Home » Selected Contemplation » Bahasa dan Lika-liku Istilah Serupa Bung, Akhi, Ikhwan, dan Islam Nusantara

Bahasa dan Lika-liku Istilah Serupa Bung, Akhi, Ikhwan, dan Islam Nusantara

Tulisan ini muncul disebabkan terjadi gegap gempita mengenai bahasa dan bagaimana istilah-istilah di dalam suatu bahasa bisa muncul dan mengalami keberterimaan. Benar bahwa bahasa adalah sebuah entitas yang manasuka (arbitrary) namun di sisi lain ia juga bersifat konvensional (conventional). Kadang tidak bisa digariskan dengan jelas mengapa sebuah “benda” bisa diwakili oleh sebuah “kata” dan juga disimbolkan dengan sebuah “tanda.” Namun benda-kata-tanda yang dipilih oleh sebuah komunitas bahasa (penutur bahasa) merupakan padu padan yang disepakati dan perubahan, penambahan, pengayaan set ini juga berjalan lewat jalur kemanasukaan dan konvensi di antara penuturnya. Apa yang dipaparkan di bawah ini bercerita secara acak fragmen-fragmen di dalam perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang muara asalnya adalah bahasa Melayu Riau dan lalu menautkannya kepada beberapa isu yang terkait dengan pemakaian istilah-istilah tertentu di dalam bahasa Indonesia dan mengindonesiakan sesuatu.

KISAH BAHASA SEBELUM INDONESIA

Kartini malas memakai bahasa Melayu saat itu. Sangat sedikit dan tidak begitu fasih Kartini menulis dalam bahasa Melayu. Perlu dicatat bahwa Kartini adalah seorang penulis dan bukan melulu sebagai gadis yang suka ‘tulis-tulisan’ surat dengan kawan-kawan Belanda-nya.

Kartini itu penulis yang lebih dari itu. Ia adalah penulis yang serius, bahkan sangat serius. Ia menulis mengenai kemungkinan Jawa bisa mandiri dari Belanda (nasionalisme Jawa), seni, sastra, isu gender, budaya, sejarah, dan kemanusiaan. Kartini menjadi salah satu rujukan di dalam literatur Belanda mengenai batik sebagaimana termaktub di dalam buku De Batikkunst in Ned. Indie en hare Geschiedenis. Belum lagi tulisan-tulisan kritis-revolusioner maupun populer di beberapa majalah dan surat kabar seperti De Echo, De Hollandsche Lelie, dan De Nederlandsche TaalDe Locomotief.

Kartini itu penulis yang serius dan cemerlang dan bukan penulis ‘sahabat pena’ saja. Meski begitu, sekali lagi, tulisannya dalam bahasa Melayu sangat sedikit dan terlihat kurang terasah (fasih). Begitu juga ia tidak menulis dalam bahasa Jawa. Ia menulis dalam bahasa Belanda.

Mungkin karena Kartini tahu bahwa bahasa Melayu saat itu dipakai Belanda sebagai alat segregasi antara penjajah dengan yang dijajah. Bahwa orang-orang jajahan di Jawa itu hanya bisa memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Bahasa Belanda, disebut-sebut oleh Belanda, terlalu tinggi untuk dikuasai oleh lidah orang kulit coklat. Oleh sebab itulah Kartini bisa mendapatkan posisi yang lebih terhormat di antara orang-orang pribumi dan di mata orang Belanda dengan kefasihannya berbahasa Belanda. Di keluarga besar Kartini yang ningrat, sejak jaman kakeknya telah dikenalkan pembelajaran bahasa Belanda, sesuatu yang tidak lazim di kalangan ningrat Jawa.

Keputusan kakeknya Kartini yang kemudian berlanjut kepada ayahnya Kartini untuk mengajarkan anak-anak berbahasa Belanda tentu tidak bisa disangkal pasti salah satu alasannya adalah alasan politis. Di tanah Jawa, Belanda menguasai Jawa lewat ningrat-ningrat pribumi dan beberapa pribumi yang berpikiran maju tentu melihat penguasaan bahasa Belanda sebagai kebutuhan politis yang pokok.

Sebenarnya bahasa Melayu sudahlah memadai bagi kaum ningrat Jawa untuk berkomunikasi dengan Belanda. Namun masalahnya adalah bahasa Melayu tidak mengenal unggah-ungguh ditambah akses politis yang tinggi jika sesorang bisa menguasai bahasa Belanda mungkin yang membuat Kartini -seorang ningrat- ogah memakai bahasa Melayu. Jadilah ia memakai dua bahasa: Jawa dan Belanda. Bahasa Jawa ia pakai ketika di rumah atau berbicara kepada rakyatnya dan bahasa Belanda ketika berbicara kepada orang-orang Belanda.

Kalau dibilang Kartini tidak cerdas untuk belajar bahasa lain yang baru, itu tidaklah tepat. Kartini punya darah poliglot sejak jaman kakeknya dan salah satu saudaranya, Sosrokartono, bahkan bisa bicara lebih dari 20 bahasa.

Sosrokartono ini kurang diperkenalkan di buku sejarah kita. Padahal ia adalah pribumi pertama yang bisa kasih unjuk di Eropa di hadapan publik bahwa anak pribumi bisa hebat dan pribumi adalah manusia juga seperti orang-orang Eropa. Kurang lebih pesannya kepada para Bule saat itu yang merendahkan bangsa kulit coklat adalah: jika beradab harus mengikuti standarmu, kita juga bisa kok mempelajari standar beradabmu bahkan mengunggulimu jika kau didik kami.

Sosrokartono juga-lah pendiri pergerakan ‘nasional’ pertama lewat jalur teman-teman kuliah yang kumpul-kumpul semacam arisan, di antara mahasiswa Leiden. Tidak hanya itu, Sosrokartono adalah jurnalis pribumi pertama yang mendapatkan pengakuan internasional.

Jadi, tidak tepat kalau bilang Kartini mentok inteleknya untuk hanya bisa menguasai bahasa Jawa (bahasa asli lidahnya) dan bahasa Belanda. Bagi Pram, ya Pram, penulis yang digadang-gadang [sebagian orang] sebagai novelis besar Indonesia, pilihan Kartini untuk konsisten berbahasa Belanda dibelanya sebagai pilihan politik.

Pram percaya bahwa Kartini hendak menunjukkan bahwa kulit coklat bisa berbahasa Belanda dengan baik sebagaimana kulit putih. Apa pasal? Ya itu tadi, Belanda memakai bahasa Melayu bukan sebagaimana mitos mengenai lingua franca yang sering diajarkan kepada kita tentang bahasa ‘sakral’ bahasa Indonesia namun Belanda sengaja memakainya karena bahasa ini bisa dipakai untuk ‘njangkar’ ketika bicara pada bangsawan Jawa lokal dan keperluan dagang yang dominan kena pengaruh dunia Melayu.

Meski demikian, bisa jadi Belanda saat itu lebih memilih Melayu sebagai bahasa komunikasi dengan orang pribumi karena bahasa Melayu lebih mudah dipelajari. Bahasa Melayu kian kokoh sebagai ‘lingua franca’ ketika perusahaan multinasional VOC, yang berisi orang-orang Belanda, yang beroperasi di beberapa wilayah nusantara memakainya sebagai alat komunikasi dengan para pedagang lokal. Jauh sebelum itu, pengaruh Sriwijaya, sebuah kerajaan yang luas pengaruhnya saat itu, terhadap keresmian bahasa Melayu sejak abad kesembilan di dalam tata negara dan sistem peradilan mereka sudah membuat bahasa Melayu punya tempat di daerah “Barat” Indonesia. Dan kedatangan Islam yang masuk dari “Barat” Indonesia (selat Malaka) serta Portugis dan lalu maskapai dagang Belanda kemudian menempatkan bahasa Melayu menjadi menyebar luas.

Semua bisa diturut balik ketika Sriwijaya meredup, Majapahit bersinar. Bahasa Jawa [Kuno] yang dipakai kerajaan Majapahit masih kalah dengan bahasa Melayu [Bahasa Pasaran]. Kekuasaan Majapahit yang sampai ke beberapa daerah yang mengenal luas pemakaian bahasa Melayu tidak bisa menggantikan bahasa Melayu karena kemudian saat Islam yang masuk dari “Barat” dan pedagang Portugis yang masuk dari “Barat” [setelah Majapahit runtuh] serta pedagang Cina dan India yang sejak semula memakai bahasa Melayu ….. bahasa Jawa gagal mencapai ketenaran serupa bahasa Melayu.

Perlu dicatat bahwa perusahaan multinasional VOC sangat aktif di beberapa pelabuhan di pantai utara Jawa (Batavia) hingga Sulawesi untuk rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang bersaing dengan EIC milik Inggris yang beroperasi di semenanjung Melayu saling berinteraksi dengan pedagang dari belahan bumi lain (Cina dan India) dari situlah bahasa Melayu sebagai ‘lingua franca’ mendapatkan tempatnya. Petualangan Belanda hingga ke daerah “Timur” Indonesia lewat aktivitas dagang VOC dan lalu praktik kolonialismenya ketika VOC bubar membuat bahasa Melayu kemudian memang benar-benar menjadi “lingua franca” Nusantara.

Dan kisah bahasa Melayu menjadi lingua franca Nusantara diperkuat dengan antiBaratnya Jepang ketika ada di Indonesia …. tapi kalau sudah bicara Jepang maka jadi tidak relevan dengan Kartini karena Kartini tidak melihat Jepang datang.

Kisah perseteruan pengaruh budaya dan bahasa antara Sriwijaya yang Melayu dengan kerajaan yang muncul kemudian, Majapahit yang Jawa, juga menjadi kajian yang menarik bagi akademisi seperti Riwanto Tirtosudarmo.

Lewat kertas kerjanya yang berjudul “The Orang Melayu dan Orang Jawa in the Lands below the Winds”, Riwanto mengulik bagaimana Sriwijaya dengan pengaruh Melayu-nya berkelanjutan membentuk bentang budaya pan-Melayu atau Melayu Raya yang kuatnya begitu terasa tidak hanya di wilayah semenanjung Melayu dan beberapa wilayah Indonesia namun juga hingga kepulauan di Filipina. Hal ini terjadi bahkan ketika Majapahit yang muncul dan kokoh menggantikan kedigdayaan Sriwijaya, nuansa ke-Melayu-an tidak bisa pupus.

Dan bicara istilah, Majapahit mempunyai istilah sendiri untuk daerah-daerah yang bukan pulau Jawa. Majapahit menyebutnya sebagai nusantara – wilayah pan-Melayu yang bukan Jawa. Majapahit hendak mengeksklusifkan ke-Jawa-annya sebagai daerah yang berbeda dengan daerah yang pernah jaya tapi sudah kolaps karena kini semua berada di bawah genggaman kekuasaan Jawa. Majapahit hendak membentuk semacam identitas unik: ada Jawa DAN juga ada daerah ‘mantan wilayah Sriwijawa’; daerah yang sudah terkuasai; daerah yang bukan the Great Java yang disebut sebagai Nusantara. Istilah ini membedakan antara Jawa dengan Nusantara (Melayu).

Bicara bahasa sebagai pengukuh identitas, sekali lagi, Jawa lewat Majapahit gagal menjadi bahasa yang kuat menggantikan pengaruh Sriwijaya. Secara politik dan militer, Majapahit memang berhasil menggantikan Sriwijaya sebagai penguasa semenanjung Melayu dan wilayah yang kini disebut sebagai Indonesia. Namun pengaruh bahasa Melayu sudah terlanjur kuat apalagi “pusat perdagangan” yang mencoba digeser ke pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa tetap saja perdagangan dari Barat (India dan Arab kemudian Eropa) dan Utara (China) tidak bisa melewatkan selat Malaka sebagai rute dagang sebelum ke Jawa. Melayu tetap kuat walaupun mungkin hanya dalam bentuk keberterimaan bahasanya di Nusantara dan Jawa. Dan lewat Sumpah Pemuda 1928-lah bahasa Melayu mendapatkan nama khusus, sebuah istilah (atau nama) baru yang menunjukkan identitas satu kesatuan wilayah Hindia Timur alias perasaan sama-sama sebagai jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

Ia memisah dari bahasa Melayu dan menemukan istilah baru karena semenanjung Melayu mempunyai “identitas” politik sendiri yaitu sebagai jajahan Inggris. Dari situlah kemudian bahasa Indonesia kian menjauh dari bahasa Melayu. Di situlah “nama baru” membuat potensi untuk berbeda dari akarnya dengan cara yang ekstrem cenderung dan mudah terjadi.

KISAH BAHASA DI ZAMAN PERGERAKAN

Sedikit intermezzo, bulan Ramadan ini mengingatkan kita akan peristiwa bersejarah bagi bangsa ini: Proklamasi. Ya proklamasi Indonesia terjadi pada saat bulan Ramadan tanggal 9 tahun 1364. Para perumus proklamasi bersahur di rumah seorang Jepang bernama Laksamana Muda Maeda Tadashi setelah sebelumnya di Rengasdengklok terjadi gesekan serius. Sebelumnya, tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta diculik dan dipaksa Sukarni dan kawan-kawan supaya segera bikin pernyataan (proclaim) merdeka dan bukan menunggu Jepang kasih perintah. Akhirnya memang golongan tua menuruti golongan muda. Sukarno dan Hatta mau dituliskan sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Dan pagi harinya, 17 Agustus itu, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam kondisi Hatta yang kebetulan bisa berpuasa dan Sukarno yang terpaksa ‘batal puasa’. Sukarno masuk angin -meriang- sebab begadang semalaman bikin konsep proklamasi jadi ia minum obat buat demamnya.

Bisa jadi memang Sukarno ini memang suka “agak tegang” saat acara-acara penting. Demamnya bisa jadi bukan karena masuk angin namun karena ia sedang grogi saat itu. Kita ingat bagaimana ia menenangkan diri dengan bersolilokui ketika sidang Landsraat sehingga ia menemukan konsep bahwa “pemimpin Indonesia adalah ia yang mau berpeci” dan lalu ia tenang. Kita juga ingat bagaimana ia di hadapan sidang PBB bicara bagaimana ia gemetar berbicara. Ya, Sukarno memang orator yang handal namun ada kalanya, sebagaimana ia juga manusia biasa, ia tegang dan demam. Mungkin saja.

Bagaimana kisah proklamasi bisa nyelonong di tulisan ini padahal berbicara tentang “identitas dan bahasa dan bla-bla”?

Begini. Sukarno kita kenal dengan sebutan Bung Karno. Selama ini versi yang beredar mengenai panggilan “Bung” ini yang pertama adalah “bagaimana Bung Karno hendak menunjukkan betapa egaliternya dia di mata rakyat sehingga panggilan Bung menjadi panggilan resmi [yang dipilih]nya adalah “Bung Karno” atau versi yang kedua bicara “bagaimana istilah ini dipopulerkan oleh Chairil Anwar lewat karya-karyanya di sekitaran 1945 dan tag line bikinan Chairil Anwar pada sebuah poster yang diterbitkan oleh pemuda revolusioner sebagai bentuk penyemangat ‘Boeng, Ajo Boeng!'”.

Untuk versi yang pertama, istilah “Bung Karno” sebagai bentuk pilihan egaliter dan bukan “Raden Sukarno” atau “Bapak Sukarno” seakan mengokohkan bahwa Sukarno ‘dekat dengan rakyat’; bahwa beliau adalah ‘penyambung lidah rakyat’. Sebuah branding yang kuat untuk ketokohan dan penokohan Sukarno. Istilah ini, Sukarno sebagai ‘Bung Karno’, memberikan identitas bagi keegaliteran Sukarno yang sering ditolakbelakangkan dengan ‘Bapak Suharto’ atau ‘Pak Harto’. Dus, Sukarno dianggap jauh lebih merakyat dibandingkan dengan Suharto. Really?

Untuk versi yang kedua, selama ini yang sering dirujuk dari versi ini adalah kelakar Chairil Anwar mengenai pelacur Senen yang menawarkan diri kepada calon pelanggannya dengan sapaan: “Boeng, Ajo Boeng [Rasai Nikmat Hidup]!”.* Kelakar Chairil Anwar ini dikaitkan dengan sebuah metafor mengenai poster revolusioner tadi yang bergambar rantai yang lepas dari seseorang: “Boeng, Ajo Boeng. Rasai nikmat hidup jika Merdeka!”. Sebuah pesan yang menggelegar supaya mau merdeka sehingga beroleh kenikmatan hidup merdeka.

Namun dari kedua versi yang beredar ini, ada satu versi yang JJ Rizal, sejarawan dari Universitas Indonesia, hanya sedikit sekali ia singgung seakan-akan justru versi yang nomer dua-lah yang lebih kuat derajat kevalidannya di dalam merunut panggilan “Bung” kepada Sukarno dimulakan.

Bung di dalam bahasa Melayu Bengkulu berarti “Kakak”. Jika kita menyimak bagaimana kejadian Rengasdengklok di mana Sukarno dipanggil dengan “Bung Karno” dan juga Ibu Fatmawati, yang berasal dari Bengkulu, memanggil Sukarno dengan Bung berarti dapat dikatakan bahwa sebenarnya panggilan “Bung” kepada Sukarno adalah karena Sukarno termasuk “golongan tua” atau “kakak” bagi revolusioner-revolusioner muda saat itu.

Panggilan “Bung” ini sudah mendapatkan letaknya di telinga Sukarno ketika Sukarno menikah dengan Fatmawati. Kemudian juga panggilan ini sebenarnya sudah menjadi bahasa panggilan lazim oleh revolusioner-revolusioner muda berlatang belakang bahasa Melayu kepada ‘golongan tua’ saat itu dan kemudian mendapatkan pengukuhan secara nasional ketika Chairil Anwar (seorang Melayu Medan) -lewat karya dan tag line poster- mempopulerkannya. Panggilan itu kemudian resmi masuk menjadi bahasa Indonesia.

Tengoklah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai istilah “Bung” ini. Ia mempunyai padan arti dengan “Abang” atau “Kakak” tanpa menyebutkan bahwa istilah ini adalah ‘Melayu Bengkulu’.

Justru inilah yang membuat menariknya sebuah fenomena: 1) bahasa Melayu adalah cikal bakal bahasa Indonesia, 2) bahasa Indonesia menjauh dari bahasa Melayu, 3) beberapa istilah yang sebenarnya sudah ada di dalam bahasa Melayu menjadi ‘asing’ di dalam bahasa Indonesia -karena bahasa Indonesia sudah bukan lagi bahasa Melayu- sehingga perlu digali lagi dan lalu BARU BISA dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dapat disebut sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Hal ini menjadi sebuah contoh bagaimana Bahasa Indonesia telah menjadi entitas yang berbeda dari bahasa Melayu. Ia tidak menafikan asal usulnya yang dari bahasa Melayu namun ia sudah berbeda (atau menjadi berbeda) dari bahasa asalnya.

Dan ini kemudian mengingatkan kita bagaimana Anton Moeliono dan kawan-kawan bermain-main lewat pembangunan identitas keindonesiaan lewat mega proyek Politik Bahasa Nasional. Sebuah proyek indonesianisasi di jaman Suharto lewat jalur bahasa.

MENENGOK TETANGGA DAN BERKUNJUNG KE NEGERI YANG JAUH

Merujuk pada kisah mengenai “Bung” dalam konteks pergerakan, sebuah panggilan pemberi semangat kepada ‘Kakak-kakak’ atau para senior yang sebelumnya kurang begitu greget mengganyang Jepang, kita juga bisa dapati misalnya di Australia di dalam penggunaan “Mate”.

Bahasa Inggris Australia mengenal panggilan kepada kekawan dengan “Mate” yang berbeda dengan bahasa Inggris British atau Amerika. Menurut sejarah, Australia adalah benua tempat bagi orang-orang British yang terbuang. Pemerintah British saat itu membuang ‘sampah masyarakat’, ‘penjahat’ ke Australia. Nah, di dalam kapal, para pengawal orang-orang buangan ini melarang antarorang buangan untuk saling memanggil dengan nama masing-masing. Karena aturan inilah, mereka saling memanggil satu sama lain dengan “Mate” yang berasal dari “Shipmate” (Kawan Sekapal).

Dan dari sinilah muncul semangat “Mateship” (kesetiakawanan) sebagai identitas keaustraliaan; sebuah simbol bahwa “kekancan itu bisa mengatasi kesulitan dan penderitaan”. Dari kejadian itulah, panggilan “Mate” menjadi istilah panggilan di dalam bahasa Inggrisnya orang Australia dan bukan bahasa Inggrisnya British. Di dalam bahasa Inggris yang ‘asli’ (atau British), kata “mate” itu ada namun berbeda pemakaian dan pemaknaan jika digunakan untuk memanggil orang ala bahasa Inggris Australia.

Mate (bukan untuk panggilan kepada orang) berasal dari Shipmate (Kawan Sekapal) menjadi Mate (Panggilan kepada kawan) dan kemudian menjadi identitas keaustraliaan: Mateship (Kesetiakawanan).

Jika sudah sampai pada bahasa dan istilah yang dipilih adalah identitas, menisbatkan pilihan, dan selalu bersifat politis maka janganlah heran jikalau permainan dan perebutan kekuasaan selalu melibatkan bahasa (atau istilah).

Sebagaimana kita bisa lihat bagaimana orang-orang Kulit Hitam di Amerika Serikat saling menyapa dengan hangat satu sama lain dengan “Brother” dan ini tidak berlaku bagi orang Kulit Putih di dalam percakapan mereka sehari-hari. Ada sesuatu yang tersirat di sana: sama-sama merasakan sejarah opresi Kulit Putih. Sakit bersama, menderita bersama, tercakupi dalam panggilan sesama dengan “Brother”. Well, kalau bicara lagu pop, istilah “my brother” di dalam lagu yang dinyanyikan The Hollies (band Kulit Putih) kemudian mengadopsi konsep “botherhood” orang Kulit Hitam ke dalam bahasa yang dipakai orang Kulit Putih.

BAHASA INDONESIA KINI: AKHI, UKHTI, ISLAM NUSANTARA, DAN ISLAMISASI NUSANTARA

Sesudah berkelana ke negeri tetangga dan negeri nun jauh di sana serta melihat bagaimana istilah “mate” dan “brother” berkembang sesuai konteks sejarah masing-masing budaya marilah kita kembali ke negeri kita dan berbicara mengenai keributan pemakaian istilah yang hampir serupa dengan “mate” dan “brother.” Istilah yang sedang marak dan diperselisihkan adalah istilah “akhi,” “ukhti,” dan seterusnya dan seterusnya.

Kita bisa melihat bagaimana gerakan persaudaraan muslim yang dimulai oleh Hassan al Bana sebagai usaha pan-Islam di seluruh dunia bisa memberikan pengaruh kepada pemakaian istilah “akhi, ikwan” dan seterusnya. Semangat yang dibawa adalah, kurang lebih, tak peduli kulitmu, negaramu, selama bersyahadat [dan satu perjuangan] maka engkau dan aku adalah satu “persaudaraan”; ikhwanul muslimin.

Ada yang bilang bahwa pemakaian “akhi, ikhwan, lalu merembet ke ana dan antum” terdengar ganjil jika dipakai dicampur dengan “bahasa Indonesia”. Namun sebagaimana tiap bahasa bisa berkembang dan mengakomodasi istilah-istilah baru entah karena kebutuhan penutur karena ada hal-hal baru (mis. daring yang muncul setelah online; gawai yang muncul karena gadget meski ‘gajet’ juga kadang dipakai), tindak politis (tapol, gali, nawacita), pengaruh budaya pop (jomblo), pengaruh pergerakan (bung), pengaruh agama (doa, sholat dan bukan sembahyang), serapan (mobil, standar) dan ini menjustifikasi betapa lentuknya bahasa.

Oleh sebab itulah istilah-istilah apapun yang dipakai oleh sekumpulan orang atau kelompok atau komunitas atau grup sebagai tindak lika-liku bahasa terkait dengan: 1.) bentuk kemendesakkan karena ketiadaan, 2.) atau kurang memadainya istilah di dalam bahasa yang dipakai, 3.) atau karena ekspresi inovatif, 4.) atau karena tindak politis pengukuh inisiasi, ADALAH SAH di dalam konteks kajian bahasa. Apakah istilah-istilah ini akan masuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia, menjadi bagian bahasa resmi? Semua bisa saja terjadi. Lihat saja kisah “Bung” tadi.

Bahkan jika hendak bersikeras bahwa “Bung” adalah asli Melayu [Bengkulu] dan masuknya ke dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dipadupadankan dengan “Ikhwan” yang konon ng-Arab dan bukan kata yang galib dipakai di dalam bahasa Indonesia … Tunggu dulu, Bung! Bung sendiri jika dilacak sejarahnya hingga sampai ke Melayu bisa dirunut dari bahasa orang Sri Lanka.

“Bung” dalam bahasa Sri Lanka berarti “mate,” “dude,” atau “brother.” Ada kemungkinan kata ini merupakan adopsi bahasa Sri Lanka ke dalam bahasa Melayu Bengkulu dan baru kemudian resmi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata “ikhwan” sendiri jika disebut terlalu ng-Arab dan tidak disebut “memakai bahasa Indonesia” adalah tidak tepat. Kata “ikhwan” sudah ada di dalam novel Salah Asuhan terbitan Balai Pustaka.

Kata “ikhwan” —sebuah kata yang memang aslinya berasal dari bahasa Arab— ini dipakai tokoh Hanafi di depan Corrie du Bussée selepas ia menerima surat besluit mengenai diakuinya ia menjadi sama hak dengan bangsa Eropa. Jika seseorang membaca novel Salah Asuhan dengan close reading maka ia akan dapati bahwa Hanafi digambarkan memakai bahasa Melayu Tinggi dan bahasa Belanda di dalam pergaulannya dengan orang-orang Eropa. Hanafi merupakan representasi “Bumiputera” berbahasa Melayu Tinggi —bahasa yang diusung terbitan Balai Pustaka. Perlu diketahui bahwa Bahasa Melayu Tinggi khas Balai Pustaka adalah cultural policy yang digagas Belanda di dalam implementasi Politik Etis yang bersumber dari bahasa Melayu Riau dan lalu berkembang kini menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi kata “ikhwan” justru sudah ada di dalam cikal bakal bahasa Indonesia dan menyinggung aroma ke-Arab-annya adalah sangat tidak pas.

ISTILAH BARU DAN IMPLIKASINYA DI DALAM PRAKTIK

Sebagaimana sahnya juga ketika ada sekelompok orang menciptakan istilah-istilah semisal “Islam Liberal” atau istilah yang sedang sedang booming: “Islam Nusantara”. Semua dilakukan dengan sadar dan pasti berimplikasi di dalam praktik. Istilah yang baru berarti sesuatu yang baru. Sebuah istilah dimunculkan tentu dengan kerangka pikir, motif, sejarah, atau cita-cita (agenda) tertentu.

Lihat saja bagaimana nampaknya terma “Islam Nusantara” seakan-akan redefinisi dari istilah “Islam Rahmatan lil ‘Alamin”.** Beberapa yang kurang sepakat dengan terma “Islam Nusantara” mengajukan beberapa pandangan yang juga sungguh sengit disanggah oleh pendukung ide gerakan ini. Namun justru yang kemudian jadi pertanyaan awal seharusnya adalah mengapakah terma “Islam Rahmatan lil ‘Alamin” yang sudah settle dan menjadi ciri khas (brand) dari sebuah ormas keagamaan kemudian oleh beberapa orang dianggap memiliki urgensi untuk memiliki terma baru redefinitif seperti “Islam Nusantara”?

Mari kita tinggalkan pertanyaan itu. Semua bisa berdebat dan mengajukan argumen rasional dalam hal apapun sehingga justru mari kita tinggalkan potensi debat tak berkesudahan itu. Kita sadar bahwa tak berkesudahannya debat sering muncul karena partisipan tidak mau mengakui kesilapan.

Berkaca pada kisah bahasa Indonesia yang disebut sebagai bahasa “baru” yaitu “bahasa Indonesia” dan bukan ambil nama “bahasa Melayu” saja maka akan menjadi wajar jika “Islam” + “istilah yang ditambahkan atasnya” besar kemungkinan akan membedakan dirinya dengan “asal muasalnya”. Dan tentu saja, “sesuatu yang menjadi asal muasalnya” di dalam sesuatu yang “baru” ini akan disebut sebagai sesuatu yang bukan core lagi, ia periferal, ia asing. Sesuatu yang core-nya ditujukan secara kepada “seluruh manusia segala bangsa” bakal besar potensi menjauh manakala indonesianisasi dilakukan atau istilah baru disematkan.

Demikian. Wallahua’lam.

.

.

.

==================================

* Versi ini sebenarnya bisa saja diperkuat dengan ‘cerita’ Sukarno di dalam salah satu wawancaranya dengan Cindy Adams mengenai kebiasaannya bergaul dengan para pelacur dalam rangka mendapatkan informasi mengenai para penjajah. Dari cerita Sukarno itu dan dari pengetahuan kita semua mengenai bagaimana Chairil Anwar konon akrab juga dengan beberapa pelacur di Jakarta maka ada benang merah di sana bahwa Chairil Anwar menyentil Sukarno untuk bersemangat di dalam bergerak. Pun dalam konteks bahasa yang dikenal oleh keduanya (sapaan “Bung”) di dalam pergaulan dengan para pelacur, Sukarno tetaplah ‘kakak’ bagi Chairil Anwar.

** Istilah ini menurut Salim A. Fillah (MIUMI Yogyakarta) sendiri sebenarnya kurang tepat sebagaimana ia tulis dalam “Islam dan Syiar Dakwah Nusantara” namun justru oleh misalnya KH Hasyim Muzadi disebut sebagai kekhasan tradisi interpreting and performing Islam di Indonesia serta juga masukan konstruktif dari Syekh Khalil Samalanga (Guru Dayah Ummul Ayman Samalanga) mengenai penyempitan dan kungkungan terma atau istilah “Islam Rahmatan lil ‘Alamin” ini bisa penting di dalam pembicaraan tentang isu ini. Artikel yang menarik tentang ini misalnya “Pribumi, Islam, dan Orientalis” karya Ahmad Kholili Hasib yang berbicara dinamika Islam, islamisasi, dan kaum orientalis yang senapas dengan nasehat Buya Yahya mengenai bagaimana baiknya bersikap kepada apapun nama gerakan dengan merujuk pada siapa saja pengusung utamanya.

Mengerucut, bagaimana isu Islam Nusantara justru sebagai gerakan yang membuat demarkasi eksklusif salah satu ormas di antara perbedaan yang ada di antara ormas-ormas yang lain bisa dirujuk secara implisit pada tulisan Aziz Anwar Fachrudin yang terbit di The Jakarta Post dengan judul “The Face of Islam Nusantara”.

Beberapa argumen mengenai urgensi performing Islam dengan cara Indonesia yang dikaitkan dengan cara berpakaian dan bukan hanya cara berbahasa sebagaimana telah dibahas pada tulisan di atas adalah juga sangat absurd. Sempat beredar argumen bahwa pakaian berjubah bagi laki-laki disebut sebagai model ke-arab-arab-an (atau arabisasi) sedangkan model keindonesiaan adalah dengan memakai kopiah dan sarung.

Terkait dengan kopiah dan mungkin sarung, ada baiknya kita tahu bahwa kopiah itu tradisi yang berasal Turki atau Afrika Timur sedangkan sarung adalah tradisi Yaman, Asia Selatan, dan Melayu. Nama lain kopiah adalah peci. Sementara kopiah berasal dari kata “kofia”, peci berasal dari kata “fez”. Jadi kopiah ini tidak asli-asli banget Indonesia.

Kopiah menjadi identitas nasional dan simbol nasionalisme Indonesia itu gara-gara Sukarno memperkenalkannya sebagai demikian dan tak pernah diklaim oleh Sukarno sebagai asli Indonesia. Beberapa pejuang kemerdekaan di masa revolusi Indonesia yang memakai kopiah bisa karena tertulari paradigma Sukarno tentang ini.

Perlu dicatat bahwa kopiah sendiri adalah bentuk modernisasi pakaian kenegaraan kesultanan Islam Turki Usmani untuk menggantikan surban. Modernisasi kesultanan Islam Turki Usmani pada beberapa sendi mengambil inspirasi dari kemajuan yang ada tidak hanya di Barat namun juga seluruh dunia. Ada salah kaprah yang dihembuskan kaum Orientalis bahwa kesultanan Islam Turki Usmani TIDAK mengadakan modernisasi. Kesultanan Islam Turki Usmani memodernkan dirinya dengan cara tidak selalu berkiblat pada Barat (cf. “A Study of Ottoman Modernisation on the City: The Sixth Municipal District of Istanbul 1858-1877,” N. Isik Demirakin).

Kudeta Mustafa Kemal Ataturk merubah semuanya. Di masa sekulerisme Mustafa Kemal Ataturk, pada tahun 1925-an kopiah tidak dipakai sebagai pakaian resmi kenegaraan. Sekulerisme Turki selain menggantikan hukum syariah, kalender Hijriyah ke Gregorian, bahasa utama kenegaraan, juga atribut modernisasi Islam ala kesultanan Turki Usmani [baca: kopiah/fez/peci] dengan gaya Eropa. Di tahun 1930-an kopiah bahkan pemakaiannya disebut sebagai simbol pembangkangan kepada rezim Mustafa Kemal Ataturk yang pro-Barat. Bisa jadi, Sukarno memakai kopiah sebagai simbol: 1.) solidaritas jatuhnya kesultanan Turki Usmani, atau 2.) perlawanan terhadap modernisasi yang disetir dan selalu pro-Barat. Pilihan Sukarno mengenai kopiah dan simbolisasi yang digaungkannya adalah pilihan politis.

Jadi kalau semisal ada yang menganggap kopiahisasi itu merupakan bentuk “kembali ke tradisi asli Indonesia” dan dipertentangkan dengan “tradisi Timur Tengah” maka perlu diketahui bahwa kopiah itu bukan Indonesia banget.

Lalu bagaimana dengan surban dan jubah yang dipakai beberapa ulama dan habib? Bisakah disebut arabisasi? Well, tergantung juga bagaimana cara melihatnya. Pahlawan nasional kita, Imam Bonjol dan Diponegoro memakai surban dan jubah. Bahkan di antara Walisongo konon sebagian memakai blangkon dan pakaian bangsawan Jawa sebagian memakai surban dan jubah. Apakah mereka yang terhormat ini dan memilih surban dan jubah tidak atau kurang Indonesia? Apakah mereka kena arabisasi?

Begitu juga misalnya perlu diperluas pertanyaannya jika menyangkut jeans dan kemeja berdasi; apakah boleh juga disebut sebagai terkena pengaruh westernisasi dan secara serampangan disebut tidak mencerminkan keindonesiaan? Bahwa misalnya ada ulama yang memadupadankan pakaian sarung dengan kemeja apakah ia boleh disebut mencampur tradisi Melayu dan Barat dan artinya ia kurang Indonesia?

Pertanyaan esensial mengenai ekspor budaya-impor budaya dan selektif di dalamnya sebagaimana terjadi dalam “mega proyek” Islam Nusantara juga dipertanyakan oleh Jeremy Menchik dalam “An escapist view of extremism” dalam The Malaysian Insider (14 Januari 2016). Konsep seperti itu bagi Menchik dianggap sebagai sesuatu yang justru potensial membuat permasalahan baru.

*** Tulisan KH Muhammad Hasan Abdul Mu’iz  (alumni Masyru’ as Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi al Maliki, ar Rushaifah Makkah al Mukarramah, angkatan 2006-2013, dan khôdimu ma’had as Sayyid Muhammad Alawi al Maliki, Bondowoso) mengenai ide pemunculan istilah baru Islam Nusantara juga patut dicermati.

GAGASAN ISTILAH “ISLAM NUSANTARA”, GAGASAN YANG TIDAK NUSANTARA

Terhitung dari semenjak Muktamar NU ke-33 di Jombang yang mengusung tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia”, gagasan istilah “Islam Nusantara” sampai sekarangpun menjadi perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Bahkan di dalam tubuh NU sendiripun gagasan itu masih menuai pro-kontra.

Memang jika saya perhatikan persentase yang pro gagasan Islam Nusantara memang mendominasi dalam tubuh NU. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa yang kontra juga banyak. Almarhum KH. Muhith Muzadi, KH. Muhyiddin Abdusshomad, KH. Luthfi Bashori, Kiyai Idrus Romli, dan masih banyak ulama NU lainnya yang menolak istilah “Islam Nusantara”.

Alfaqir sendiri awalnya gamang menyikapi gagasan Islam Nusantara. Tetapi, setelah saya renungkan dengan lebih mendalam lagi, akhirnya saya memilih untuk berada dalam deretan ulama yang kontra gagasan -yang menurut KH. Sa’id Aqil Siraj- beliaulah pertama kali yang mencetuskan gagasan tersebut.

Tentu dengan tidak mengurangi rasa ta’dzim saya kepada para ulama yang mendukung gagasan itu. Toh begitupun, saya yakin haqqul yakin, baik ulama yang pro ataupun yang kontra semuanya sama-sama sepakat bahwa perbedaan ini sama sekali tidak menyentuh ranah qoth’iyāt.

Ada beberapa hal yang menjadikan saya memilih untuk berada dalam barisan KH. Muhyiddin wa man wāfaqohu. Tetapi, perlu digaris bawahi, di sini saya memilih untuk berhusnuddzan, dengan tidak menjadikan Islam Nusantara sebagai konspirasi liberalis untuk “meliberalkan” NU sebagai hujjah mengapa saya kurang sepakat dengan gagasan istilah “Islam Nusantara”.

Alfaqir kurang sepakat dengan gagasan Islam Nusantara karena beberapa hal:

PERTAMA: Dari segi lughatan. Di sini saya kutipkan saja tulisan yang cukup baik sekali oleh Muhammad Hanif al Hakim:

“Pada dasarnya, istilah ‘Islam Nusantara’ merupakan kata majemuk, yakni gabungan dua kata: ‘Islam’ dan ‘Nusantara’. Pertanyaan saya sederhana, apakah gabungan dua kata ini konstruksi genitif ataukah konstruksi adjektif? Dalam perbendaharaan kata sehari-hari kita temukan gabungan dua kata seperti ‘rumah makan’, ‘polisi tidur’, ‘nasi kucing’, dan sebagainya.

Pertanyaan kita, apakah gabungan kata-kata semacam itu merupakan penisbatan dan penyandaran, ataukah penyifatan? Distingsi linguistik ini fatal karena ada perbedaan signifikan antara keduanya dari sudut implikasi makna. Apakah ‘nasi kucing’ itu artinya nasi untuk kucing, nasi dengan daging kucing, atau nasi berasal dari kucing, atau nasi kekucing-kucingan?

Mereka yang pakar soal bahasa paham benar kalau konstruksi mudhaf-mudhaf-ilayh itu menyimpan arti asal, bahan, bagian, tempat, dan atau kepunyaan. Sementara konstruksi na‘t-man‘ut memberi keterangan sifat, kualitas, kuantitas dan sebagainya.

Nah, istilah Islam Nusantara ini sebenarnya termasuk lafaz murakkab idhafi ataukahmurakkab washfi? Pertanyaan mendasar ini luput dari perhatian banyak orang. Kalau jawabannya yang pertama, maka artinya Islam itu dinisbatkan kepada Nusantara. Dan dengan begitu, implikasi logisnya, seolah-olah Islam itu berasal dari Nusantara, terbuat dari Nusantara, bagian dari, untuk atau milik Nusantara.

Padahal kita semua tahu bahwa Islam bukan berasal dari Nusantara, bukan pula terbuat dari Nusantara, dan jelas bukan juga bagian dari Nusantara, karena Nusantara adalah nama kepulauan yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Sementara Islam itu bukan pulau, jadi tidak bisa dikatakan Islam itu bagian dari Nusantara. Pun tidak bisa diklaim Islam itu milik Nusantara karena Islam itu agama Allah, dan Dialah yang menurunkan dan memeliharanya.

Lalu jika jawabannya yang kedua, yakni sebagai “murakkab washfi”, maka artinya Islam itu disifatkan oleh Nusantara. Ini artinya sama seperti ungkapan ‘anak baik’ (yaitu anak yang disifati dengan kebaikan), dan ‘makanan halal’ (yaitu makanan yang bersifat halal).

Jadi, apakah “Islam Nusantara” itu artinya Islam yang bersifat Nusantara? Kalau Nusantara itu adalah kepulauan, apakah artinya Islam itu bersifat kepulauan?”

KEDUA: Bahwa hal-hal yang menjadi tujuan utama pencetus dan pendukung gagasan istilah “Islam Nusantara” ketika mencetuskan istilah tersebut sebenarnya sudah terakomodir oleh istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah”.

Misalnya, sebagaimana kalau kita baca dalam hasil Seminar dan Bahsul Masa-il Islam Nusantara yang diadakan di UM Malang kemarin, Sabtu 4 Jumadal ‘Ūlā yang cukup panjang itu, bahwa istilah Islam Nusantara dicetuskan untuk menegaskan bahwa Islamnya warga Nahdliyīn bercorak khas, tidak ada di negeri yang lain. Budaya taroddlī dalam tarawih, tahlilan 7 hari dari kematian, 40 hari 100 hari, tradisi haul dan lain sebagainya hanya ada di Nusantara.

Demikian pula, “Islam Nusantara” adalah untuk menegaskan bahwa model dakwah yang diterapkan oleh para salaf kita di Nusantara ini juga memiliki corak tersendiri yang juga tidak ditemukan di negeri yang lain. Juga, dicetuskannya istilah “Islam Nusantara” ini adalah demi menegaskan bahwa Islamnya Nahdliyīn adalah Islam yang sangat mengakomodir adat-adat yang ada di Nusantara. Dan lain sebagainya.

Maka pertanyaannya, bukankah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah” sudah mengakomodir tujuan itu semua?!

Ada sebuah natījah yang mengerikan jika kita tetap memaksakan untuk memakai istilah “Islam Nusantara” dan membuang istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah”, yaitu berarti kita menuduh istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah” masih belum atau bahkan sama sekali tidak mengakomodir corak-corak Islam yang dilaksanakan oleh muslimin di Nusantara ini?!

KETIGA: Anggaplah istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah” masih belum mengecualikan Salafi dan Wahhabi. Lebih jelasnya, ada kesan kalau kita memakai istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah” maka Salafi dan Wahhabi masih tetap bernaung di bawahnya.

Sebagaimana hal seperti itu juga sering dijadikan hujjah oleh pengusung istilah “Islam Nusantara”. Maka, katakanlah hipotesis seperti ini benar, saya kira lebih baik sertakan saja kalimat “‘Alal Madzāhibil Arba’ah” untuk mengecualikan Salafi, Wahhabi dan selainnya yang hanya “numpang” berteduh dalam payung besar “Ahlus Sunnah wal Jama’ah”.

Saya kira langkah seperti ini lebih bijaksana dibanding mencetuskan istilah baru yang menuai pro-kontra. Dan saya yakin haqqul yakin bahwa istilah “Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah Alal Madzāhibil Arba’ah” akan diterima secara koor oleh semua kalangan di NU, baik yang kontra ataupun yang pro “Islam Nusantara”.

Atau, seperti yang sudah dipakai di NU semenjak dahulu, yaitu dengan menggunakan istilah “Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn”. Menurut alfaqir, istilah ini juga sudah mengakomodir yang menjadi tujuan utama dicetuskannya istilah “Islam Nusantara”. Juga faktanya, istilah “Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn” sudah lama digunakan NU dan tidak pernah menuai pro-kontra.

Namun sayangnya, pencetus istilah “Islam Nusantara” lebih memilih menangkap ikan sambil memperkeruh air, padahal ikannya sangat bisa ditangkap tanpa harus memperkeruh air.

Tegasnya, pencetus istilah “Islam Nusantara” lebih memilih memaksakan untuk menciptakan istilah baru meskipun menuai pro-kontra, dibanding mencari istilah lain yang satu esensi dan satu tujuan, yang diterima oleh semua pihak. Bukankah sering kali dikatakan oleh ulama fiqh, “alkhurūj min al khilāfi mustahabbun”?!

KEEMPAT: Beliau KH. Said Aqil Siraj ketika mengkritisi definisi Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang diutarakan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, beliau selalu mengatakan karena definisi yang diutarakan Hadratus Syaikh tidak jāmi’ māni’. Maka, menurut saya, istilah “Islam Nusantara” inilah sebetulnya yang paling pas untuk dikatakan tidak jāmi’ dan tidak māni’, bahkan amburadul.

Beliau sering mengatakan bahwa, Persis, Muhammadiyah itu juga produk asli Nusantara, seperti NU. Maka kalau dikatakan “Islam Nusantara” di antara ciri-cirinya adalah yang mengakomodir tahlilan 7 hari hari sampai haul, dan yang memiliki kebiasaan taroddlī dalam tarawih dan lain sebagainya, maka itu jelas kontradiksi dengan fakta yang telah menjadi mind sednya Muhammadiyah dan Persis, yang kata KH. Said dua organisasi itu juga merupakan produk Islam Nusantara.

Menurut saya, memaksakan gagasan istilah “Istilah Islam Nusantara” untuk dipakai di NU, justru merupakan sikap yang sama sekali tidak Nusantara. Kita ingat, dulu para kiyai yang tergabung dalam PPKI (Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang termasuk di dalamnya Hadratus Syaikh, mengalah untuk tidak memakai 7 kata yang sering kita kenal dengan “Piagam Jakarta” di Pancasila hanya karena menghormati yang tidak setuju dari anggota PPKI. Padahal 7 kata tersebut jelas sangat dipentingkan.

Hal itu dilakukan demi meredam konflik dan pro-kontra. Juga, padahal konon yang tidak setuju dengan 7 kata itu hanya satu orang saja.

Maka, istilah “Islam Nusantara” yang sudah terbukti menuai pro-kontra selayaknya untuk ditinggalkan. Demi adem ayemnya NU. Toh menurut alfaqir, jika kita tidak menggunakan istilah “Islam Nusantara” ini sama sekali tidak akan menimbulkan kemuadarratan apapun pada NU.

Audan ilal maudlū’. Hemat saya, memaksakan menggunakan istilah “Islam Nusantara” hanya menjadikan pengusung dan pembela gagasan itu semakin melenceng dari metode dakwah dan manhaj berpikir ulama salaf Nusantara yang Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Terakhir, alangkah indahnya jika KH. Sa’id Aqil Siraj, ro-isuna ini, tidak mencibir ulama-ulama yang tidak setuju dengan istilah “Islam Nusantara” dengan cibiran “merupakan orang-orang yang tidak percaya diri”, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam ceramahnya. Karena, saya yakin haqqul yakin, para ulama yang tidak setuju itu juga berangkat dari cinta kasih mereka kepada NU.

_____________________________________
Senin, 15 Februari 2016. Koncer Darul Aman Bondowoso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s