Home » Selected Contemplation » Demokrasi di Indonesia Mungkin Mau Kita Matikan

Demokrasi di Indonesia Mungkin Mau Kita Matikan

Di media sosial beredar berita kematian demokrasi di Indonesia.[1] Berita kematian demokrasi di Indonesia dimulakan lewat disahkannya Rancangan Undang-undang Pilkada dengan mekanisme voting. Hasil voting menunjukkan bahwa ada 226 anggota DPR yang menyetujui Pilkada lewat DPRD sedangkan 135 orang lainnya menolak. Dari partai Golkar ada 11 anggota dan dari partai Demokrat ada 6 anggota yang menolak pilkada lewat DPRD.[2] Membaca agitasi berita yang beredar, seakan-akan sudah tidak ada demokrasi lagi di Indonesia. Semuanya bernada madesu.

Tapi apakah benar demikian? Benarkah bahwa pilkada lewat DPRD adalah tanda kematian demokrasi di Indonesia?

Bila kita cermati pendapat Marwan Ja’far, Fraksi PKB, dan NU (2010, 2012, 2013),[3][4] Ryaas Rasjid (2011),[5] Jusuf Kalla (2011),[6] Prabowo (2013),[7] Mahfud MD (2013),[8] Gamawan Fauzi (Pihak Pemerintah) (2012, 2013),[9] Surya Paloh (2013),[10] Chozin Chumaidy (Ketua Mahkamah DPP PPP) (2013),[11] Fraksi PDIP yang mulai terlihat mendukung ide Pilkada lewat DPRD selepas ditangkapnya Akil Mochtar (Arif Wibowo, 2013)[12] meskipun Puan Maharani (2013) tidak terburu-buru menyatakan pendapat tentang pilkada lewat DPRD,[13] Yusril Ihza Mahendra (2014),[14][15] Kwik Kian Gie (2014),[16] Nurul Arifin (2014),[17] dan juga Mahkamah Konstitusi[18] tidak mempermasalahkannya maka akan mengerucut pada pandangan umum bahwa pilkada melalui DPRD adalah sesuatu yang demokratis konstitusional, efisien, murah diselenggarakan, dan dipercaya dapat mencegah biaya politik tinggi atau katakanlah mengurangi biaya money politics dan tagihan return on investments that leads to massive corruption tiap kandidat.

Meskipun demikian, suara miring mengenai disahkannya UU Pilkada lewat DPRD oleh DPR juga patut dijadikan renungan. Money politics mungkin tidak bisa hilang total dengan pilkada lewat DPRD namun peran KPK justru terbuka lebar di dalam mengawasi calon kepala daerah[19] sehingga pandangan ekstreme Rindhoko (Gerindra) mengenai pengecilan scope dari praktik money politics dari pilkada lewat DPRD yang hanya akan berkutat di DPRD mendapat semacam pembenaran.[20] Selain itu, pilkada lewat DPRD memiliki dampak negatif bagi partai kecil namun justru menguntungkan bagi partai besar sebagaimana diungkapkan oleh TB Hasanudin dari PDIP[21] dan juga melemahkan legitimasi kepada daerah seperti diyakini Pangi Syarwi Chaniago dari Nusantara Institute.[22] Dus dengan kemungkinan celah cela politik seperti itulah, beberapa mengusulkan gerak kerja KPK harus kian bagus di dalam mengawasi DPRD yang kelak berwenang memilih kepada daerah seperti disemangatkan oleh Nanat Fatah Natsir dari Institut Madani Nusantara.[23]

Perlu juga diketahui bahwa praktik berdemokrasi sendiri beranekaragam caranya (mis. di negara-negara Eropa[24][25] dan juga di belahan dunia yang lain[26][27]) sehingga keputusan DPR untuk menetapkan pilkada melalui DPRD adalah sekedar masalah pilihan berdemokrasi.[28] Tambahan pula, wacana dan pembahasan RUU pilkada langsung atau lewat DPRD telah bergulir lebih dari dua tahun dan sebagian fraksi di DPR mengalami perubahan sikap mengenainya.[29][30] Oleh sebab itulah, keputusan mengembalikan pilkada yang sebelumnya dilakukan secara langsung kepada DPRD juga tidak tepat dikatakan sebagai kemunduran demokrasi (John Keban, 2014; Asep Warlan Yusuf, 2014; Romahurmuziy, 2014; Gamawan Fauzi, 2014; Syaiful Bakhri, 2014; Sukmo Harsono, 2014, Shinta Nuriyah Wahid, 2014)[31][32][33][34][35][36][37] atau bahkan kematian demokrasi kecuali malah bentuk revivalisasi Demokrasi Pancasila[38] karena pengusulan, pembahasan, dan penetapan sudah melewati tahap konstitusional demokratis serta diketahui oleh semua fraksi di DPR sejak lama seperti sebagian poin-poinnya dapat dirujuk kepada penuturan Abdul Hakim[39] dan keheranan Prabowo.[40]

Direct Democracy - People Power (Credit: paparty.co.uk)

Direct Democracy – People Power (Credit: paparty.co.uk)

Jika kemudian telah dipahami bagaimana demokrasi itu memiliki praktik yang berbeda-beda di setiap negara dan pilkada lewat DPRD adalah bentuk pilihan praktik demokrasi maka tidak ada salahnya juga untuk menelusur polemik wacana pilkada dari sisi siapa untung, cui bono, dan siapa buntung.

Lalu siapakah yang bakal untung jika pilkada dilaksanakan oleh DPRD? Menurut Jumhur Hidayat, pengesahan pilkada lewat DPRD dapat mengobati dahaga kemenangan exercise politik dari kubu KMP, ada kemungkinan kader terbaik daerah tidak terpilih, ada potensi kepala daerah diperas oleh DPRD, ada kecenderungan kepala daerah lebih menuruti masukan DPRD dan mungkin abai terhadap keinginan rakyat, dan bisa jadi pengelolaan kekayaan daerah akan terdistribusi berdasar main mata antara kepala daerah dan DPRD.[41]

Kemudian siapakah yang bakal buntung jika pilkada dilaksanakan lewat DPRD? Menurut Jusuf Rizal ada sembilan belas pihak yang berpotensi mengalami kerugian disebabkan pilkada dilaksanakan lewat DPRD. Mereka adalah 1). Media massa sebab pendapatan iklan dari calon iklan dari calon gubernur, walikota dan bupati akan menurun drastis, 2). Penjual berita karena kekacauan kampanye tidak ramai lagi, 3). Buzzer di media sosial akan kehilangan banyak pesanan di dalam mengkampanyekan kandidat dus rekayasa pencitraan minimal, 4). Pengamat politik akan berkurang penghasilan dan kesempatan sebagai public figure, 5). Konsultan politik akan cenderung tidak laku karena partai politik yang menentukan calon kepala daerah, 6). Lembaga survey-quick count akan merugi karena hanya dapat pekerjaan 5 tahun sekali di pilpres dan pileg saja, 7). KPU-Bawaslu akan kehilangan sumber pendapatan utama dan hanya bekerja 5 tahun sekali dus jual beli suara lewat KPU bisa diminimalisir, 8). MK hanya bekerja untuk mengevaluasi konstitusi yang minim biaya operasi (suap kepada semacam Akil Mochtar akan hilang), 9). Incumbent tidak memiliki jaminan terpilih lagi karena penggelontoran bansos tidak berpengaruh pada keterpilihan kembali, 10). KPK akan kehilangan kesibukan karena korupsi relatif berkurang akibat pemilihan kepala daerah yang selektif, 11). Polisi akan berkurang jatah anggaran pengamanan pemilu (Rp 25-100 miliar untuk provinsi dan Rp  5-25 miliar untuk kabupaten/kota), 12). Artis-artis akan kesulitan tampil sebagai politisi, politik pencitraan bubar, 13). Jasa pengerah massa akan berkurang kuantitas pekerjaan dalam menggalang massa kampanye, 14). Jasa pembuatan dan pemasangan spanduk akan kekurangan order, 15). Politisi karbitan akan berkurang sebab peluang muncul di politik publik secara instan dengan modal sponsor besar bayar media akan kecil, 16). Rakyat penikmat money politics akan rugi sebab tak ada jual beli suara pada pilkada langsung, 17). Partai gurem sudah tidak bisa menjual partai untuk kendaraan politik politisi karbitan, 18). Anomali-anomali sesat pencitraan ala “mendadak esemka” kecil kemungkinan akan terjadi lagi, 19). Para hakim MK yang biasa bermain kasus sengketa pilkada akan kekurangan cara untuk mendapat uang dari sengketa pilkada.[42]

Sebenarnya tidak ada sistem yang tanpa risiko.[43] Baik pilkada lewat DPRD atau pilkada langsung keduanya tetap memiliki potensi kecolongan. Yang justru berisiko bagi ketentraman dan kekokohan negara kita adalah praktik takfiri demokrasi[44] serta tren untuk jadi bagian dari massa mengambang model baru yang dibesarkan oleh media sosial dan dipendekkan sumbu oleh media massa daring tanpa memiliki kejelasan ideologi politik atau paling tidak melek sedikit tentang politik.[45] Indonesia perlu dilanjutkan dalam konteks menjadi sebuah negeri yang damai dan bermartabat dan bukan dipenuhi oleh warga negara yang saling menghujat dan kian jauh jarak percaya dengan pemerintah dan perwakilannya.

Perdebatan yang sudah mengarah kepada perhujatan di dalam demokrasi kita adalah tidak sehat. Ketika hanya sedikit tokoh politik yang dapat memberi inspirasi mengenai urgensi melek politik sedangkan gempuran ‘ilmu hitam’ beberapa media massa[46] dan perusuh lewat sosial media begitu dahsyat maka pendidikan politik itu perlu seperti diyakini oleh proklamator kita Muhammad Hatta.[47]Pendidikan politik tidak hanya melulu mengenai ilmu politik dan sejarah namun juga bagaimana santun bersikap di dalam politik.[48][49] Sebab kesantunan di dalam politik menjadi sesuatu yang membenihkan harapan dan bukan benci serta kekacauan. Dari situlah obrolan enak, silaturahim, adu usulan argumen dapat dilangsungkan dengan baik demi kemajuan bersama. Dan mungkin dari momen panasnya rakyat di dalam berkubuan terhadap pilkada langsung dan tidak langsung inilah, presiden kita yang akan sebentar lagi dilantik dapat kiranya mulai memberi contoh apa itu revolusi mental. Justru pada momen seperti inilah mungkin harusnya ia bisa memulai teladan merestorasi dan menyejukkan bangsa ini seperti diungkapkan di dalam visi-misinya dulu ketika kampanye Pilpres 2014.[50][51][52]

Atau lepas dari belum ada teladan berpengaruh yang mampu meredam ini semua, apakah memang kita semua hendak mematikan demokrasi dengan gampang culas pada beda pendapat serta menstempel lawan pendapat dalam polemik pilkada ini sebagai pengkhianat rakyat?

=======================

Revisi minor dan tambah rujukan 2 Oktober 2014

Endnotes

[1] lih. mis. Anton Christanto. 27 September 2014. “Inna lillahi wa’inna ilaihi rojiun”. Facebook post. Diakses 30 September 2014 dari:

https://www.facebook.com/christanto.anton/posts/10204525711321203

[2] Ferdinand Waskita (ed. Rendy Sadikin). 26 September 2014. “Hasil Voting: DPR Putuskan Pilkada Lewat DPRD”, Tribunnews.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/26/hasil-voting-dpr-putuskan-pilkada-lewat-dprd

[3] Gita Farahdina. 15 Oktober 2013.“PKB Dukung Pemilu Kada Dikembalikan ke DPRD”. Metrotvnews.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/15/1/188325/PKB-Dukung-Pemilu-Kada-Dikembalikan-ke-DPRD

[4] A-71/A-26. 16 September 2012.“NU Desak Pilkada Lewat DPRD”. Pikiran Rakyat Online. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.pikiran-rakyat.com/node/203640

[5] Teguh Firmansyah dan Taufik Rachman. 28 September 2011. “Rjaas Rasjid Usulkan Pilkada Langsung Diganti Pemilihan Lewat DPRD”. ROL Republika Online. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/28/ls8i72-ryaas-rasjid-usulkan-pilkada-langsung-diganti-pemilihan-lewat-dprd

[6] Erik Purnama Putra dan Didi Purwadi. 2 Oktober 2011. “Jenjang Demokrasi Terlalu Panjang, JK Dukung Pilgub Langsung Dihapus”. ROL Republika Online. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/02/lses3b-jenjang-demokrasi-terlalu-panjang-jk-dukung-pilgub-langsung-dihapus

[7] Prihandoko. 12 Maret 2013. “Prabowo Sebut Pilkada Bikin Negara Boros”. Tempo.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/12/078466533/Prabowo-Sebut-Pilkada-Bikin-Negara-Boros

[8] Muhammad Agil Aliansyah. 19 Desember 2013. “Mahfud: Pilkada Langsungatau Lewat DPRD Keduanya Konstitusional”. Merdeka.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/politik/mahfud-pilkada-langsung-atau-lewat-dprd-keduanya-konstitusional.html

[9] Anggi Kusuma Dewi. 25 September 2012. “Pemilihan Gubernur oleh DPRD di RUU Pilkada Belum Final”. VivaNews. Diakses 30 September 2014 dari:

http://politik.news.viva.co.id/news/read/354020-pemilihan-gubernur-oleh-dprd-di-ruu-pilkada-belum-final

Ferdinand Waskita (Anwar Sadat guna, ed.). 24 September 2012. “Gamawan Fauzi Keukeuh Pemilihan Gubernur Lewat DPRD”. tribunnews.com. Diakses 2 Oktober 2014 dari:

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/24/gamawan-fauzi-keukeuh-pemilihan-gubernur-melalui-dprd

Nina Susilo (Palupi Annisa Auliani, ed.). 4 Juni 2013. “Pemerintah ‘Ngebet’ Kembalikan Pilkada ke DPRD”. Diakses 2 Oktober 2014 dari:

http://nasional.kompas.com/read/2013/06/04/05005611/Pemerintah.Ngebet.Kembalikan.Pilkada.ke.DPRD

[10] Andi Gultom. 5 Oktober 2013. “Nasdem: Pilkada Lewat DPRD Sama Demokratisnya dengan Pilkada Langsung”. RMOL.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2013/10/05/128166/Nasdem:-Pilkada-Lewat-DPRD-Sama-Demokratisnya-dengan-Pilkada-Langsung-

[11] Ant/as. 21 Maret 2013. “Cegah Politik Uang, PPP Usul Pilkada Dikembalikan ke DPRD”. CiputraNews. Diakses 30 September 2014 dari :

http://www.ciputranews.com/politik/cegah-politik-uang-ppp-usul-pilkada-dikembalikan-ke-dprd

[12] Rosa Wati. 10 Oktober 2013. “PDIP Dukung Bupati/Walikota Dipilih DPRD”. Pemilu.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.pemilu.com/berita/pdip/2013/10/pdip-dukung-bupatiwalikota-dipilih-dprd/

[13] Udi. 16 Oktober 2013. “PDIP Tak Setuju Pilkada di Tangan DPRD”. Malang-Post.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.malang-post.com/politik/75108-pdip-tak-setuju-pilkada-di-tangan-dprd

[14] Pahamilah.com. 27 September 2014. “Pandangan Prof. Yuzril Ihza Mahendra Mengenai Pilkada Langsung atau Melalui DPRD”. Pahamilah.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.pahamilah.com/2014/09/pandangan-prof-yusril-ihza-mahendra.html

[15] Harian Rakyat Merdeka. 14 September 2014. “Yuzril Ihza Mahendra: Bupati/Walikota Lebih Efektif Dipilih DPRD, Tapi Gubernur Tetap Secara Langsung”. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2014/09/14/171883/Yusril%C2%A0Ihza%C2%A0Mahendra:-Bupati/Walikota-Lebih-Efektif-Dipilih-DPRD,-Tapi-Gubernur-Tetap-Secara-Langsung-

[16] Kwik Kian Gie. September 2014. “Kontroversi tentang Pilkada”. Forum Kwik Kian Gie. Diakses 30 September 2014 dari:

http://kwikkiangie.com/v1/2014/09/kontroversi-tentang-pilkada/

[17] Redaksi Portal Golkar Jateng. 8 September 2014. “Nurul Arifin: Tidak Tepat Pilkada Lewat DPRD Semakin Mahal”. golkarjateng.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.golkarjateng.com/ragam/1014-nurul-arifin–tidak-tepat-pilkada-lewat-dprd-semakin-mahal

[18] Eri Komar Sinaga. 29 September 2014. “Ketua MK: UU Pilkada Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan SBY”. Tribunnews.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://m.tribunnews.com/nasional/2014/09/29/ketua-mk-uu-pilkada-tetap-berlaku-tanpa-tanda-tangan-sby

[19] Linda Trianita. 26 September 2014. “KPK Nilai Pilkada oleh DPRD Sarat Money Politics“. Tempo.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/063609877/KPK-Nilai-Pilkada-oleh-DPRD-Sarat-Money-Politics

[20] Dani Prabowo (Fidel Alim Permana, ed.). 25 September 2014. “Gerindra: Kalau Ada Money Politics Sebaiknya di DPRD Saja”. Kompas.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/18040991/Gerindra.Kalau.Ada.Money.Politic.Sebaiknya.di.DPRD.Saja

[21] Indra Akuntono (Sandro Gatra, ed.). 11 September 2014. “PDI-P Merasa Untung Pilkada Lewat DPRD, Malah PAN, PKS, PPP yang Rugi”. Kompas.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/11/10463671/PDI.P.Merasa.Untung.Pilkada.oleh.DPRD.Malah.PAN.PKS.PPP.yang.Rugi

[22] Wp/ic. 9 September 2014. “Pilkada Tidak Langsung, Tanda Kematian Demokrasi?“. Bijaks.net. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.bijaks.net/news/article/9-53979/pilkada-tidak-langsung-tanda-kematian-demokrasi

[23] Ant. 8 September 2014. “KPK Lebih Mudah Awasi Pilkada DPRD”. Hukumonline.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540d6249d3fa6/kpk-lebih-mudah-awasi-pilkada-dprd

[24] Ian Micallef & Guido Rhodio. 2004. “Advantages and disadvantages of directly elected local executive in the light of the principles of the European Charter of Local Self-Government – CPL (11) 2 Part II”. Council of Europe. Diakses 30 September 2014 dari:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=894901&Site=COE

[25] Andrew Stevens. 28 Mei 2014. Mayors in Europe”. City Mayors Government. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.citymayors.com/government/europe_mayors.html

[26] Farmanullah. 2013. “Election and Its Typologies”. Pakistan Annual Research Journal, Vol. 49, 2013. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.pscpesh.org/PDFs/PJ/Volume_49/08-Elections%20and%20its%20Typologies%20by%20Farmanullah.pdf

[27] Wikipedia. 2014. “Elections by Country”. Diakses 30 September 2014 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_by_country

Bandingkan juga misalnya dengan tulisan Prayudhi Azwar di dalam post media sosial.

Prayudhi Azwar. 1 Oktober 2014. “Pancasila dan Demokrasi Asli Indonesia”. Facebook post. Diakses 2 oktober 2014 dari:

https://www.facebook.com/prayudhi.azwar/posts/10202768974286519

[28] Pahamilah.com, loc cit.

[29] Jay Waluyo (Farid Kusuma, ed.). 23 September 2014. “Keputusan RUU Pilkada Diupayakan Musyawarah, Tidak Voting”. JurnalParlemen.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.jurnalparlemen.com/view/8310/keputusan-ruu-pilkada-diupayakan-musyawarah-tidak-voting.html

[30] Rully, Sugandi, & Kartoyo DS. 20 September 2013. “RUU Pilkada Pemerintah Usulkan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD”. Situs Resmi Dirjen Otonomi Daerah. Diakses 30 September 2014 dari:

http://otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1180-ruu-pilkada-pemerintah-usulkan-pemilihan-kepala-daerah-lewat-dprd-

[31] Prabowo. 28 September 2014. “UU Pilkada Bukan Kemunduran Demokrasi”. Okezone.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045516/uu-pilkada-bukan-kemunduran-demokrasi

[32] Ayu Siti Sarah. 27 September 2014. “Benarkah Ini Merupakan Kemunduran Demokrasi”. RMOL Jabar. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmoljabar.com/read/2014/09/27/1599/Benarkah-Ini-Merupakan-Kemunduran-Demokrasi-

[33] Danu Damarjati. 5 September 2014. “PPP: Pilkada Tak Langsung Bukan Kemunduran Demokrasi”. DetikNews. Diakses 30 September 2014 dari:

http://news.detik.com/read/2014/09/05/164741/2682738/10/ppp-pilkada-tak-langsung-bukan-kemunduran-demokrasi?nd772204btr

[34] Gir. 8 September 2014. “Gamawan: Pilkada Tak Langsung Bukan Kemunduran Demokrasi”. riaupos.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.riaupos.co/53981-berita-gamawan-pilkada-tak-langsung-bukan-kemunduran-demokrasi.html#.VConpp1-_cs

[35] Wanda Indana. 17 September 2014. “Pilkada Langsung Dianggap Bukan Hal Mudah”. Metrotvnews.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/17/293100/pilkada-langsung-dianggap-bukan-hal-mudah

[36] Yayan Sopyani Al Hadi. 9 September 2014. “Naif Bila Dikatakan Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi“. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2014/09/09/171233/Naif-Bila-Dikatakan-Pilkada-Lewat-DPRD-Kemunduran-Demokrasi-

[37] Muhammad Muhyidin & Tri Suharman. 26 September 2014. “RUU Pilkada Sah, Istri Gus Dur: Ada Pasang Surutnya”. Tempo.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/078609848/RUU-Pilkada-Sah-Istri-Gus-Dur-Ada-Pasang-Surutnya

[38] Aldi Gultom. 12 September 2014. “KAMMI: Mengembalikan Pilkada ke DPRD Mencegah Kematian Demokrasi Pancasila“. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://politik.rmol.co/read/2014/09/12/171681/KAMMI:-Mengembalikan-Pilkada-ke-DPRD-Mencegah-Kematian-Demokrasi-Pancasila-

[39] Ruslan Tambak. 9 September 2014. “Fraksi PKS: Pilkada Lewat DPRD Juga Demokratis”. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://politik.rmol.co/read/2014/09/09/171225/Fraksi-PKS:-Pilkada-Lewat-DPRD-Juga-Demokratis-

[40] Ihsanuddin (Fidel Ali Permana, ed.). 26 September 2014. “Prabowo Heran Ada Yang Mau Gugat UU Pilkada ke MK”. Kompas.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/26/17054441/Prabowo.Heran.Ada.yang.Mau.Gugat.UU.Pilkada.ke.MK

Bandingkan juga dengan panjangnya wacana pilkada langsung versus tidak langsung di DPR dalam artikel ini

Evan Koesumah. 11 September 2014. “Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya”. tempo.co. Diakses 2 oktober 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/11/078606118/Sengkarut-Pilkada-di-DPR-Ini-Asal-Mulanya

[41] Zulhidayat Siregar. 27 September 2014. “Inilah Pihak-pihak yang Beruntung Bila Pilkada Lewat DPRD”. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2014/09/27/173774/Inilah-Pihak-pihak-yang-Beruntung-Bila-Pilkada-oleh-DPRD-

[42] Zulhidayat Siregar. 27 September 2014. “Berikut Daftar Orang-orang yang Rugi Jika Kepala Daerah Dipilihi DPRD“. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2014/09/27/173776/Berikut-Daftar-Orang-orang-yang-Rugi-jika-Kepala-Daerah-Dipilih-DPRD-

Bandingkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Firman Noor, pengamat politik LIPI, mengenai potensi berkurangnya order kerja lembaga survei politik.

c87 & Erdy Nasrul. 29 September 2014. “Gara-gara UU Pilkada, Lembaga Survei Banyak Kehilangan Proyek”. ROL Republika Online. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/29/ncmz9f-gara-gara-uu-pilkada-lembaga-survei-banyak-kehilangan-proyek

[43] Harian Rakyat Merdeka. 14 September 2014. “Yuzril Ihza Mahendra: Bupati/Walikota Lebih Efektif Dipilih DPRD, Tapi Gubernur Tetap Secara Langsung”. Rmol.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.rmol.co/read/2014/09/14/171883/Yusril%C2%A0Ihza%C2%A0Mahendra:-Bupati/Walikota-Lebih-Efektif-Dipilih-DPRD,-Tapi-Gubernur-Tetap-Secara-Langsung-

[44] Tarli Nugroho. 27 September 2014. “Takfiri Demokrasi”. Facebook post. Diakses 30 September 2014 dari:

https://www.facebook.com/tarli.nugroho/posts/10152751412858606

[45] Tarli Nugroho. 26 September 2014. “Kelas Menengah Mengambang”. Blog. Diakses 30 September 2014 dari:

http://melanjutkanindonesia.blogspot.com.au/2014/09/kelas-menengah-mengambang.html

[46] Tarli Nugroho. 29 September 2014. “Pers: Antara Juru Terang dan Ilmu Hitam”. Facebook post. Diakses 30 September 2014 dari:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152755582473606&set=a.42407343605.50794.650918605&type=1

[47] Tarli Nugroho. 27 September 2014. “Demokrasi dan Pendidikan Kita”. Blog. Diakses 30 September 2014 dari:

http://melanjutkanindonesia.blogspot.com.au/2014/09/demokrasi-dan-pendidikan-kita.html

[48] cf. Tarli Nugroho, loc cit. “Takfiri Demokrasi”.

[49] Abdullah Hamidaddin. 26 Juli 2013. “Dear Politician, Let’s Talk Morality”. Al Arabiya: Opinion. Diakses 30 September 2014 dari:

http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2013/07/26/Dear-politician-let-s-talk-morality.html

[50] Ari Purwanto.  18 Juli 2014. “Jangan Jadikan Energi di tengah Masyarakat Negatif”. aktual.co. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.aktual.co/politik/164326jangan-jadikan-energi-di-tengah-masyarakat-jadi-negatif

Di dalam artikel ini Leo Agustino menyarankan agar Jokowi-JK mengusung rekonsiliasi nasional sehingga masyarakat timbul rasa saling percaya dan terhindar dari rasa saling benci.

[51] Syahrul Ansyari & Bobby Andalan. 27 September 2014. “Jokowi: Jika Gugatan UU Pilkada Kalah, Aktivis 98 Saya Undang Demo“. Vivanews. Diakses 30 September 2014 dari:

http://m.news.viva.co.id/news/read/542595-jokowi–jika-gugatan-uu-pilkada-kalah–aktivis-98-saya-undang-demo

Bandingkan dengan sikap Jokowi yang dulu ketika mengawal massa pendukungnya menghadapi keputusan MK pada sengketa Pilpres 2014.

Rohmah Ermawati (ed.). 21 Agustus 2014. “Jelang Putusan MK, Jokowi Melarang Pendukungnya Turun ke Jalan”. harianjogja.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/21/hasil-sidang-mk-jokowi-melarang-pendukungnya-turun-ke-jalan-528597

[52] Tb. A. Fauzi. 27 September 2014. “Pilkada Lewat DPRD, Barisan Relawan Jokowi Janji Hadang SBY di Halim“. radarbanten.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://www.radarbanten.com/read/berita/10/22986/Pilkada-Lewat-DPRD-Barisan-Relawan-Jokowi-Janji-Hadang-SBY-di-Halim.html

Dulu membujuk tidak demonstrasi, adakah diulangi?

Bob. 30 April 2014. “Jokowi Ajak Buruh Tidak Demo May Day”. metrotvnews.com. Diakses 30 September 2014 dari:

http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/30/236596/jokowi-ajak-buruh-tidak-demo-may-day

Lalu sandingkan dengan visi-misi Jokowi-JK ketika kampanye Pilpres 2014 mengenai ‘intoleransi’ dan ‘keteladanan’ pada halaman 1 dan 2, pembelajaran ‘budi pekerti’ pada halaman 8, ‘restorasi Indonesia’, ‘membangun ruang-ruang dialog [yang damai dan santun] antarwarga’, ‘membersihkan diri sendiri dari prasangka sosial-kultural-politik‘, dan ‘membangun kepercayaan di antara anak bangsa’ di halaman 11.

Jokowi & JK. Mei 2014. “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. kpu.go.id. Diakses 2 Oktober 2014 dari:

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Bandingkan juga dengan apa yang dinasehatkan Jokowi kepada rakyat yang berkebalikan dengan apa yang dituangkan di dalam visi dan misinya bersama Jusuf Kalla di dalam Pilpres kemarin sebagaimana dapat dibaca pada berita berikut:

Raymundus Rikang. 26 September 2014. “Demokrat Walkout RUU Pilkada, Jokowi: Catat Itu”. tempo.co. Diakses 2 Oktober 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/078609895/demokrat-walkout-ruu-pilkada-jokowi-catat-itu

Creative Commons License
Demokrasi di Indonesia Mungkin Mau Kita Matikan by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s