Home » Selected Contemplation » Hegemoni Kekuasaan di dalam Dunia Sastra

Hegemoni Kekuasaan di dalam Dunia Sastra

Tulisan pendek karya Kajitow El-kayeni ini dipungut dari posting di Facebook yang tertampil di grup ‘Aliansi Anti Pembodohan 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh’. Kajitow adalah seorang penulis dan penyair independen. Beberapa tulisannya dapat disimak lewat blog Sastra Hati. Terbit ulang ke dalam blog ini merujuk pada kaidah ‘fair use‘.

_______________________________________________________________

Dalam semangat kritik terhadap Modernisme, Foucault sebagai salah satu Filsuf Postmodernisme memandang sinis kekuasaan. Power, menurutnya bisa membelokkan ephisteme, ilmu pengetahuan, yang berimbas pada pemalsuan kebenaran. Orang-orang yang memiliki kekuasaan memilah kebenaran untuk orang banyak. Merekalah yang menentukan, mana yang baik, mana yang benar. Distorsi ini meluas menyentuh aspek sejarah pula. Inilah yang kemudian disebut diskontinuitas itu.

Pembelokan ephisteme ini tidak hanya dilakukan oleh otoritas pemilik kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, agama dan otoritas pemilik pengaruh tertentu seperti maksud Weber itu juga melakukan distorsi. Tak heran jika banyak hal yang dibatasi, dikurangi, untuk kemudian baru diserahkan pada khalayak dengan dalih keimanan. Dan ini meluas dalam setiap wilayah yang memungkinkan mengancam jalannya kekuasaan. Entah oleh penguasa, pemilik modal, atau agama.

Kebudayaan, tidak terelakkan pula terkena imbasnya. Ada proses alami sehingga terjadi pembauran yang dinamakan asimiliasi, seperti yang banyak terjadi, adapula yang dipaksakan seperti dalam praktik kolonialisme-imperialisme. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan menumbuhkan inferioritas pada rakyat jajahan sehingga semangat untuk memberontak padam. Mereka dididik untuk mengagungkan kebudayaan penjajah dan memandang rendah budaya sendiri.

Pembelokan ephisteme, yang pada akhirnya membelokkan kebenaran, juga terjadi di alam merdeka. Ketika Soekarno berkuasa, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dijadikan corong oleh PNI (Partai Nasional Indonesia). Organisasi yang didirikan pada 17 Agustus 1950 dimotori oleh tokoh-tokoh yang kemudian hari dituduh sebagai anggota PKI, seperti Njoto (Iramani). Manikebu (Manifestasi kebudayaan) lahir sesudah itu, yakni pada 17 Agustus 1963. Pencetusnya yang paling utama adalah HB. Jassin. Kelahiran Manikebu sengaja untuk menandingi dominasi Lekra. Tetapi karena dinilai berbahaya, yakni dianggap menentang Manipol/Nasakom, Soekarno menutupnya pada 8 Mei 1964.

Ketika Soekarno dikudeta oleh Soeharto dengan bantuan Amerika, tokoh-tokoh Manikebu kembali tampil ke muka. Lekra dinyatakan ilegal dan ditutup beserta dengan PKI dan organisasi underbownya. Pramoedya sebagai tokoh Lekra dipenjara di pulau buru, karena dituduh berafiliasi dengan Komunis, sesuai dengan TAP MPRS no. XXV/MPRS/ tahun 1966. Bahkan mimpi buruk itu juga menimpa siapa pun yang dituduh terlibat dengan Lekra atau Komunis. Kehidupan mereka dipersulit dan dihantui ketakutan setiap saat.

Masa kelam itu mungkin telah berlalu, namun praktik hegemoni kekuasaan jalan terus.

Baru saja, dunia sastra Indonesia dihebohkan dengan munculnya pengakuan sepihak seorang konsultan politik bernama Denny JA mengenai ketokohannya dalam dunia sastra. Beberapa sastrawan gaek, yang entah bagaimana bisa ikut terpengaruh, telah memberikan lampu hijau kepadanya dengan pujian-pujian dalam kata pengantar mereka, terkait genre baru yang dimunculkan oleh Denny JA. Dengan genre baru bernama Puisi-esai yang memusingkan definisinya itulah, ia menokohkan dirinya sebagai salah satu dari tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang sastra di Indonesia.

Beberapa tokoh sastra mempertanyakan klaim memalukan itu. Mengingat sejarah kesusasteraan terdistorsi oleh seseorang yang bahkan tidak layak disebut sastrawan.Tapi pemrotes itu disebut sebagai fasis dan meniru aksi FPI. Di negara lain yang memiliki tingkat kesadaran tinggi, ini mungkin kegilaan atau sesuatu yang mengada-ada. Tapi di indonesia–yang untuk buang sampah dan mematuhi peraturan lalu lintas saja sulit dilakukan–malah mendapatkan banyak pemakluman.

Kebebasan berekspresi dijadikan landasan atas pemakluman itu.

Menyoal kebebasan, hal ini telah selesai dalam filsafat eksistensialisme, yang disebut juga sebagai filsafat kebebasan. Sartre menggaris-bawahinya dengan kalimat pendek, “Man is condemned to be free.” Apakah kebebasan itu? Bagaimana mendapatkan kebebasan itu? Sejauh apa ruang lingkupnya? Semua telah selesai dan ditutup dengan diktum yang manis oleh Filsuf Louis Leahy, “Freedom is self determination.” Kebebasan manusia sebagai makhluk yang berpikir dibatasi oleh budinya. Hewan memiliki kebebasan, tapi berbeda dengan manusia, yang dimiliki hewan hanyalah naluri belaka. Tidak ada kebebasan tanpa batas selama manusia memiliki pikiran.

Sastra, sebagaimana disiplin ilmu lain memiliki tolok ukur untuk memberikan batas kriteria, sistem taksonomi untuk mengklasifikasi, sistem penilaian (kritik sastra) untuk membandingkan satu sama lain. Seseorang ketika mengaku dirinya sastrawan, minimal ia harus memiliki karya sastra entah dikenal luas atau tidak. Negara tidak memberikan sertifikat untuk itu. Tetapi ketika seseorang mengaku sebagai tokoh, apalagi “yang paling berpengaruh,” ia telah memasuki wilayah sejarah sastra. Wilayah yang memerlukan proses dan pembuktian secara kolektif sebelum memasukinya.

Seseorang tidak bisa ditunjuk oleh segelintir orang yang kurang kompeten kemudian ditokohkan. Apalagi jika orang yang ditokohkan itu masih hidup dan berpotensi melakukan distorsi. Penokohan Denny JA dengan buku tebal berjudul, “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” itu patut dipertanyakan dan dikaji ulang. Jika permintaan logis dari “kaum yang memiliki kesadaran” ini diabaikan, maka jelas sudah, semua ini adalah hegemoni kekuasaan dalam dunia sastra. Dan seperti hegemoni dalam wilayah lain, pintu-pintu kesadaran kolektif memang telah ditutup lebih awal.

Denny JA dengan akses yang dimilikinya lebih dari mampu untuk membuat sebuah distorsi terhadap ephisteme. Dalam politik, sebagai seorang konsultan ia adalah “Dalang” yang memiliki peran sangat penting. Mengingat politik adalah panglima, siapapun yang memiliki peran penting adalah penguasa itu sendiri. Pembelokan pengetahuan, sejarah, kesadaran kolektif, sangat mungkin untuk dilakukan.

Dan buku itu adalah bukti nyata yang tak terbantahkan.

Di Indonesia, di tengah kemunduran dalam banyak hal, hegemoni dan pendistorsian ephisteme semacam ini barang yang kurang laku bagi khalayak. Kita tak perlu menunjuk-nunjuk mahasiswa dan mengingatkan mereka terhadap keberanian para pahlawan reformasi. Hal-hal besar saja banyak yang tak mendapatkan reaksi yang sepadan. Banyak orang, terutama sastrawan yang perduli, tapi lebih banyak yang bungkam, bahkan mencibir aksi perlawanan. Ini adalah suatu keprihatinan dalam skala besar. Tetapi di negeri yang bobrok, kesadaran adalah sesuatu yang sangat mewah, bahkan mendekati mustahil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s