Home » Academic Article » Why Democracy?

Why Democracy?

ditulis 9 April 2012, revisi 8 Agustus 2015

 –

Demokrasi haruslah diakui sebagai sistem pemerintahan yang sekarang paling banyak dipakai di dunia. Sistem ini oleh sebagian besar orang diyakini sebagai sistem terbaik dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya. Demokrasi juga diyakini dapat memajukan manusia karena demokrasi dipercayai sebagai bentuk pemerintahan yang “beradab” dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Dus demokrasi, bagi orang kulit putih, adalah beban kemanusiaan yang harus diajarkan kepada manusia lain (Doyle dalam SØrensen, 1992: 399-400). Demokrasi juga mendapat legitimasi dari jargon yang sering diulang-ulang: “suara rakyat [mayoritas] adalah suara Tuhan”. Dus dengan jargon inilah demokrasi seakan-akan merupakan sebuah sistem yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan padahal sebagaimana pernah dinyatakan oleh Orwell (dalam Paul, 2005) bahwa jargon apapun di dalam politik kerap kali hanyalah permainan kata yang sebenarnya adalah pepesan kosong.

Jikalau merujuk kepada pendapat beberapa teolog Islam[i] maupun Kristen[ii], demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang baik. Demokrasi, menurut mereka, bukan sebuah sistem pemerintahan yang didukung skriptur. Demokrasi adalah sistem yang “bermasalah”. Masalah yang terdapat di dalam demokrasi bukanlah pada bagian musyawarah atau dialog karena baik Islam maupun Kristen mengakomodasi hal itu, namun masalah yang terdapat di dalam demokrasi terletak pada praktik voting. Meskipun benar bahwa demokrasi secara teori bukan melulu voting, namun di dalam praktik, voting kerap menjadi acuan keputusan tentang sesuatu hal. Voting telah menjadi tuhan [dengan t kecil] yang menentukan banyak hal.

Bagi banyak teolog Islam[iii], voting tidak sama dengan ijma dan juga majelis syura sehingga voting tertolak di dalam “kamus Islami”. Voting disebut tidak Islami karena membuat penentuan sesuatu sebagai cenderung bersifat sekuler dan bukan skriptural serta mendudukkan tiap kepala dengan keilmuan yang tidak setara sebagai sama bobotnya (cf. n.n., 2010). Beberapa teolog Islam menganggap bahwa demokrasi tidak sesuai dengan skriptur Quran (lihat mis. QS al-Baqarah: 256; al-Maidah: 44; QS al-An’aam: 57). Meskipun demikian, demokrasi diarifi oleh sebagian dari teolog Islam bahwa ada semacam keadaan yang darurat untuk sementara melakoni demokrasi sebelum penerapan sistem yang direstui oleh Tuhan sebab penghindaran dari demokrasi dikhawatirkan akan menjadikan tekanan terhadap umat Islam menjadi besar dan juga kerugian yang mungkin ditimbulkan ketika tidak ada partisipasi dari umat di dalam demokrasi (IFE, n.d.) juga jelas semisal di dalam cara pandang pengikut Hassan al Banna (Emerson dkk., 2008). Pandangan moderat temporer terhadap demokrasi juga terjadi di dalam deviasi dari mainstream Islam (Syiah) sebagaimana diyakini oleh Ayatullah Sistani (Kurzman, 2003).

Bagi analis dari luar Islam, istilah Demokrasi yang Islami (Islamic Democracy) pun masih menjadi perdebatan karena dukungan atas demokrasi oleh beberapa teolog Islam merupakan dukungan yang bukan bentuk final namun hanyalah sebagai respon atas kemendesakan di dalam mencapai tujuan akhir yang sebenarnya; pemerintahan berdasar hukum Syariah (Bukay, 2007).

Walaupun sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa demokrasi “bermasalah” oleh sebagian teolog Kristen, namun ada juga teolog Kristen menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk personalisme Kristen sebagai pengaruh ajaran etika Immanuel Kant dan tidak menyalahi hukum yang sudah diberikan Tuhan lewat skriptur (cf. Kraynak, 2004) sebab tafsir kebenaran adalah bersifat personal sehingga tidak ada cela untuk mengutuk demokrasi. Kristen pengikut Kant (Kantian Christianity) melihat bahwa sistem demokrasi sudah sesuai dengan perkembangan teologi Kristen modern (cf. Kraynak, 2004) sehingga tidaklah perlu dipermasalahkan sebagaimana segelintir umat Islam “moderat” dan para aktivis Islam Liberal juga menerima demokrasi dengan mesra.

Saat berbicara demokrasi, rujukan utama pegiat demokrasi adalah Amerika Serikat. Namun sebenarnya banyak orang melakukan kesalahan ketika menjadikan Amerika Serikat sebagai kiblat utama dari demokrasi. Amerika Serikat secara konstitusional bukanlah negara demokrasi. Para pendiri negara Amerika menyadari bahwa sistem demokrasi bukanlah sistem yang baik oleh sebab itulah mereka memilih sistem pemerintahan representatif-republik sebagai sistem negara. Mereka tidak memilih demokrasi sebab demokrasi dapat dan cenderung menyeret sebuah negara kepada bentuk tirani baru; majoritaniarism (Paul, 2005) dan hal ini merupakan masalah utama bentuk sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana juga telah dibahas oleh Pzeworski (dalam Shapiro dan Hacker-CordÓn (ed.), 1999: 3-4).

Sistem pemerintahan demokrasi juga disindir oleh Mark Twain (dalam Wahid, 2012) sebagai sebuah sistem yang boros anggaran dan pokil (nefarious) dan hanya cocok untuk negara yang sudah kaya dan stabil. Hal senada juga disampaikan oleh Stewart (2010), seorang matematikawan dan pemerhati politik Inggris, bahwa demokrasi selalu bersifat pokil dan tidak pernah bisa adil karena di dalam praktik election-voting pernyataan atas tiap suara dihargai sepadan adalah lelucon. Hal senada juga diletupkan oleh Michael Parenti di dalam bukunya Democracy for the Few (2011) yang membongkar bagaimana sebenarnya demokrasi [khususnya di Amerika Serikat dan sekarang sedang gegap ditularkan ke seluruh dunia] hanyalah permainan pelanggengan borjuis dan elitis.

Amerika Serikat sering mengklaim dirinya [atau diklaim oleh pengoar-koar pengagum demokrasi] sebagai negara panutan demokrasi dan merasa punya kewajiban mulia untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh pelosok dunia (Carothers, 2007). Klaim ini sebenarnya adalah tidak terlalu tepat. Ada yang didebatkan di dalam klaim itu. Banyak yang tidak tahu bahwa Amerika Serikat sendiri sebenarnya berdasar konstitusi awal pendirian negara bukanlah negara demokrasi dan perlu pula diketahui bahwa banyak warga negara Amerika Serikat yang menyangkal sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika adalah sistem demokrasi (Colgan, 2010; Peterson, 2006; Paul, 2005). Meskipun demikian, beberapa pegiat demokrasi mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dipakai oleh Amerika Serikat adalah sistem democratic republic (Meyers, 2002) sehingga tidaklah tepat melabeli Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang bukan demokrasi.

Sistem pemerintahan democratic republic sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang “menyalahi” konstitusi awal pendirian negara tersebut namun merupakan sebuah bentuk adaptasi atas perkembangan jaman (Meyers, 2002). Satu hal yang ironis dari pembelaan Meyers (2002) adalah bahwa ia sendiri nampak pesimis akan sistem pemerintahan democratic republic  yang kini dipakai di Amerika Serikat. Meyers (2002) mengatakan secara implisit bahwa sistem pemerintahan demokrasi sangat rentan akan pemakaian uang oleh kaum kapitalis di dalam memperoleh banyak suara dan atau memanipulasi voting. Hal senada disuarakan juga oleh Wahid (2012) ketika menyoroti terkuaknya skandal pembelian suara di Inggris kepada para anggota parlemen lewat “aktivitas demokrasi”: lobi, pendanaan, akses, dsb.

Dari ranah filosofis, demokrasi sendiri bermasalah. Demokrasi menyandarkan diri kepada suara masif komunal sebagai pijakan truth. Padahal truth [dengan t kecil], secara filosofis hanya dapat dimunculkan dari pengalaman yang sudah dimiliki manusia. Atau dengan kata lain, secara lugu dapatlah dikatakan bahwa pijakan truth demokrasi adalah selalu trial dan error  pada keputusan berdasarkan mayoritas yang “baik” bagi manusia dan kemanusiaan. Pijakan yang demikian membuat demokrasi selalu mencenderungkan keadaan yang tidak pernah stabil (cf. de Vries, 2012). Demokrasi adalah bentuk cara berpikir yang mengkondisikan dirinya untuk selalu tidak stabil karena hukum yang terikat pada dirinya adalah “suara terbanyak” dan bukan terpancang pada hukum yang tetap sebagaimana yang membedakannya dengan gaya berpikir kaum yang dilabeli oleh pemuja demokrasi sebagai fundamentalis, ortodoks, atau legalis.

Lalu jika tulisan ini menyuguhkan pemikiran bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang “tidak baik”, lalu mengapa kemudian muncul misalnya gerakan arab springs di wilayah arab? Apakah rakyat dari negara-negara Arab melihat bahwa the only solution untuk carut marut negara mereka adalah demokrasi dan bukan bentuk pemerintahan yang lain? Sebenarnya tidak ada jawaban sederhana atas pertanyaan tersebut. Fenomena demokratisasi di beberapa negara Arab, salah diartikan oleh beberapa analis bahwa demokrasi diinginkan dan sudah diterima utuh peutuh di wilayah Arab [dan mungkin juga di wilayah lain]. Yang sesungguhnya terjadi adalah, Amerika Serikat mempromosikan dan mendanai demokratisasi di wilayah Arab dan disambut oleh rakyat di negara-negara Arab sudah bosan dengan penguasa otoriter. Ketika negara-negara Arab tersebut berhasil “dibebaskan” dari penguasa otoriter, demokrasi [liberal yang diinginkan Amerika Serikat] selalu terbentur dengan Syariah dan inilah yang justru membuat negara-negara yang “dibebaskan” seperti Mesir, Libya, Irak, dan Afghanistan menjadi rawan konflik domestik antara mereka yang seia sekata dengan model yang disponsori Amerika Serikat dengan mereka yang ingin menerapkan hukum [atau sistem pemerintahan] Syariah (Etzioni, 2011). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dalam ranah ideologi-politis telah terbukti di dalam praktik bahwa demokrasi [liberal] kerap kali tidak bisa akur dengan Syariah.

Lalu mengapa ada semacam urgensi bagi Amerika Serikat untuk melakukan demokratisasi di seluruh dunia? Amerika Serikat sendiri memiliki alasan justifikatif akan aktivitasnya tersebut (Lynn-Jones (ed.), 1998):

  1. Demokrasi itu baik untuk penduduk suatu negara; bahwa negara yang demokratis secara umum hidupnya lebih baik dari negara yang bukan demokrasi. Penduduk di negara demokratis bisa hidup lebih bebas, dapat terhindar dari kelaparan, dan memiliki ketenangan oleh sebab keadaan politik lebih stabil. Amerika Serikat mempunyai kewajiban moral untuk menyebarkan demokrasi karena 3 hal: 1.) Bahwa bangsa Amerika memiliki kepedulian sebagai sesama manusia yang tinggal di muka bumi, 2.) Bahwa bangsa Amerika memiliki particular interest akan tersebarnya kebebasan di muka bumi, 3.) Bahwa bangsa Amerika tidak bisa membiarkan diri untuk tidak aktif  “membebaskan” bangsa-bangsa lain di dunia.
  2. Demokrasi itu baik untuk sistem internasional oleh karena demokrasi akan mengurangi kehendak berperang negara-negara di dunia.
  3. Demokratisasi negara-negara di seluruh dunia akan menguntungkan Amerika Serikat; karena dengan demokratisasi maka akan berkurang ancaman teroris terhadap Amerika Serikat, … , dan makin bertambahnya jumlah sekutu Amerika Serikat.

Berdasarkan 3 poin argumen di atas, jika dicermati pada poin nomor 3 akan nampak bahwa alasan di dalam proyek promosi demokratisasi memang menguntungkan bagi Amerika Serikat.

Lepas dari siapa yang untung dari proyek demokratisasi, gugatan terhadap demokratisasi sebenarnya dapat dipaparkan lewat pertanyaan-pertanyaan berikut: Jika banyak warga negara Amerika Serikat sendiri masih ragu dengan “kebaikan” demokrasi, bahkan mengingkari penerapannya di negara mereka, lalu masih dapatkah dibenarkan tindakan Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia dengan segala daya dan cara (cf. Lagon, 2011) yang justru seperti sebuah lelucon tentang “apa yang baik dari demokrasi”? Ketika diklaim bahwa kelaparan dan ketidakmajuan ekonomi identik dengan negara yang tidak demokratis lalu bagaimana dengan Kuba yang sosialis komunis ketika dibandingkan dengan “kemakmuran semu” Amerika Serikat sebagaimana dipaparkan dengan sangat berani oleh Michale Moore (2007) di dalam film fenomenalnya, Sicko? Lalu bagaimana menjelaskan kemakmuran dan kemajuan ekonomi China sekarang? Kemudian, apakah sepadan perang dan ketidakstabilan yang terjadi di seluruh dunia untuk menegakkan sesuatu yang disebut demokrasi (cf. Mansfield dan Snyder dalam Lynn-Jones (ed.), 1998) sebagaimana bertentangan dengan yang diklaimkan di poin nomor 2 di atas? Bukankah dengan sistem demokrasi yang rentan pembelian suara dan manipulasi voting, kapitalisme makin merajalela? Bukankah negara yang belum demokratis membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk menegakkan demokrasi sehingga banyak sekali uang yang sedianya dapat digunakan untuk kemajuan rakyat justru tercurah habis untuk proyek demokratisasi atau bahkan berhutang dari negara “donor” atau lembaga keuangan serupa IMF demi demokratisasi?

Sebagai penutup tulisan ini, layaklah dikutip 2 paragraf awal dari gugatan Paul Treanor (2006) yang sangat komprehensif dan ilustratif akan buruknya demokrasi, Why Democracy Is Wrong dan sebuah sindiran terhadap demokrasi [liberal] oleh Sir Malcolm Bradbury (via AMW, 2011):

In a large ocean there are two neighbouring islands: faultless democracies with full civil and political rights. One island is extremely rich and prosperous, and has 10 million inhabitants. The other is extremely poor: it has 100 million inhabitants, who live by subsistence farming. After a bad harvest last year, there are no food stocks, and now the harvest has failed again: 90 million people are facing death by starvation. The democratically elected government of the poor island asks for help, and the democratically elected government of the rich island organises a referendum on the issue. There are three options: Option A is a sharp increase in taxes, to pay for large-scale permanent structural transfers to the poor island. Option B is some increase in taxes, to pay for immediate and sufficient humanitarian aid, so that famine will be averted. Option C is no extra taxes and no aid. When the votes are counted, 100% of the voters have chosen Option C. After all, who wants to pay more taxes?

So 90 million people starve. Yet all electoral procedures on both islands are free and fair, the media are free, political campaigning is free, there is no political repression of any kind. According to democratic theory, any outcome of this democratic process must be respected. Two perfect democracies have functioned perfectly: if you believe the supporters of democracy, that is morally admirable. But it clearly is not: there is something fundamentally wrong with democracy, if it allows this outcome (Treanor, 2006).

 –

If God had been a liberal, we wouldn’t have had the Ten Commandements; we’d have the Ten Suggestions  (Bradbury via AMW, 2011).

Kian menantang mitos yang beredar tentang demokrasi sebagai sebuah sistem yang lebih baik dibandingkan semua sistem pemerintahan yang pernah ada di muka bumi sebagaimana klaim tak jemu dari pendukung demokrasi muncullah tiga pertanyaan sederhana: 1. Sebagaimana sudah disinggung di atas, mengapa China yang tidak demokratis menurut takaran Barat bisa melesat dalam banyak bidang mengungguli negara-negara Barat [Amerika Serikat juga termasuk Barat] (cf. Guo, 1998) begitu juga terjadi di negara-negara seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan di dalam perjalanan sejarahnya? (cf. Adam Przeworski, n.d.), 2. Mengapakah Amerika Serikat sebagai pengkhotbah demokrasi di dalam niatannya yang hendak menjadi negara republik-demokratik justru menampilkan praktik bernegara yang oligarkis dan bukan demokratis? (cf. Cheryl K. Chumley, 2014; Quan, 2012) 3. Mengapakah urgensi demokratisasi begitu masif digerakkan di negara-negara yang kaya sumber daya alamnya? (cf. Paul Collier & Anke Hoefller, 2007; Anyanwu & Erhijakpor, 2013).  

Demikian.

 –

REFERENSI

al-Maqdisi , Abu Muhammad ‘Aasim. n.d. Democracy: A Religion!. Diunduh dari:

http://www.kalamullah.com/Books/DemocracyReligion.pdf

AMW. 31 Juli 2011. Sunday’s Quote: Confidence, Despite the Insolvency. Diakses 28 Mei 2012, 3:31 p.m. (GMT +7) dari:

http://eccentricconservative.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

Anyanwu, John C. & Erhijakpor, Adrew E.O. 2013. “Does Oil Wealth Affect Democracy in Africa?“. Working Paper Series – African Development Bank Group, No 184, Tunis – Tunisia.

Bukay, David. 2007. “Can There Be an Islamic Democracy?”, The Middle East Quarterly, Volume XIV, Number 2, Spring 2007. hlm. 71-79.

Carothers, Thomas. 2007. U.S. Democracy Promotion: During and After Bush. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Chumley, Cheryl K. 21 April 2014. “America is an Oligarchy, not a democracy or republic, university study finds”. The Washington Times. Diakses 8 Agustus 2015 dari:

http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/21/americas-oligarchy-not-democracy-or-republic-unive/

Colgan, Aindriu. 30 Januari 2010. America Is Not Democracy, Stop Pretending It Is. Diakses 9 April 2012, 12:04 (GMT+7) dari:

http://www.huffingtonpost.com/aindr/america-is-not-a-democrac_b_442963.html

Collier, Paul & Hoeffler, Anke. November 2007. “Testing the Neocon Agenda: Democracy in Resource-Rich Societies”. Department of Economics – University of Oxford, an output from a project funded by UK Department for International Development (DFID).

de Vries, Idries. 27 Februari 2012. A Critique of Natural Law Theory. Diakses 9 April 2012, 14:21 (GMT+7) dari:

http://www.newcivilisation.com/home/ideas-philosophy/a-critique-of-natural-law-theory

Emerson, Steven dkk. 10 July 2008. Report on the Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter It: The Muslim Brotherhood. Senate Committee  on Homeland Security and Governmental Affairs – Investigate Project on Terrorism. Diunduh dari:

http://www.investigativeproject.org/

Etzioni, Amitai. 2011. “Should We Support Illiberal Religious Democracies?”, The Political Quarterly, Vol. 82, No. 4, October-December 2011. Blackwell Publishing Ltd.

Guo, Gang. May 1998. “Democracy or non-democracy: from the perspective of economic development”. University of Rochester – Department of Political Science.

IFE (Islamic Forum Europe). n.d. Voting in Islam: Guidance to Muslims in Britain from The Scholars of Islam. Diunduh dari:

http://www.q-news.com/VotingisHalal.pdf

Kraynak, R.P. 2004. “The Influence of Kant on Christian Theology: A Debate about Human Dignity and Christian Personalism”, Journal of Markets and Morality, Vol. 7, Number 2, hlm. 517-525.

Kurzman, Charles. 2003. “Pro-U.S. Fatwas”, Middle East Policy, Volume X, No. 3, Falls 2003.

Lagon, Mark P. Februari 2011. Promoting Democracy: The Whys and Hows for The United States and International Community; A Markets and Democracy Brief. Diakses 9 April 2012, 15:31 (GMT+7) dari:

http://www.cfr.org/democracy-promotion/promoting-democracy-whys-hows-united-states-international-community/p24090

Lynn-Jones, Sean M (ed.). Maret 1998. Why the United States Should Spread Democracy sebuah discussion paper 98-07 Center for Science and International Affairs, Harvard University. Diakses 9 April 2012, 14:34 PM (GMT+7) dari:

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/…why_the_united_states…democracy.html

Meyers, William P. 19 Februari 2002. America: Republic or Democracy?. Diakses 9 April 2012, 13:48 (GMT+7) dari:

http://www.williampmeyers.org/republic.html

Moore, Michael (director). Sicko. Dog Eat Dog Films, 2007. Film.

n.n. 2010. “Moralitas Pemimpin – Skala dan Ukurannya”, Tafsir Maudlu’i Kontemporer,MPA 288, September 2010. Diakses 29 Mei 2012, 9:29 a.m. (GMT +7) dari:

http://jatim1.kemenag.go.id/file/dokumen/288tafsir.pdf

atau juga bisa diakses dari:

http://pondokquranhadis.wordpress.com/2010/05/15/moralitas-pimpinan-skala-dan-ukurannya/

Parenti, Michael. 2011. Democracy for the Few (9th Edition). Boston, MA: Wadsworth.

Paterson, Daneen G. 9 September 2006. America is A Constitutional Republic, … Not A Democracy sebuah pidato yang disampaikan di Salt Lake City Utah. Diakses 9 April 2012, 12:27 (GMT+7) dari:

http://www.stopthenorthamericanunion.com/NotDemocracy.html

Paul, Ron. 7 Februari 2005. Democracy is Not Freedom. Diakses 9 April 2012, 12:43 (GMT+7) dari:

http://www.lewrockwell.com/paul/paul233.html

Przeworski, Adam. n.d. “Democracy and Economic Development” published in Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds.), Political Science and the Public Interest (Columbus: Ohio State University Press).

Shapiro, Ian dan Casioano Hacker-CordÓn (ed.). 1999. Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press.

Stewart, Ian. 28 April 2010. Electoral Dysfunction: Why Democracy Is Always Unfair. Diakses 30 Mei 2012, 12:49 p.m. (GMT +7) dari:

http://www.newscientist.com/article/mg20627581.400-electoral-dysfunction-why-democracy-is-always-unfair.html?full=true

Sørensen, Georg. 1992. “Kant and Processes of Democratization: Consequences for Neoralist Thought”, Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4, hlm. 397-414.

Treanor, Paul. 13 Mei 2006. Why Democracy Is Wrong. Diakses 11 April 2012, 8:59 AM (GMT+7) dari:

http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

Wahid, Abdul. 2 April 2012. Cameron, Cruddas, and Pay-Per-View Democracy – OpEd. Diakses 9 April 2012, 13:36 PM (GMT+7) dari:

http://www.eurasiareview.com/02042012-cameron-cruddas-and-pay-per-view-democracy-oped/

Qadir, Abdul. n.d. The Criticism of Democracy and the Illustration of Its Reality. Diakses 27 Mei 2012, 2:21 p.m. (GMT +7) dari:

http://www.missionislam.com/knowledge/Democracy.htm

Quan, H.L.T. 2012. Growth Against Democracy: Savage Developmentalism in Modern World. Maryland, USA: Lexington Books.

Zalloom, Abdul Qadeem. August 1995. Democracy is A System of Kufr. London: Al-Khilafah Publications.


[i] Misal Qadir, n.d.: “… democracy, with its parliaments and elections, is nothing but a deception which drugs the Islamic capacities, and a station which consumes these capacities far away from the thrones of the Tawagheet (Apostate Rulers)

[ii] Misal Doug Gwyn (via AMW, 2011): “truth is not determined by majority vote

[iii] Misal Shaykh Haytham Al-Haddad (cf. IFE, n.d., Voting in Islam, hlm. 4), Abdul Qadeem Zaloom (Democracy is A System of Kufr, 1995), Abu Muhammad ‘Aasim al-Maqdisi (Democracy: A Religion!, n.d.).

Creative Commons License
Why Democracy? by Dipa Nugraha is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s