Home » Selected Contemplation » Saga di dalam Polemik LPDP

Saga di dalam Polemik LPDP

Logo LPDP

LogoTheJakartaPost

Sebut saja namanya Susi. Begitulah sebuah artikel berita di The Jakarta Post memilih nama alias dalam reportase mengenai polemik LPDP di DPR.[1] Barangkali nama Bunga, Mawar, atau Melati tidak pada tempatnya dijadikan pseudonim dalam pewartaan polemik LPDP di DPR. Biasanya nama-nama yang berbau bunga di dalam budaya bahasa jurnalistik di Indonesia sering dijadikan sebagai nama alias untuk ‘korban yang tidak berdaya.’[2][3]Jadi dipilihlah nama Susi sebab ia dalam berita itu tidak hendak ditampilkan di hadapan sidang pembaca sebagai korban.

Namun Susi sebagai narasumber yang di-pseudonim-kan di sini bisa jadi merupakan seorang yang pendapatnya dikutip dalam alur pengemasan yang tidak pas. Ada yang ganjil di sana. Susi muncul di bagian penutup berita dengan kutipan pernyataan yang seakan-akan memperkuat recokan DPR bahwa LPDP bermasalah. Di DPR, seperti disampaikan di dalam artikel yang sama, sedang berkembang wacana bahwa LPDP harus diawasi pemakaian anggarannya dan ditahan dulu ajuan tambahan anggarannya.

Susi di dalam berita itu mengaku takut ketahuan bahwa ia dari kalangan berada. Lewat pernyataan Susi seolah-olah ditunjukkan bahwa LPDP tidak cermat mengadakan seleksi kelayakan penerima beasiswa; ada yang lolos screening padahal tidak layak. Kesan tidak tepat yang diberikan artikel itu adalah beasiswa LPDP tidak bisa didapatkan mereka yang kaya sehingga lolosnya Susi yang kaya dalam lapis tahapan seleksi beasiswa LPDP adalah jadi salah satu bukti lemahnya sistem seleksi yang dipunyai LPDP. Ujung-ujungnya adalah makin kuat dalil yang mengatakan bahwa LPDP perlu (lebih) diawasi.

Namun bagaimana bila Susi mengeluarkan pernyataan khawatir ketahuan tentang kondisi keluarganya yang kaya sebab dipancing oleh sebuah pertanyaan semisal: “Tahukah Mbak Susi bahwa beasiswa [LPDP] tidak diperuntukkan bagi yang mampu sedangkan Mbak Susi adalah dari keluarga berada?”. Jika memang demikian adanya, berarti penulis artikel itu – si wartawan- memang persis mengutip apa yang diujarkan Susi yang polos namun penulis artikel sengaja tidak menempatkannya dalam konteks yang pas. Sejak semula, jika kasusnya seperti ini, ia memang memasang perangkap.

Masalah yang banyak orang tak sadari di dalam kerja jurnalistik yang selalu digempitakan sebagai kerja independen adalah gaya pengemasan berita yang kadang terbukti tidak fair; mencenderungkan keberpihakan kepada salah satu pihak dan menyudutkan pihak lain. Parenti, seorang pengamat politik dan media massa yang karya tulisnya sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa lebih, menyebut salah satu mode pengemasan ketidakimbangan sebuah liputan dilakukan lewat cara framing.[4]Framing dapat secara bebas diterjemahkan sebagai pembengkokan kebenaran yang dilaporkan dengan cara mendesain sebuah karya jurnalistik yang mengarahkan pembaca pada suatu kesimpulan yang diinginkan pihak tertentu.

Selain menariknya nama Susi sebagai pseudonim, menarik juga bilamana memperhatikan judul berita mengenai maklumat DPR kepada LPDP dimulai dengan kata costly. Paduan judul, costly, dan paragraf penutup, jawaban Susi, dalam artikel tersebut adalah sebuah kohesi di dalam framing yang bagus. Keduanya padu dengan maksud menggiring kesimpulan kepada para pembaca bahwa LPDP adalah lembaga pengelola beasiswa yang boros dan ceroboh atau sembarangan menyeleksi orang karena orang kaya seperti Susi bisa mendapat beasiswa.

Pada bagian lain dalam artikel itu juga disinggung adanya anggapan dari anggota DPR mengenai bagaimana LPDP memapak kesempatan pemerolehan beasiswa bagi pelamar dari daerah timur bersebab ada kesenjangan kompetensi berbahasa Inggris antara pelamar dari daerah barat Indonesia dengan daerah timur. Meskipun artikel tersebut menyusupkan sejarah mula berdirinya LPDP dan juga sedikit visi yang diemban LPDP yaitu mencetak generasi Indonesia di masa depan yang berkualifikasi dan berkompetensi tinggi namun bagian-bagian ini tertutupi oleh gugatan-gugatan mengenai ‘bagaimana alokasi dana dari pemerintah seharusnya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur’ dibentrokkan dengan ‘nominal angka fantastis uang yang dikelola oleh LPDP yang seolah-olah tiada pengawasan’.

Di surat kabar daring yang lain malah ada usulan mengenai nominal angka fantastis yang sudah dimiliki oleh LPDP tidak layak untuk dimintakan tambah anggaran di proyeksi alokasi anggaran berikutnya. Dalam berita ini secara spesifik disebutkan bahwa rencana ajuan tambah anggaran yang memang dibutuhkan LPDP diusulkan agar dialihkan saja untuk mendukung kartu Indonesia Pintar.[5]

Ada yang tidak pas dari reportase seperti itu. Jikalau hendak membaca bagaimana dan mengapa LPDP dimulakan maka tulisan dari Joni Kho,[6] LPDPPK6,[7] Dahlia Ervina,[8] dan Aulia Sukma Hutama[9] dapat memberi imbangan pemahaman. Negara Indonesia sebenarnya sedang mengalami ‘masalah’ ketercukupan di bidang sumber daya manusia ketika dalam kurun waktu mendatang persaingan sumber daya yang mumpuni kian ketat dan jadi sebuah keniscayaan. Banyak ekonom yang meramalkan bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi besar di tahun-tahun mendatang karena memiliki potensi yang banyak kecuali masih minimnya jumlah intelektual sebagaimana terjadi sekarang ini.[10] Indonesia butuh akselerasi jumlah sumber daya intelektual dan LPDP hadir sebagai bagian dari solusi atas ‘masalah’, atau istilahnya barrier to competitiveness,[11] ini.

Apa yang dilakukan oleh LPDP serupa dengan apa yang dilakukan oleh beberapa negara yang telah maju semisal Jepang dan Rusia. Jepang, sebelum jadi negara dengan sumber daya manusia intelektual yang melimpah seperti sekarang ini, telah mulai membangun pondasinya lewat Perombakan Total Bangsa dan Negara[12] di jaman Meiji.[13] Warisan dari Restorasi Meiji itu adalah keunggulan bersaing bangsa Jepang yang tinggi sebagaimana kita semua ketahui.

Begitu juga dengan Rusia. Rusia kini sedang mempercepat laju peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya dengan mengirimkan putra-putri terbaiknya ke universitas-universitas terbaik di seluruh penjuru dunia.[14]Rusia sedang aktif mengirimkan mahasiswa-mahasiswa cerdasnya ke 150 universitas terbaik di 25 negara dengan alokasi dana 4 milyar rubel atau 118 juta dolar. Rusia tahu bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah krusial dan butuh biaya demi keluaran yang sepadan.[15]

Tidak hanya itu saja. Apa yang sedang dilakukan oleh Rusia mirip dengan pengiriman mahasiswa yang dilakukan Jepang di jaman Meiji. Di jaman Meiji mahasiswa yang telah lulus kemudian direkrut menjadi pegawai negara sedangkan di Rusia mahasiswa yang telah lulus dari studi luar negerinya diwajibkan bekerja di perusahaan milik Rusia dengan durasi tertentu.[16]Ide yang demikian justru luar biasa sebab rekrutan yang dipekerjakan sebagai pegawai negara sebagian besarnya adalah pemuda-pemudi intelek dan modern sebagai sebab dimulainya transformasi Jepang menjadi negara maju[17]dan bagaimana Rusia antisipatif terhadap kompetisi global di bidang sumber daya manusia dan ekonomi.[18]

Langkah yang ditempuh kedua negara tersebut di dalam memanfaatkan output dari proyek pengiriman mahasiswa ke luar negeri juga patut dicontoh. Jepang di masa lalu dan Rusia saat ini merekrut pemuda-pemudi lulusan program tersebut.[19] Ini bisa menjawab kekhawatiran terhadap membludaknya ketersediaan tenaga kerja intelektual pada tahun-tahun mendatang seperti dikhawatirkan Aviliani,[20] kemungkinan kisruh rekrutmen CPNS lewat jalur uji kompetensi ‘instan’,[21] serta kekhawatiran tiada lapangan pekerjaan bagi para pemuda-pemudi intelektual potensial lulusan luar negeri sebagaimana dialami oleh Bagus Nugroho, Alex Senaputra, dan Dominggus Elcid Li.[22][23]

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa kerja jurnalistik mengenai LPDP di The Jakarta Post tidaklah kondusif bagi penguatan pemahaman publik terhadap urgensi LPDP bagi bangsa Indonesia. Boros anggaran, meski dinisbatkan kepada gugatan DPR terhadap penambahan alokasi dana bagi LPDP, dengan kisah Susi adalah bentuk framing. Pembaca seakan-akan diberi informasi, yang menjebak, bahwa beasiswa LPDP adalah ditujukan kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. Kita semua tahu bahwa LPDP berbeda dengan program bantuan pendidikan milik pemerintah semisal Bidik Misi[24] yang ditujukan kepada anak bangsa yang kurang mampu.[25] Pemahaman awam tentang beasiswa di dalam artikel The Jakarta Post itu seakan-akan diarahkan kepada definisi bahwa beasiswa adalah segala sponsor biaya pendidikan kepada seseorang yang cerdas namun tidak mampu dan orang yang kaya adalah haram mendapat beasiswa. Dus, seolah-olah kisah Susi sengaja dimunculkan untuk menimbulkan kesan adanya kecolongan di dalam sistem seleksi beasiswa LPDP dalam merekrut awardee yang layak berangkat studi. Repotnya nanti ketika persepsi publik terhadap LPDP adalah buruk, bisa saja segala perlakuan dan tudingan kasar terhadap LPDP adalah terjustifikasi.

Beberapa hal yang luput (atau sengaja luput?) dari liputan The Jakarta Post itu adalah bagaimana LPDP memang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ketat sebagaimana ditentukan oleh LPDP.[26] Syarat yang ketat dan seleksi berlapis memang diperlukan justru dalam rangka mencegah beasiswa diberikan kepada mereka yang tidak potensial dan menipiskan peluang terjadinya titipan.[27] Seumpama masih ada keraguan mengenai tipisnya peluang titipan di dalam seleksi beasiswa LPDP, selain lewat filter IPK yang bagus dan nilai bahasa Inggris berdasar sertifikasi resmi internasional yang tinggi serta sesi wawancara yang dilakukan oleh persona-persona profesional tidak terafiliasi secara struktural dengan LPDP, LPDP juga hanya akan menerbitkan surat penjaminan sokongan biaya studi (LoG atau Letter of Guarantee) ketika seorang kandidat sudah memiliki surat bukti diterima tanpa syarat ([Unconditional] Letter of Acceptance) di universitas top secara akademik baik di dalam maupun di luar negeri.[28][29][30][31][32][33] Jadi peluang terjadinya ‘kebocoran’ di dalam seleksi sangatlah kecil.

Bahkan LPDP juga tidak menafikan bilapun ada permintaan pemberian kemudahan syarat karena ada duga[34] ketimpangan penguasaan bahasa Inggris antara pemuda pemudi barat dengan timur Indonesia, sebagaimana artikel di dalam The Jakarta Post menisbatkannya kepada gugatan DPR, maka dari dulu LPDP sudah memiliki paket Beasiswa Afirmasi yang memberikan kemudahan syarat pendaftaran kepada anak bangsa dari daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).[35]

Mungkin niatan artikel tersebut tidak salah jika ide yang diusung di dalam pemberitaan itu adalah mengenai pengokohan sistem monitoring dan evaluation yang sudah dimiliki oleh LPDP sekarang ini dan gagasan lain mengenai kebutuhan (tambahan?) auditor eksternal[36] yang secara rutin mengontrol kinerja LPDP. Menjadi cantik juga jika pewarta memberikan usulan mengenai kontrak kerja bakti negeri kepada awardee serupa yang pernah dilakukan Jepang dan sedang dijalankan Rusia. Akan tetapi menjadi tidak benar jika pemberitaan mengenai LPDP sengaja dibuat seperti itu karena terkait dengan ‘sisa sesak’ keterpaksaan salah satu institusi negara mengalihkan kewenangan pengelolaan sebagian beasiswa kepada LPDP setelah ada carut marut.[37] Serta menjadi sangat keterlaluan jika pemberitaan framing itu terkait dengan manuver politik anggaran salah satu partai pemenang pemilu yang konon masih bingung mencari sumber dana dan membutuhkan koretan dana dari titik-titik pengalokasian yang bisa dikurangi terhadap kebutuhan realisasi janji kampanye Pilpres 2014 kemarin.[38] Semoga bukan karena itu.

Atau memang begitukah permainan politik di Indonesia dijalankan dan bagaimana media massa berpat-gulipat di dalamnya? Bilamana dugaan itu benar, akankah sebab-sebab itu kemudian sepadan dengan perecokan terhadap usaha pemercepatan laju peningkatan kompetensi anak bangsa yang telah sedang dilakukan oleh LPDP untuk kemajuan Indonesia dan dulu secara cerdas digagas oleh Sri Mulyani?[39] Bukankah apa yang dilakukan oleh LPDP adalah demi kemajuan kita semua?

Masih tersisa pertanyaan-pertanyaan yang justru mengganjal namun penting diajukan: “Susi ceritakan pada kami semua pertanyaan apa saja yang dulu disodorkan padamu? Susi, sudah tahukah engkau bahwa nama aliasmu –yang bukan Mawar atau Melati– tetap saja di dalam artikel koran itu adalah sebagai korban penyalahgunaan kutipan?”

* Tulisan ini sebelumnya telah disebarbagikan lewat media sosial lebih dari 90-an akun dan diakses oleh lebih dari 1000 orang. Karena ada pengeditan pada alamat tautan maka penanda jumlah sebarbagi tidak menunjukkan angka tersebut kecuali hanya sedikit yang menyebarbagi selepas perubahan alamat tautan. Tulisan ini juga terpampang di salah satu thread grup Facebook “Beasiswa LPDP 2013” sejak 26 September 2014.
** Kisah Jepang (di masa lalu) dan Rusia (baru saja) ternyata juga dilakukan oleh Vietnam. Saya mendapati info mengenai ini dari teman Ph.D., Lihn Nguyen, lewat presentasinya di grup kecil diskusi lintas disiplin ilmu di Monash University. Vietnam sudah ancang-ancang mencanangkan menuai buah dari pengiriman anak negeri ke luar negeri pada tahun 2020. Programnya sendiri didesain sejak 2005 dan lalu dimatangkan pada tahun 2008 lewat resolusi 14/2005/NQ-CP.

==========================

Endnotes

[1] Satria Sambijantoro. 19 September 2014. “Costly LPDP Scholarship should be reviewed, House demands”. The Jakarta Post. Diakses 22 September 2014 dari:

http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/19/costly-lpdp-scholarship-should-be-reviewed-house-demands.html

[2] Bandung Mawardi. 1 Juli 2014. “Mawar”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

https://bandungmawardi.wordpress.com/tag/mawar/

[3] Kebetulan penulis artikel ‘Saga di dalam Polemik LPDP’ ini kini sedang mengadakan riset Ph.D. di Monash University dengan fokus kajian polemik istilah ‘Sastrawangi’ di blantika sastra Indonesia di bawah arahan Dr. Sarah McDonald dan Prof. Harry Aveling dengan beasiswa dari LPDP. Kajian yang sedang digarap meliputi asal muasal istilah Sastrawangi. Temuan awal ihwal istilah ini berkelindan dengan pseudonim ‘bunga-bungaan = wangi’.

[4] Michael Parenti. Mei 2001. “Monopoly Media Manipulation”. Web. Diakses 22 September 2014 dari:

http://www.michaelparenti.org/MonopolyMedia.html

Pada tulisan Parenti ini tidak spesifik disebutkan sub moda dari framing namun pada kasus ‘sengaja (?)’ salah menempatkan kutipan ucapan Susi pada konteks yang diingini moda framing ini disebut dengan fallacy of attribution.

[5] Moch Wahyudi. 18 September 2014. “DPR Gugat Dana Abadi Pendidikan LPDP Kemenkeu”. Merdeka. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/uang/dpr-gugat-dana-abadi-pendidikan-lpdp-kemenkeu.html

[6] Joni Kho. 26 Juni 2013. “Apa, Mengapa, dan Bagaimana LPDP – Eko Prasetyo (Direktur LPDP)”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://jonivendi66.blogspot.com.au/2013/06/apa-mengapa-dan-bagaimana-lpdp_26.html

[7] LPDPPK6. 2 Oktober 2013. “Pengenalan LPDP: Peningkatan SDM Bangsa (Materi I Hari I)”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

https://lpdp6.wordpress.com/2013/10/02/pengenalan-lpdp-peningkatan-sdm-bangsa-materi-1-hari-1/

[8] Dahlia Ervina. 26 Juni 2013. “Hari I Program Kepemimpinan Calon Penerima Beasiswa LPDP”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://dahliaervina.blogspot.com.au/2013/06/hari-i-program-kepemimpinan-calon.html

[9] Aulia Sukma Hutama. 26 Juni 2013. “Apa, Mengapa dan Bagaimana LPDP”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://auliahutama.blogspot.com.au/2013/06/apa-mengapa-dan-bagaimana-lpdp.html

[10] Lihat misalnya tulisan Aulia Sukma Hutama, ibid.

[11] Tantangan yang dimiliki Indonesia di masa-masa mendatang serta solusinya sebagian sudah diungkap oleh Zamroni Salim namun ia tidak menyebutkan faktor pemerkuat lain dari usaha yang telah dan sebaiknya akan dilakukan oleh pemerintah terhadap keadaan tersebut yakni akselerasi kualitas sumber daya manusia sebagaimana dilakukan LPDP (lih. Zamroni Salim. 2011. “Indonesia in the G20: Benefits and Challenges amidst National Interests and Priorities”. Web. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_10.pdf

[12] bukan hanya ‘mental’-nya saja namun segala aspek dirombak. Rujukan mengenai perombakan total yang seperti apa dilakukan di jaman Meiji dapat disimak lewat tulisan James Huffman.

James Huffman. 2003. “The Meiji Restoration Era, 1868-1889”. Journey Through Japan. Web. Diakses 23 September 2014 dari:

http://aboutjapan.japansociety.org/content.cfm/the_meiji_restoration_era_1868-1889

[13] Ian Ruxton. 21 Desember 2011. “Japanese Students sent Overseas in the Meiji Era (1868-1912)”, Relay Lecture. Web. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.dhs.kyutech.ac.jp/~ruxton/Japanese_Students_sent_Overseas_in_the_Meiji_Era.pdf

[14] Fitra Jaya. 22 September 2014. “Menarik untuk disimak model pengembangan di Rusia”. Facebook post. Diakses 23 September 2014 dari:

https://www.facebook.com/groups/547296555370058/permalink/554059944693719/

[15] Tatiana Shilovskaya. 24 Juni 2014. “Russians will be able to study abroad for free”. Russia Beyond The Headlines. Diakses 23 September 2014 dari:

http://rbth.com/news/2014/06/24/russians_will_be_able_to_study_abroad_for_free_37681.html

[16] ibid

[17] Bandingkan juga misalnya dengan ulasan F.G. Notehelfer terhadap buku Ardath W. Burks (F.G. Notehelfer. 1986. “The Modernizers: Overseas Students, Foreign Employees, and Meiji Japan by Ardath W. Burks” review. Journal of Japanese Studies. Vol. 12, No. 1 (Winter, 1986). hlm. 204-211).

[18] Tatiana Shilovskaya, Loc cit.

[19] LPDP selain mensponsori pemuda-pemudi potensial untuk studi S2 dan S3 di universitas-universitas terbaik di dunia juga memberikan dukungan biaya pendidikan kepada pemuda-pemudi potensial untuk studi di universitas-universitas terbaik di Indonesia.

[20] dalam Septian Deny. 1 September 2014. “Pengangguran Intelek akan Banjiri RI di 2020”. Liputan 6. Diakses 23 September 2014 dari:

http://bisnis.liputan6.com/read/2099460/pengangguran-intelek-akan-banjiri-ri-di-2020

Perhatikan juga bahwa ide Aviliani mengenai sertifikasi pekerja juga patut dipertimbangkan.

[21] Abdul Rouf, Tritus Julan, dan Arif Ardliyanto. 14 November 2013. “Rekrutmen PNS Daerah Kisruh”. Koran Sindo. Diakses 23 September 2014 dari:

http://m.koran-sindo.com/node/334326

[22] L. Sastra Wijaya. 12 Agustus 2014. “Lamaran Kerja Doktor Indonesia Lulusan Australia Ditolak”. Radio Australia. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-08-12/lamaran-kerja-doktor-indonesia-lulusan-australia-ditolak/1355636

[23] Jonatan A. Lassa. 4 Mei 2014. “Ditolak Undana, Diterima Harvard”. Satu Timor. Diakses 23 September 2014 dari:

http://satutimor.com/undana-tolak-harvard-terima.php

[24] Bidik Misi tidaklah tepat disebut beasiswa karena lebih tepatnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan, sebuah definisi yang beda tipis sebenarnya. Mengenai LPDP sendiri memang sejak semula diniatkan untuk menyokong studi pemuda pemudi terbaik tanpa melihat status ekonominya.

Bidik Misi DIKTI. “Apakah Bidik Misi Dikti itu? Kenapa bukan disebut Beasiswa?”. Diakses 23 September 2014 dari: http://bidikmisi.dikti.go.id/petunjuk/3

LPDP. “Beasiswa”. Diakses 23 September 2014 dari: http://www.lpdp.depkeu.go.id/beasiswa/

[25] Bandingkan inisiatif pemilahan alokasi dana pemerintah yang digagas oleh SBY untuk LPDP dengan yang diniatkan oleh DPR terhadap rencana tambah alokasi dana bagi LPDP yang bersiap diri mencari anggaran bagi pemerintahan mendatang untuk realisasi janji program Kartu Pintar.

Rizki Puspita Sari. 2 April 2014. “Beasiswa S2 dan S3, Pemerintah Anggarkan Rp 500M”. Tempo.co. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/173567176/Beasiswa-S-2-dan-S-3-Pemerintah-Anggarkan-Rp-500-M

Moch Wahyudi. 18 September 2014. “DPR Gugat Dana Abadi Pendidikan LPDP Kemenkeu”. Merdeka. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/uang/dpr-gugat-dana-abadi-pendidikan-lpdp-kemenkeu.html

[26] LPDP. “Persyaratan Umum”. Diakses 23 September dari:

http://www.beasiswalpdp.org/PersyaratanPendaftaran-BeasiswaMagisterDoktor-1.html

LPDP. “Persyaratan Khusus”. Diakses 23 September dari:

http://www.beasiswalpdp.org/PersyaratanPendaftaran-BeasiswaMagisterDoktor-2.html

[27] pada beasiswa Pendidikan dan Presidential

[28] LDPD. “Pertanyaan Umum”. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.lpdp.depkeu.go.id/pertanyaan-umum/

[29] Asep Muhammad Saepul Islam. 15 Agustus 2014. “Pilihan Terbaik Itu Bernama BPI-LPDP (Bag. 1)”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.mangamsi.com/hikmah/pilihan-terbaik-itu-bernama-bpi-lpdp-bag-1.html

[30] Aulia Sukma Hutama. 16 Juli 2013. “Road to LPDP”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://auliahutama.blogspot.com.au/2013/07/road-to-lpdp.html

[31] Mutiara Febryani & Sjaikhurrizal El Muttaqien. 30 Mei 2014. “Akhir sebuah penantian, Awal perjalanan baru [Beasiswa LPDP]”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://elmuttaqiensfamily.wordpress.com/2014/05/30/akhir-sebuah-penantian-awal-perjalanan-baru-beasiswa-lpdp/

[32] Tri Hanifawati. 21 November 2013. “Tips Lolos Seleksi Beasiswa LPDP“. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://trihanifa.blogspot.com.au/2013/11/tips-lolos-seleksi-beasiswa-lpdp.html

[33] Ridwan Aji Budi Prasetyo. 17 Januari 2014.“Beasiswa LPDP: F.A.Q.”. Blog. Diakses 23 September 2014 dari:

http://ridwanologi.wordpress.com/2014/01/17/beasiswa-lpdp-f-a-q/

[34] Sebenarnya adanya duga ini malah menunjukkan bahwa hingga kini belum begitu berhasilnya usaha keras standardisasi pendidikan dan patut menjadi keprihatinan kita semua.

[35] LPDP. “Beasiswa Afirmasi”. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.lpdp.depkeu.go.id/beasiswa/beasiswa-afirmasi/

[36] LPDP. “Laporan Keuangan” . Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.lpdp.depkeu.go.id/profil/laporan-keuangan/

[37] Unggul Sagena. 11 September 2014. “Integrasi Beasiswa Dikti dengan LPDP: Buntut Carut-marut?“. Blog Kompasiana. Diakses 23 September 2014 dari:

http://edukasi.kompasiana.com/2014/09/11/integrasi-beasiswa-dikti-dengan-lpdp-buntut-carut-marut–673893.html

[38] Ardyan Mohamad. 22 September 2014. “Jokowi terancam minim modal, PDIP serang politik anggaran SBY”. Merdeka.com. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/uang/jokowi-terancam-minim-modal-pdip-serang-politik-anggaran-sby.html

Moch Wahyudi. 18 September 2014. “DPR Gugat Dana Abadi Pendidikan LPDP Kemenkeu”. Merdeka.com. Diakses 23 September 2014 dari:

http://www.merdeka.com/uang/dpr-gugat-dana-abadi-pendidikan-lpdp-kemenkeu.html

Moch Wahyudi. 20 September 2014. “Kemenkeu Harap Usulan Tambahan Dana Abadi Pendidikan Tak Dihapus”. Merdeka.com. Diakses dari:

http://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-harap-usulan-tambahan-dana-abadi-pendidikan-tak-dihapus.html

[39] Dion Kristadi. 10 Desember 2013. “Materi Sesi 2, Selasa 10-12-2013 ‘What, Why, & How LPDP’ oleh Bpk. Mokhammad Mahdum”. Chirpstory. Diakses 23 September 2014 dari:

http://chirpstory.com/li/176066

Creative Commons License
Saga di dalam Polemik LPDP by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

One thought on “Saga di dalam Polemik LPDP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s