Home » Article » The Problems Lie within ‘The Act of Killing’

The Problems Lie within ‘The Act of Killing’

Film, sebagaimana teks naratif lainnya, narasinya dapat dikondisikan bertutur sesuai keinginan pembuatnya. Problem yang membekap setiap narasi ini pernah dikupas oleh Paul Simpson dalam bukunya Language, Ideology, and Point of View (1994) dan sejatinya senapas dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Derrida yang menyorot kaidah penulisan narasi yang dipakai Levi-Strauss dalam paper presentasinya dengan judul Structure, Sign and Play in the Discourse of The Human Sciences (2009).

Film The Act of Killing atau Jagal memang ‘fenomenal’. Film dokumenter yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan semisal European Film Award untuk kategori Film Dokumenter terbaik (2013), the Asia Pacific Screen Award (2013), dan 2014 BAFTA Awards. Tidak hanya itu saja, film dokumenter ini digadang-gadang oleh kritikus film dunia semisal Schager (2013) sebagai sebuah major achievement dan juga sebuah masterpiece dari seorang sutradara debutan.

Paragraf pembuka tulisan ini yang dialamatkan kepada The Act of Killing dapat disandingkan dengan tulisan Chin (2002) tentang film Black Hawk Down. Di dalam tulisannya, Chin menunjukkan fakta-fakta sebenarnya yang dilebih-lebihkan atau malah berseberangan dengan apa yang ditampilkan di dalam film Black Hawk Down. Mirip dengan respon kritikus terhadap The Act of Killing, film Black Hawk Down mendapat review positif dari beberapa kritikus film dunia. Chin, seorang jurnalis lepas internasional, menunjukkan bahwa operasi militer yang ditampilkan di dalam film Black Hawk Down sebagai operasi militer demi alasan kemanusiaan adalah tidak benar. Operasi militer terhadap Somalia terjadi karena Amerika Serikat hendak mengamankan proyek eksploitasi minyak dan posisi strategis Somalia yang bertatap muka langsung dengan Laut Arabia. Semua itu dimulai setelah Presiden Somalia yang pro Amerika Serikat dan sudah teken kontrak dengan Amerika Serikat mengenai banyak hal yang menguntungkan, Mohamed Siad Barre, dijungkalkan oleh Mohammed Farrah Aidid yang pro kepada rakyatnya.

Mullin (dalam McGowan, 2002) pernah mengatakan bahwa ‘radio dan televisi adalah [jalur] doktrinasi perang secara psikologis’. Lebih lanjut, McGowan di dalam artikel sarkatisnya menyatakan bahwa tanpa banyak disadari oleh sebagian besar orang, narasi di media massa serta kini juga lewat film adalah corong justifikasi dan pemograman pikiran mengenai fakta yang terjadi di dunia nyata dengan fakta mitologis. Penikmat media massa serta film yang berhasil terprogram akan mendapati bahwa semua yang ditampilkan di dalam media massa maupun film adalah benar-benar terjadi di lapangan sebab mereka kalis untuk tidak meyakini sesuatu yang kerap muncul di media massa yang resmi maupun film yang berstempel “berdasar kejadian sebenarnya”. Narasi yang berada di luar media massa resmi sering malah dianggap sebagai ‘ulah slander’, ‘tidak akurat data’, atau kadang malah dicap sebagai ‘provokator keburukan’ (bdk. Nugraha, 2014; Parenti, 2001).

The Act of Killing tidak bisa tidak adalah sebuah film dokumentasi yang mencoba mereka ulang bagian dari catatan sejarah bangsa Indonesia. Film dokumentasi ini diklaim sebagai penyingkap tabir sejarah yang selama ini dipendam mengenai peristiwa di sekitar tahun 1965 saat pembantaian massal dilakukan terhadap mereka yang diduga sebagai anggota PKI atau hanya simpatisan PKI berdasarkan penuturan Anwar Congo. Meskipun film ini diberi embel-embel sebagai film dokumentasi namun beberapa hal layak kita jadikan pegangan sebagai wacana banding.

Film adalah tetap film dan ia mempunyai potensi sebagai alat propaganda. Sebagaimana juga diakui oleh Oppenheimer ketika diwawancarai oleh Ritchie (2012). Oppenheimer di dalam wawancara ini menyadari sejak semula bahwa ‘realitas’ adalah sebuah konstruksi narasi yang dioperkan lewat siklus penceritaan kepada orang lain dan generasi berikutnya serta kemungkinan gubah ulang narasi dan penambahan mitos. Jika Oppenheimer sejak semula sudah menyadari tentang potensi film sebagai alat gubah ulang narasi dan penambahan mitos maka di dalam perspektif dekonstruksi, film dokumentasi garapannya pun secara eksplisit menyimpan celah-celah mitologis.

Cribb (2013), seorang profesor di bidang kajian politik dan sejarah Asia dari Australian National University, memberi nasihat kepada penikmat film The Act of Killing agar berhati-hati di dalam mencerna ‘fakta’ yang ditampilkan di dalamnya. Cribb mewanti-wanti bahwa beberapa hal di dalam film ini bersifat misleading sebab seakan-akan menggiring kepada pemahaman khas kaum Orientalis bahwa rakyat Indonesia, dengan digerakkan oleh kekuatan angkatan darat [Soeharto], melakukan tindakan penjagalan tanpa perikemanusiaan kepada kaum komunis.

Apa yang dimaksud oleh Cribb di dalam telaah kritisnya terhadap film dokumentasi The Act of Killing mengarahkan kita agar menengok dengan serius kepada sejarah bangsa Indonesia yang bukan parsial fragmentaris hanya pada tahun 1965 mengenai rakyat Indonesia dan komunisme. Seakan-akan ia hendak mengatakan: bacalah kisah konflik di Indonesia yang disulut PKI di tahun 1948 dan konflik-konflik prolog sebelum meledak kejadian 1965. Seakan-akan sejarah pembunuhan terhadap orang-orang PKI hanya satu kejadian yang tidak memiliki latar belakang yang kompleks. Dengan film itu, ada cerita-cerita yang hendak disisihkan atau dibuang dari alur lengkap sebagai pretext seperti bagaimana PKI sebelumnya melakukan teror dan pembunuhan dalam peristiwa-peristiwa Bandar Betsy, Magetan, Kanigoro, Soco, dan tempat-tempat lain di pulau Jawa (cf. Maksum dkk, 1990; Fadli Zon & Aliuddin, 2005).

pengumuman-polit-biro-pki

Lebih lanjut, Cribb menunjukkan bahwa apa yang terjadi di sekitar tahun 1965 sebagaimana tergambar di dalam film The Act of Killing justru menampilkan beberapa penjagal yang membuat pengakuan bombastis mengenai tindakan tanpa perikemanusiaan mereka dan ini malah tidak baik. Seakan-akan film ini hendak menampilkan ketidakberdayaan dan ketidakbersalahan para korban dari sebuah kekejian yang disulut lewat trauma sejarah antara pihak yang kemudian menang  yang ‘hanya’ diwakili oleh penuturan para penjagal -jika memang hendak digunakan istilah ini- dengan mengabaikan latar belakang peristiwa yang runtut dan saling taut-menaut. Tidak berhenti begitu saja, Cribb juga mempertanyakan otentisitas seluruh pengakuan Anwar Congo dan rekan-rekannya. Memang Cribb tidak meragukan bahwa Congo dan rekan-rekannya mungkin melakukan tindakan keji sebagaimana mereka akukan di dalam film tersebut namun Cribb merasa risau dengan kesan manipulatif yang nampak di beberapa bagian dalam film ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Dadras di dalam tulisannya ‘The Act of Killing’ and How Not to Get Conned by a Charming Madman (2014). Dadras menunjukkan bahwa hasrat Oppenheimer untuk membuat film dokumentasi yang mampu menggiring penikmat film secara emosional telah tercapai dengan sempurna lewat tokoh madman yang mempesona, Anwar Congo. Secara umum, kritik Dadras terhadap film The Act of Killing terletak pada potensi rekayasa point of view antagonis dan protagonis (bdk. Simpson, 1994; Morris, 2013) dan pembuatan a good story (and tell a good lie). Congo dan teman-temannya di dalam film dokumentasi ini telah dibuat dalam posisi sebagai korban sejarah yang seakan-akan dipaksa untuk membunuh secara keji tanpa tahu alasan mereka harus melakukannya dan sebuah justifikasi keluguan akan konsep kepahlawanan (bdk. Morris, 2013).

Negara Indonesia adalah negara yang makmur dengan sumber daya alam yang luar biasa dan memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang besar. Penciptaan kebingungan akan sejarah bangsa Indonesia, jika berbicara mengenai FUD, adalah penting karena akan mempermudah penguasaan dan divide et impera. Film yang sedang dibahas ini besar kemungkinan menjadi prolog bagi narasi-narasi berikutnya bagi lempang jalan FUD.

Sadar bahwa narasi propaganda sering dimunculkan lewat media massa dan produk pop culture sebagai bentuk pemrograman alam bawah sadar mengenai ‘realitas’ dan dalam usaha penciptaan kesibukan pikiran lewat FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) maka pepatah lama layak kita recall: ojo gumunan, ojo kagetan, ojo getunan. Tidak usah bingung, kaget, kecewa dan lalu lepas kontrol. Jikasanya ada laporan bahwa di tahun 1965 pembunuhan terjadi bukan hanya atas orang-orang PKI namun juga kepada mereka yang dituduh sebagai PKI meski belum terbukti di pengadilan dan mereka yang benar-benar tidak tahu-menahu tentang PKI maka memang bisa jadi benar. Akan tetapi untuk mengatakan bahwa PKI tidak memiliki masalah dalam perjalanan sejarah bangsa ini sehingga muncul kisah balas dendam di tahun 1965 adalah tidak tepat.

Soeharto, sebagai pemenang intrik dan kisruh politik serta militer di sekitaran tahun 65, memang melakukan kekeliruan sebab menisbatkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang PKI tercurah juga kepada anak keturunan mereka. Tindakan ini adalah keliru karena dari sisi manapun adalah konyol untuk menjatuhkan hukuman kepada yang tidak bersalah; kepada anak cucu orang-orang PKI. Barangkali Soeharto begitu takutnya terhadap PKI sehingga secara irasional menjatuhkan hukuman secara membabi-buta tapi pastinya kita tidak tahu atau tidak akan pernah tahu. Sejarah tidak untuk dilupakan mengenai bagaimana PKI telah lebih dari sekali menusuk punggung Indonesia. Mungkin juga dari situlah muncul istilah ‘laten’ disematkan kepada PKI karena Soeharto tahu ketika ia sudah ambil risiko untuk keras kepada PKI -bahkan hingga dengan cara yang tidak rasional- maka ada potensi yang ia patut khawatiri dari dendam yang bisa diusung dari kemunculan kembali PKI.

Apapun kita tidak tahu persis apa yang terjadi sehingga ada pembunuhan besar-besaran di tahun 1965 jika dan hanya jika menafikan bagaimana beberapa ormas terlibat kontak fisik sebelum tahun itu. Kini ada narasi-narasi baru mengenai kisah G30S dengan didasarkan pada ‘kesaksian’ dan bukti-bukti baru yang justru makin membuat kisah konflik di sekitar tahun 1965 menjadi kian kusut.

In East Sumatra armed Bataks led by leftists attacked the rajas in March [1946], and hundreds of aristocrats were killed, including the poet Amir Hamzah. The Republican politicians opposed this violence, and by the end of April most of these social revolutionaries were arrested or hiding. …

In August the PKI leader Musso returned from the Soviet Union after twenty years of exile. Amir Sjarifuddin announced that he was a Communist, and they proposed a single party for the working class. The PKI encouraged the workers to demonstrate and take over landlords’ fields in Surakarta; but Masjumi opposed this, and strict Muslims refused to join the strikes. Communists killed 240 Muslim leaders and dumped their bodies down wells. Tan Malaka was pardoned on August 17, but he denounced Amir as an agent of the Dutch and formed his own party. In September the PKI formed a new politburo replacing Alimin and Sardjono with Musso, Amir, and others. The PKI fought the Republican army, but the Siliwangi Division drove them out of Surakarta.

On August 18 the PKI took over Madiun, killed Republican officials, and announced on radio a National Front government. Musso, Amir, and others rushed to Madiun to take charge. However, no uprising in Yogyakarta took place. The next day about 200 PKI and leftist leaders were arrested in Yogyakarta, and Sukarno denounced them as rebels on the radio. The insurgents retreated to the mountains and fought for weeks. The PKI had more than 5,000 soldiers in Madiun, but Nasution’s Siliwangi Division pushed them out of there by September 30. The Communists were killing Masjumi and PNI officials, but one of their last units was captured on October 28; Musso was killed three days later while trying to escape. Amir and 300 soldiers surrendered on December 1. About 35,000 people were arrested, and an estimated 8,000 PKI supporters had been killed (Sanderson Beck, “Indonesia and the Dutch 1800 – 1950” in South Asia 1800 -1950)

Ketika ada kawan memberi masukan mengenai penggunaan data terbaru yang nampaknya ia tautkan dengan isu G30S PKI yang kini mulai banyak terbit. Mungkin aku saat itu lupa balik bertanya padanya: merujuk pada versi milik siapakah aku sebaiknya merombak cerita ini semua? Sembari paham bahwa menjadi kewajaran bila berhati-hati pada kesaksian mereka-mereka yang memendam dendam begitu lama, para penulis (baca: peneliti) sejarah yang kadang mengusung misi dan ideologi tertentu, dan mereka yang membeberkan kisah di bawah sorot lampu kamera pula diarahkan sutradara sinema – yang terakhir ini bisa jadi tereja di film ‘The Act of Killing’.

PERTANYAAN KONTEMPLATIF

Menimbang sejarah revolusioner PKI di Indonesia sejak awal abad dua puluh baik di masa Belanda masih berkuasa hingga perang kemerdekaan.

Menimbang teladan revolusi kiri saat itu di beberapa negara.

Menimbang kondisi yang memanas di tahun 40-an hingga 60-an di beberapa bidang antara PKI dengan partai-partai lain serta ormas-ormas yang ada.

Menimbang kondisi Sukarno yang sakit-sakitan sementara Sukarno dengan gembar-gembornya di dunia Internasional mengenai Pancasila menjadi payung pemersatu perbedaan yang ada telah pada tahun-tahun kepresidenannya bisa relatif mengademkan friksi KOM dengan NASA.

Jika Sukarno kemudian meninggal, lepas dari konon adanya persaingan kekuasaan di dalam tubuh Angkatan Darat sebagai pre-teks lain juga pre-teks yang lainnya yakni blokade perluasan pengaruh komunisme yang merayap pelan tapi pasti dari utara menuju semenanjung Malaya lewat operasi intelijen CIA dan MI-6, apakah PKI yang merupakan partai empat besar di dalam ukuran massa saat itu akan melanjutkan NASAKOM? Apakah tidak akan ada revolusi sebagaimana percobaan-percobaan sebelumnya yang telah dilakukan PKI sejak masa Belanda, Sumatera, hingga kisah di Madiun, dan agitasi tahun 60-an meskipun Aidit sempat berusaha mengademkan suasana dengan jawabannya di dalam sebuah wawancara mengenai sila kesatu Pancasila, pandangannya mengenai umat Budha, dan lalu argumennya mengenai anggota PKI yang atheis dan juga ada yang Islam (cf. Tim Historia, “wawancara DN Aidit,” 2016)? (Dipa Nugraha)

Mungkin juga, bukan hendak membela Soeharto, penelusur sejarah masa kini juga harus ingat mengenai historian’s fallacy yang menjebak argumentasi objektif mereka. Mereka tidak berada di sana, ketika Soeharto ambil keputusan tentang PKI. Mereka, para penelusur sejarah, tak di sana ketika atmosfer panas terjadi. Demikian ini mengingatkan kita pada ucapan yang populer di Australia: reds under the bed. Australia juga punya trauma terhadap kebangkitan komunisme yang mungkin bukan karena pengaruh politik pasca Perang Dunia II lalu sambung Perang Dingin namun kisah-kisah semacam Pol Pot dapat membuat warga Australia tetap alert akan trauma komunisme. Itu wajar sebab ada ketakutan di sana.

REFERENSI

Beck, Sanderson. 2008. South Asia, 1800 -1950. Australia: World Peace Communications.

Chin, Larry. 3 Januari 2002. “Black Hawk Down: Hollywood Drags Bloody Corpse of Truth Across Movie Screens” dari Online Journal. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.rense.com/general18/blackhawk.htm

Cribb, Robert. n.d. “Review: an Act of Manipulation?” dalam Inside Indonesia 112 edisi  April – Juni 2013. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/review-an-act-of-manipulation

Derrida, Jacques. 13 Februari 2009 (updated). “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences” dalam Writing and Difference, trans. Alan Bass. London: Routledge, pp 278-294. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/sign-play.html

Fadli Zon & M. Halwan Aliuddin (editor). 2005. Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948. Jakarta: Komite Waspada Komunisme.

Maksum, Agus Sunyoto, A. Zainuddin. 1990. Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

McGowan, David. 20 Januari 2002. “Celluloid Heroes: Part I or You Can See All the Blood as You Walk Down Hollywood Boulevard (with Apologies to The Kinks)”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.davesweb.cnchost.com/wtc12.html

Morris, Errol. 10 Juli 2013. “The Murders of Gonzago”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.slate.com/articles/arts/history/2013/07/the_act_of_killing_essay_how_indonesia_s_mass_killings_could_have_slowed.html

Nugraha, Dipa. 17 Januari 2014. “Pemilu 2014 yang Sehat, Sebuah Utopia?”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://joglosemar.co/2014/01/pemilu-2014-yang-sehat-sebuah-utopia.html

Parenti, Michael. Mei 2001. “Monopoly Media Manipulation”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.michaelparenti.org/MonopolyMedia

Ritchie, Kevin. 30 Oktober 2012. “Mixing The Real and The Surreal in ‘The Act of Killing’”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://realscreen.com/2012/10/30/mixing-the-real-and-the-surreal-in-the-act-of-killing/

Schager, Nick. 17 Juli 2013. “The Act of Killing is a Masterpiece of Murder and the Movies”. Web. 28 Februari 2014. Diakses dari:

http://www.villagevoice.com/2013-07-17/film/the-act-of-killing/

Simpson, Paul. 1994. Language, Ideology, and Point of View. New York: Routledge.

Tim Historia. 18 April 2016. “Wawancara DN Aidit: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila.” Web. 1 Mei 2016. Diakses dari:

http://historia.id/modern/wawancara-dn-aidit-pki-menentang-pemretelan-terhadap-pancasila

[modifikasi terakhir 1 Mei 2016]

Creative Commons License
The Problems Lie within ‘The Act of Killing’ by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s