Home » Selected Contemplation » Kenusantaraan

Kenusantaraan

Sila keempat Pancasila mengingatkan kita bagaimana Muhammad Yamin dan kawan-kawan hendak melandaskan keberlangsungan negara kita dalam semangat kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Istilah hikmat kebijaksanaan ini sejatinya mengikis sebuah kebijakan yang berlandaskan pada niatan menang-menangan yang bisa diakali dengan tonggak kebenaran bersumber dari suara terbanyak. Dus, Muhammad Yamin dan kawan-kawan hendak membangun sistem bernegara yang berbeda dengan apa yang dimiliki Barat; bukan demokrasi yang liberal yang menafikan hikmat kebijaksanaan dan bukan sosialis komunis yang semangat kerakyatannya konon terlalu rigid untuk memungkinkan adanya permusyawaratan. Berkaca pada semangat itulah, demokrasi di Indonesia merasa berhak untuk berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain. Demokrasi ini kita sebut dengan nama Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila sedari mula memang didesain untuk memiliki paradigma kenusantaraan. Ia mengakrabi dan lalu mewadahi pemikiran-pemikiran yang malang melintang di antara tokoh-tokoh pendiri negara kita mengenai bagaimana sebaiknya negara dijalankan. Ia adalah sebuah eksperimen terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada saat itu. Dengan pemberian nama yang berbeda dan dilandasi dengan semangat yang berbedalah maka kecenderungan untuk membedakan demokrasi nusantarawi dengan demokrasi non-nusantarawi menjadi terbuka lebar. Meskipun bisa disebut elusif, demokrasi nusantarawi digaungkan sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bukan berkekang pada adagium nilai-nilai universal yang diterima oleh bangsa lain. Nilai-nilai ini dikanonkan dengan nama Pancasila.

Dengan demikian, ada kekhasan pada Demokrasi Pancasila. Emblem Pancasila atas kata demokrasi membuatnya beraroma nusantarawi. Oleh sebab itulah akan menjadi ganjil manakala demokrasi kenusantaraan kita, Demokrasi Pancasila, dikiblatkan pada demokrasi yang berlaku di negara-negara ndoro-ndoro di luaran sana.

Tentu saja pembicaraan tentang nusantara membuat kita kudu sedikit tahu sejarah istilah itu. Nusantara dulunya merujuk kepada seluruh daerah kepulauan maritim di Asia Tenggara pada jaman Majapahit dan tidak termasuk negara pusat yaitu pulau Jawa. Di dalam perkembangan ide nasionalisme pada abad 20-an menjadi sepadan makna dengan wilayah yang membentang hanya dari pulau Sumatra minus semenanjung Malaya hingga Papua tanpa menyebut kepulauan Filipina dan mengikutsertakan Jawa sebagai bagiannya. Nusantara —lepas dari salah kaprah dan penyempitan makna nusantara— sebagai sebuah paradigma, cara pandang, kini ramai sebagai sebuah komoditas. Tengoklah betapa ramainya kini embel-embel “nusantara” bermunculan.

Sebagai sebuah paradigma, istilah nusantara lebih eksotis dibandingkan dengan istilah nasional. Istilah nasional dianggap sebagai sesuatu yang bersifat keindonesiaan sebagai paket satu kebangsaan sedangkan kata nusantara memiliki dimensi berakar pokok dari tradisi yang bernuansa keindonesiaan namun ia lokal. Ia seakan-akan sesuatu yang inheren bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang normal berlaku di Indonesia, jauh sebelum kebisingan mengenai satu negara Indonesia muncul.

Istilah nusantara juga terasa eksotis karena ia merujukkan definisinya pada pertalian atas tanah air dari Sabang sampai Merauke. Ia memberikan celah pada perbedaan warna lokal sebagaimana terbunyikan pada mantra “Bhineka Tunggal Ika.” Berbeda dengan istilah nasional yang melihat keindonesiaan sebagai satu kesatuan yang memiliki derap dan dengung yang sama, nusantara mengijinkan perbedaan itu sah distempel sebagai sesuatu yang indonesiawi. Dengan demikian, kenusantaraan atau nusantarawi bercakap-cakap mengenai pritilan-pritilan yang menjadi komponen identitas keindonesiaan sedangkan kenasionalan bertemu muka dengan keindonesiaan yang berwujud negara, formal, dan baku.

Kembali pada pembicaraan awal mengenai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memang diniatkan untuk berbeda dengan demokrasi yang dipakai oleh ndoro-ndoro di luar sana. Kita perlu heran kepada mereka yang hendak membuat Demokrasi Pancasila harus berkiblat modus, praktik, dan nilai-nilainya pada negara-negara Barat gara-gara punya argumen bahwa asal demokrasi adalah dari negara Barat dan negara Barat sudah berpengalaman dengan demokrasi jauh lebih lama daripada Indonesia yang baru kemarin sore belajar demokrasi. Bisakah mereka yang punya gairah begitu muntap setinggi ubun-ubun ini melakukan hal yang sama pada Islam? Tentu dengan argumen yang sama, misalnya, bahwa Islam berasal dari Arab dan jazirah Arab kena celupan Islam lebih duluan dibandingkan dengan dengan daerah nusantara sehingga sudah sepantasnyalah mengekor pada tradisi Islam yang berlangsung di Arab. Adanya varian di dalam praktik dimaklumi muncul hanya dan hanya jika keadaan tertentu memaksa terjadinya varian dan bukan kehendak untuk membedakan diri menjadi niatan sedari jenjang.

Kalau misalnya usulan ini tidak berlaku bagi sebagian orang, atau dengan kata lain, demokrasi harus berkiblat dari pengalaman, nilai-nilai, dan tafsir “Barat” sedangkan Islam tidak boleh berkiblat dari pengalaman, nilai-nilai, dan tafsir “Arab” maka yang begini ini mengingatkan kita dengan buku yang ditulis oleh peneliti sejarah dinamika Islam dan Barat di nusantara Michael Francis Laffan. Buku itu berjudul Islamic Nationhood and Colonial Indonesia.

Di dalam bukunya, Laffan menunjukkan data dan membeberkan cerita bagaimana [Kerajaan] Belanda sebagai salah satu negara superpower saat itu —lainnya adalah Kerajaaan Inggris— yang butuh terus menjajah dan ditempatkan sebagai superior melihat bahwa penduduk nusantara harus diajari gaya berpikir yang memindahkan kiblat dari potensi kearaban yang bisa berujung kepada pan-Islamisme kepada kearifan dan kehebatan Barat.

Dalam pada itu, pengajaran Islam kepada penduduk nusantara harus dipasifikasi supaya jinak dan dilokalkan supaya terpisah dari ide besar mengenai pan-Islamisme. Pendidikan sebagai senjata ampuh penanaman nilai-nilai dan doktrinasi gaya berpikir ala Barat juga diberikan kepada beberapa penduduk nusantara dengan tujuan mereka bisa mengasosiasikan diri mereka kepada Barat dan bukan kepada Mekah atau Mesir. Bukan hanya lewat pendidikan saja tapi tentu saja pemberian privelege lainnya. Jadi kira-kira begitulah sebuah penjajahan bisa terus secara halus dilanggengkan dan subordinasi dalam gaya berpikir bisa lestari tanpa kena risiko dikaliskan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s