Home » Article » ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila

ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila

Terima kasih kepada harian Joglosemar yang menerbitkan tulisan saya pada edisi 14 Agustus 2014 halaman 8.

Versi daringnya dapat diakses lewat tautan ini.

Tulisan yang terbit di dalam blog ini merupakan bentuk rekuperasi dari tulisan yang sudah terbit di harian Joglosemar tersebut.

Dipa Nugraha - Pancasila

_____________________________________________

Ketika di masa sekarang isu mengenai ISIS sedang merebak dan ada semacam kegamangan mendudukkan isu dukungan terhadap ISIS di dalam konteks berkewarganegaraan, perlulah kita mengingat kembali fragmen sejarah pembentukan negara kita ini. Berbicara mengenai mengingat kembali sejarah maka istilah ciptaan Soekarno di dalam pidato pembelaan dirinya menjelang kejatuhan kekuasaannya, Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), patut untuk dijadikan titik mula penyadaran. Mengingat kembali sejarah adalah penting karena dengan demikian kita akan memahami segala sesuatu dengan lebih arif.

Achmad Soekarno dan juga Muhammad Yamin pada awal pendirian negara Indonesia sudah memberi dasar yang bagus bagi rechtsideologie Indonesia. Rechtsideologie ini kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Meskipun kebanyakan orang mengaitkan Pancasila hanya dengan satu nama saja yaitu Soekarno, sejatinya kelahiran Pancasila layak diatribusikan kepada dua orang tokoh kemerdekaan kita. Mereka adalah Soekarno dan Yamin. Benar bahwa Soekarno yang kemudian menyatakan di dalam pidatonya mengenai lima dasar yang dipakai sebagai Pancasila namun Yamin-lah yang mengusulkan kepada Soekarno untuk menamainya lima dasar yang hendak diajukannya sebagai Pancasila dan bukan Pancadharma. Tidak hanya itu. Konsistensi konsep lima dasar yang diajukan Yamin-lah yang lebih menyerupai lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara kita sekarang dan bukan seperti apa yang awalnya digaungkan oleh Soekarno.

Ideologi negara ini merupakan dasar dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah beginsel. Pancasila adalah juga beginsel atau dasar bernegara bagi nilai-nilai dan kompromi yang disepakati bersama pada awal pendirian negara kita. Kompromi ini bukan hanya dipertimbangkan dalam konteks kemajemukan suku dan agama saja namun juga ide-ide lain yang muncul mengenai dasar pendirian negara yang kala itu sedang hangat mengemuka di antara tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Pancasila muncul di kala polemik mengenai dasar negara menyeruak di antara bapak pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa kemajemukan yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dibutuhkan sesuatu yang mengikat bersama dalam suatu kesatuan: sebuah perjanjian.

Lalu di manakah mendudukkan sejarah pencetusan dasar pendirian negara kita dengan isu mengenai ISIS? Benar bahwa bagi mereka yang beragama Islam dan atau tertarik dengan “salah satu” ide bernegara di dalam Islam maka proklamasi berdirinya ISIS menjadi euforia tersendiri selepas tumbangnya kekhalifahan Turki di tahun 1924. Negara Islam ISIS atau Islamic State in Iraq and al-Sham didirikan 29 Juni 2014 dengan klaim wilayah dari Diyala di sebelah Timur Irak hingga Aleppo di sebelah utara Syiria. Negara baru ini menyatakan diri sebagai negara kekhalifahan dengan pemimpin negaranya bernama Abu Bakar al-Baghdadi.

Akan tetapi sebelum serampangan dan gegabah memberi dukungan pada ISIS akan lebih arif kiranya jikalau kita menyandingkan fragmen sejarah Indonesia mengenai perumusan Pancasila dan bagaimana ISIS dimaklumatkan. ISIS berdiri dalam kondisi carut marutnya negara Irak dan Suriah. Irak selepas ditinggal secara gradual oleh Amerika Serikat memang mengalami perpecahan yang tidak terhindarkan antara Sunni, Syiah, dan separatisme Kurdi. Dalam pada itu, Suriah –negara yang berbatasan langsung dengan Irak– juga sedang mengalami peperangan antara pasukan rezim Bashar Assaad dengan para pemberontak. Kondisi negara Irak yang carut marut dan penuh konflik serta digabung dari semangat tinggi para pejuang yang berontak terhadap rezim keji Asaad di Suriah dapat melahirkan ekstremisme dan radikalisme; bentuk lain dari idealisme yang terlalu menggebu-gebu. Mungkin ini yang terjadi pada kemunculan ISIS di Irak dan sebagian Suriah.

Mehdi Hasan, seorang kolumnis dan debater mengenai isu Islam dan Islamophobia di Inggris, mewanti-wanti agar semua orang -dan bukan hanya orang Islam- untuk berpikir jernih di dalam merespon fenomena ISIS dan ide pembangkitan kembali negara kekhalifahan.

Mehdi Hasan (2014) menampilkan empat isu yang menarik. Pertama Mehdi Hasan menyoroti mengenai argumen akan ada atau tidaknya sandaran yang jelas mengenai urgensi berdirinya negara Islam. Penerapan hukum Islam di dalam sebuah negara berbeda dengan ‘adanya negara Islam’. Mehdi Hasan berpendapat secara personal bahwa definisi mengenai negara Islam sendiri tidaklah ditemukan persamaan pendapat yang menjadi aras utama di antara para ulama.

Bahkan Mehdi Hasan menunjukkan bagian dari sejarah kekhalifahan pada abad kesepuluh dan kesebelas. Saat itu dunia Islam terbagi menjadi tiga kekhalifahan yaitu kekhalifahan Abbasiyah (Sunni), Umayyah (Sunni), dan Fatimiyah (Syiah). Ketiga kekhalifahan ini saling berseteru sehingga pertanyaan lantas diajukan mengenai model kekhalifahan model manakah yang pas disebut sebagai bentuk sejati negara kekhalifahan.

Selanjutnya Mehdi Hasan berargumen bahwa penerapan hukum Islam dan atau kehidupan Islami di dalam suatu negara tidaklah harus membutuhkan negara Islam. Ia memberikan contoh bagaimana di Inggris, meskipun Islamophobia mulai mewabah, praktik keberagamaan yang Islami mendapat tempat dan syariah memiliki kans diakomodasi di dalam undang-undang.

Hal ketiga yang diajukan Mehdi Hasan adalah resistensi di dalam internal kaum Muslim mengenai konsep mengenai negara Islam yang semodel ISIS. Hal terakhir yang diungkapkan oleh Mehdi Hasan mengenai ISIS adalah kekalisan di dalam internal kaum Muslim mengenai politisasi Islam lewat cara kekerasan. Cara kekerasan di dalam pembentukan negara Islam di era modern ini telah menunjukkan kegagalan sebagaimana ia merujuk kepada kisah Afghanistan, Mesir, dan Iran. Negara Islam yang muncul dari kekerasan seperti ini memang berhasil berdiri namun selepas senjata diletakkan, problem yang lebih serius muncul. Tidaklah mudah memadukan perbedaan-perbedaan yang ada mengenai tafsiran bagaimana negara Islam yang baru berdiri untuk diatur. Negara Islam yang berdiri lewat jalur kekerasan malah kemudian berpotensi memunculkan opresi sekte atau mahzab mayoritas kepada mereka yang minoritas.

Kombatan ISIS (Credit: motherjones.com)

Kombatan ISIS
(Credit: motherjones.com)

Lebih lanjut Mehdi Hasan menampilkan realita lain mengenai isu negara kekhalifahan. Keterputusan sejarah antara muslim yang hidup di abad 21 dengan negara kekhalifahan terakhir menjadikan ide mengenai kekhalifahan hanya matang di teori dan (cenderung) gagal di praktik. Muslim tidak (atau belum) memiliki “rujukan yang padu” mengenai ide kekhalifahan dan bagaimana menerapkannya di masa sekarang sebagaimana umbar Mehdi Hasan. ISIS yang menyatakan diri sebagai bentuk bangun ulang kekhalifahan ditentang oleh aras utama ulama Muslim. Lihat misalnya nasehat Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr delusi kekhalifahan yang ditawarkan ISIS serta bagaimana Majelis Ulama Indonesia memfatwakan penentangannya.

Layak pula catatan ditambahkan dari apa yang diutarakan Mehdi Hasan bahwa ISIS membunuh muslim yang berbeda mahzab, membunuh mereka yang berbeda agama, serta membuat kaum Nasrani di Irak terpaksa meninggalkan kampung halaman. ISIS menebar teror dan bukan kasih sayang serta tidak merujuk kepada sejarah bahwa panutan utama umat Muslim, Muhammad saw., dahulu pernah menuliskan sebuah surat mengenai perlindungan beragama dan berkehidupan normal kepada kaum Nasrani sebagaimana surat ini masih tersimpan di museum Topkapi Istanbul. Ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Mereka nampaknya melupakan sejarah.

Berbicara mengenai Indonesia, tidak berlebihan pula kiranya jika kita menukil pemikiran yang diungkapkan Tariq Ramadan (2014) di dalam sebuah acara gelar wicara. Cucu dari Hassan al Banna pendiri Persaudaraan Muslim ini menyatakan bahwa di dalam etika kehidupan berkewarganegaraan diperlukan pemahaman akan dua hal. Dua hal tersebut adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara dan yang kedua adalah rasa memiliki; semacam tahu diri di mana ia berkewarganegaraan. Tahu diri bagi Tariq Ramadan melibatkan patuh hukum, bersedia menggunakan bahasa yang resmi dipakai, dan setia kepada negara. Tahu diri ini tentu saja membutuhkan pemahaman mengenai sejarah negara tempat ia berkewarganegaraan.

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Tariq Ramadan (Credit: frontpagemag.com)

Hal lain yang juga menarik dari perbincangan dengan Tariq Ramadan adalah ketika berbicara tentang bentuk negara. Ini menarik untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini karena selain isu ISIS, ide sekulerisme di Indonesia sekarang ini mulai kembali merebak di ranah publik. Khusus tentang ide sekulerisasi negara, Tariq Ramadan mengatakan agar setiap orang tidak berpikiran bahwa bentuk negara sekuler sebagai sesuatu yang selalu ideal.

Tariq Ramadan memberi penjelasan bahwa negara sekuler di dalam praktiknya bisa menjadi berbentuk sekuler otoritarian. Ia menyebut bahwa beberapa negara sekuler seperti China, Rusia, dan Perancis menjadikan sekulerisme menjadi serupa agama dogmatis baru yang justru menggencet mereka yang hendak mempraktikkan ajaran agamanya.

Fenomena ISIS, lepas dari khayalan serta euforia semu yang muncul, justru memiliki hikmah bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat fenomena ISIS-lah kita –baik Muslim maupun yang bukan Muslim– di Indonesia lantas layak untuk menengok kembali sejarah bagaimana kisah Madinah dan bagaimana lahirnya Pancasila. Lalu kita akan menjadi lebih arif di dalam melihat fenomena ISIS. Kita dapat menakar secara lebih pas pada apa yang (telah) kita punya lewat mengingat kembali sejarah bernegaranya kita. Pada titik pemahaman seperti inilah, kita mungkin terngiang-ngiang wasiat Soekarno mengenai Jas Merah.

Tidakkah bisa misalnya kita merujukkan kepada “salah satu ide” bernegara di dalam sejarah Islam ketika Muhammad saw. membuat semacam beginsel antara kaum Muhajirin, Ansar, [Nasrani,*]Yahudi lewat Piagam Madinah. Bahwa kemudian beliau saw. kemudian kembali ke Mekah sebagai pemenang kemudian mewariskan “bentuk lain dari kehidupan bernegara” yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya adalah progresi dari sejarah Islam tidaklah kemudian menjadikan ide bernegara melupakan atau menilapkan adanya periode Madinah.

Kita tidak butuh negara serupa ISIS [yang dibangun dengan kekejian]** sebagaimana kita tidak butuh sekulerisasi di dalam kehidupan bernegara. Kita memiliki pengikat di dalam kemajemukan kita dan ia bernama Pancasila. Ketika Tariq Ramadan memimpikan sebuah negara yang memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara bebas tanpa adanya diskriminasi –sebuah Piagam Madinah, atau Millet System*** di kekhalifahan Turki- maka mungkin kita dapat melihatnya telah ada di dalam Pancasila.

Marilah tidak melupakan sejarah. Para pendiri negara kita mengerti benar mengenai kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah mereka berpikir keras mengenai sebuah dasar yang kokoh –sebuah perjanjian untuk hidup bersama- bagi kemajemukan kita sehingga muncullah Pancasila. Ya, Pancasila adalah beginsel bagi keindonesiaan kita. Jadi lupakanlah delusi yang ditawarkan oleh ISIS dan jadilah warga negara Indonesia yang tahu etika berkewarganegaraan. Wallahu’alam.

___________________________________________

Postscript:

* Versi cetak dan daring tulisan ini di harian Joglosemar mengenai pemasukan kaum Nasrani di dalam konteks Piagam Madinah yang kemudian terketahui sebagai kurang tepat maka saya adakan rekuperasi lewat terbitan di blog ini.

Di dalam Madinah saat itu fokus perjanjian adalah kaum muslim Muhajirin maupun Anshar dengan suku-suku Yahudi maka di dalam versi rekuperasi ini saya tambahkan mengenai surat Rasulullah saw. mengenai perlindungan kepada kaum Nasrani.

** Perlu dijadikan catatan tambahan yang penting bahwa tema tulisan ini bukan mengenai ‘delusi kekhalifahan’ namun ‘delusi yang ditawarkan ISIS’. Walapun demikian, di dalam perang narasi dan pemelintiran fakta sebagaimana gegap sekali terjadi di era sekarang ini maka ada baiknya juga membandingkan argumen dan bantahan terhadap kekejaman ISIS yang digaungkan oleh media massa aras utama.

Ada dua situs pro-ISIS yang saya temukan dan silakan dibandingkan dengan narasi aras utama. Link situs tersebut adalah ini dan ini. Tidak luput pula ketika membandingkan dengan pertanyaan dasar mengenai kemungkinan lain dari berbagai macam purbasangka mengenai ISIS dengan menelisiknya lewat tulisan Yvonne Ridley yang berjudul “Who is behind ISIS?” serta kemudian hasil wawancara Yvonne Ridley dengan Komandan Brigade Ahrar Al-Sham, Shaikh Hassan Abboud sebelum beliau meninggal dalam artikel berjudul “Exclusive: Shaikh Hassan Abboud’s final interview”.

*** Mengenai Millet System bisa dibaca pada tulisan Bekir Aksoy yang berjudul “The Status of Dhimmis in The Ottoman Empire” yang terbit pada The Fountain Magazine, Issue 40 / October – December 2002. Sebagai tambahan pemerluas referensi mengenai Millet System yang merujuk pada aturan mengenai Dhimmi di dalam Islam, dapat dibaca makalah yang ditulis oleh Bazzam Zawadi yang berjudul “The Status of Non-Muslims in the Islamic State”.

________________________________

Pada saat Pancasila bermetamorfosis menjadi ‘ideologi’ maka bisa muncul Pancasilais-pancasilais yang fanatik. Selubung ‘bisa melingkupi semua’ dalam keadaan tertentu bisa memanifestasi di dalam bentuk penyeragaman dan saat penyeragaman diberlakukan maka kadang bisa muncul radikalisme dan kekerasan. Di sinilah muncul paradoks dari memayungi perbedaan yang ada berubah menjadi sesuatu yang rigid dan resisten terhadap perbedaan.

Selanjutnya perspektif atas Pancasila dalam konteks berkenegaraan Indonesia bisa sangat luas sekali: apakah sebagai ideologi dan lalu sebagai way of life atau weltanschauung (worldview), apakah hanya sebagai rechtideologie dan beginsel (sebuah ‘pengikat’ berkenegaraan) yang tidak boleh diselisihi ataukah ia temporer saja, apakah hanya sebagai sebuah idee berkenegaraan yang dinamis bentuk dan atau penafsirannya, atau apakah statis (disakralkan) dan seterusnya dan seterusnya.

Tulisan ini mengalami rekuperasi dan berkembang berkat diskusi saya dengan Noor Huda Ismail (pemerhati isu-isu Islam dan Terorisme) pada jumpa kami di Melbourne, Ustad Muhammad Edwards (peminat isu-isu Islam, Kekerasan, dan Permainan Narasi di Media Massa), dan Pak Haji Bambang Widi Pratolo (peminat isu-isu Islam dan Pendidikan).

Creative Commons License
ISIS, Etika Berkewarganegaraan, dan Pancasila by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s