harta tanah.” Sementara untuk istilah “developer” (ENG), bahasa Indonesia memiliki padanan “pengembang” sedangkan bahasa Malaysia menggunakan “pemaju.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s