Home » Selected Contemplation » Pendidikan Agama: Eradikasi Korupsi, Deradikalisasi, dan Kemajuan Sebuah Negara

Pendidikan Agama: Eradikasi Korupsi, Deradikalisasi, dan Kemajuan Sebuah Negara

Beberapa hari yang lalu saya mendapati di linimasa media sosial Facebook seorang teman menautkan status dari Musdah Mulia. Musdah Mulia adalah Direktur Megawati Institute dan anggota LIPI yang selama ini dikenal berkiprah di bidang pluralisme dan kesetaraan gender.

Musdah Mulia pada tanggal 23 Juli 2015 lalu menerbitkan status yang ia salin tempel dari teman anonimnya mengenai bagaimana tertib dan tentramnya [dan mungkin juga majunya] Singapura setelah terjadi peniadaan pelajaran agama di sekolah yang disediakan dan dibiayai pemerintah (atau sekolah publik).[i]

Status Facebook Musdah Mulia

Status  Salin-Tempel Facebook Musdah Mulia Mengenai Pendidikan di Singapura

Beberapa situs daring menuduh bahwa Musdah Mulia mengusulkan itu sebagai bagian dari provokasi debat publik mengenai tidak begitu perlunya pengajaran pelajaran agama di sekolah di Indonesia dan bisa berimplikasi pada penghapusan pendidikan agama di sekolah di Indonesia. Menanggapi berita itu, Musdah Mulia di dalam status Facebook berikutnya menyangkal bahwa itu pendapatnya. Ia bersikeras bahwa statusnya tentang pendidikan agama di Singapura adalah salin tempel dari [status seorang] teman [anonim].

Tepisan Musdah Mulia atas Berita-berita yang Terkait dengan Status Facebook-nya

Tepisan Musdah Mulia atas Berita-berita yang Terkait dengan Status Facebook-nya

Walaupun begitu, hingga kini maksud Musdah Mulia menyalintempelkan status temannya menjadi statusnya juga tidak ada kejelasan apakah ia hendak mengajukan ide itu kepada publik (baca: meng-endorse) ataukah ia hanya iseng saja untuk berbagi pandangan yang dimiliki temannya. Itulah kerumitan menafsirkan salin tempel tanpa ada keterangan mendukung, menolak, atau hanya keisengan ‘bermain share‘ di media sosial saat masuk shower.

Bagaimanapun juga, isi dari status salin tempel itu menarik. Musdah Mulia adalah salah satu opinion leader. Ia bukan seseorang sekelas Jonru. Merespon statusnya justru timbul pertanyaan serius benarkah bahwa peniadaan pelajaran agama di sekolah di Singapura menjadikan Singapura menjadi tertib dan tentram [dan mungkin juga majunya]? Apakah juga ini bisa dikaitkan dengan wacana yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan mengenai urgensi revisi doa bersama sehingga lebih mencerminkan multikulturalisme?[ii] Ataukah memang keduanya pendapat keduanya terpisah karena berbeda paradigma?

Sebelum membahas tentang itu, lebih baik kita tengok ke belakang terkait dengan isu pendidikan agama di sekolah.

Di sebuah artikel Kompas tanggal 31 Maret 2003 dengan judul “RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural”, Busman Edyar menyatakan bahwa pro-kontra keterlibatan negara di dalam pendidikan agama menjadi bahasan yang menarik di dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Sebagian menyatakan bahwa keterlibatan negara di dalam pendidikan agama harus dihapus karena itu dianggap bahwa negara turut campur di dalam urusan yang privat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa justru negara Indonesia yang merupakan negara nonsekuler harus ikut terlibat di dalam memastikan warga negaranya mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya.

Sebagaimana judul artikel itu, pada bagian keterlibatan negara di dalam pendidikan agama, Busman Edyar tidak begitu mempermasalahkannya. Ia justru menggugah ketepatan isi pendidikan agama yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah. Ia menyoroti bagaimana pendidikan agama kurang mengakomodasi isu-isu sosial (al ahwal al ummah) seperti sikap antikorupsi, keterlibatan dalam transformasi sosial, kepekaan sosial dan malah lebih menitikberatkan pada masalah private affairs (al akhwal al syakhsiah). Di bagian simpulan ia hendak mengarahkan kebutuhan pendidikan agama yang bernapaskan pluralisme-multikulturalisme untuk mencegah ketidakrukunan beragama dan primodialisme sempit.

Isu pendidikan agama di sekolah publik mengemuka kembali ketika pada tahun 2013, kurikulum untuk SD akan fokus pada “pemusatan tematik” dan mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar berpikir kritis, berani bertanya dan berkomunikasi serta tidak menitiberatkan pada hapalan. Kurikulum yang digodok di jaman Muhammad Nuh waktu itu juga akan menambah slot jam pendidikan agama –sesuai agama siswa– menjadi empat jam dari sebelumnya yang hanya empat jam. Kurikulum ini menampilkan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib sedangkan bahasa Inggris tidak wajib diajarkan.

Apa yang diangankan oleh Busman Edyar mengenai pendidikan agama dan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, patirotisme, kewajiban warga negara, dan mencegah ekstremisme beragama mendapatkan angin segar di dalam konsep kurikulum ini.[iii]

Berbicara artikel Busman Edyar, apa yang ia ungkapkan sungguh menarik. Meskipun demikian, ada salah kaprah mengenai penyamaan pluralisme dengan multikulturalisme. Berdasarkan istilah, keduanya berbeda dalam konsep maupun praktik. Pluralisme tidak sama dengan multikulturalisme.

Pluralisme sendiri memiliki banyak arti. Pluralisme keyakinan atau pluralisme teologis sebagaimana dikhotbahkan oleh John Hick bahwa semua agama itu sama saja dan realitas Tuhan yang dipersepsi secara berbeda saja oleh tiap-tiap agama sudah dibabat oleh Keith E. Johnson.[iv] Sedangkan pluralisme dalam konteks kemasyarakatan dan bernegara, sebagaimana dijelaskan oleh Frank Fiore[v] adalah semacam semangat bhineka tunggal ika; keadaan di mana tiap grup boleh mempertahankan tradisi kultural mereka.

Berbeda makna dengan pluralisme, multikulturalisme memiliki empat definisi sebagai berikut:[vi]

  1. Realitas demografis dan kultural ketika masyarakat kian lama makin majemuk
  2. Kesadaran akan kemajemukan yang ada di dalam masyarakat
  3. Kebijakan untuk mengintegrasikan kemajemukan
  4. Prinsip-prinsip dan kaidah filosofis yang menjadi acuan kebijakan integrasi kemajemukan

Definisi nomer satu dan nomer dua bersesuaian dengan prinsip pluralisme[vii] sedangkan definisi berikutnyalah, yaitu nomor 3 dan 4, yang menjadi sorotan Frank Fiore. Multikulturalisme di beberapa masyarakat telah menjadi napas kebijakan mereka yang berkuasa untuk mengintegrasikan perbedaan yang dimiliki minoritas supaya sesuai dengan standar minimal yang dimiliki oleh mereka yang berkuasa.[viii]

Ada perdebatan yang belum final mengenai multikulturalisme.[ix]Apakah multikulturalisme mengakomodasi hak-hak individual ataukah hak-hak kolektif, apakah multikulturalisme menyiratkan adanya keharusan terikat kepada kultur tertentu atau boleh bebas tidak terikat pada kultur tertentu, apakah diperkenankan jika sesorang memilih sistem yang dipakai di dalam suatu kultur ataukah ia boleh memilih beberapa sistem yang dipakai di dalam kultur yang dikaitkan dengannya. Jadi ketika pluralisme bermain di tataran kesadaran dan di dalam praktiknya mengejawantah lewat perilaku, multikulturalisme mengedepankan pada kebijakan integratif pada tataran formal dan legal. Jika pluralisme mengakui perbedaan SARA sebagai realitas sosial yang harus diarifi maka multikulturalisme mengajarkan perbedaan SARA membutuhkan penyeragaman konsep yang dimiliki oleh perbedaan SARA untuk sistem bersama. Frank Fiore mewanti-wanti mengenai batasan paradigma multikulturalisme sehingga tidak kebablasan menjadi opresif bagi minoritas dan atau menjadi ambigu di dalam praktiknya.

Bentuk aplikatif dari paradigma multikulturalisme adalah penafian urgensi pembelajaran bahasa daerah dan atau larangan penggunaannya di sekolah. Multikulturalis akan lebih suka jika hanya bahasa nasional sajalah yang diajarkan dan dipakai di dalam pembelajaran di sekolah. Bahasa daerah tidaklah mencerminkan ‘kebakuan yang mengikat kebersamaan’ di dalam lingkup identitas nasional. Ia menjadi simbol kedaerahan dan bagi mereka yang memegang paradigma multikulturalisme bisa berargumen bahwa letak bahasa daerah bukan di sebuah institusi yang menyandang kata negara / publik / negeri. Oleh karena itulah sebagai misal yang terjadi pada suku Aborigin di Australia yang meminta agar bahasa mereka juga diajarkan kepada anak-anak Aborigin yang bersekolah di sekolah publik mendapat tolakan bersebab identitas keaustraliaan formal adalah bahasa Inggris dan tidak memandang adanya urgensi pembelajaran bahasa Aborigin. Bahasa Aborigin tetaplah milik suku Aborigin dan tidak untuk diusung menjadi sesuatu yang formal –masuk kurikulum– di sekolah publik.

Paper Anne Sofie Roald[x] yang membahas gugatan terhadap model multikulturalisme Swedia yang dianggap ambigu ketika bertemu dengan tuntutan muslim juga merupakan contoh yang menarik. Mahmoud Aldebe, waktu itu ketua asosiasi muslim Swedia, mengajukan petisi berkaitan dengan model multikulturalisme di Swedia. Ia mengirimi surat terbuka kepada semua partai yang ada di Swedia mengenai pemberian hak-hak kepada warga negara yang beragama Islam untuk dapat menjalankan agamanya dengan baik. Gugatannya di antaranya adalah hak ijin cuti pada hari raya, hak pendirian masjid di setiap kota, pemberian hari khusus di setiap kolam renang untuk gender tertentu, dan pemberlakuan hukum syariat untuk sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan waris.

Gugatan Mahmoud Aldebe menyulut debat nasional. Muncul Islamofobia bahwa muslim akan merubah Swedia menjadi negara dengan hukum syariah. Sedangkan debater muslim menyatakan bahwa model multikulturalisme yang berlaku di Swedia hendak dibawa ke mana? Apakah integrasi menjadi Swedia berarti merampas hak-hak muslim untuk menjadi berbeda (baca: dipelihara haknya untuk menjalankan syariatnya[xi]) ataukah muslim berintegrasi ke dalam kerangka ke-Swedia-an dengan dirampas hak-haknya untuk menjadi berbeda? Hingga kini perdebatan mengenai itu belum selesai di Swedia.

Terkait dengan gugatan Mahmoud Aldebe, hal yang sama dengan misalnya dapat kita kaitkan dengan selentingan wacana tatib doa pembuka dan penutup kelas yang hendak diseragamkan dengan mengganti kata Allah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Doa adalah ekspresi keberagamaan sehingga wajar jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengkritik selentingan yang beredar mengenai wacana itu. Penggantian kata Allah menjadi Tuhan Yang Maha Esa di dalam doa, menurut MUI jika wacana tatib itu benar adanya, tidaklah tepat. MUI bersikeras bahwa siswa selama ini bisa berdoa menurut agamanya sendiri-sendiri [dan tidak harus ikut berdoa dengan menyebut Tuhan dengan nama Allah]. Selentingan wacana doktrinase penggantian kata ‘Allah’ di dalam doa menjadi hanya ‘Tuhan Yang Maha Esa’ itulah yang sempat membuat polemik: apa yang begituan memang relevan?

Apa yang menjadi wacana Anies Baswedan larinya kepada isu multikulturalisme dan bukan kepada pluralisme. Hal ini berbeda dengan wacana yang dilontarkan oleh Musdah Mulia dengan menyitir cerita dari teman [anonimnya]. Isu yang diusung oleh Musdah Mulia bisa dikategorikan sebagai isu sekularisme pendidikan.[xii] Di dalam pendidikan yang sekuler, agama dan atribut keagamaan bisa tidak diperkenankan untuk tampil.

Kadar sekularisme pendidikan bisa moderat bisa sangat ekstrem. Kasus penghapusan atribut keagamaan bisa diambil contohnya saat simbol salib yang menjadi ciri khas Katolik diwajibkan untuk ditanggalkan di sekolah-sekolah publik di Italia.[xiii] Contoh ekstrem yang lain adalah semisal pelarangan pemakaian jilbab di beberapa wilayah di Perancis dan sebagian sekolah di Inggris karena jilbab dianggap sebagai atribut keislaman yang bertentangan dengan kaidah sekularisme pendidikan[xiv] dan kebijakan multikulturalisme.[xv][xvi]

Hal yang sama juga terjadi di Singapura di tahun 2002-an ketika terjadi kontroversi hukuman terhadap siswa yang bersekolah memakai tudung atau jilbab di sekolah publik.[xvii] Bahkan polemik pelarangan pemakaian jilbab sementara di beberapa negara di Eropa sudah mulai mengendor, di sekolah publik di Singapura hal ini masih berlaku dengan alasan “to maintain overall social harmony”.[xviii] Alasan pemerintah Singapura terkait dengan perimbangan penolakan tuntutan Saksi Yehovah yang mengajukan bebas dari wajib militer Singapura. Pihak asosiasi muslim yang mengatakan bahwa pemakaian tudung atau jilbab tidak akan merusak tatanan –integrasi sosial dan kohesi sosial– yang telah dibangun di Singapura dan tidak akan berpengaruh kepada profesionalitas pemakainya sebagaimana para suster yang diperbolehkan memakai pakaian serupa jilbab. Hingga kini, polemik belum menghasilkan keputusan apapun dari pemerintah Singapura.

Kebijakan multikulturalisme memang bisa ditarik ke mana saja.[xix]Kasus-kasus yang ada merupakan bukti bahwa batasan kebutuhan integrasi masyarakat menurut “nilai-nilai” yang disepakai bersama sebagai sebuah kesatuan berbangsa dan bernegara –multikulturalisme– bisa diperdebatkan dan bisa menjadi sarana opresi terhadap minoritas atau bahkan alat minoritas untuk melakukan perlawanan.[xx] Di Baden-Württemberg, sebuah negara bagian di Jerman, warga kota yang baik ditentukan lewat tes asimilasi yang dianggap sebagai konstruksi dari nilai-nilai kejermanan. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah “bagaimana jika tiba-tiba anak Anda mengaku sebagai homoseksual dan ingin tinggal serumah dengan pasangannya?”. Jawaban yang diminta dari tes asimilasi ini adalah “menerima keadaan itu” dan jawaban yang menandakan “penolakan akan homoseksualitas” akan dianggap sebagai bukan warga negara yang baik.[xxi]

Dari muka tulisan ini, ada tiga istilah yang bersaling sengkarut antara sekularisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Untuk sekularisme pendidikan, meskipun tulisan ini diawali dengan istilah ini, hingga kini belum kita bahas. Bahasan yang sudah dilewati adalah mengenai pluralisme dan multikulturalisme.

Sekarang kita menuju pada status Facebook Musdah Mulia. Pertanyaan yang pantas diajukan adalah: apakah peniadaan pendidikan agama di sekolah publik di Singapura menjadikan Singapura menjadi negara yang tertib dan disiplin serta tidak banyak korupsi sebagaimana cerita teman [anonim] Musdah Mulia? Bahkan bisa kita perjauh lagi apakah yang demikianlah yang membuat Singapura menjadi maju dan bahagia? Pertanyaan-pertanyaan ini butuh jawaban sehingga bisa sampai pada kesimpulan apakah sekularisme pendidikan meniscayakan kemajuan sebuah negara sebagaimana dilihat pada Singapura.

Ada beberapa negara yang patut dijadikan sampel mengenai isu ini untuk dibandingkan dengan Indonesia. Peringkat Indonesia di dalam beberapa hal yang dibandingkan di dalam tulisan ini bisa dirujuk pada perankingan yang ada di tautan sumber tulisan ini sedangkan negara-negara yang akan kita bahas di tulisan ini pada beberapa hal akan disorot sesuai dengan relevansinya. Negara pertama yang kita ambil sebagai sampel adalah Singapura. Negara ini dibahas di dalam tulisan ini sebab relevan dengan sulutan status Facebook Musdah Mulia hasil salin-tempel dari status teman [anonimnya]. Negara-negara lainnya yang diambil sebagai sampel karena dianggap relevan dengan isu ini adalah Finlandia, China, Amerika Serikat, Irlandia, Qatar, Jerman, Israel, dan Australia.

Perbandingan yang akan digunakan bukanlah perbandingan pendidikan tinggi dan atau pendidikan rendah di sekolah swasta namun hanya pendididikan rendah di sekolah publik di sebuah negara secara umum dan mencari kemungkinan adanya benang merahnya dengan ketertiban, kedisplinan, dan kemajuan sebuah negara. Meskipun demikian, pemencilan hanya pendidikan rendah di dalam melihat kualitas pendidikan sebuah negara sejatinya kurang pas. Pemencilan yang manasuka ini disebabkan isu selama ini tentang pendidikan agama terkait dengan pendidikan rendah dan ini sebagai respon atas asumsi yang hendak dibangun lewat status Facebook Musdah Mulia bahwa kualitas pendidikan rendah mencerminkan ‘kualitas negara’ secara umum.

Qatar, Singapura, Amerika Serikat, dan Irlandia dipilih secara selektif[xxii]karena keempat negara ini masuk ke dalam negara yang tingkat GDP perkapitanya (Gross Domestic Product per capita; salah satu tolok ukur kemakmuran tiap warga negara) per 2014 masuk sepuluh besar dunia atau dengan kata lain keempat negara ini dianggap sebagai negara yang makmur secara ekonomi.[xxiii]China, Amerika Serikat, dan Jerman dipilih karena per 2014 masuk ke dalam sepuluh negara terkuat di dunia versi Global Presence Index.[xxiv]Finlandia dipilih karena selama satu dekade terakhir konsisten masuk sepuluh besar sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia.[xxv]

Finlandia juga dipilih karena berdasar riset 2013 negara ini menempati posisi teratas bersama Amerika Serikat dan Israel di dalam indeks Global Technology.[xxvi] Jatuhnya pilihan kepada Amerika Serikat, China, Israel, dan Jerman berdasarkan kemajuan dan kekuatan militer yang terdepan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.[xxvii] Amerika Serikat dan Israel masuk di dalam pilihan juga karena kualitas hasil riset dari lembaga riset mereka termasuk terbaik sepuluh besar di dunia.[xxviii]

Australia dipilih di dalam perbandingan ini karena Australia –bukan Finlandia– sedang dijadikan rujukan model adopsi pendidikan rendah oleh Anies Baswedan.[xxix]Yang juga menarik adalah, Australia dan Finlandia masuk sepuluh besar negara yang paling bahagia di dunia.[xxx]Asumsikan bahwa tingkat kebahagiaan bisa dikaitkan dengan keamanan dan kualitas hidup.

Menurut indeks korupsi per akhir tahun 2014, Finlandia, Singapura, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat disebut sebagai 20 besar negara dengan tingkat korupsi yang rendah –tetap ada korupsi tapi tingkatnya terendah– di dunia.[xxxi]Terkait dengan tingkat kedisiplinan yang bisa dikaitkan dengan etos kompetitif [walaupun sejatinya perankingan ini merujuk pada kompetisi bisnis], maka menurut World Competitiveness Rankings, Amerika Serikat berada pada peringkat pertama, Jerman dan Singapura berada di sepuluh besar dunia sedangkan Qatar berada di peringkat 13 dunia.[xxxii]

Bilasanya dilihat pada ranking negara dengan penduduk yang bekerja paling keras tanpa dibandingkan rate per jam maka meskipun China, Jepang, dan Amerika Serikat masuk sepuluh besar dunia namun justru warga negara Meksiko-lah yang bekerja paling keras di dunia begitu juga Peru masuk ke dalam sepuluh besar ini[xxxiii]. Sedikit beda dengan ranking itu, bila dikalkulasikan jam kerja per tahun Korea Selatan-lah yang merupakan negara dengan warga negara bekerjanya terlalu keras.[xxxiv][xxxv] Perlu pula dicatat bahwa dalam ranking 10 besar negara yang warganya bekerja paling keras, Singapura tidak masuk di dalam ranking ini. Jadi ada tidak adanya pendidikan agama pada sekolah publik di suatu negara tidak relevan dengan tinggi semangat kerja warga sebuah negara –baik karena sadar diri atau terpaksa– dan lalu membuat sebuah negara jadi maju dan makmur. Benar bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan adalah negara yang penduduknya makmur namun ini tidak bisa kita sematkan kepada Meksiko dan Peru jika parameternya adalah kerja keras yang dilakukan oleh warga negara. Tentu saja jika dikaitkan dengan ironi bahwa agama mengajarkan tiap orang untuk bekerja keras untuk urusan dunia dan akhirat maka sudah adanya pendidikan agama di sebuah negara ternyata belum mampu meningkatkan etos kerja warga sebuah negara, urgensi pembenahan pendidikan agama dan relevansi sentilan lewat status Facebook itu menjadi ada.

Lalu di manakah Singapura?

Singapura memang baru saja di tahun ini menempati ranking pertama di dalam rilis perankingan school performance dari 76 negara berdasar data dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Perankingan ini diukur berdasar nilai rata-rata siswa usia sekolah 15 tahun di mata pelajaran matematika dan ilmu sains. Singapura berada di peringkat pertama sementara sebelumnya tidak berada di posisi tersebut. Negara yang konsisten masuk sepuluh besar terbaik selama beberapa tahun di bidang pendidikan adalah Finlandia.

Berbeda dengan Singapura yang baru akhir-akhir ini menempati posisi lima besar, hingga kini Finlandia-lah yang diakui sebagai model sistem pendidikan yang layak diteladani oleh negara-negara lain.[xxxvi]Pilihan Anies Baswedan untuk menjadikan Australia menjadi model pengadopsian kurikulum pendidikan [rendah] di Indonesia pasti bukanlah karena ranking Australia yang bagus untuk kualitas pendidikan rendah di dunia. Beberapa tahun terakhir, peringkat Australia untuk pendidikan rendah jeblok di luar dua puluh besar dunia bahkan kalah oleh beberapa negara Asia semisal Hongkong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan –jangan kaget– Vietnam.[xxxvii] Pilihan Anies Baswedan untuk mengadopsi sistem pendidikan rendah Australia bisa dikatakan hak prerogatifnya sebagai menteri yang memiliki kewenangan pada hal tersebut. Anies Baswedan pasti punya pertimbangan mengenai pilihannya itu.

Mengatakan bahwa Singapura bisa menjadi ‘hebat’ karena tidak adanya pendidikan agama di sekolah publik adalah misleading dan tidak sesuai dengan data. Dari negara-negara yang sudah dipilih tadi, Israel,[xxxviii] Finlandia,[xxxix] Irlandia,[xl] Qatar,[xli] dan Jerman,[xlii] adalah contoh negara di mana pendidikan agama tetap diberikan di sekolah rendah dan mereka tetap bisa kompetitif serta maju di beberapa bidang.[xliii] Perhatikan juga bagaimana negara-negara ini memiliki indeks korupsi yang rendah.[xliv]

Klaim yang mengambil bandingan Singapura saja dengan Indonesia untuk sampai pada kesimpulan mengenai tidak bermanfaatnya pemberian pendidikan agama di sekolah, atau bahkan jika sampai pada kesimpulan yang ugal-ugalan bahwa pendidikan agama menjadikan sebuah negara jadi tidak beres, adalah sangat ‘berbahaya’. Jika bicara masalah keamanan dan konflik, benar bahwa Singapura –peringkat 2 dunia– memiliki indeks keamanan yang tinggi namun juga perlu diperhatikan Qatar –negara yang mengajarkan pendidikan agama– juga berada di peringkat tiga untuk urusan keamanan dari 120 negara.[xlv] Untuk urusan ketentraman yang dirasakan oleh warga negaranya, Singapura tidak masuk sepuluh besar dunia berdasarkan data dari Global Peace Index tahun 2014. Finlandia masuk di peringkat enam sedangkan pemuncaknya adalah Islandia. Irlandia (ranking 13) dan Qatar (ranking 22) berada di atas Singapura (ranking 25).[xlvi]

Lepas dari itu, tidaklah juga tepat untuk mengatakan bahwa tidak diberikannya pendidikan agama di sekolah rendah [publik] menjadikan sebuah negara tidak menjadi ‘hebat’. Lihat saja contohnya pada Amerika Serikat, China, dan tentu saja Singapura. Benang merah pemberian pendidikan agama dengan ‘kehebatan’ sebuah negara tidak nampak jelas.

Kemudian jika pendidikan agama tidak diberikan apakah memiliki pengaruh pada tingkat korupsi? Sebagaimana contoh pada negara-negara yang memberikan pendidikan agama di sekolah rendah, pertanyaan ini tidaklah bisa dijawab dengan presisi yang meyakinkan sebagaimana indeks korupsi negara-negara dari yang memberikan pendidikan agama dengan negara-negara yang tidak memberikan pendidikan agama di sekolah rendah saling bercampur. Lihatlah misalnya pembandingan Finlandia, Irlandia, Qatar, Australia, dan Singapura.

Lalu apakah tingkat korupsi bisa dikurangi dengan pemberian hukuman yang tinggi atau bahkan hukuman mati? Berbicara mengenai pemberantasan korupsi tidaklah bisa disebut sebagai pekerjaan yang mudah. Hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi, aparat penegak hukum yang bersih, dan pemimpin negara yang dedikatif diperlukan di dalam usaha pemberantasan korupsi namun itu semua butuh waktu.[xlvii] Jika hendak membandingkan misalnya kepada dua negara yang sama-sama tidak mengajarkan pendidikan agama di sekolah rendah yaitu Singapura dan China maka tingkat korupsi saling bertolak belakang. Hal lain yang perlu dibandingkan adalah besarnya populasi penduduk dan kapan inisiasi serius negara di dalam eradikasi korupsi mulai dilakukan.

Pemberantasan korupsi adalah isu yang kompleks. Perjalanan Singapura memberantas (baca: mengurangi potensi) korupsi tidak berlangsung dalam waktu yang pendek dan tidak ada kaitannya dengan ada tidaknya pendidikan agama di sekolah publik. Keberhasilan Singapura di dalam memperkecil potensi korupsi disebabkan oleh empat langkah integral sebagaimana dikemukakan oleh Professor John S.T. Quah. Usaha serius ini dimulai sejak tahun 80-an dan baru dituai hasilnya setelah beberapa waktu lamanya. Empat langkah intergral tersebut adalah: hukuman yang tegas, adanya lembaga antikorupsi yang mandiri dari pengaruh politik dan kepolisian, lembaga antikorupsi harus bersih dari korupsi, pengurangan potensi-potensi terjadinya korupsi.[xlviii]

Klaim yang ditaut-tautkan dengan agama seperti ini mengingatkan kita pada klaim bahwa New Zealand dan kemudian Irlandia adalah negara paling Islami di dunia berdasar standar pengukuran pilihan yang dibuat oleh dua periset dari George Washington University yang disanggah secara terpisah oleh Shafiq Morton[xlix] dan Shelina Zahra Janmohamed[l] karena parameternya dan angle yang dipakai bisa ditarik kemana-mana. Pertanyaan usil dari Shelina misalnya adalah bisakah kemudian dibuat perankingan negara yang paling Kristiani dan negara yang paling Yahudi dan mengapakah ranking islamicity tidak memasukkan penerapan hukum sesuai syariah Islam di dalam parameter penilaian.

Kemajuan sebuah negara yang dikaitkan dengan tidak diberikannya pendidikan agama di sekolah rendah, berdasar data yang ada, hal ini adalah tidak tepat. Jika hendak dibandingkan secara umum mengenai tiga hal yang hendak dilihat di dalam tulisan ini terkait dengan pendidikan yaitu tingkat kedisplinan, kemakmuran, dan kemajuan di berbagai bidang maka jawabannya bisa ditarik kemana-mana tergantung pilihan data yang hendak ditonjolkan dan tidak bisa dijelaskan dan atau dikaitkan dengan ada tidaknya pendidikan agama di sekolah.

Singapura, jika memang hendak dijadikan sorotan mengenai ‘kemajuan’ sebuah negara, bisa seperti sekarang ini disebabkan oleh banyak hal. Justru jika berbicara mengenai pendidikan, investasi yang besar dan keseriusan pemerintah di dunia pendidikan oleh pemerintah Singapura semenjak tahun 1965 oleh Lee Kuan Yew menjadikan Singapura seperti sekarang ini. Tapi juga ada yang perlu dicatat, Singapura adalah negara yang dianggap kaku dan sangat penuh target kepada siswa. Mungkin inilah yang menjadikan warga Singapura menjadi sangat kompetitif dan menjadi tumbal dari salah satu negara yang warganya ‘kurang bahagia’ dibandingkan dengan beberapa negara di dunia.[li]

Pendidikan agama di sekolah publik tetaplah penting. Ketika eradikasi korupsi dan pemberantasan radikalisme merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia maka justru lewat pendidikanlah hal-hal yang meng-endorse nilai-nilai antikorupsi dan toleransi harus diajarkan di sekolah. Belum lagi mengingat bahwa negara Indonesia adalah bukan negara sekuler maka ada ‘tanggung-jawab pemerintah’ untuk memberikan pendidikan agama kepada warga negaranya. Pendidikan agama di sekolah publik malah bisa disebut penting dalam usaha penangkalan radikalisme agama sebagaimana mulai dipraktikkan di Jerman.[lii] Bahkan di dalam urusan pendidikan agama, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel, beberapa praktisi pendidikan menyuarakan urgensi pendidikan agama.[liii]Hal seperti ini juga disuarakan oleh Busman Edyar di bagian awal tulisan ini –tentu dengan berhati-hati menerjemahkan konsep pluralisme dan multikulturalisme.

Sepanjang bahasan tulisan ini, kita tidak tahu apakah yang menyebabkan Musdah Mulia menerbitkan status seperti itu. Benar bahwa pendidikan di Singapura mengalami kemajuan yang luar biasa sebagaimana Finlandia juga lebih dulu maju. Namun menyebarkan argumen bahwa kemajuan pendidikan di Singapura ‘seolah-olah’ disebabkan oleh peniadaan pendidikan agama adalah ngawur. Apakah penyebaran argumen itu bisa dikaitkan dengan, misalnya, proyek Anies Baswedan yang mengadopsi pendidikan di Australia yang tidak memberikan pendidikan agama di sekolah publik mereka? Bahwa pengambilan Singapura sebagai contoh adalah karena Singapura ‘kebetulan’ baru saja di tahun 2015 ini menempati posisi teratas dunia pendidikan dasar dunia dan ia adalah negara Asia? Apakah apa yang dipublikasikan Musdah Mulia lewat status Facebooknya bisa dikatakan berkaitan? Jika proyek Anies Baswedan dengan lontaran Musdah Mulia ‘secara tidak langsung’ berkaitan maka ini ndrawasi. Istilah yang sama, ndrawasi, juga bisa dilekatkan kepada status Facebook Musdah Mulia jika memang Musdah Mulia hendak mengusung penghapusan pelajaran agama di sekolah dan bukan –ini sesuatu yang positif– mengkritik perlunya reformasi metode dan materi pendidikan agama di sekolah.

Menisbatkan keberhasilan sistem pendidikan dan lebih jauh lagi, kemajuan sebuah negara, dikarenakan tiadanya pendidikan agama di sekolah publik justru tidak kelindan dengan data yang ada. Hasil riset menunjukkan, misalnya kita ambil Singapura dan Finlandia sebagai rujukan, bahwa perhatian yang serius oleh pemerintah kepada dunia pendidikan baik dari segi pendanaan dan riset pengembangan sistem –tidak asal cangkok, tidak gegabah adopsi– termasuk tidak mondar-mandir sibuk mengobrak-abrik kurikulum, bagaimana leadership bisa diciptakan di dalam manajemen sekolah, juga bagaimana membuat sekolah menjadi aktivitas yang menyenangkan tanpa kehilangan sulutan tantangan adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan.[liv]Ini bukanlah hal yang mudah, Singapura dan Finlandia butuh waktu untuk mencapai hasil seperti sekarang ini.

Sebagai catatan penutup, bicara tentang sistem pendidikan terbaik adalah di Finlandia maka ada baiknya melongok selintas mengapa Finlandia bisa menjadi negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Berikut ini adalah kompilasi dari beberapa hal penyebab bagusnya sistem pendidikan di sana:[lv]

  1. Dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, siswa Finlandia tidak diberi terlalu banyak pekerjaan rumah.
  2. Guru diberi kebebasan menerjemahkan kurikulum nasional di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.
  3. Aktivitas di dalam kelas tidak ditititekankan pada hapalan namun pada permainan penuh kreativitas dan penyelesaian masalah dengan cara menyenangkan.
  4. Pada tingkat pendidikan dasar, tidak ada ujian nasional. Ujian nasional diberikan hanya pada pendidikan menengah. Pendidikan dasar difokuskan pada pengajaran bagaimana bertahan hidup, bagaimana cara belajar yang baik, dan bagaimana menemukan bidang yang diminati kelak.
  5. Di Finlandia, hanya yang cerdas saja yang bisa menjadi guru. Guru juga diberikan beasiswa untuk melanjutkan tingkat pendidikan.
  6. Guru di Finlandia memperoleh status yang tinggi dan penghormatan sosial sebagaimana dokter dan pengacara.
  7. Perankingan antar-sekolah dan antar-siswa di Finlandia tidak dilakukan. Sekolah dan siswa dikondisikan untuk saling bekerja sama di dalam pendidikan.
  8. Di Finlandia, sekolah-sekolah tidak diperbedakan bantuan dana baik di wilayah kota maupun wilayah desa, wilayah penduduk kaya dengan penduduk miskin. Sekolah publik di manapun memiliki standar infrastruktur yang setara.
  9. Fasilitas di tiap sekolah sungguh lengkap. Pemerintah memberikan dukungan penuh pada kecukupan kondisi belajar dan pembelajaran siswa. Pemerintah menyediakan makan siang, akses kesehatan, konseling psikologi gratis di tiap sekolah.
  10. Mata pelajaran yang diajarkan difokuskan pada knowledge-based economy
  11. Di beberapa kelas, dua guru mengajar satu kelas secara bersama-sama.

Dan satu hal yang perlu pula diperhatikan bahwa reformasi pendidikan di Finlandia bisa menuai hasilnya seperti sekarang ini, sebagaimana juga dialami Singapura, adalah karena keseriusan pemerintah untuk berinvestasi dan serius pada bidang pendidikan. Berbeda dengan Singapura yang memulainya sejak 1965, Finlandia mulai merombak aturan penting yang berpengaruh pada pendidikan pada tahun 1963 ketika parlemen Finlandia berpikir cerdas dan bertindak berani ketika membuat keputusan bahwa perbaikan ekonomi negara bisa dilakukan lewat keseriusan menggarap sekolah publik bagi warga negara.[lvi] Dan mereka berhasil sebagaimana kita saksikan kini.

[sedikit revisi atas tulisan ini dilakukan pada 2 September 2015]

Oh ya, ada tulisan yang menarik terkait dengan peneladanan sistem pendidikan negara lain untuk diterapkan di negara kita. Tulisan ini menyorot bagaimana seringkali akademisi dan pengambil kebijakan pendidikan kita mencomot sesuatu dari negara lain yang dianggap lebih hebat dengan mengabaikan konteks dan kontekstualisasi teladan yang dijadikan acuan. Kegegapgempitaan peneladanan pembelajaran dari negara lain yang maju bahwa pembelajaran calistung kepada anak yang berusia di bawah 7 tahun dianggap sebuah hal yang tidak tepat ditekel oleh Nuri Masfira lewat tulisannya yang berjudul “Larangan Calistung Sebelum Umur 7 Tahun adalah Pembodohan?”

========================

Endnotes

[i] Saya membedakannya dengan sekolah yang bukan sekolah publik. Sekolah publik di dalam terma vernakular kita sebut sebagai “sekolah negeri”. Istilah “sekolah negeri” sendiri dahulu pernah dipolemikkan untuk diganti dengan “sekolah negara” karena dirasa lebih tepat walaupun hingga kini terma “sekolah negeri”-lah yang tetap dipakai.

Di Singapura, sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama tetaplah mengajarkan pendidikan agama. Sedangkan sekolah publik tidak mengajarkan pendidikan agama namun di dalam kurikulum nasional ada pengajaran nilai-nilai moral yang tidak menyinggung agama apapun (cf. Mukhlis Abu Bakar. 1999. “Islamic Religious School in Singapore: Recent Trends and Issues”. Paper presented at The 4th ASEAN Inter-University Seminar on Social Development, Pattani, Thailand).

Jika pada status yang disalintempel oleh Musdah Mulia dari temannya mengklaim bahwa Lee Kuan Yew meyakini “pengajaran agama menimbulkan konflik dan perpecahan, bukan perdamaian” sehingga Lee Kuan Yew membuat kebijakan tiadanya pengajaran pendidikan agama di sekolah publik, sebenarnya ini tidak begitu pas.

Secara umum, Lee Kuan Yew mengedepankan social cohesion di dalam pengembangan Singapura. Lee Kuan Yew hendak mengurangi tegangan yang terkait dengan ras, bahasa (kultur), dan agama. Lee Kuan Yew sendiri adalah seorang agnostik dan sangat membenci komunisme sebagaimana ia paparkan secara langsung di dalam sebuah wawancara. Ia tidak pernah memandang [pendidikan] agama sebagai ancaman kecuali ia khawatir bahwa tiga hal utama yang pelik di Singapura (ras, bahasa atau kultur, dan agama) saat dimunculkan di ruang publik akan bisa menimbulkan sentimen pembenih segregasi di Singapura.

Oleh karena itulah, sebagaimana dapat kita simak di wawancara dengannya, pilihan untuk ruang publik wajib digunakan bahasa Inggris dan bukan bahasa China atau Melayu -ras yang dominan di Singapura- adalah untuk membuat ruang publik menjadi netral. Begitu juga sekolah publik tidak membentuk segregasi berdasarkan ras dan tidak ada pembicaraan yang terkait dengan agama di ruang publik adalah kebijakan yang ia ambil demi kebaikan Singapura.

cf. Seth Mydan & Lee Kuan Yew. 1 September 2010. “Transcript of Minister Mentor Lee Kuan Yew’s interview with Seth Mydans of New York Times & lht on 1 September 2010. Prime Minister’s Office Singapore. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://www.pmo.gov.sg/mediacentre/transcript-minister-mentor-lee-kuan-yew%E2%80%99s-interview-seth-mydans-new-york-times-iht-1

[ii] Sebelumnya Anies Baswedan disalahpahami sebagai memiliki wacana menghapuskan doa bersama. Sebagaimana dirilis oleh CNN Indonesia (10/12/2014) dan Republika (9/12/2014) bahwa Anies Baswedan menyangkal rumor yang beredar mengenai ia hendak menghapuskan doa bersama. Anies Baswedan malah ingin agar siswa tetap memulai dan menutup kelas dengan berdoa dan menitikberatkan pendidikan agar mampu meciptakan pribadi yang beriman, bertakwa, dan cinta tanah air. Meskipun demikian, Anies Baswedan tidak pernah membantah bahwa ia sempat mengusulkan sebuah tatib mengenai aturan berdoa yang nampaknya hendak mengedepankan semangat multikulturalisme dalam konteks: tidak didominasi agama tertentu.

[iii] “Kontroversi Kurikulum SD”. 24 April 2013. Deutsche Welle. Diakses 2 Agustus 2015 dari:  http://www.dw.com/id/kontroversi-kurikulum-sd-minus-sains-plus-agama/a-16765199

[iv] Keith E. Johnson. 1997. “John Hick’s Pluralistic Hypothesis and the Problem of Conflicting Truth-Claims”. Web. Diakses 2 Agustus 2015 dari: http://www.leaderu.com/theology/hick.html

[v] Frank Fiore. 1 Mei 2012. “Pluralism vs Multiculturalism”. Web. Diakses 2 Agustus 2015 dari: http://www.examiner.com/article/pluralism-vs-multiculturalism

[vi] Jan Pakulski. 2 Mei 2013. “Confusions about Multiculturalism”. Paper presented at the AMCS conference on Strengthening Diversity in Melbourne.

[vii] Sekali lagi, bukan pluralisme keyakinan atau pluralisme teologis

[viii] Saya memakai “mereka yang berkuasa” karena pendapat yang menyatakan bahwa mayoritas [baca: jumlahnya banyak] selalu diartikan dengan “yang berkuasa” tidaklah selalu benar. Bagi saya, pengertian mayoritas bisa rancu; apakah mayoritas itu bermakna memiliki JUMLAH ORANG TERBANYAK ataukah mayoritas adalah pendapat yang menguasai narasi karena MAYORITAS CORONG ARTIKULASI NARASI berpihak kepada pendapat tersebut?

Sedangkan bagi pihak yang terpinggirkan, pihak yang suaranya sayup terdengar, suaranya yang diabaikan, saya anggap sebagai minoritas.

[ix] Anne Sofie Roald. 2011. “Multiculturalism and pluralism in secular society: Individual or collective rights?” The Online Journal for Philosophy of Religion vol. 5 hlm. 147-163.

[x] ibid

[xi] Pada bagian ini saya teringat dengan tujuh kata yang setelah a lot terjadi perdebatan tertutup mengenai dasar negara akhirnya dihilangkan dari sila pertama Pancasila.

[xii] Michale Nugent membedakan tiga jenis sekolah: religious school, atheist school, dan secular school. Penjabarannya bisa dibaca pada laman: http://www.michaelnugent.com/2010/03/11/the-case-for-a-secular-education-system/

[xiii] Michael Nugent. 11 Maret 2010. “The case for secular education system”. michaelnugent.com. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.michaelnugent.com/2010/03/11/the-case-for-a-secular-education-system/

[xiv] Tidak boleh ada agama dan atribut keagamaan di sekolah

[xv] Sebagaimana yang terjadi di Swedia, debat mengenai kebijakan multikulturalisme terkait apakah integrasi kepada kesepakatan bersama tentang kemajemukan lantas harus melacurkan segala kebebasan untuk berbeda seperti bebas berpakaian (berjilbab) ataukah ada ruang untuk menerima dan mengakomodasi masyarakat yang pluralistik.

[xvi] Kasus Shabina Begum di salah satu sekolah di Inggris merupakan contoh yang menimbulkan polemik di Inggris. Shabina, seorang gadis muslim, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan sekolah ketika ia memutuskan memakai rok yang lebih panjang sebagai pelengkap jilbabnya. Pihak sekolahnya sebenarnya sudah mengakomodasi pemakaian jilbab di sekolah namun Shabina memilih bukan hanya jilbab namun rok panjang sebagai pelengkap jilbabnya. Keinginan Shabina memakai rok panjang berbuntut pada hukuman tidak boleh hadir di sekolah dan kemudian terjadilah polemik tersebut.

“Schoolgirl loses Muslim gown case”. 15 Juni 2004. BBC. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3808073.stm

[xvii] “Are we ready for the hijab-in-uniform?”. n.d. National Volunteer and Philantrophy Centre. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.nvpc.org.sg/news_media/speeches/detail/artmid/1076/articleid/1578/are-we-ready-for-the-hijab-in-uniform.aspx

[xviii] Deputi Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, menyatakan demikian menanggapi sindiran Yaccob Ibrahim di Facebook. Yacoob Ibrahim menyindir demikian pada tahun 2013 terkait belum ada perkembangan yang berarti di Singapura mengenai pembolehan jilbab di sekolah-sekolah publik. Yacoob Ibrahim adalah Menteri Urusan Muslim Singapura (“Hijab issue: Govt must ‘balance community requirements’”. 6 November 2013. Today Online. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.todayonline.com/singapore/hijab-issue-govt-must-balance-community-requirements

[xix] cf. Jan Pakulski. 2 Mei 2013. “Confusions about Multiculturalism”. Paper presented at the AMCS conference on Strengthening Diversity in Melbourne.

[xx] Song, Sarah, “Multiculturalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/multiculturalism/

[xxi] Ray Furlong. 10 Februari 2006. “German ‘Muslim test’ stirs anger”. BBC. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4655240.stm

[xxii] Singapura masuk di dalam sampel bukan karena alasan ini saja tapi terkait dengan apa yang disalin-tempel di status Facebook Musdah Mulia

[xxiii] Richard McMullan. 20 Agustus 2014. “The 10 Richest Nations in the World”. World Atlas. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.worldatlas.com/articles/100008-the-richest-nations-in-the-world-the-ten-richest-countries-on-the-planet

[xxiv] “Top Ten Most Powerful Countries in the World”. Maps of the World. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-powerful-countries-map.html

[xxv] Rujukan mengenai betapa hebatnya sistem pendidikan di Finlandia dapat dirujuk kepada beberapa publikasi ilmiah mengenai ini sebagaimana juga diwartakan oleh beberapa kantor berita semisal situs smithsonian.com (“Why Are Finland’s School Succesful?”), Huffington Post (“Best Education in the World: Finland, South Korea Top Country Rankings, U.S. Rated Average”), Edudemic.com (“The Top 10 (and Counting) Education Systems in the World”), Time.com (“Here’s Where You’re Going to Find the Best Schools in the World”), Business Insider Australia (“Why Finland’s Unortodhox Education System Is The Best In The World”), dan Australian Financial Review (“Australian Students Get C on Global Report Card”).

[xxvi] Richard Florida. 3 Oktober 2013. “The World’s Leading Nations for Innovations and Technology”. Citylab.com. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.citylab.com/tech/2011/10/worlds-leading-nations-innovation-and-technology/224/

Lebih dari itu, Finlandia dalam hal kesiapan network malah lebih istimewa dibandingkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Israel, maupun Singapura.

INSEAD Knowledge. 23 April 2014. “The World’s Most Tech-Ready Countries 2014”. Forbes. Diakses 20 Agustus 2015 dari: http://www.forbes.com/sites/insead/2014/04/23/the-worlds-most-tech-ready-countries-2014/

[xxvii] Jeremy Bender. 24 April 2014. “The 11 Most Powerful Militaries In The World”. Business Insider Australia. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.businessinsider.com.au/11-most-powerful-militaries-in-the-world-2014-4

[xxviii] Stuart Winer. 20 Juli 2015. “Weizmann Institute among top 10 research institutions”. Times of Israel. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.timesofisrael.com/weizmann-institute-among-top-10-research-institutes/

[xxix] Ratih Keswara. 27 April 2015. “Adopsi Kurikulum Australia, Anak Tak Lagi Tertekan”. Koran Sindo. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.koran-sindo.com/read/994311/151/adopsi-kurikulum-australia-anak-tak-lagi-tertekan-1430109263

[xxx] Peter Coy. 24 April 2015. “These Are the Happiest Countires in the World”. Bloomberg.com. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-23/these-are-the-happiest-countries-in-the-world

[xxxi] Lizzie Dearden. 3 Desember 2014. “Global Corruption Index: Australia Drops Out of Top 10 Countries and Britain ‘is not good enough’”. The Independent. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/global-corruption-index-australia-drops-out-of-top-10-countries-and-uk-not-good-enough-9900971.html

[xxxii] IMD World Competitiveness Yearbook 2015. IMD. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.imd.org/news/IMD-releases-its-2015-World-Competitiveness-Ranking.cfm

[xxxiii] “The World’s Hardest Working Nations”. CNBC. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.cnbc.com/2011/05/03/The-Worlds-Hardest-Working-Nations.html?slide=11

[xxxiv] Jessica Roche Purchon. 30 April 2014. “Top 10 Nations That Work The Hardest”. The Richest. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.therichest.com/rich-list/rich-countries/top-10-nations-that-work-the-hardest/10/

[xxxv] Meksiko masuk sepuluh besar di dalam peringkat sepuluh besar ini meskipun tidak berada di posisi teratas.

[xxxvi] Jeff Dunn. 14 Agustus 2012. “Why We Must Focus On Finland? A Must-Have Guidebook”. Edudemic. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.edudemic.com/why-do-we-focus-on-finland-a-must-have-guidebook/

Yang juga menarik adalah bagaimana Australia pun mulai menengok pada Finlandia berkenaan dengan perbaikan pendidikan dasar mereka yang jeblok jika dibandingkan bahkan dengan beberapa negara di Asia. Beberapa surat kabar utama di Australia yang memberitakan concern ini adalah sebagai berikut:

Andrew Scott. 9 Februari 2015. “The Simple Reasons Behind Finland’s Educational Success”. The Age. Diakses 2 September 2015 dari: http://www.theage.com.au/national/education/the-simple-reasons-behind-finlands-educational-success-20150204-136887.html

Kevin Donnelly. 15 January 2013. “We Can Learn from Finland and Sweden”. The Australian. Diakses 2 September 2015 dari: http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/opinion/we-can-learn-from-finland-and-sweden/story-e6frgd0x-1226553872618

Caroline Milburn. 4 Juni 2012. “With an Eye on the Finnish Line”. The Sydney Morning Herald. Diakses 2 September 2015 dari: http://www.smh.com.au/national/education/with-an-eye-on-the-finnish-line-20120601-1zmwo.html

Pasi Sahlberg. 27 February 2012. “What We Can Learn from Finnish Education” interviewed by Natasha Mitchell. ABC. Diakses 2 September 2015 dari: http://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/what-we-can-learn-from-finnish-education/3851186

[xxxvii] Shauna Anderson. 4 Desember 2013. “Our Kids Aren’t Getting Smarter, They are going backwards”. Mamamia.com, Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.mamamia.com.au/social/pisa-results-shows-australias-failing-education-system/

Bandingkan juga dengan

Tim Dodd. 12 Desember 2012. “Australia Students get C on global report card”. Australian Financial Review. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.afr.com/news/politics/national/australian-students-get-c-on-global-report-card-20121211-jihzb#

dan juga

“Aussie Schools flatline in global education tests”. 12 Desember 2012. ABC. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.abc.net.au/news/2012-12-11/aussie-schools-flatline-in-international-education-tests/4422532

lalu juga berita ini

Colleen Ricci. 31 Mei 2015. “OECD education ranking show Australia slipping, Asian countries in the lead”. The Sydney Morning Herald. Diakses 4 Agustus 2015 dari:  http://www.smh.com.au/national/education/oecd-education-rankings-show-australia-slipping-asian-countries-in-the-lead-20150525-gh94eu

Khusus untuk Vietnam, sebagai pembanding dengan Finlandia dan Singapura, reformasi pendidikan [yang serius] dilakukan pada tahun 1986-an dan 1990-an membuat Vietnam berada di posisi yang bagus seperti sekarang ini berdasarkan ranking dari PISA (Progamme for Intenational Student Assessment). Meskipun demikian, kisah keajaiban Vietnam dengan dunia pendidikannya dikritisi oleh beberapa orang sebagai ‘hanya bagus dalam tes Internasional saja’ namun sebenarnya memiliki banyak kerapuhan.

Silakan baca misalnya

“Education in Vietnam: Very Good on Paper”. The Economist. Diakses 7 Agustus 2015 dari: http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/12/education-vietnam

Le Cong Luyen Viet. “Education Reform in Lower Secondary Education in Vietnam” in The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia. Springers Netherlands. hlm. 217-236.

Stephen Duggan. 2001. “Educational Reform in Viet Nam: a process of change or continuity?”. Comparative Education, Volume 37, No. 2, hlm. 193-212.

[xxxviii] Tamar Rotem. 7 September 2010. “Incorporating Judaism and Zionism into Israeli Public Schools”. Haaretz. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.haaretz.com/print-edition/features/incorporating-judaism-and-zionism-into-israeli-public-schools-1.312637

[xxxix] “Religious Education in Finland”. Suol.fi. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.suol.fi/index.php/uskonnonopetus-suomessa/religious-education-in-finland

[xl] Irlandia mengalami perubahan yang cukup radikal selama 2-3 tahun terakhir mengenai makna agama dan pendidikan agama di ruang publik. Walaupun demikian, hingga saat ini sekolah publik di Irlandia masih didominasi pada pengajaran agama [Katolik].

Aaron Schrank. 3 Oktober 2013. “A New Problem in Ireland: Where to Find A Non-Chatolic School?”. The Atlantic. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/10/a-new-problem-in-ireland-where-to-find-a-non-catholic-school/280225/

[xli] Loncatan ke depan negara Qatar bisa dikatakan dimulai ketika dilakukan reformasi pendidikan dengan memberikan porsi yang banyak kepada pelajaran penguasaan bahasa Inggris di tahun 2003.

Susan B. Glasser. 13 Februari 2003. “Qatar’s Education Reforms Trigger Unease among Muslim Leaders”. The Guardian. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.theguardian.com/education/2003/feb/13/internationaleducationnews.highereducation

[xlii] D. Talip Kucukan. 1 November 2005. “Looking at Religions and Religious Education in Secular National Contexts in Western Europe”. Centrum Voor Islam in Europa. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.cie.ugent.be/kucukcan2.htm

[xliii] Lihat data-data yang ada yang dipaparkan sebelumnya

[xliv] Shabina S. Khatri. Report: Qatar Remainsamong ‘Least Corrupt’ Countries in the Reagion”. Doha News. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://dohanews.co/report-qatar-remains-among-least-corrupt-countries-region/

[xlv] Crime Index by Country 2015 Mid Year. Numbeo.com. Dikases 3 Agustus 2015 dari: http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

[xlvi] Naomi Shavin. 19 Juni 2014. “The Most and The Least Peaceful Countries Ranked As The Global Impact of Violence Reaches $9.8 Trillion”. Forbes. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.forbes.com/sites/naomishavin/2014/06/18/the-most-and-least-peaceful-countries-ranked-as-the-global-impact-of-violence-reaches-9-8-trillion/

[xlvii] Macabe Keliher& Hsinchao Wu. 7 April 2015. “How to Discipline 90 Million People”. The Atlantic. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/xi-jinping-china-corruption-political-culture/389787/

[xlviii] Joshua Berlinger. 7 Desember 2012. “Why China Should Study Singapore’s Anti-Corruption Strategy”. Business Insider Australia. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.businessinsider.com.au/why-china-should-study-singapores-anti-corruption-strategy-2012-12

[xlix] Shafiq Morton. 13 Februari 2012. “New Zealand adalah Negara Paling Islami” (terjemahan). Dipanugraha.org. Diakses 3 Agustus 2015 dari: https://dipanugraha.org/2014/02/21/new-zealand-adalah-negara-paling-islami/

[l] Shelina Zahra Janmohamed. 13 Juni 2014 (19 Juni 2014). “Islmicity rankings ignore the realities”. The National. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/islamicity-rankings-ignore-the-realities

[li] “Why Does Singapore Top so many Tables?”. 24 Oktober 2013. BBC News. Diakss 3 Agustus 2015 dari: http://www.bbc.com/news/world-asia-24428567

Di dalam artikel lain mengenai Singapura yang terbit di The World Post, kerjasama Huffington Post dan Berggruen Institute pada 4 Agustus 2015 yang ditulis oleh Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, disebutkan bahwa kebijakan tata negara Singapura yang menekankan pada tiga hal yang disingkat sebagai MPH (Meritocracy, Pragmatism, and Honesty).

Meritocracy means a country picks its best citizens, not the relatives of the ruling class, to run a country. Pragmatism means that a country does not try to reinvent the wheel. As Dr. Goh Keng Swee would say to me, “Kishore, no matter what problem Singapore encounters, somebody, somewhere, has solved it. Let us copy the solution and adapt it to Singapore.” Copying best practices is something any country can do. However, implementing “Honesty” is the hardest thing to do. Corruption is the single biggest reason why most Third World countries have failed. The greatest strength of Singapore’s founding fathers was that they were ruthlessly honest. It also helped that they were exceptionally shrewd and cunning.

Hal lain yang perlu dicatat sebagaimana diungkap oleh Mahbubani di dalam tulisannya adalah bahwa Singapura bukanlah negara yang kebebasan benar-benar diberikan pemerintah sebagaimana bayangan sebagian orang. Pemerintah Singapura hingga kini dikenal sangat ketat mengontrol beberapa sektor utamanya media massa.

Untuk lebih jauh mendapatkan gambaran bagaimana Singapura bisa sukses sebagaimana diceritakan oleh Mahbubani, silakan baca secara lengkap artikelnya lewat tautan berikut:

http://www.huffingtonpost.com/kishore-mahbubani/singapore-world-successful-society_b_7934988.html

Buku yang mengupas bagaimana praktik politik dengan kontrol yang kuat sehingga kestabilan dan perkembangan bisa dijaga di Singapura –tidak ada kaitannya dengan ada tidaknya pendidikan agama di sekolah publik– misalnya dapat dibaca di dalam Singapore: Wealth, Power, and the Culture of Control karya Carl A. Trocki.

[lii] Isabelle de Pommereau. 20 Januari 2010. “Why German public schools now teach Islam”. Christian Science Monitor. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0120/Why-German-public-schools-now-teach-Islam

juga bandingkan dengan ini

Beate Lakotta. 14 Maret 2008. “German Schools Introduce Muslim Classes”. Spiegel Online International. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.spiegel.de/international/germany/german-schools-introduce-muslim-classes-anyone-who-wants-integration-has-to-provide-islam-instruction-a-541440.html

[liii] Isu ini termasuk juga: apakah yang diajarkan adalah pendidikan agama sesuai keyakinan siswa (teaching religion) ataukah pengetahuan mengenai agama[-agama] (teaching about religion(s)), apakah di semua level pendidikan ataukah di level pendidikan tertentu saja.

Silakan rujuk misalnya pada

Stephen Prothero. 2010. “It’s time to teach religion in schools”. USA Today. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-10-04-column04_ST_N.htm

Joseph Laycock. n.d. “Should world religion be taught in schools?”. Caring Magazine. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://www.caringmagazine.org/should-world-religion-be-taught-in-schools/

Marshall Poe. 7 Maret 2014. “Colleges should teach religion to their students”. The Atlantic. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://www.theatlantic.com/education/archive/2014/03/colleges-should-teach-religion-to-their-students/284296/

Anna Halafoff & Cathy Byrne. 6 Agustus 2014. “Religion should be taught secularly in our schools”. The Conversation. Diakses 4 Agustus 2015 dari: https://theconversation.com/religion-should-be-taught-secularly-in-our-schools-30022

[liv] Nick Morrison. 23 Mei 2014. “It’s not the teacher quality and class size, it’s leadership that makes schools successful”. Forbes. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2014/05/22/its-not-teacher-quality-or-class-size-its-leadership-that-makes-schools-successful/

bandingkan juga dengan ini

Marrianne Stenger. 27 Maret 2013. “What makes a school successful? the five factors theory of effective schools”. Open Colleges. Diakses 4 Agustus 2015 dari: http://www.opencolleges.edu.au/informed/news/what-makes-a-school-successful-the-five-factor-theory-of-effective-schools-3679/

juga dengan ini

David Hogan. 12 Februari 2014. “Why is Singapore’s school system so successful, and is it a model for the West?.” The Conversation. Diakses 4 Agustus 2015 dari: https://theconversation.com/why-is-singapores-school-system-so-successful-and-is-it-a-model-for-the-west-22917

[lv] LynNell Hancock. September 2011. “Whay Are Finland’s Schools Are Successful?”. Smithsonian Magazine. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.smithsonianmag.com/innovation/why-are-finlands-schools-successful-49859555/?c=y%3Fno-ist

bandingkan juga dengan

Jeff Dunn. 14 Agustus 2012. “Why We Must Focus On Finland? A Must-Have Guidebook”. Edudemic. Diakses 3 Agustus 2015 dari: http://www.edudemic.com/why-do-we-focus-on-finland-a-must-have-guidebook/

Juga misalnya dapat dirujuk pada keterangan ahli pendidikan Pasi Sahlberg yang dapat dipelajari dari tautan berikut ini

Pasi Sahlberg. 26 Maret 2015. “Finland’s Schools Reforms Won’t Scrap Subjects Altogether”. The Conversation. Diakses 4 Agustus 2015 dari: https://theconversation.com/finlands-school-reforms-wont-scrap-subjects-altogether-39328

[lvi] Ibid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s